SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
KELOMPOK 6
KELAS XII IPA 5
18 • M. BAGUS SANTOSO
15 • M. BAGUS SETIAWAN
25 • DEDY TRI IRAWAN
06 • NURUL LAILATIS SA’ADAH
• INAROTUT TANFIDIAH08
 Pengertian
Istilah sistem pemerintahan berasal dari
gabungan dua kata system dan
pemerintahan. Kata system merupakan
terjemahan dari kata system (bahasa Inggris)
yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau
cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari
kata pemerintah, dan yang berasal dari kata
perintah
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL
 Sistem presidensil atau disebut juga dengan sistem
kongresional merupakan sistem pemerintahan
negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih
melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan
legislatif.
Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri
dari 3 unsur yaitu:
 Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan
dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang
terkait.
 Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa
jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
 Dalam sistem presidensial, presiden memiliki
posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan
karena rendah subjektif seperti rendahnya
dukungan politik. Namun masih ada mekanisme
untuk mengontrol presiden. Jika presiden
melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan
terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal,
posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila presiden
diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran
tertentu, maka seorang wakil presiden akan
menggantikan posisinya.
 Sistem ini dianut oleh Amerika
Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar
negara-negara Amerika Latin dan Amerika
Ciri – ciri sistem pemerintahan presidensiil
 Kedudukan Presiden di samping sebagai
Kepala Negara juga sebagai Kepala
Eksekutif (pemerintahan).
 Presiden dan Parlemen masing-masing
dipilih langsung oleh Rakyat melalui
Pemilihan Umum.
 Karena Presiden dan Parlemen dipilih
langsung oleh Rakyat melalui pemilihan
umum, maka kedudukan antara kedua
lembaga ini tidak bisa saling mempengaruhi
(menjatuhkan), dll.
 Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya
karena tidak tergantung pada parlemen.
 Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas
dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa
jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat
tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.
 Penyusun program kerja kabinet mudah
disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya.
KELEBIHAN PEMERINTAHAN SISTEM PRESIDESIIL
 Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan
langsung legislatif sehingga dapat
menciptakan kekuasaan mutlak.
 Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
 Pembuatan keputusan atau kebijakan publik
umumnya hasil tawar-menawar antara
eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi
keputusan tidak tegas dan memakan waktu
yang lama.
SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
 Sistem parlementer adalah sebuah sistem
pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan
penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini
parlemen memiliki wewenang dalam
mengangkat perdana menteri dan parlemen pun
dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan
cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.
Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana
sistem parlemen dapat memiliki
seorang presiden dan seorang perdana menteri,
yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap
jalannya pemerintahan, namun dalam sistem
parlementer presiden hanya menjadi
simbol kepala negara saja.
 Dibandingkan dengan sistem presidensiil sistem
parlementer lebih unggul karena kefleksibilitasannya
dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya
adalah sistem parlementer sering mengarah ke
pemerintahan yang kurang stabil, seperti
dalam Republik Weimar Jerman dan Republik
Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya
memiliki perbedaan yang jelas antara kepala
pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala
pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala
negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit
atau seremonial.
 Negara yang menganut sistem pemerintahan
parlementer
adalah Inggris, Jepang, Belanda,Malaysia, Singapura
dan sebagainya.
 Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif
dan legislatif (parlemen), bahkan antara
keduanya saling ketergantungansatu sama lain.
 Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri
dibentuk oleh parlemen dari partai politik atau
organisasi peserta pemilu yang menduduki kursi
mayoritas di parlemen.
 Kepala Negara hanya berfungsi ataupun
berkedudukan sebagai Kepala Negara. Tidak
sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
 Pembuat kebijakan dapat ditangani secara
cepat karena mudah terjadi penyesuaian
pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal
ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif
berada pada satu partai atau koalisi partai.
 Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan public jelas.
 Adanya pengawasan yang kuat dari
parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet
menjadi barhati-hati dalam menjalankan
pemerintahan.
 Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat
tergantung pada mayoritas dukungan parlemen
sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan
oleh parlemen.
 Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau
kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan
masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet
dapat bubar.
 Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu
terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota
parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena
pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai,
anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
KEKURANGAN SISTEM PEMERINTAHAN
PARLEMENTER

More Related Content

What's hot

Power poin pkn sistem pemerintahan
Power poin pkn sistem pemerintahanPower poin pkn sistem pemerintahan
Power poin pkn sistem pemerintahanwah yuni
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSigit Pandu
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanAdhi Panjie Gumilang
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanMuhamad Yogi
 
