Dokumen tersebut menjelaskan tiga hal penting: 1. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah. 2. Kedaulatan negara Indonesia berada di tangan rakyat namun pelaksanaannya diatur dalam UUD. 3. Sifat-sifat negara meliputi bersifat memaksa, monopoli, mencakup semua warga negara, dan menentukan.

1. 6. Menjelaskan system pemerintahan
demokrasi berdasarkan pancasila
7. Menjelaskan system presidensial
8. Menjelaskan pokok-pokok system
pemerintahan republik indonesia
9. Menjelaskan kedaulatan RI Negara RI
10. Menjelaskan sifat hakikat dan
kedaulatan Negara
11. Menjelaskan demokrasi sebagai bentuk
kedaulatan rakyat
12.Menjelaskan pemilu sebagai
perwujudan demokrasi pancasila

2.  sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-
prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945
berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut:
 1. Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Hukum
 Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat).Hal ini
mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-
lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun
harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus
ada landasan hukumnya.Persamaan kedudukan dalam hukum
bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.
 2. Indonesia Menganut Sistem Konstitusional
 Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar)
dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak
terbatas).Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau
dibatasi

3. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi
seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945
pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara
tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah
lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh
rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara
yang tertinggi, MPR mempunyai:
 Tugas pokok MPR, yaitu:
 a. Menetapkan UUD
 b. Menetapkan GBHN
 c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil
presiden

4. 4. Presiden
Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).Di bawah MPR, presiden ialah
penyelenggara pemerintah negara tertinggi.Presiden selain diangkat oleh
majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis.Presiden
adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi
pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden
dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang
termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus
mendapat persetujuan dari DPR.Hak DPR di bidang legislative ialah hak
inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:
 a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah
 b. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada
pemerintah
 c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah
 d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal
 e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

5. 6. Menteri Negara
Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak
bertanggung jawab kepada DPR.Presiden memiliki wewenang untuk
mengangkat dan memberhentikan menteri negara.Menteri ini tidak
bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden.Berdasarkan
hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet
kepresidenan/presidensil.Kedudukan Menteri Negara bertanggung
jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa,
menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya
berada di bawah koordinasi presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan
diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus
memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat
karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR
merangkap menjadi anggota MPR.DPR sejajar dengan presiden.

6. Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem
kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di
mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah
dengan kekuasan legislatif.
Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur
yaitu:
 Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan
mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
 Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan
yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
 Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif
dan badan legislatif.
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif
kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti
rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk
mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran
konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah
kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan

7. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
 Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak
tergantung pada parlemen.
 Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka
waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika
Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam
tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
 Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan
dengan jangka waktu masa jabatannya.
 Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan
eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk
anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:
 Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung
legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
 Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
 Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya
hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif
sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas
 Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

8. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan
UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD
1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut
sebagai berikut.
 Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat).
 Sistem Konstitusional.
 Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
 Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang
tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
 Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak
bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

9. Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem
pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem
pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan
semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan
Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah
adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.
Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD
1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau
persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya
pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan
presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.
Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada
presiden juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat
mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga
mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid.
Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau
berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat
dihindari. Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan
di Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden
lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan
yang didapatkanya.

10. Bangsa Indonesia diketahui menganut kedaulatan rakyat. Dasar dari
penjelasan tersebut, dapat dilihat di dalam Pancasila sila ke-4. Isinya
adalah ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan”. Bukti lain bahwa kedaulatan berada di
tangan rakyat dapat kita temukan di dalam isi Pembukaan UUD 1945
pada alinea ke-4, yang perumusannya sebagai berikut: ”
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia, yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia”.

11. Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 tersebut, menunjukkan bahwa
negara Indonesia adalah penganut jenis kedaulatan rakyat. Bagaimana di
dalam pasal-pasal UUD 1945? Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2, ditegaskan
bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-undang Dasar. Berdasarkan uraian tentang kedaulatan rakyat
tersebut, jelaslah bahwa negara kita termasuk penganut teori kedaulatan
rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi
pelaksanaanya diatur oleh undang-undang dasar. Selain dari penganut jenis
kedaulatan rakyat, ternyata UUD Negara RI Tahun 1945, juga menganut
jenis kedaulatan hukum. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam pasal 1 ayat
3 UUD 1945, isinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya
negara kita bukan negara kekuasaan
Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Misalnya
peraturan berlalu lintas di jalan raya diatur oleh peraturan lalu lintas.
Menebang pohoh dihutan diatur oleh peraturan, supaya tidak terjadi
penggundulan hutan yang berakibat banjir, dan contoh lainnya. Pasal 27
ayat 1 UUD 1945 juga merupakan dasar bahwa negara kita menganut
kedaulatan hukum isi lengkapnya adalah segala warga negara bersamaan
kedudukkanya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Maknanya bahwa
setiap warga negara yang ada di wilayah negara kita kedudukan sama di
dalam hukum, jika melanggar hukum siapapun akan mendapat sanksi.

