Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Secara garis besar dibahas tentang tiga sistem pemerintahan yaitu presidensial, parlementer, dan campuran, serta perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 yang menerapkan sistem kedaulatan rakyat.