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAPPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAKhakimatulRoyani
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaElection Commision
 
ppt rule of law
ppt rule of lawppt rule of law
ppt rule of lawAmyarimbi
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIAMuhamad Yogi
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasilaafifahdhaniyah
 
Hubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negaraHubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negaraDAYURIKA
 
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKMuhamad Yogi
 
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaKelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaEddy Mahendra
 
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenasti_utami
 
Makalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi
Makalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan ReformasiMakalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi
Makalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan ReformasiDhiarrafii Bintang Matahari
 

What's hot (20)

Power poin pkn sistem pemerintahan
Power poin pkn sistem pemerintahanPower poin pkn sistem pemerintahan
Power poin pkn sistem pemerintahan
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
 
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu PemerintahanPengantar Ilmu Pemerintahan
Pengantar Ilmu Pemerintahan
 
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAPPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
 
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesiaPerbandingan sistem pemilu di indonesia
Perbandingan sistem pemilu di indonesia
 
ppt rule of law
ppt rule of lawppt rule of law
ppt rule of law
 
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Sistim Sosial Politik
Sistim Sosial PolitikSistim Sosial Politik
Sistim Sosial Politik
 
Hubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negaraHubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negara
 
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
 
Demokrasi ppt
Demokrasi pptDemokrasi ppt
Demokrasi ppt
 
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaKelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
 
Partai politik
Partai politikPartai politik
Partai politik
 
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem politik indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Makalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi
Makalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan ReformasiMakalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi
Makalah Sejarah Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi
 

Viewers also liked

PKn SMA - Bab Sikap positif terhadap konstitusi negara
PKn SMA - Bab Sikap positif terhadap konstitusi negaraPKn SMA - Bab Sikap positif terhadap konstitusi negara
PKn SMA - Bab Sikap positif terhadap konstitusi negaranurul limsun
 
Modul pkn kelas 12 sma pers
Modul pkn kelas 12 sma persModul pkn kelas 12 sma pers
Modul pkn kelas 12 sma persakhdi romli
 
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMirda DC
 
PKn Kelas 11 - Partai Politik
PKn Kelas 11 - Partai PolitikPKn Kelas 11 - Partai Politik
PKn Kelas 11 - Partai PolitikYudistira Ydstr
 
PKn X bab 7 SEM2
PKn X bab 7 SEM2PKn X bab 7 SEM2
PKn X bab 7 SEM2Miff190
 
Bagan sistem pemerintahan negara
Bagan sistem pemerintahan negaraBagan sistem pemerintahan negara
Bagan sistem pemerintahan negaraafifwh
 
Perwakilan Diplomatik PKn
Perwakilan Diplomatik PKnPerwakilan Diplomatik PKn
Perwakilan Diplomatik PKnArsal Maulana
 
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA akhdi romli
 
Dasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiDasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiHans Sagita
 
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI Mahdif Indiarto
 
PKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMA
PKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMAPKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMA
PKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMARIZKY AYU NABILA
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5Tiara Azarine
 
MATERI KELAS X SEJARAH INDONESIA
MATERI KELAS X SEJARAH INDONESIAMATERI KELAS X SEJARAH INDONESIA
MATERI KELAS X SEJARAH INDONESIAndriehs
 
materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham Bang Ucok
 

Viewers also liked (17)

PKn SMA - Bab Sikap positif terhadap konstitusi negara
PKn SMA - Bab Sikap positif terhadap konstitusi negaraPKn SMA - Bab Sikap positif terhadap konstitusi negara
PKn SMA - Bab Sikap positif terhadap konstitusi negara
 
Modul pkn kelas 12 sma pers
Modul pkn kelas 12 sma persModul pkn kelas 12 sma pers
Modul pkn kelas 12 sma pers
 
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
 
PKn Kelas 11 - Partai Politik
PKn Kelas 11 - Partai PolitikPKn Kelas 11 - Partai Politik
PKn Kelas 11 - Partai Politik
 
PKn X bab 7 SEM2
PKn X bab 7 SEM2PKn X bab 7 SEM2
PKn X bab 7 SEM2
 
Bagan sistem pemerintahan negara
Bagan sistem pemerintahan negaraBagan sistem pemerintahan negara
Bagan sistem pemerintahan negara
 
Perwakilan Diplomatik PKn
Perwakilan Diplomatik PKnPerwakilan Diplomatik PKn
Perwakilan Diplomatik PKn
 
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
 
Dasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusiDasar negara dan konstitusi
Dasar negara dan konstitusi
 
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
Fungsi Perwakilan Diplomatik PKN XI
 
PKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMA
PKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMAPKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMA
PKN - SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA KELAS XII IPA SMA
 
