Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan Pancasila, sistem presidensial, pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945, kedaulatan Negara Republik Indonesia, sifat dan hakikat kedaulatan Negara. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dengan kedaulatan berada di tangan rakyat sesuai dengan Pancasila

1. PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
DAN
PANCASILA
NAMA : ANDI WIDYA
KELAS : AKSEL 1

2. 6. Menjelaskan system pemerintahan demokrasi berdasarkan
Pancasila
7. Menjelaskan system presidensial
8. Menjelaskan pokok-pokok system pemerintahan Republik
Indonesia menurut UUD 1945
9. Menjelaskan kedaulatan Negara Republik Indonesia
10. Menjelaskan sifat hakikat dan kedaulatan Negara
11. Menjelaskan demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat
12. Menjelaskan pemilu sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila

3. 6. Menjelaskan system pemerintahan demokrasi
berdasarkan
Pancasila
Sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip
yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh
sendi pokok, yaitu sebagai berikut:
1. Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan Hukum
Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat).Hal ini mengandung
arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya
dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan
tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya.Persamaan
kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di
dalamnya.
2. Indonesia Menganut Sistem Konstitusional
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan
tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak
terbatas).Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah
dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi

4. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi seperti
telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman
terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian,
MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan
seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara
yang tertinggi, MPR mempunyai:
Tugas pokok MPR, yaitu:
 Menetapkan UUD
 Menetapkan GBHN
 Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
4. Presiden
Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di
bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).Di bawah MPR,
presiden ialah penyelenggara pemerintah negara
tertinggi.Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk
dan bertanggung jawab kepada majelis.Presiden adalah
Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

5. 5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR
mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang
dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam
pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan
undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.Hak
DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak
budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:
a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah
b. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atauketerangan kepada
pemerintah
c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah
d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal
e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

6. 6. Menteri Negara
Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak
bertanggung jawab kepada DPR.Presiden memiliki wewenang
untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara.Menteri ini
tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada
presiden.Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita
adalah kabinet kepresidenan/presidensil.Kedudukan Menteri
Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan
pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan
pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi
presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia
bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus
memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR
kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua
anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR.DPR sejajar
dengan presiden.

7. 7. Menjelaskan system presidensial
Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan
sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara
republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan
terpisah dengan kekuasan legislatif.
Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensial terdiri dari 3
unsur yaitu:
 Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan
mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
 Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan
yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
 Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif
dan badan legislatif.
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang
relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif
seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada
mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden
melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap
negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa
dijatuhkan

8. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
 Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak
tergantung pada parlemen.
 Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka
waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika
Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam
tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
 Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan
jangka waktu masa jabatannya.
 Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan
eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk
anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:
 Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif
sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
 Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
 Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil
tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga
dapat terjadi keputusan tidak tegas
 Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

9. 8. Menjelaskan pokok-pokok system pemerintahan
Republik
Indonesia menurut UUD 1945
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia
berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam
Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem
pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.
 Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat).
 Sistem Konstitusional.
 Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
 Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang
tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
 Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak
bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

10. Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem
pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem
pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan
semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan
Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah
adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.
Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut UUD
1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau
persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya
pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan
presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.
Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden
juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan
seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu
menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem
pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti.
Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari.
Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di
Indonesia ternyata kekuasaan yang besar dalam diri presiden
lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan
yang didapatkanya.

11. 9. Menjelaskan kedaulatan Negara Republik Indonesia
Bangsa Indonesia diketahui menganut kedaulatan rakyat. Dasar dari penjelasan
tersebut, dapat dilihat di dalam Pancasila sila ke-4. Isinya adalah ”Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan”. Bukti lain bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dapat kita
temukan di dalam isi Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yang
perumusannya sebagai berikut: ”
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan
kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar
negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia”.

12. Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 tersebut, menunjukkan bahwa negara
Indonesia adalah penganut jenis kedaulatan rakyat. Bagaimana di dalam pasal-pasal
UUD 1945? Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2, ditegaskan bahwa kedaulatan adalah
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Berdasarkan
uraian tentang kedaulatan rakyat tersebut, jelaslah bahwa negara kita termasuk
penganut teori kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam
negara, tetapi pelaksanaanya diatur oleh undang-undang dasar. Selain dari penganut
jenis kedaulatan rakyat, ternyata UUD Negara RI Tahun 1945, juga menganut jenis
kedaulatan hukum. Hal tersebut dapat ditemukan di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945,
isinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara kita bukan
negara kekuasaan
Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Misalnya peraturan
berlalu lintas di jalan raya diatur oleh peraturan lalu lintas. Menebang pohoh
dihutan diatur oleh peraturan, supaya tidak terjadi penggundulan hutan yang
berakibat banjir, dan contoh lainnya. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 juga merupakan
dasar bahwa negara kita menganut kedaulatan hukum isi lengkapnya adalah segala
warga negara bersamaan kedudukkanya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Maknanya
bahwa setiap warga negara yang ada di wilayah negara kita kedudukan sama di
dalam hukum, jika melanggar hukum siapapun akan mendapat sanksi.

