Bentuk negara dan pemerintahan memiliki berbagai teori menurut para ahli. Ada tiga bentuk negara utama yaitu monarki, republik, dan autoritarian fuhrerstaat. Bentuk pemerintahan terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudisial. Negara dapat bersusun tunggal atau jamak, seperti kesatuan atau federasi.

1. TEORI BENTUK
NEGARA DAN BENTUK
PEMERINTAHAN
By.
Adhi Panjie Gumilang
Joko Julianto

2. APA YANG KITA BAHAS…?
BENTUK NEGARA
Bermaksud membahas sistem penjelmaan politis dari pada unsurunsur Negara.
-> Penjelmaan Politis : Perwujudan politik.
-> Unsur-unsur Negara : Wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat,
pengakuan dari negara lain.

3. APA YANG KITA BAHAS…?
TEORI BENTUK PEMERINTAHAN
Meninjau bentuk Negara secara yuridis yang berarti mengungkapkan
system yang menentukan hubungan antara alat-alat perlengkapan
Negara tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan kenegaraan.
-> Alat-alat perlengkapan negara : Presiden dan wakil presiden, MPR,
DPR,
BPK, DPD, MA, MK , dan
KY (UUD 1945
Hasil
amandemen

4. APA YANG KITA BAHAS…?
SUSUNAN NEGARA
Menyangkut bentuk Negara yang ditinjau dari segi susunannya yaitu
berupa Negara yang tersusun tunggal dan bersusun jamak.
-> Tersusun tunggal : Terdiri dari 1 negara , tidak terdiri dari
beberapa negara bagian.
-> Tersusun jamak
: Terdiri dari 1 negara pusat dan beberapa
negara bagian.

5. BENTUK NEGARA
Menurut Niccolo Machiavelli
Bentuk Negara bila tidak republik maka lainnya yaitu monarki.
-> Republik
-> Monarki
: Negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai
oleh Presiden
sebagai kepala negara yang dipilih dari
dan oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu .
: Suatu negara yang diperintah oleh suatu dinasti,
dimana kepala negara
diangkat
berdasarkan
keturunan.

6. BENTUK NEGARA
Menurut Leon Duguit
Ia berpendapat bahwa untuk menentukan apakah suatu negara
berbentuk republik atau monarki adalah dengan menggunakan cara
penunjukkan/pengangkatan kepala negara.

7. BENTUK NEGARA
Otto Koellreuter
Ada 3 bentuk Negara yaitu monarki, republik, dan autoritaren
fuhrerstaat.
-> Autoritaren Furerstaat : Kepala negara tidak diangkat berdasarkan
keturunan
dinasti, melainkan atas
dasar pikiran
yang dapat berkuasa.

8. BENTUK IDEAL dan BENTUK
PEMEROSOTAN
Menurut Aristoteles
Bentuk Ideal
Menurut Aristoteles
Bentuk Pemerosotannya
- Monarki
- Aristokrasi
- Politea Demokrasi
- Diktator/ Tirani
- Oliharchie/ Plutokrasi
- Demokrasi
-> Aristokrasi : Beberapa orang untuk
banyak orang.
-> Politea Demokrasi : Seluruh orang
untuk seluruh orang.
-> Diktator
: Memerintah berdasarkan
kepentingan sendiri.
-> Oliharchie : Beberapa orang
memerintah untuk golongannya sendiri.
-> Demokrasi : Dari, oleh, dan untuk
rakyat.

9. BENTUK IDEAL dan BENTUK
PEMEROSOTAN
Menurut Polybios
Bentuk Idealnya
Menurut Polybios
Bentuk Pemerosotannya
- Monarki
- Aristokrasi
- Demokrasi
- Diktator/ Tirani
- Oliharchie/ Plutokrasi
- Ochlocratie/ Mobocratie
-> Aristokrasi : Beberapa orang untuk
banyak orang.
-> Diktator
: Memerintah berdasarkan
kepentingan sendiri.
-> Politea Demokrasi :
untuk seluruh orang.
-> Oliharchie : Beberapa orang
memerintah untuk golongannya sendiri.
-> Demokrasi
rakyat.
Seluruh
orang
: Dari, oleh, dan untuk
-> Ochlocratie : Dipimpin oleh rakyat
jelata yang tidak tahu seluk beluk
pemerintahan.

