WAKAF & PEMBUATAN SERTIFIKAT WAKAF

1. UPAYA DAN LANGKAH PERCEPATAN
PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS

2. Melayani,
1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
3. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum;
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 2021;
5. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun
2004 tentang Wakaf;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf;
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Tata
Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;
9. Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BPN;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
11. Intruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 1/INS/II/2018 tentang
Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia.
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN CIAMIS
DASAR HUKUM

3. PROSES TANAH WAKAF
WAKIF
TANAH
(HM,HGB, HP,
HMSRS, TMA,
TN)
NAZHIR
PPAIW
AKTA IKRAR
WAKAF
SERTIPIKAT
WAKAF
BPN

4. HAK ATAS TANAH
YANG DAPAT
DIWAKAFKAN
#ATRBPN Melayani, Profesional, Terpercaya
Pasal 3
Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 2 Tahun 2017
a. Hak Milik atau Tanah Milik Adat yang belum
terdaftar;
b. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai di atas Tanah Negara;
c. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah
Hak Pengelolaan atau Hak Milik;
d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
e. Tanah Negara.
Keterangan :
1. Dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama lamanya kecuali
tanah pada huruf c dan d.
2. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak
Pengelolaan atau Hak Milik jika akan diwakafkan untuk
selama-lamanya, harus terlebih dahulu memperoleh izin
tertulis/pelepasan dari pemegang HPL atau HM.

5. PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF
www.atrbpn.go.id
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TANGGAL 1-7-2016 NOMOR 3062/020/VII/2016
DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN PERCEPATAN DALAM
PENGURUSAN HAK DAN PENYELESAIAN SERTIPIKAT TANAH-TANAH
WAKAF, DISAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :
1. Melakukan percepatan kegiatan legalisasi aset tanah wakaf
di seluruh Indonesia.
2. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari
wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
peruntukannya.
3. Tanah yang dimohonkan haruslah dalam keadaan Clean and
Clear yaitu tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah
yang dikuasai (tidak sengketa) atau tidak dalam
pendudukan/occupatie oleh pihak lain.
4. Dalam ....

6. PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF
www.atrbpn.go.id
4. Dalam hal dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan
tanah wakaf tidak lengkap atau sama sekali tidak
mempunyai dasar penguasaan dan/atau bukti
kepemilikan tanah agar dibuktikan dengan surat
pernyatan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah
dari Nadzir (pengelola tanah wakaf).
5. Surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan keterangan
yang sebenar-benarnya dan pihak yang membuat
pernyataan bertanggungjawab baik secara perdata
maupun pidana apabila di kemudian hari terdapat unsur-
unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya dan bersedia
sertipikatnya dibatalkan dan diproses hukum sesuai
peraturan yang berlaku.

7. 1. Surat permohonan;
2. Surat Ukur/Peta Bidang Tanah;
3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir;
4. Bukti pemilikan tanah yang sah/sertipikat HM/HGB/HP/
HMSRS;
5. Akta Ikrar Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf;
6. Surat Pengesahan Nazhir dari KUA tingkat Kecamatan;
7. Surat Pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam
sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan;
8. Surat Izin pelepasan dari pemegang HM atau HPL (untuk
tanah sertipikat HGB atau HP di atas tanah HM atau HPL).
9. Surat Izin Peralihan Hak (Dalam Hal sertipikat HGU, HGB
dan HP yang terdapat catatan mengenai izin apabila akan
dialihkan).

8. 1. Tanah wakaf yang berasal dari hak milik yang belum terdaftar
(belum bersertipikat) diproses melalui Konversi atau
Pengakuan Hak.
2. Tanah wakaf yang sudah sertipikat diproses melalui peralihan
hak (Balik Nama).
3. Tanah wakaf yang sudah sertipikat dan diwakafkan sebagian
diproses melalui pemecahan atau pemisahan.
4. Tanah wakaf yang berasal dari Tanah Negara diproses melalui
pemberian hak.
5. Tanah wakaf yang berasal dari HGB, HGU, HP, HPL ingin
menjadi hak milik diproses melalui peningkatan hak.
6. Tanah wakaf yang berasal dari HGB, HGU, HP yang akan
habis jangka waktunya dan telah habis jangka waktunya
diproses melalui perpanjangan hak/pembaharuan hak.