13. 10. Menjelaskan sifat hakikat dan kedaulatan Negara
Sifat Negara merupakan suatu keadaan dimana hal tersebut dimiliki agar dapat menjadikannya
suatu Negara yang bertujuan. Sifat-sifat tersebut umumnya mengikat bagi setiap warga negaranya
dan menjadi suatu identitas bagi Negara tersebut. Sifat suatu Negara terkadang tidaklah sama dengan
Negara lainnya, ini tergantung pada landasan ideologi Negara masing-masing. Namun ada juga
beberapa sifat Negara yang bersifat umum dan dimiliki oleh semua Negara, yaitu:
a. Sifat memaksa
Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya, hal ini
bersifat mutlak dan memaksa.
b. Sifat monopoli
Negara dengan kekuasaannya tersebut mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya, hal ini menjadi sesuatu yang menjadi landasan untuk menguasai sepenuhnya kekayaan
alam yang terkandung di dalam wilayah Negara tersebut.
c. Sifat mencakup semua
Kekuasaan Negara merupakan kekuasaan yang mengikat bagi seluruh warga negaranya. Tidak ada
satu orang pun yang menjadi pengecualian di hadapan suatu Negara. Tidak hanya mengikat suatu
golongan atau suatu adat budaya saja, tetapi mengikat secara keseluruhan masyarakat yang termasuk
kedalam warga negaranya.
d. Sifat menentukan
Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap untuk menjaga stabilitas Negara itu. Sifat
menentukan juga membuat Negara dapat menentukan secara unilateral dan dapat pula menuntut
bahwa semua orang yang ada di dalam wilayah suatu Negara (kecuali orang asing) menjadi anggota
politik Negara.

14. Hakikat Negara merupakan salah satu dari bentuk perwujudan dari sifat-sifat Negara
yang telah dijelaskan di atas. Ada beberapa teori tentang hakekat Negara, diantaranya:
a. Teori Sosiologis
Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, kebutuhan antar
individu tersebut membentuk suatu masyarakat. Di dalam ruang lingkup masyarakat
terdapat banyak kepentingan individu yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak
jarang pula saling bertentangan. Maka manusia harus dapat beradaptasi dengan baik
untuk menyesuaikan kepentingan-kepentingannya agar dapat hidup dengan rukun.
b. Teori Yuridis
1. Patriarchaal
Teori yang menganut asas kekeluargaan, dimana terdapat satu orang yang bijaksana dan
kuat yang dijadikan sebagai kepala keluarga.
2. Patriamonial
Raja mempunyai hak sepenuhnya atas daerah kekuasaannya, dan setiap orang yang
berada di wilayah tersebut haru tunduj terhadap raja tersebut.
3. Pejanjian
Raja mengadakan perjanjian dengan masyarakatnya untuk melindungi hak-hak
masyarakat itu, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka masyarakat dapat meminta
pertanggung jawaban raja.

15. 11. Menjelaskan demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas
negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam
tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam
peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis
lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling
mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan
kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang
menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat
(DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan
legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh
wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya
(konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain
sesuai hukum dan peraturan.

16. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting,
misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum.
Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara,
namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan
umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih
(mempunyai hak pilih).
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan
memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam
arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen
secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab
kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari
sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak
besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara
berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh
idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil.
Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih
pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun
negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang
telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki
catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

17. 12. Menjelaskan pemilu sebagai perwujudan Demokrasi
Pancasila
Pemilu dalam Demokrasi pancasila ada 6 yaitu :
Langsung,umum,bebas,rahasia,jujur,dan adil.
1.Langsung artinya kita harus memilih secara langsung tanpa bisa di
wakilkan
2.Umum artinya pemilu di selenggarakan untuk masyarakat yang berminat.
3.Bebas artiya kita berhak memilih siapa saja yang kita mau sesuai hati
nurani kita tanpa ada paksaan
4.Rahasia artinya tidak ada seorangpun yang tahu siapa yang telah kita pilih
5.Jujur artinya saat penghitungan suara tidak boleh ada kecurangan
6.Adil artinya tidak melebih-lebihkan hak suara atau mengurangi hak suara

18. TERIMA KASIH