10. BENTUK PEMERINTAHAN
Bentuk pemeritahan atau sistem pemerintahan ada 3, yaitu:
1. Adanya hubungan yang erat antara eksekutif dan parlemen.
2. Adanya pemisahan yang tegas antara badan legislatif atau
parlemen dengan eksekutif dan juga dengan yudikatif.
3. Adanya pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan
legislatif.

11. SUSUNAN NEGARA
Ditinjau dari segi susunannya ada 2, yaitu:
1. Negara Kesatuan
Negara kesatuan adalah Negara yang tidak tersusun dari beberapa
Negara atau bersifat tunggal dan pemerintahan pusat
mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam urusan
pemerintahan.
2. Negara Federasi
Negara federasi adalah Negara yang tersusun dari beberapa Negara
yang semula berdiri sendiri-sendiri dan kemudian mengadakan
ikatan kerjasama yang efektif dengan perjanjian. Negara federasi
bersifat jamak.

12. SUSUNAN NEGARA
Dalam Negara federasi ada 2 macam pemerintahan, yaitu:
1. Pemerintahan Federal
Merupakan pemerintahan gabungannya atau pemerintahan
ikatannya atau pemetintahan pusatnya.
2. Pemerintahan Negara Bagian
Negara-Negara saling mengadakan kerjasama demi kepentingan
mereka bersama. Akan tetapi, masih ada kebebasan hak-hak
kenegaraan dari pada Negara-Negara bagian itu sendiri.

13. SUSUNAN NEGARA
Negara federasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:
1. Negara Serikat
Negara yang terdiri dari beberapa Negara bagian.
2. Perserikatan Negara
Kumpulan dari beberapa Negara merdeka yang bersatu menjadi
satu kelompok untuk bekerjasama.

14. KESIMPULAN
BENTUK NEGARA
Jika disumpulkan dari beberapa ahli, maka macam-macam bentuk
negara ada 3, yaitu monarki, republik, dan Autoritaren Fuhrerstaat.
BENTUK PEMERINTAHAN
Jika disimpulkan maka bentuk pemerintahan ada 3, yaitu legislatif,
eksekutif, dan yudikatif.
SUSUSAN NEGARA
Ada 2, yaitu kesatuan dan federasi.

15. 

16. pertanyaan
• Bentuk Negara Aristokrasi apakah masih eksis di masa sekarang, jika
masih ada, contoh negaranya apa? (Munawaroh)
• Jelaskan maksud dari politea demokrasi! (Neril)
• Apakah kelebihan dari Negara monarki daripada politea demokrasi?
(Choirul)
• Jelaskan pemerosotan dari demokrasi yaitu mobocratie! (Ratna Y)
• Kenapa Negara Amerika Serikat dikatakan Negara jamak, dan apakah
hanya AS saja yang dikatakan sebagai Negara jamak? (Ejang)

17. pertanyaan
• Jelaskan tentang der gedanken (Viki)
• Bagaimana menurut anda bentuk pemerintahan dan bentuk Negara
di inggris( yanuar )
• Bagaiamana pendapat anda jika system monarki di terapkan di
Indonesia ( damas )
• Referendum apakah yg berlaku di Indonesia ( fitri )

18. referendum
Referendum mengacu kepada pendapat dalam hal tertentu. Misalnya,
bagaimana pendapat rakyat Papua apakah mendirikan Negara Papua
atau tetap bergabung dalam NKRI (1969) atas kekuasaan PBB. Pada
waktu itu PBB berkuasa untuk melaksanakan referendum di Papua.
Hasil sidang PBB memutuskan Papua berdasarkan referendum.
-> referendum seperti pemilu tertapi dalam hal tertentu.
-> referendum tentang UUD 1945 > belum terlaksana, hanya saja
referendum diatur oleh undang-undang (Undang-Undang tentang
referendum).