9. INTRUKSI MENTERI ATR/KBPN NOMOR : 1/INS/II/2018
Kementerian ATR/BPN Melaksanakan percepatan
pensertipikatan tanah-tanah tempat peribadatan
di seluruh Indonesia dengan :
a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah
Daerah serta dinas terkait yang menangani
aset-aset di bidang keagamaan; dan
b. Membangun basis data mengenai jumlah
bidang aset tanah tempat peribadatan baik
yang sudah bersertipikat maupun belum
bersertipikat.

10. PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PERCEPATAN PENDAFTARAN
TANAH TEMPAT PERIBADATAN DI SELURUH INDONESIA
(SE MENTERI ATR/KBPN No.1/SE/III/2018 Tgl. 22-03-2018)
I. Dalam rangka mendukung percepatan terhadap
pensertipikatan tanah rumah ibadah, Pesantren atau
yang sama dengan itu di seluruh Indonesia,
Kementerian ATR/BPN melakukan percepatan
pensertipikatnya sebagai bagian dari objek Pendaftaran
Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), atau dilakukan
dengan mekanisme pendaftaran tanah sporadik untuk
tanah yang berada di luar lokasi Pendaftaran Tanah
Sistematik Lengkap (PTSL),
II. Untuk rumah ibadah agama kristen, Katolik, Hndu,
Budha dan lainnya yang telah diakui oleh Pemerintah,
tata cara pendaftaran tanahnya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

11. PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PERCEPATAN PENDAFTARAN
TANAH TEMPAT PERIBADATAN DI SELURUH INDONESIA
(SE MENTERI ATR/KBPN No.1/SE/III/2018 Tgl. 22-03-2018)
III. Pendaftaran Tanah Wakaf berupa (HM, TMA, HGU, HGB,
HP, HMSRS) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
IV. Untuk Rumah ibadah agama Islam seperti
Masjid/Mushola dan Pesantren atau harta wakaf lainnya:
a. Tata cara pendaftaran tanah wakaf harus dilakukan
berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala BPN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/BPN;
b. Dalam hal Nazhir belum ditetapkan sebagai pihak yang
menerima harta benda wakaf dari wakif, maka :

12. PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PERCEPATAN PENDAFTARAN
TANAH TEMPAT PERIBADATAN DI SELURUH INDONESIA
(SE MENTERI ATR/KBPN No.1/SE/III/2018 Tgl. 22-03-2018)
1) Bahwa sesuai Surat ketua Badan Pelaksana BWI No.
143/BWI/A/XI/2017 tanggal 17 November 2017, BPN berkordinasi
dengan BWI Provinsi dan/atau Dewan Mesjid Indonesia Provinsi
dalam rangka penyiapan Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta Pengganti
Akta Ikrar Wakaf (APAIW);
2) Apabila ketentuan ayat 1 belum dapat dipenuhi, maka dapat
ditunjuk Nazhir Sementara, yaitu :
a. Orang-orang yang mengurus atau memelihara Masjid/Mushola;
atau
b. Orang-orang yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
3) Nazhir sementara paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang;
4) Penunjukan Nazhir Sementara dituangkan dalam Surat Pernyataan
dari Nazhir Sementara, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga);
5) Tanah wakaf Masjid/Mushola di daftarkan atas nama Nazhir
Sementara.

13. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIAMIS
BIAYA PENDAFTARAN TANAH WAKAF DAN
PENGGANTIAN NAZHIR
Pasal 22 PP Nomor 128 Tahun 2015 Jo. Pasal 3 s.d. 5
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Nomor 25 Tahun 2016

14. Program PTSL
K2 dan K3 selanjutnya dapat diterbitkan sertipikat apabila telah memenuhi
persyaratan yuridis yang ditentukan
Ilustrasi bidang tanah dalam satu hamparan secara lengkap
Output program PTSL menghasilkan bidang tanah:
1. K1 : Dapat diterbitkan sertipikat
2. K2 : Tidak diterbitkan sertipikat karena terdapat sengketa/perkara
3. K3 : Tidak diterbitkan karena subjek tidak memenuhi syarat
4. K4 : Pemetaan bidang tanah dan penambahan kualitas data dan informasi