12. Sifat Negara merupakan suatu keadaan dimana hal tersebut dimiliki agar dapat menjadikannya
suatu Negara yang bertujuan. Sifat-sifat tersebut umumnya mengikat bagi setiap warga
negaranya dan menjadi suatu identitas bagi Negara tersebut. Sifat suatu Negara terkadang
tidaklah sama dengan Negara lainnya, ini tergantung pada landasan ideologi Negara masing-
masing. Namun ada juga beberapa sifat Negara yang bersifat umum dan dimiliki oleh semua
Negara, yaitu:
a. Sifat memaksa
Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya, hal ini
bersifat mutlak dan memaksa.
b. Sifat monopoli
Negara dengan kekuasaannya tersebut mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya, hal ini menjadi sesuatu yang menjadi landasan untuk menguasai sepenuhnya
kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara tersebut.
c. Sifat mencakup semua
Kekuasaan Negara merupakan kekuasaan yang mengikat bagi seluruh warga negaranya. Tidak
ada satu orang pun yang menjadi pengecualian di hadapan suatu Negara. Tidak hanya
mengikat suatu golongan atau suatu adat budaya saja, tetapi mengikat secara keseluruhan
masyarakat yang termasuk kedalam warga negaranya.
d. Sifat menentukan
Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap untuk menjaga stabilitas Negara
itu. Sifat menentukan juga membuat Negara dapat menentukan secara unilateral dan dapat
pula menuntut bahwa semua orang yang ada di dalam wilayah suatu Negara (kecuali orang
asing) menjadi anggota politik Negara.

13. Hakikat Negara merupakan salah satu dari bentuk perwujudan dari sifat-
sifat Negara yang telah dijelaskan di atas. Ada beberapa teori tentang
hakekat Negara, diantaranya:
a. Teori Sosiologis
Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri,
kebutuhan antar individu tersebut membentuk suatu masyarakat. Di dalam
ruang lingkup masyarakat terdapat banyak kepentingan individu yang
saling berkaitan satu sama lain dan tidak jarang pula saling bertentangan.
Maka manusia harus dapat beradaptasi dengan baik untuk menyesuaikan
kepentingan-kepentingannya agar dapat hidup dengan rukun.
b. Teori Yuridis
1. Patriarchaal
Teori yang menganut asas kekeluargaan, dimana terdapat satu orang yang
bijaksana dan kuat yang dijadikan sebagai kepala keluarga.
2. Patriamonial
Raja mempunyai hak sepenuhnya atas daerah kekuasaannya, dan setiap
orang yang berada di wilayah tersebut haru tunduj terhadap raja tersebut.
3. Pejanjian
Raja mengadakan perjanjian dengan masyarakatnya untuk melindungi hak-
hak masyarakat itu, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka masyarakat
dapat meminta pertanggung jawaban raja.

14. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam
suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan
organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah
tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai
kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.
Pengertian Negara menurut para ahli:
Georg Jellinek
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah
berkediaman di wilayah tertentu.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari
kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal
Roger H. Soltau
Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan
persoalan bersama atas nama masyarakat.
Prof. R. Djokosoetono
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di
bawah suatu pemerintahan yang sama.
Prof. Mr. Soenarko
Negara ialah organisasi manyarakat yang mempunyai daerah tertentu, dimana
kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan.

15. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu
negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan
warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi
ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk
diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen)
dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan
independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga
lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol
berdasarkan prinsip checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan
melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang
berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga
perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan
menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif
dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak
sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang
memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum
dan peraturan.

16. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil
penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui
pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh
seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara
sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga
negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya
kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara
langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau
anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut
sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara
langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat.
Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan
umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama
dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola,
bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil.
Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan
jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji
mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan
hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur
18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau
bekas narapidana).

17. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
Langsung Artinya kita harus memilih secara
langsung tanpa bisa Diwakilkan
Bebas Artinya kita berhak memilih siapa saja yang
kita mau sesuai hati nurani kita tanpa ada paksaan
Rahasia Artinya tidak ada seorangpun yang tahu
siapa yang telah kita pilih
Jujur artinya saat penghitungan suara tidak boleh
ada kecurangan
Adil artinya tidak melebih2kan hak suara atau
mengurangi hak suara

18. Thanks for watching :*