PKN-Pers
PKN-PersPKN-Pers
PKN-Pers
 
Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5Rangkuman PKN kelas X BAB 5
Rangkuman PKN kelas X BAB 5
 
PKn Kelas X
PKn Kelas XPKn Kelas X
PKn Kelas X
 
MATERI KELAS X SEJARAH INDONESIA
MATERI KELAS X SEJARAH INDONESIAMATERI KELAS X SEJARAH INDONESIA
MATERI KELAS X SEJARAH INDONESIA
 
materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham materi Hukum dan ham
materi Hukum dan ham
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 

Similar to SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialAhmad Solihin
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanTata
 
Makalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahanMakalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahannandasari
 
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan IndonesiaGambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesiarizqialfadly
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanyuniamilaputri
 
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiSistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiLestari Moerdijat
 
Apa Itu Demokrasi Presidensiil
Apa Itu Demokrasi PresidensiilApa Itu Demokrasi Presidensiil
Apa Itu Demokrasi PresidensiilRatri nia
 
Sistem Presidensiil
Sistem PresidensiilSistem Presidensiil
Sistem PresidensiilAida Anisa
 
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1agengsugeng
 
PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12Andi Widya
 
Klasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahanKlasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahanAnnisa Aulia Aulia
 
System of Indonesian Government
System of Indonesian GovernmentSystem of Indonesian Government
System of Indonesian GovernmentSoya Odut
 
Sistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan NegaraSistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan NegaraIndah Apriliani
 
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKnpentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKnBelum Kerja
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanskaw87
 
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan Parlementer
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan ParlementerPKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan Parlementer
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan Parlementernadya1997
 

Similar to SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (20)

Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
Makalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahanMakalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahan
 
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan IndonesiaGambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
Gambaran umum sistem pemerintahan Indonesia
 
Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahan
 
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiSistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
 
Apa Itu Demokrasi Presidensiil
Apa Itu Demokrasi PresidensiilApa Itu Demokrasi Presidensiil
Apa Itu Demokrasi Presidensiil
 
Sistem parlementer
Sistem parlementerSistem parlementer
Sistem parlementer
 
Sistem presidensial
Sistem presidensialSistem presidensial
Sistem presidensial
 
Sistem Presidensiil
Sistem PresidensiilSistem Presidensiil
Sistem Presidensiil
 
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
 
PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12PKN Kd 3.3 no. 6 12
PKN Kd 3.3 no. 6 12
 
Bahasa indonesia
Bahasa indonesiaBahasa indonesia
Bahasa indonesia
 
Klasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahanKlasifikasi sistem pemerintahan
Klasifikasi sistem pemerintahan
 
K.d 3.3 ppkn
K.d 3.3 ppknK.d 3.3 ppkn
K.d 3.3 ppkn
 
System of Indonesian Government
System of Indonesian GovernmentSystem of Indonesian Government
System of Indonesian Government
 
Sistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan NegaraSistem Pemerintahan Negara
Sistem Pemerintahan Negara
 
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKnpentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
pentingnya pemahaman sistem pemerintahan presidensil bagi calon guru PPKn
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan Parlementer
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan ParlementerPKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan Parlementer
PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) XII - Sistem Pemerintahan Parlementer
 

More from nurul limsun

Fisika - calorimeter
Fisika - calorimeter Fisika - calorimeter
Fisika - calorimeter nurul limsun
 
Fisika SMA - Bab Gas Ideal
Fisika SMA - Bab Gas IdealFisika SMA - Bab Gas Ideal
Fisika SMA - Bab Gas Idealnurul limsun
 
Pendidikan Pancasila - Aktualisasi pancasila sebagai paradigma kehidupan panc...
Pendidikan Pancasila - Aktualisasi pancasila sebagai paradigma kehidupan panc...Pendidikan Pancasila - Aktualisasi pancasila sebagai paradigma kehidupan panc...
Pendidikan Pancasila - Aktualisasi pancasila sebagai paradigma kehidupan panc...nurul limsun
 
Jurnal reaksi redoks
Jurnal reaksi redoksJurnal reaksi redoks
Jurnal reaksi redoksnurul limsun
 
Jurnal Laju Reaksi
Jurnal Laju ReaksiJurnal Laju Reaksi
Jurnal Laju Reaksinurul limsun
 
Matematika SMA - Bab Limit
Matematika SMA - Bab LimitMatematika SMA - Bab Limit
Matematika SMA - Bab Limitnurul limsun
 
Matematika SMA - Bab diferensial (turunan)
Matematika SMA - Bab diferensial (turunan)Matematika SMA - Bab diferensial (turunan)
Matematika SMA - Bab diferensial (turunan)nurul limsun
 