15. NO KECAMATAN DESA
15 CIKONENG MARGALUYU
16 CIPAKU SELACAI
17 CIPAKU PUSAKASARI
18 CIPAKU CIEURIH
19 CIPAKU BANGBAYANG
20 CIPAKU JALATRANG
21 CIPAKU MEKARSARI
22 CIPAKU SUKAWENING
23 JATINAGARA DAYEUHLUHUR
24 JATINAGARA BAYASARI
25 JATINAGARA SUKANAGARA
26 JATINAGARA JATINAGARA
27 JATINAGARA MULYASARI
28 KAWALI KAWALI
DESA SEBARAN PENLOK PTSL TH. 2021
Melayani, Profesional,
NO KECAMATAN DESA
1 BANJARSARI SINDANGSARI
2 BANJARSARI CIULU
3 BANJARSARI PURWASARI
4 BANJARSARI SINDANGASIH
5 BANJARSARI RATAWANGI
6 BANJARSARI SUKASARI
7 BANJARSARI SINDANGHAYU
8 CIAMIS BENTENG
9 CIAMIS IMBANAGARA
10 CIAMIS PANYINGKIRAN
11 CIHAURBEUTI SUKAMAJU
12 CIHAURBEUTI SUMBERJAYA
13 CIHAURBEUTI SUKAHURIP
14 CIJEUNGJING CIHARALANG

16. NO KECAMATAN DESA
43 LUMBUNG AWILUAR
44 PURWADADI BANTARDAWA
45 PURWADADI SUKAMULYA
46 PURWADADI KARANGPANINGAL
47 PURWADADI PADARINGAN
48 PURWADADI SIDARAHAYU
49 PURWADADI PASIRLAWANG
50 PURWADADI PURWAJAYA
51 PURWADADI PURWADADI
52 RAJADESA SIRNABAYA
53 RAJADESA TANJUNGJAYA
54 RAJADESA SUKAHARJA
55 RAJADESA PURWARAJA
56 RANCAH BOJONGGEDANG
DESA SEBARAN PENLOK PTSL TH. 2021
Melayani, Profesional,
NO KECAMATAN DESA
29 KAWALI TALAGASARI
30 LAKBOK CINTAJAYA
31 LAKBOK SIDAHARJA
32 LAKBOK BAREGBEG
33 LAKBOK PULOERANG
34 LAKBOK CINTARATU
35 LAKBOK KALAPASAWIT
36 LAKBOK TAMBAKREJA
37 LAKBOK KUTAWARINGIN
38 LAKBOK KERTAJAYA
39 LAKBOK SUKANAGARA
40 LAKBOK SINDANGANGIN
41 LUMBUNG LUMBUNG
42 LUMBUNG LUMBUNGSARI

17. NO KECAMATAN DESA
71 SINDANGKASIH SINDANGKASIH
72 SINDANGKASIH WANASIGRA
73 SINDANGKASIH BUDIASIH
74 SINDANGKASIH SUKASENANG
75 SUKADANA SALAKARIA
76 SUKADANA MARGAHARJA
77 TAMBAKSARI KARANGPANINGAL
78 TAMBAKSARI SUKASARI
79 TAMBAKSARI KADUPANDAK
80 TAMBAKSARI TAMBAKSARI
81 TAMBAKSARI MEKARSARI
DESA SEBARAN PENLOK PTSL TH. 2021
Melayani, Profesional,
NO KECAMATAN DESA
57 RANCAH SITUMANDALA
58 RANCAH CISONTROL
59 RANCAH GIRIHARJA
60 RANCAH PATAKAHARJA
61 RANCAH DADIHARJA
62 RANCAH JANGALAHARJA
63 RANCAH CILEUNGSIR
64 RANCAH RANCAH
65 RANCAH WANGUNSARI
66 RANCAH KIARAPAYUNG
67 SADANANYA MEKARJAYA
68 SADANANYA TANJUNGSARI
69 SADANANYA MANGKUBUMI
70 SADANANYA MEKARJADI