Naskah Drama Bahasa Indonesia "Misteri The Last Forest"
Naskah Drama Bahasa Indonesia "Misteri The Last Forest"Naskah Drama Bahasa Indonesia "Misteri The Last Forest"
Naskah Drama Bahasa Indonesia "Misteri The Last Forest"nurul limsun
 
Naskah Drama Basa Jawa "Rawe-rawe rantas,malang-malang putung"
Naskah Drama Basa Jawa "Rawe-rawe rantas,malang-malang putung"Naskah Drama Basa Jawa "Rawe-rawe rantas,malang-malang putung"
Naskah Drama Basa Jawa "Rawe-rawe rantas,malang-malang putung"nurul limsun
 
Sosiologi SMA - Bab Penyimpangan & pengendalian sosial
Sosiologi SMA - Bab Penyimpangan & pengendalian sosialSosiologi SMA - Bab Penyimpangan & pengendalian sosial
Sosiologi SMA - Bab Penyimpangan & pengendalian sosialnurul limsun
 
PKN SMA - Bab Kode etik jurnalistik
PKN SMA - Bab Kode etik jurnalistikPKN SMA - Bab Kode etik jurnalistik
PKN SMA - Bab Kode etik jurnalistiknurul limsun
 
English SMA - Procedure Text (How to make origami crane)
English SMA - Procedure Text (How to make origami crane)English SMA - Procedure Text (How to make origami crane)
English SMA - Procedure Text (How to make origami crane)nurul limsun
 
Elektro SMA - Bab Resistor tetap
Elektro SMA - Bab Resistor tetapElektro SMA - Bab Resistor tetap
Elektro SMA - Bab Resistor tetapnurul limsun
 
Elektro SMA - Bab Kondensator Variabel
Elektro SMA - Bab Kondensator VariabelElektro SMA - Bab Kondensator Variabel
Elektro SMA - Bab Kondensator Variabelnurul limsun
 
Elektro SMA - Bab Kondensator Tetap
Elektro SMA - Bab Kondensator TetapElektro SMA - Bab Kondensator Tetap
Elektro SMA - Bab Kondensator Tetapnurul limsun
 
Kimia SMA - Bab Alkali (golongan IA)
Kimia SMA - Bab Alkali (golongan IA)Kimia SMA - Bab Alkali (golongan IA)
Kimia SMA - Bab Alkali (golongan IA)nurul limsun
 
Biologi SMA - Bab Sistem gerak pada manusia
Biologi SMA - Bab Sistem gerak pada manusiaBiologi SMA - Bab Sistem gerak pada manusia
Biologi SMA - Bab Sistem gerak pada manusianurul limsun
 
Biologi SMA - Bab bioteknologi
Biologi SMA - Bab bioteknologiBiologi SMA - Bab bioteknologi
Biologi SMA - Bab bioteknologinurul limsun
 
B.jawi unggah ungguh basa
B.jawi unggah ungguh basaB.jawi unggah ungguh basa
B.jawi unggah ungguh basanurul limsun
 

More from nurul limsun (20)

Fisika - calorimeter
Fisika - calorimeter Fisika - calorimeter
Fisika - calorimeter
 
Fisika SMA - Bab Gas Ideal
Fisika SMA - Bab Gas IdealFisika SMA - Bab Gas Ideal
Fisika SMA - Bab Gas Ideal
 
Pendidikan Pancasila - Aktualisasi pancasila sebagai paradigma kehidupan panc...
Pendidikan Pancasila - Aktualisasi pancasila sebagai paradigma kehidupan panc...Pendidikan Pancasila - Aktualisasi pancasila sebagai paradigma kehidupan panc...
Pendidikan Pancasila - Aktualisasi pancasila sebagai paradigma kehidupan panc...
 
Jurnal reaksi redoks
Jurnal reaksi redoksJurnal reaksi redoks
Jurnal reaksi redoks
 
Jurnal termokimia
Jurnal termokimiaJurnal termokimia
Jurnal termokimia
 
Jurnal Laju Reaksi
Jurnal Laju ReaksiJurnal Laju Reaksi
Jurnal Laju Reaksi
 
Matematika SMA - Bab Limit
Matematika SMA - Bab LimitMatematika SMA - Bab Limit
Matematika SMA - Bab Limit
 
Matematika SMA - Bab diferensial (turunan)
Matematika SMA - Bab diferensial (turunan)Matematika SMA - Bab diferensial (turunan)
Matematika SMA - Bab diferensial (turunan)
 
Naskah Drama Bahasa Indonesia "Misteri The Last Forest"
Naskah Drama Bahasa Indonesia "Misteri The Last Forest"Naskah Drama Bahasa Indonesia "Misteri The Last Forest"
Naskah Drama Bahasa Indonesia "Misteri The Last Forest"
 
Naskah Drama Basa Jawa "Rawe-rawe rantas,malang-malang putung"
Naskah Drama Basa Jawa "Rawe-rawe rantas,malang-malang putung"Naskah Drama Basa Jawa "Rawe-rawe rantas,malang-malang putung"
Naskah Drama Basa Jawa "Rawe-rawe rantas,malang-malang putung"
 
Sosiologi SMA - Bab Penyimpangan & pengendalian sosial
Sosiologi SMA - Bab Penyimpangan & pengendalian sosialSosiologi SMA - Bab Penyimpangan & pengendalian sosial
Sosiologi SMA - Bab Penyimpangan & pengendalian sosial
 
PKN SMA - Bab Kode etik jurnalistik
PKN SMA - Bab Kode etik jurnalistikPKN SMA - Bab Kode etik jurnalistik
PKN SMA - Bab Kode etik jurnalistik
 
English SMA - Procedure Text (How to make origami crane)
English SMA - Procedure Text (How to make origami crane)English SMA - Procedure Text (How to make origami crane)
English SMA - Procedure Text (How to make origami crane)
 
Elektro SMA - Bab Resistor tetap
Elektro SMA - Bab Resistor tetapElektro SMA - Bab Resistor tetap
Elektro SMA - Bab Resistor tetap
 
Elektro SMA - Bab Kondensator Variabel
Elektro SMA - Bab Kondensator VariabelElektro SMA - Bab Kondensator Variabel
Elektro SMA - Bab Kondensator Variabel
 
Elektro SMA - Bab Kondensator Tetap
Elektro SMA - Bab Kondensator TetapElektro SMA - Bab Kondensator Tetap
Elektro SMA - Bab Kondensator Tetap
 
Kimia SMA - Bab Alkali (golongan IA)
Kimia SMA - Bab Alkali (golongan IA)Kimia SMA - Bab Alkali (golongan IA)
Kimia SMA - Bab Alkali (golongan IA)
 
Biologi SMA - Bab Sistem gerak pada manusia
Biologi SMA - Bab Sistem gerak pada manusiaBiologi SMA - Bab Sistem gerak pada manusia
Biologi SMA - Bab Sistem gerak pada manusia
 
Biologi SMA - Bab bioteknologi
Biologi SMA - Bab bioteknologiBiologi SMA - Bab bioteknologi
Biologi SMA - Bab bioteknologi
 
B.jawi unggah ungguh basa
B.jawi unggah ungguh basaB.jawi unggah ungguh basa
B.jawi unggah ungguh basa
 

Recently uploaded

Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfIndri117648
 

Recently uploaded (20)

Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdfdemontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
demontrasi kontekstual modul 1.2.a. 6.pdf
 

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

  • 1. KELOMPOK 6 KELAS XII IPA 5 18 • M. BAGUS SANTOSO 15 • M. BAGUS SETIAWAN 25 • DEDY TRI IRAWAN 06 • NURUL LAILATIS SA’ADAH • INAROTUT TANFIDIAH08
  • 2.  Pengertian Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah
  • 3. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL  Sistem presidensil atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:  Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.  Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
  • 4.  Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila presiden diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, maka seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.  Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika
  • 5. Ciri – ciri sistem pemerintahan presidensiil  Kedudukan Presiden di samping sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Eksekutif (pemerintahan).  Presiden dan Parlemen masing-masing dipilih langsung oleh Rakyat melalui Pemilihan Umum.  Karena Presiden dan Parlemen dipilih langsung oleh Rakyat melalui pemilihan umum, maka kedudukan antara kedua lembaga ini tidak bisa saling mempengaruhi (menjatuhkan), dll.
  • 6.  Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.  Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.  Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. KELEBIHAN PEMERINTAHAN SISTEM PRESIDESIIL
  • 7.  Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.  Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.  Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
  • 8. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER  Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.
  • 9.  Dibandingkan dengan sistem presidensiil sistem parlementer lebih unggul karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah sistem parlementer sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial.  Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda,Malaysia, Singapura dan sebagainya.
  • 10.  Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif (parlemen), bahkan antara keduanya saling ketergantungansatu sama lain.  Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh parlemen dari partai politik atau organisasi peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen.  Kepala Negara hanya berfungsi ataupun berkedudukan sebagai Kepala Negara. Tidak sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan.
  • 11.  Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.  Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.  Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
  • 12.  Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.  Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.  Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen. KEKURANGAN SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER