PKn Kelas X

MUHAMAD YOGI
40132161121007
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
BANDUNG

HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Standar Kompetensi ..
* Memahami hakikat bangsa dan negara kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)
Kompetensi Dasar ..
* Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentukya
negara.
* Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk
kenegaraan.
* Menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan NKRI.
* Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan
patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara

Terbentuknya
Negara
Hakikat Negara dan
Bentuk-Bentuk
Kenegaraan
Hakikat Bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Makna Manusia,
Masyarakat – Bangsa, dan
Negara
Terbentuknya
Bangsa
Hakikat Bangsa
Pengertian, Tujuan
dan Fungsi Negara
Kesatuan RI
Semangat
Kebangsaan
NasionalismePartiotisme
Semangat
Kebangsaan Lainnya

1. Manusia
Manusia diciptakan oleh tuhan yang maha esa memiliki kedudukan
dan martabat yang paling tinggi diantar makhluk lain ciptaan-
Nya. Manusia diberikan akal dan pikiran sehingga dalam kondisi
tertentu mampu memenuhi hasrat dan kebutuhan hidupnya.
Kemudian, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka
dan mempunyai haik serta martabat yang sama.
Manusia berasal dari bahasa sansekerta, yaitu manu. Artinya
berpikir dan berakal budi. Dalam sejarah homo berarti manusia.
Manusia didalam pergaulan hidupnya ditakdirkan sebagai makhluk
social. Aristoteles (384-322 SM), salah seorang filsuf yunani
mengatakn bahwa manusia itu makhluk yang bergaul,
bermasyarakat.

2. Masyarakat - Bangsa
Masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat
yang sama. Mereka hidup bersama dalam berbagai hubungan
antara individu yang berbeda – beda tingkatannya.
Kehidupan bersama itu dapat berbentuk desa, kota, daerah, dan
Negara. Pada umumnya ada tiga macam golongan masyarakat,
yaitu sebagai berikut :
a) Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan,
perkumpulan keluarga, suami-istri (gemeinschaft)
b) Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan / pekerjaan,
perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat kerja, perkumpulan
social, perkumpulan kesenian, dan olahraga (gezelschaft).
c) Golongan yang berdasarkan hubunugan tujuan / pandangan
hidup atau ideology, partai politik, perkumpulan agama, bangsa,
dan Negara.

Bangsa adalah sekelompok manusia / orang yang memiliki hal –
hal berikut.
a)cita-cita bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuan
b)perasaan senasib sepenanggungan
c)karakter yang sama
d)adat istiadat / budaya yang sama
e)satu kesatan wilayah
f)teroganisir dalam satu wilayah hukum

3. Negara
Istilah Negara merupakan terjemahan dari de staat (belanda), the
state (inggris), I’etat (prancis), statum (latin), lo stato (Italia), dan
der staat (jerman).
Menurut bahasa sansekerta, nagari atau Negara, berarti kota,
sedangkan menurut bahasa suku-suku di Indonesia sering
disebut negeri atau Negara, yaitu tempat tinggal.
Menurut kamus umum bhasa Indonesia Negara adalah
persekutuan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah dengan
batas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh suatu badan
pemerintha dengan teratur.
Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintahan dalam arti
luas (lembaga legislative, eksekutif, yudikatif) yang merupakan
alat untuk mencapai kepentingan bersama, sedangkan Negara
dalam arti luas adalah kesatuan social yang mengatur,
memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat supaya dapat hidup
wajar dan berkembang terus. Dalam mengemban tugasnya,
Negara memliki aparatur Negara dengan wewenangnya

Pengertian bangsa yang dikemukakan secara unik oleh Ben
Anderson, dapat ditelaah lebih lanjut mngenai proses dan unsur-
unsur pembentuknya. Menurut pengamatan Ben Anderson,
ilmuwan politik dari universitas cornel, bangsa merupakan komunitas
politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batsnya dan
berdaulat. Mengapa dikatakan sebagai komunitas polotik yang
dibayangkan? Karena suatu bangsa yang paling kecil sekalipun, setiap
individunya tidak kenal satu sama lain. Begitupula dengn bangsa yang
besar sekalipun, yang jumlah anggota atau penduduknya hingga
ratusan jiwa, mempunyai batas wilayah yang relatif jelas. Kekuasaan
dan wewenang suatu bangsa atas suatu wilayah yang berdaulat,
merupakan dibawah wewenang kenegaraan atau Negara yang
mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut.

1. Faktor Pembentukan Bangsa Menurut
Dasar Identitas
a. Primordial, yaitu ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dan
kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat.
b. Sakral, kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakat
menimbulkan ideologi dokttriner yang kuat dalam suatu
masyarakat, sehingga keterkaitannya dapat membentuk bangsa
negara.
c. Tokoh, tokoh yang kharismatik bagi masyarakat akan menjadi
panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa.
d. Sejarah, sejarah dan pengalaman masa lalu seperti penderitaan
akibat penjajahan akan melahirkan solidaritas (senasib dan
sepenanggungan).
e. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu faktor kesadaran antaranggota
masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan berbagai
perbedaan.
f. Perkembangan Ekonomi, perkembangan ekonomi yang
terspesialisasi sesuai kebutuhan masyarakat akan
meningkatkan mutu dan variasi kebutuhan masyarakat yang
lain.

g. Kelembagaan, Lembaga-lembaga pemerintahan dan politik
mempertemukan berbagai kepentingan di kalangan
masyarakat.
2. Faktor Pembentuk Bangsa Menurut
Segi Organisasi
a. Negara sebagai Organisasi Kekuasaan
b. Negara sebagai Organisasi Politik
c. Negara Ditinjau dari Segi Organisasi Kesusilaan
d. Negara Ditinjau dari Segi Integritas antara Pemerintah dan
Rakyat

1. Unsur-Unsur Negara
Menurut para ahli Negara, antara lain Oppenheim dan
Lauterpacht, tiga unsure pokok tersebut adalah sebagai berikut:
a. rakyat atau masyarakat
b. wilayah / daerah, meliputi udara, darat, dan perairan (perairan
bukan merupakan syarat mutlak).
c. Pemerintah yang berdaulat

Rakyat
Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam Negara suatu Negara
atau menjadi penghuni Negara. Rakyat merupakan unsur terpenting
dari Negara.
Pengelompokan Rakyat
• Penduduk dan bukan penduduk (berdasarkan hubungannya dengan
wilayah dan Negara). Penduduk adalah mereka yang bertempat
tinggal tetap atau berdomosili tetap di dalam wilayah Negara
(menetap). Bukan Penduduk adalah mereka yang berada didalam
wilayah Negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di Negara
itu. Termasuk kedalam golongan bukan penduduk antara lain wisata
asing yang sedang melakukan perjalanan wisata didalam wilayah.
• Warga Negara dan bukan warga Negara (berdasarkan hubungannya
dengan pemerintah Negara). Warga Negara adalah mereka yang
berdasarkan hukum merupakan anggota dari Negara (menurut
undang-undang diakui sebagai warga Negara). Bukan warga Negara
(orang asing) adalah mereka yang mengakui Negara lain sebagai
negaranya.

Wilayah
Pembatasan wilayah suatu Negara sangat pentings sekali karena
menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu Negara dalam segala bentuk
seprti hal-hal berikut :
• berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada dildalamnya
• berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya dalam
wilayah tersebut bila tidak izin dari Negara itu.
Pembagian Wilayah
1. Daratan
Pembatasan antara Negara dapat berupa hal-hal berikut.
1. Batas alam. Misalnya sungai, danau, pegunungan, atau lembah.
2. Batas buatan, misalnya Pagar tembok, pagar kawat berduri.
3. Batas menurut geofisika, misalnya lintang utara / selatan ,
bujur timur / barat.

2. Lautan
Wilayah laut suatu Negara ialah semua perairan, lautanh, dan sungai
yang berada dalam batas-batas Negara (laut territorial). Penentuan
batas laut harus berpedoman kepada hukum laut internasional.
Masalah laut menjadi masalh internasional karena ada dua konsepsi
kalautan yang bertentangan, yaitu sebagai berikut.
Masalah Kelautan
•Res Nullius, yaitu lautan dapat dimilkki oleh Negara karena tidak ada
yang memlikinya.
•Res Kommunis, yaitu laut merupakan milik bersama masyarakat
dunia. Oleh karena itu, tidak dapat dimilkki oleh Negara mana pun.
Sekarang masalah kelautan telah memperoleh kepastian hukum
melalui “Konferensi Hukum Laut Internasional III”, 10 Desember 1982
yang diselenggarakan oleh PBB di Montego Bay, Jamaica, yang
ditandatangani 119 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan
batas-batas wilayah kenegaraan, yaitu :

a. Laut Teritorial, setiap negara memiliki kedaulatan atas laut
teritorial selebar 12 mil laut yang diukur berdasarkan garis lurus
yang ditarik dari garis dasar (base line) garis pantai ke arah laut
bebas.
b. Zona Bersebelahan, dalam daerah ini negara pantai (costal state)
dapat mengambil tindakan bagi pihak-pihak yang melanggar
ketentuan-ketentuan berdasarkan undang-undang bea-cukain,
fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara yang bersangkutan.
c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dalam wilayah ini, negara pantai
menggali kekayaan alam yang ada dan menangkap para nelayan
asing yang kedapatan sedang melakukan penangkapan ikan.
d. Landas Benua, dalam wilayah ZEE ini, negara pantai boleh
mengadakan eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam dengan
persyaratan harus membagikan keuntungan dengan masyarakat
internasional.

3. Udara
Batas wilayah udara menjadi masalah, karena terdapat beberapa
aliran pemikiran yang dikelompokkan atas dua bagian, yaitu :
a.Aliran Udara Bebas
Aliran ini dilengkapi oleh tiga macam pendapatan, yaitu :
1. Kebebasan ruang udara tanpa batas.
2. Kebebasan ruang udara yang dilengkapi oleh hak khusus
dari negara kolong.
3. Kebebasan ruang udara dilengkapi zona teritorial dari negra
kolong untuk dapat dilaksanakan.
b.Aliran Kedaulatan atas Udara di Atas Wilayah Negaranya
Aliran ini membagi diri ke dalam tiga pendapat, yaitu:
1. Negara kolong berdaulat penuh dalam ketinggian tertentu.
2. Negara kolong berdaulat penuh dibatasi oleh navigasi asing.
3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.

4. Wilayah Ekstrateritorial
Berdasarkan ketentuan hukum internasional, yang termasuk
wilayah ekstrateritorial adalah wilayah di mana kapal-kapal laut yang
berbendera negara tertentu sedang berlayar di lautan bebas, pesawat-
pesawat terbang yang sedang mengangkasa di atas lautan bebas di
bawah identitas negara tertentu dan tempat atau gedung perwakilan
diplomatik suatu negara tertentu.
Pemerintahan yang Berkedaulatan
Pemerintahan yang berdaulat memiliki arti sebagai berikut :
1.Dalam arti luas, merupakan gabungan antara lembaga legislatif,
eksekutif, dan yudikatif.
2. Dalam arti sempit, hanya mencakup lembaga eksekutif.

2. Kedaulatan
Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari superanus
(Latin), sovereignty (Inggris), sovranus (Italia), souverainete
(Perancis) yang berarti kekuasaan tertinggi.
Beberapa teori kedaulatan, yaitu :
1.Teori Kedaulatan Tuhan
2.Teori Kedaulatan Raja
3. Asal Mula Terjadinya Negara
1.Terjadinya Negara secara Primer
2.Terjadinya Negara secara Sekunder
3.Terjadinya Negara Berdasarkan Fakta Sejarah
4.Terjadinya Negara Berdasarkan Pendekatan Toritis

Hobos menggambarkan keadaan manusia sebagai serigala bagi
sesamanya (homo homini lupus) sebelum adanya negara (state of
nature).

John Locke (29 Agustus 1632 – 28 Oktober 1704) adalah filsuf dari
Inggris dengan pandangan empirisme. Ia sering disebut sebagai tokoh
yang memberikan titik terang dalam perkembangan psikologi. Teori
yang sangat penting darinya adalah tentang gejala kejiwaan adalah
bahwa jiwa itu pada saat mula-mula seseorang dilahirkan masih
bersih bagaikan sebuah "tabula rasa"

Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu
(18 Januari 1689 – 10 Februari 1755), atau lebih dikenal dengan
Montesquieu, adalah pemikir politik Perancis yang hidup pada Era
Pencerahan (Inggris : Enlightenment). Ia terkenal dengan teorinya
mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-
diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di
seluruh dunia. Ia memegang peranan penting dalam mempopulerkan
istilah “feodalisme" dan "Kekaisaran Bizantium"

Jean Jacques Rousseau (Geneva, 28 Juni 1712 –
Ermenonville, 2 July 1778) adalah seorang tokoh
filosofi besar, penulis and komposer pada abad
pencerahan. Pemikiran filosofinya mempengaruhi
revolusi Perancis, perkembangan politika modern
dan dasar pemikiran edukasi. Karya novelnya,
Emile, atau On Education yang dinilai merupakan
karyanya yang terpenting adalah tulisan kunci pada
pokok pendidikan kewarganegaraan yang
seutuhnya. Julie, ou la nouvelle Héloïse, novel
sentimental tulisannya adalah karya penting yang
mendorong pengembangan era pre-romanticism
dan romanticism di bidang tulisan fiksi.

1. Negara Kesatuan (Unitarusme)
Negara kesatuan suatu Negara yang mereka dan berdaulat, hanya
ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah.
Bentuk negara kesatuan sebagai berikut :
a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu
dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah
pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan
kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus
rumah tangganya sendiri (otonomi daerah0 disebut pula daerah
swatantra.

2. Negara Serikat (Federal)
Negara serikat (federasi) adalah suatu Negara yang merupakan
gabungan dari beberapa Negara bagian dari Negara serikat itu.
Artinya, suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri
sendiri kemudian menggabungkan diri dalam suatu negara
serikat sehingga menjadi negara bagian yang melepaskan
sebagian kekuasaannya kepada negara serikat itu.

3. Bentuk Kenegaraan Lainnya
Bentuk kenegaraan lainnya di dunia di antaranya sebagai berikut :
a. Negara Dominion
Negara dominion adalah suatu negara yang tadinya daerah jajahan
Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, termasuk menguru
politik ke dalam dan ke luar negeri.
b. Negara Protektorat
Negara protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah
lindungan (to protect = melindungi) negra pelindung (suzeren),
biasanya soal hubungan luar negeri dan pertahanan.
c. Negara Uni
Negara uni adalah dua atau lebih negara yang mesing-masing
merdeka dan berdaulat tetapi mempunyai satu kepala negara
yang sama.

1. Uni Riil, yaitu apabila negara-negara itu memiliki alat
kelengkapan dan mengurus kepentingan bersama sesuai
kesepakatan yang telah ditentukan lebih dahulu.
2. Uni Personil, yaitu apabila hanya kepala negara saja yang sama,
sedangkan kepentingan dan alat kelengkapannya berbeda.
3. Uni Sui Generis, yaitu bentuk lain dari uni riil dan uni personil.
d. Mandat dan Trust
Bentuk negara-negara mandat dan trust diatur dan diawasi oleh
Dewan Perwakilan PBB. Negara bekas jajahan yang kalah perang
dalam Perang Dunia II, kemudian diatur oleh pemerintah
perwalian dengan pengawasan komisi Mandat PBB disebut negara
Mandat. Sedangkan negara-negara yang pemerintahannya diawasi
Dewan Perwakilan PBB disebut negara Trust.

1. Pengertian NKRI
Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, Negara Indonesia adalah Negara
kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, Negara
Indonesia dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
Berdasarkan paham integralistik, setiap unsur merasa
berkewajiban untuk menciptakan keselamatan, kesejahteraan,
dan kebahagiaan bersama. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut :
a. Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral.
b. Semua golongan bagian, bagian dan anggotanya berhubungan
erat dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.
c. Perhimpunan bangsa merupakan hal terpenting dalam
kehidupan bersama.
d. Negara tidak memihak atau menjamin kepentingan golongan
atau perseorangan.
e. Negara tidak menganggap kepentingan seseorangan sebagai
pusat.

f. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai
suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Berdasarkan rangkaian terjadinya negara RI, dapat disimpulkan
bahwa pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
adalah bentuk negara yang terdiri dari banyak wilayah / kepulauan
yang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya, dan
keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang
merdeka, berdaulat, bersatu adil dan makmur dengan
pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dn melaksanakan
ketertiban dunia.

2. Tujuan NKRI
Tujuan Negara republic Indonesia tercantum didalam
undang-undang dasar Negara Indonesia, yaitu pada
pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ‘untuk membentuk
suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruuh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan social.. denga berdasarkan
kepada ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yanga dil
dan beradab; persatuan Indonesia; dan kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratuan/perwakilan serta dengan mewujudkan
suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”

Tujuan Negara menurut beberapa ajaran ahli kenegaraan :
a.Ajaran Plato, negara bertujan untuk mewujudkan kesusilaan
manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.
b.Negara kekuasaan, menurut Machiavelli dan Shan Yang. Negara
bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata. Rakyat harus
rela berkorban untuk mencapai kejayaan negara.
c.Ajaran Teokratis (kedaulatan Tuhan) tujuan negara adalah mencapai
penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteran dengan taat
kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.
d.Ajaran Negara Polis, negara bertujuan mengatur semata-mata
keamanan dan ketertiban dalam negara.
e.Ajaran Negara Hukum, negara bertujuan menyelenggarakan
ketertiban hukum memuat hukum yang berlaku di negara itu.
f.Negara Kesejahteraan (welfare state = social service state), tujuan
negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum.

3. Fungsi NKRI
Beberapa fungsi mutlak dari setiap negara adalah :
a. Melaksanakan penertiban (law and order)
b. Mengusahakan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat
c. Pertahanan
d. Menegakkan Keadilan
Berdasarkan pemikiran para ahli kenegaraan, tugas-tugas
pemerintah dalam mengurus rumah tangga juga memiliki fungi
reguler dan fungsi agent of development.
a. Fungsi Reguler
Dalam hal ini, pemerintah menjalankan fungsinya dengan
pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung ang
dirasakan oleh seluruh masyarakat.

a. Negara sebagai political state, yaitu pemeliharaan ketenangan dan
ketertiban, serta pertahanan dan keamanan.
b. Negara sebagai diplomatik, yaitu menjalankan kerukunan dan
persahabatan dengan negara-negara lain terutama negara
tetangga.
c. Negara sebagai sumber hukum, yaitu pemerintah harus bertindak
adil terhadap warga negaranya melindungi hak/harta benda setiap
warganya dari gangguan anggota masyarakat lain.
d. Negara sebagai adminitratif, pada hakikatnya fungsi ini
menitikberatkan pada kekuatan di tangan rakyat, pemerintah
hanya menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui
wakil-wakilnya di MPR dan DPR.

b. Fungsi Agent of Development
Fungsi ini antara lain meliputi sebagai berikut :
1. Sebagai Stabilisator
Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilisator seperti hal-hal
berikut ini.
• Stabilitas Politik
• Stabilisasi Ekonomi
• Stabilisasi Sosial Budaya
2. Sebagai inovator
Menciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan
pembangunan. Dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999
disebutkan mengenai hal-hal pelimpahan tugas dan wewenang
kepada presiden untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan.

Untuk menerapkan semangat kebangsaan kepada generasi muda,
diperlukan prinsip-prinsip patriotisme dan nasionalisme.
Nasionalisme
Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai
bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan / warga negara yang
secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan
mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan
bangsanya.
a. Nasionalisme dalam arti sempit
Nasionalisme dapat diartikan sebagai perasaan cinta terhadap
bangsanya secara berlebih-lebihan sehingga memandang rendah
bangsa dan suku bangsa lainnya.
Nasionalisme dalam arti sempit sering disebut jingoisme atau
chauvinisme.

b. Nasionalisme dalam arti luas
Nasionalisme dalam pengertian inu dapat diartikan sebagai
perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya, tanpa
memandang bangsa lain lebih rendah dari bangsa dan negaranya.
Patriotisme
Patriotisme adalah semangat dan jiwa yang dimiliki oleh seseorang
untuk berkorban / rela berkorban demi nama suatu bangsa atau
negara.
Keteladanan dapat diberikan di berbagai lingkungan kehidupan,
seperti di lingkungan kehiduan keluarga, masyarakat, sekolah,
instansi pemerintah ataupun swasta.

SIKAP YANG SESUAI DENGAN
NASIONALISME DAN
PATRIOTISME
MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.
SETIA MEMAKAI PRODUKSI DALAM NEGERI.
RELA BERKORBAN DEMI BANGSA DAN NEGARA.
BANGGA SEBAGAI BANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA.
MENDAHULUKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN BANGSA DIATAS
KEPENTINGAN PRIBADI
MENJAGA NAMA BAIK BANGSA DAN NEGARA.
BERPRESTASI DALAM BERBAGAI BIDANG UNTUK
MENGHARUMKAN NAMA BANGSA DAN NEGARA.
SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA TERUTAMA DALAM
MENGHADAPI MASUKNYA DAMPAK NEGATIF GLOBALISASI KE
INDONESIA .

SIKAP YANG TIDAK SESUAI DENGAN
NASIONALISME DAN PATRIOTISME :
EGOISME :
Sikap mementingkan diri sendiri.
EKSRIMISME :
Sikap keras mempertahankan pendirian dgn menghalalkan segala
cara untuk mencapai tujuan pribadi.
TERORISME :
tindakan sistematis yang bertujuan menciptakan kepanikan,
keresahan dan suasana tidak aman dalam masyarakat.
PRIMORDIALISME
sikap mementingkan daerah, suku, agama ,ras ,antar golongan
sendiri .
SEPARATISME :
Sikap yang ingin memisahkan diri dari NKRI
PROPINSIONALISME :
Sikap yang hanya mementingkan propinsinya sendiri dan tidak
mempedulikan kepentingan propinsi lain.

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN
NASIONAL

* Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan
peradilan nasional.
Kompetensi Dasar ..
* Mendeskripsikan pengertian dan sistem hukum dan peradilan
nasional.
* Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan.
* Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.
* Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
* Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi
di Indonesia.

Tujuan Pembelajaran..
Setelah mempelajari bab ini, kamu mampu menjelaskan sistem
hukum dan peradilan nasional, peranan lembaga-lembaga peradilan,
dan menunjukan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang
berklaku.Selain itu,kamu mampu menjelaskan upaya pemberantasan
korupsi dan menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia

Sistem Hukum dan Peradilan
Nasional
Makna Nilai dan Norma
Sistem Hukum
Nasional
Peranan Lembaga-
Lembaga Peradilan
Sadar Hukum
Pemberantasan
Korupsi di indonesia

1. Nilai
Nilai atau value mengandung pengertian sesuatu yang berharga.
Sesuatu yang bernilai apabila memiliki guna (memiliki
keindahan) kebenaran atau kebaikan.
Ada beberapa nilai yang dijunjung tinggi serta berkembang dalam
kehidupan masyarakat yaitu :
a. Nilai Agama
Setiap agama mengajarkan kebaikan, yaitu tentang kewajiban-
kewajiban yang harus dilakukan manusia terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.
b. Nilai Hati Nurani Manusia
Hati nurani manusia (batin manusia) merupakan perasaan yang
paling dalam dan secara kodrat mendapat cahaya kebaikan-
kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga manusia memiliki
moral dan mampu membedakan hal-hal yang baik atau buruk.

c. Nilai Adat Istiadat dan Budaya
Budaya / kebudayaan merupakan hasil pikir, rasa, karsa, dan karya
serta cita-cita manusia yang berdasar atas rasa tanggung jawab
terhadap diri sendiri, sesama manusia, bangsa, negara, serta terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.
d. Nilai Pancasila
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan
kristalisasi nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang diyakini
kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

2. Norma
Manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat diliputi oleh
norma-norma atau kaidah-kaidah, yaitu peraturan hidup yang
memengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat.
Norma adalah aturan-aturan yang disepakati dalam suatu
masyarakat.
Tujuan dari berlakunya suatu norma pada dasarnya untuk
menjamin terciptanya pergaulan hidup dan ketertiban
masyarakat, yaitu :
a. Perintah yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk
berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang baik.
b. Larangan yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak
berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak
baik.

Ada 4 macam norma / kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat,
yaitu :
a. Norma Agama
Norma agama merupakan aturan hidup yang berupa perintah-
perintah dan larangan-larangan serta petunjuk atau anjuran yang
berasal dari Tuhan tentang kebenaran.
b. Norma Kesusilaan
Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber pada hati
nurani manusia, yaitu berupa bisikan-bisikan kalbu atau suara hati
yang diakui dan diinsafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam
bersikap dan berbuat.
c. Norma Kesopanan
Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul karena
pergaulan masyarakat dan diikuti atau ditaati manusia lain sebagai
pedoman yang mengatur tingkah laku manusia yang satu dengan yang
lain.

d. Norma Hukum
Norma hukum merupakan aturan-aturan yang bersumber atau
dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, bersifat mengikat dan
memaksa. Negara (alat negara) memiliki kekuasaan untuk
memaksakan aturan-aturan hukum agar dipatuhi dan bagi siapa saja
yang bertindak melawan hukum, dapat diancam dan dijatuhi
hukuman tertentu.
Sanksi huumannya tegas dan nyata. Berbeda dengan sanksi dari
norma-norma lain. Misalnya:
•Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain,
dikenakan sanksi pidana karena membunuh dengan hukuman
setinggi-tingginya 15 tahun (hukum pidana)
•Barang siapa yang tidak memenuhi suatu perikatan yang diadakan,
misalnya jual-beli, sewa-menyewa diwajibkan mengganti kerugian
(hukum perdata)
•Suatu perseroan terbatas harus didirikan dengan akte notaris dan
disetujui oleh Departemen Kehakiman (hukum dagang)

3. Nilai sebagai Sumber Norma
Manusia sebenarnya memiliki kemampuan material dan spiritual
yang keduanya menghasilkan nilai.
Kemampuan material adalah sesuatu yang mengandung karya,
yaitu kemampuan untuk menghasilkan benda ataupun lainnya.
Kemampuan spiritual mengandung cipta (menghasilkan ilmu
pengetahuan) dan karsa (menghasilkan kaidah kepercayaan,
kesusilaan, kesopanan, dan hukum serta rasa menghasilkan
keindahan).
Untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan itu tentu ada
penilaian. Nilai/penilaian merupakan sesuatu yang paling dasar,
hakiki, atau makna yang terdalam (abstrak) yang berkaitan
dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat
ideal.

1. Definisi Hukum
Banyak ahli hukum yang mencari suatu batasan tentang hukm
(definisi hukum), namun setiap pembatasan tentang hukum yang
diperoleh belum pernah memberikan kepuasan. Mengapa
demikian ? Karena hukum itu mengandung pengertian yang luas,
seta meliputi bidang yang luas berkaitan dengan sistem yang berlaku
di masyarakat.
Sistem Hukum Nasional adalah perangkat hukum negara yang secara
teratur saling berkaitan mengatur ketertiban jalannya suatu
operaional kenegaraan, sehingga membentuk suatu totalitas kerja di
bidang hukum secara menyeluruh di suatu negara.
Dari beberapa definisi hukum dapat disimpulkan bahwa hukum itu
meliputi beberapa unsur, yaitu :
a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan
masyarakat.
b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
c. Peraturan itu bersifat memaksa.
d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas.

Berdasarkan unsur-unsur hukum di atas diperoleh ciri-ciri hukum,
yaitu :
a.Adanya perintah atau larangan
b.Perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap
orang.
c.Pelanggarannya dapat dihukum, jadi ada sanksi yang berupa
hukuman.

2. Tata Hukum
Keseluruhan norma hukum yang mengatur pergaulan hidup
bernegara terwujud dalam tata hukum negara. Suatu masyarakat
menetapkan sendiri tata hukumnya serta tunduk kepadanya.
Masyarakat yang tunduk kepada tata hukumnya sendiri disebut
masyarakat hukum.
Adanya tata hukum Indonesia sejak berdirinya/ lahirnya negara
Indonesia 17 Agustus 1945, yang dinyatakan dalam :
a. Proklamasi
“ Kami bangsa Indonesia … menyatakan Kemerdekaan Indonesia ”
b. Pembukaan UUD 1945
“ Atas berkat rahmat Allah .. Maka rakyat Indonesia menyatakan …”
“ Kemudian daripada itu .. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undnag-Undang Dasar Negara Indonesia ..”

Pernyataan tersebut mengandung arti :
• Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
• Di dalam undang-undang dasar negra itulah tertulis tata
hukum Indonesia.
Proklamasi merupakan tonggak sejarah dimulainya tata hukum
dan pemerintahan negara RI, sedangkan UUD 1945 yang
mencakup di dalamnya Preambul / Pembukaan UUD 1945
menjadi hukum dasar tertulis negara RI.

3. Tujuan Hukum
Ada berbagai rumusan yang dikemukakan para ahli hukum
mengenai tujuan hukum, yaitu :
a.Prof. Soebekti, SH : Hukum mengabdi kepada tujuan negara. Karena
itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan
kebahagiaan seluruh rakyat.
b.L.J. Van Apeldoorn : Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan
hidup manusia secara damai.
c.Jeremy Bentham : Hukum bertujuan untuk mewujudkan
kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang
(the great happiness of the greatest number).
d.Van Kan : Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiap
manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu.
e.O. Notohamidjojo : Tujuan hukum ada tiga, yaitu : 1. Segi reguler. 2.
Segi Keadilan. 3. Segi memanusiakan manusia.

4. Penggolongan Hukum
Menurut sumbernya :
• Undang-Undang
• Kebiasaan (custom)
• Keputusan hakim (yurisprudentie)
• Traktat (treaty)
• Pendapat sarjana hukum
Menurut bentuknya :
•Hukum tertulis
•Hukum tak tertulis
Menurut tempat berlakunya :
•Hukum nasional
•Hukum internasional
•Hukum asing
•Hukum gereja

Menurut waktu berlakunya ;
•Hukum positif (ius constitutum)
•Ius constituendum
•Hukum alam
Menurut sifatnya :
•Hukum yang memaksa
•Hukum yang mengatur
Menurut wujudnya :
•Hukum objektif
•Hukum subjektif
Menurut isinya :
•Hukum publik
•Hukum privat

Sistem peradilan nasional merupakan suatu mekanisme
keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam proses
peradilan, hierarki kelembagaan peradilan dan spek-aspek yang
bersifat prosedural dan saling berkaitan.
1. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua
lingkungan peradillan di Indonesia. Tugasnya terlepas dari pengaruh
pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain.
2. Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdirinya lembaga MK diawali dengan amandemen konstitusi
yang dilakukan oleh MOR pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan
dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945
(amandemen ketiga) yang disahkan pada 9 November 2001.

3. Komisi Yudisial
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berperan mewujudkan
kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan cara atu melalui
pencalonan hakim agung serta penguasaan terhadap hakim. Tujuan
dibentuknya komisi ini adalah agar harapan masyarakat terhadap
kekuasaan kehakiman yang merdeka, transparan, dan partisipatif
terwujud.

1. Sadar Hukum di Lingkungan Keluarga
Setiap anggota keluarga harus dapat mengembangkan kesadaran
diri dengan membiasakan berperilaku seperti di bawah ini.
• Selalu menjaga nama baik keluarga
• Mentaati aturan keluarga yang berlaku
• Menggunakan fasilitas keluarga secara baik
• Mendengarkan nasihat dari orang tua
• Menghormati semua anggota keluarga.
2. Sadar Hukum di Lingkungan Sekolah
Kesadaran hukum dapat dikembangkan oleh setiap siswa sekolah
dengan membiasakan diri melakukan perilaku-perilaku sebagai
berikut.
• Selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah
• Disiplin belajar
• Ikut upacara bendera seminggu sekali
• Menyeberang jalan pada tempatnya
• Tidak membuat resah di masyarakat.

3. Sadar Hukum di Lingkungan Masyarakat
Perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap sadar hukum, antara lain
sebagai berikut.
• Menjaga nama baik lingkungan masyarakat
•Menghormati sesama warga masyarakat
•Taat dan patuh terhadap atura-aturan masyarakat
•Tidak bertindak di luar norma
•Selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketenteraman.
4. Sadar Hukum di Lingkungan Negara
Bentuk sadar hukum di dalam ruang lingkup kenegaraan antara lain
sebagai berikut.
•Menjaga nama baik bangsa dan negara
•Taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh
negara
•Membayar pajak
•Saling hormat antarsesama warga.

1. Makna Korupsi
Korupsi berasal dari kata Latin, yaitu corruptio, dari kata kerja
corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan,
memutarbalikkan, menyogok. Menurut Transparency
International adalah perilaku pejabat publik, baik politisi
maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal
memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat
dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang
dipercaya kepada mereka.
Dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup unsur-
unsur berikut.
• Melanggar hukum yang berlaku
• Penyalahgunaan wewenang
• Merugikan negara
• Memperkaya pribadi/ diri sendiri.

2. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Korupsi
• Konsentrasi kekuasaan pada si pengambil keputusan yang tidak
bertanggung jawab langsung kepada rakyat.
• Kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan pemerintah.
• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih
besar dari pendanaan politik yang normal.
• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan
“teman lama”.
• Lemahnya ketertiban hukum.
• Lemahnya profesi hukum.
• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasn media massa.
• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
• Rakyat yang “cuek”, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal
memberikan perintah yang cukup ke pemilu.

3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan
•Penyogokan pesongok dan penerima sogokan
•Sumbangan kampanye dan “Uang Lembek”
•Tuduhan korupsi sebagai alat politik
•Mengukur korupsi
4. Dampak Negatif Korupsi
•Sistem Demokrasi
Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik
(good govermance) dengan cara menghancurkan proses formal.
Korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah seperti
mengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, dan mengangkat
pejabat atau menaikkan jabatannya bukan karena prestasi.

• Sistem Ekonomi
Korupsi dapat mempersulit pembangunan ekonomi dan
mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga
mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi
dan ketidaefisienan yang tinggi.
• Sistem Kesejahteraan Umum Negara
Korupsi politisi ada di banyak negara dan memberikan
ancaman besar bagi warga negaranya, Korupsi politisi berarti
kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi
sogok, bukannya rakyat luas.

5. Upaya Pemberantasan Korupsi di
Indonesia
Proses pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan dan
membudaya. Jika korupsi merupakan suatu gejala kebudayaan
dalam masyarakat Indonesia maka adalah tanggung jawab moral
pendidikan nasional untuk membenahi pendidikan nasionalnya
sebagai upaya pemberantasan korupsi. Korupsi adalah
pelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan bagian dari
tanggung jawab dari sisi moral dan sisi akademis dari pendidikan
nasional untuk memberantasnya.
Selain UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Kriminal Korupsi, diperlukan juga aturan pendukung sebagai
bagian dari sistem di Indonesia yang diarahkan sebagai usaha
preventif dan partisipatif dalam pelaksanaannya yaitu
SISDIKNAS. Hal ini berarti SISDIKNAS selain bertujuan seperti
yang telah dirinci dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, perlu secara eksplisit ditujukan kepada
pencapaian tujuan-tujuan untuk menghilangkan ketimpangan-
ketimpangan yang ada dalam masyarakat.

SISDIKNAS haruslah secara proaktif menciptakan suatu
masyarakat yang demokratis; dan lembaga pendidikan haruslah
menegakkan disiplin, disiplin dalam kehidupan: bernegara, dalam
masyarakat yang pluralis dan multikultural.
Selain itu SISDIKNAS hendaknya menjadi alat untuk mengoreksi
agar arah kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlalu berorientasi
kepada kepentingan ekonomi. Sebagai salah satu lembaga
kebudayaan yang penting, SISDIKNAS haruslah bersih dari segala
bentuk korupsi. Salah satu cara untuk melaksanakannya memang
sudah dimulai dengan peningkatan partisipasi masyarakat di dalam
pelaksanaan dan manajemen SISDIKNAS, dengan adanya Komite
Sekolah, Dewan Sekolah dari tingkat kabupaten sampai nasional.
Semua ini upaya untuk mencegah korupsi dengan meningkatkan
kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan SISDIKNAS agar terhindar
dari penyalahgunaan kekuasan baik oleh pemerintah maupun
masyarakat sendiri.

6. Peran Serta Masyarakat dalam
Pemberantasan Korupsi di Indonesia
• Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya
dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.
• Memperoleh dan memberikan pelayanan dalam mencari,
memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan
telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hkum
yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
• Menyampaikan saran dan pendapat atau permintaan
informasi bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum
yang menangani perkara tindak pidana korupsi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku norma agama,
kesusilaan, dan kesopanan.

• Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus
disampaikan secara tertulis, disertai data nama dan alamat
pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan LSM
dengan melampirkan foto kopi KTP atau identitas diri lain
dan bukti-bukti permulaan agar dapat diklarifikasi oleh
penegak hukum.
• Berhak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang
laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu
paling lama 30 hari.
• Berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal
mencari, memperoleh, dan memberikan informasi serta
menyampaikan saran dan pendapatnya.

* Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,
penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Kompetensi Dasar ..
* Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan
HAM
* Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,
penghornatan, dan penegakan HAM di Indonesia.
* Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan
internasional HAM

Hak Asasi Manusia (HAM)
Makna HAM
Instrumen HAM
nasional
Instrumen HAM
Internasional
Upaya Pengadilan
HAM
Upaya Penegakan
HAM
Macam-Macan HAM
Peradilan HAM
Upaya Pemajuan,
Penghormatan, dan
Penegakan HAM
Instrumen Hukum
dan Peradilan HAM
Internasional
Peran serta
Penegakan HAM di
Indonesia

1. Pengertian HAM
Hak asasi manusia (HAM) adalah hak pokok atau
hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang
secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak
dapat diganggu gugat karena merupakan anugrah
Tuhan Yang Maha Esa.

2. Macam-Macam HAM
a. Hak Asasi Pribadi, meliputi kemerdekaan memeluk agama,
beribadat menurut agama masing-masing, menyatakan
pendapat, dan kebebasan berorganisasi
b. Hak Asasi Ekonomi atau Hak Milik, meliputi kebebasan
memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, dan
mengadakan perjanjian atau kontrak
c. Hak Asasi Persamaan Hukum, meliputi mendapatkan
pengayoman dan keailan yang sama
d. Hak Asasi Politik, meliputi hak untuk diakui sebagai warga
negar yang sederajat
e. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan, meliputi hak kebebasan
ntuk berpendidikandan pengembangan kebudayaan
f. Hak Asasi Perlakuan yang Sama Dalam Tata Cara Peradilan
dan Perlindungan Hukum, meliputi hak mendapat perlakuan
yang wajar dan adil dalam penggeledahan.

2. Upaya Penegakan HAM di Indonesia
• Pencegahan Pelanggaran HAM
1. Penciptaan perundang-undangan HAM
2. Penciptaan lembaga-lembaga pemantauan dan pengawas
pelaksanaan HAM
3. Penciptaan perundang-undangan dan pembentukan
lembaga peradilan HAM
4. Pelaksanaan pendidikan Ham kepada masyarakat
5. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan
seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati,
menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang
HAM kepada seluruh masyarakat.
6. Menugaskan kepada presiden serta DPR untuk segera
meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM.

• Penindakan Atas Pelanggaran HAM
1. Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi
masyarakat yang menghadapi kasus HAM
2. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM
3. Investigasi, yaitu pencarian data, informasi, dan fakta yang
berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patut diduga
merupakan pelanggaran HAM
4. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, dan penilaian ahli.
5. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses
peradilan di pengadilan HAM

1. Peran Siswa dalam Penegakan HAM
a. Dalam kehidupan bermasyarakat
• Mencegah segala tindakan atau perbuatan yang mengarah ke
pelanggaran HAM
• Menghindari perbuatan yang kiranya dapat merendahkan,
melecehkan nilai-nilai kemanusiaan
• Memahami berbagai instrumen HAM dan menyebarluaskan
• Mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan
kebijakan HAM pelanggaran HAM
b. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
• Bersedia menjadi saksi dalam proses di pengadilan jika benar-
benar mengetahui peristiwa pelanggaran HAM
• Melaporkan pada pihak yang berwajib
• Turut serta dalam pembangunan opini publik
• Melibatkan diri dalam kelompok minad yang bertujuan
melakukan studi, penyadaran, kampanye, konsultan, dan
advokasi HAM.

2. Proses Penegakan HAM di Indonesia
Proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan Hukum
Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Hukum acara tersebut meliputi:
1. Penangkapan
2. Penahanan
3. Penyelidikan
4. Penyidikan
5. Penuntutan

a. Hambatan dalam Penegakan HAM
1.Masih adanya sikap mental feodal di kalangan sekelompok orang
Feodalisme bertentangan secara diametral dengan hak hak asasi
manusia.
2.Adanya kecurigaan dari beberapa individu yang mengkawatirkan
bahwa gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia akan
menyebabkan disintegrasi nasional, membahayakan persatuan dan
kesatuan yang telah dibina berpuluh puluh tahun.
3.Rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan masyarakat.
4.Masih rendahnya kesadaran politik yang berimplikasi pada
penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran
hak asasi manusia, dan juga dapat melahirkan kebijakan publik yang
potensial memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

b. Tantangan dalam Penegakan HAM
1.Dengan disahkannya UU Nomor 26 Tahun 200 tentang HAM ditegaskan
bahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi sebelum UU
Nomor 26 disahkan tidak dapat diadili berdasarkan prinsip-prinsip HAM,
sehingga peristiwa pelanggaran HAM yang besar tidak mungkin lagi
dapat diselesaikan berdasarkan HAM ad hoc.
2.Adanya larangan hukum berlaku surut (nonretroaktif) memungkinkan
para tersangka dan terdakwa luput dari proses hukum keadilan dan luput
dari tegaknya hukum acara.
3.Nebis in idem (double jeopardy). Asas mengatur bahwa orang yang telah
dihukum oleh pengadilan HAM tidak dapat lagi dituntut oleh pengadilan
biasa.

3. Konsekuensi suatu Negara yang Tidak
Menegakkan HAM
Apabila suatu negara tidak menegakkan HAM, maka ada
beberapa konsekuensi yang dapat diberikan, yaitu :
• Negara tersebut akan dikucilkan dari peraturan dunia
internasional
• Adanya tuntutan-tuntutan dari LSM-LSM nasional maupun
internasional terhadap pemerintah dari negara yang
bersangkutan
• Jika terjadi pelanggaran HAM, misalnya genosida (pemantaian
massal) dari pemerintah yang berkuasa kepada rakyatnya,
maka melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, pemimpin
negara yang bersangkutan dapat dituntut untuk diajukan ke
Mahkamah Agung.

1. Sejarah Penegakan HAM
a. Magna Charta (Piagam Agung), 15 Juni 1215
Piagam pertama yang mengakui hak kemerdekaan
diri dan amat masyhur di Eropa.
b. Hobeas Corpus Act, 1674
Piagam ini lahir pada masa pemerintahan Charles II
yang memuat jaminan seseorang tidak boleh
ditangkap dan ditahan dengan semena-mena
kecuali menurut peraturan perundangan yang
berlaku.
c. Bill of Rights (Pernyataan Hak Asasi Manusia), 1689
Piagam ini diciptakan oleh parlemen Inggris sebagai
tuntutan kepada Prince of Orange dan memuat
pengakuan terhadap hak petisi, kebebasan berbicara
dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen dan
pemilihan parlemen harus bebas.

d. Declaration of Independence (Pernyataan Kemerdekaan Rakyat
Amerika), 4 Juli 1776
Piagam ini merupakan piagam hak asasi manusia yang
mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa
diciptakan sama derajatnya oleh Yang Maha Pencipta.
e. Declaration des Droits de L’Homme et du Citoyen (Pernyataan
Hak-Hak Manusia dan Warga Negara), 4 Juli 1789
Undang-undang ini dicetuskan pada permulaan Revolusi
Perancis sebagai pahlawan terhadap kesewenang-wenangan Raja
Louis XVI.
f. Right of Self Determination, Januari 1918
Naskah ini diusulkan T. Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal
sebagai dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.

g. The Four Freedom (Empat Kebebasan), 1941
Naskah ini dicetus oleh Franklin D. Roosevelt yang memuat
kebebasan berbicara, menyatakan pendapat, kebebasan
beragama, kebebasan dari rasa ketakutan, dan kebebasan dari
segala kekurangan.
h. The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948
Piagam ini memuat 30 pasal pernyataan umum tentang hak-hak
asasi manusia yang diterima dan diproklamasikan oleh Majelis
Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

2. Instrumen Hukum HAM Internasional
a. Instrumen umum, meliputi: Piagan PBB 1945, Deklarasi
Universal HAM
b. Penentuan nasib sendiri
c. Pencegakan diskriminasi
d. Administrasi Peradilan, Penahanan dan Penganiayaan
e. Kejahatan Perang, Kejahatan Kemanusiaan, termasuk
Genosida
f. Perbudakan dan Praktek Serupa, diatur oleh: Konvensi
Penghapusan Kerja Paksa
g. Kewarganegaraan, Ketiadaan Kewarganegaraan, Suaka dan
Pengungsi
h. Perkawinan dan Keluarga, Anak-anak dan Remaja
i. Hak untuk Bekerja dan Hak untuk Berhimpun
j. Kesejahteraan Sosial, Kemajuan dan Pembangunan
k. Hak Politik dan Sipil Wanita
l. Kebebasan Informasi dan Perlindungan Data
m. Penduduk Asli dan Kelompok Minoritas

Instrumen terpenting HAM yang merupakan induk dari seluruh
instrumen HAM lainnya adalah The International Bill of Human
Rights. The International Bill of Human Rights adalah istilah yang
digunakan untuk menunjuk tiga instrumen atau dokumen pokok
HAM, yaitu :
• The Universal Declaration of Human Rights
• International Convention on Economic, Social and Cultural
Rights
• International Convention on Civil and Political Rights.

3. Peradilan HAM International
Sumber kewenangan dan legitimasi peradilan hak asasi
manusia internasional dapat dilihat dari 3 dimensi:
1.Adanya persetujuan dari PBB sebagai badan internasional
2.Adanya asas hukum umum ‘jus congens’ bahwa norma-
norma fundamental yang diakui oleh masyarakat internasional
berstatus lebih tinggi terhadap norma lainnya.
3.Adanya berbagai konvensi dan traktat internasional
Contoh peradilan hak asasi manusia Internasional
a.Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dan Tokyo
b.Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia

* Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi
Kompetensi Dasar ..
* Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi
* Menganalisis substansi konstitusi negara
* Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara
Kesatuan Republik Indonesia
* Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara

Dasar Negara dan Konstitusi
Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi
Substansi Konstitusi
Pembukaan UUD 1945 Nilai- Nilai Dasar Negara
Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Sikap Positif terhadap Konstitusi Negara

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan
ketetapan dasar atau pokok yang mengatur kehidupan negara.
Latar belakang diputuskannya Pancasila sebagai dasar negara
Indonesia adalah karena Pancasila memuat nilai-nilai karakter dasar
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila diresmikan menjadi dasar negara pada tanggal 1 Juni
1945 yang ditegaskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI.
Konstitusi merupakan ketentuan hukum dasar pokok yang
sifatnya tertulis memuat watak dan sebagai sumber berlakunya
ketetapan hukum dan perundang-undangan lainnya dan konstitusi
negara Indonesia adalah UUD 1945.
Tinjauan terhadap pancasila :
** sebagai dasar negara, mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan
meliputi IPOLEKSOSBUDHANKAM.
** sebagai pandangan hidup, pedoman tingkah laku bagi setiap warga
negara.

Nilai filosofis adalah nilai-nilai yang sifatnya mendasar. Nilai filosofis
UUD 1945 adalah sebagai berikut.
1. Ditentukannya rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dalam
Pembukaan UUD 1945.
2.Ditentukan tujuan nasional Indonesia merdeka dalam Pembukaan UUD
1945 alinea keempat, yaitu:
 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 memajukan kesejahteraan umum;
 mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
 ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
3.Pengakuan bahwa kemerdekaan yang dicapai berkat karunia Tuhan dan
perjuangan seluruh bangsa Indonesia.

Nilai yuridis adalah nilai mengenai hukum. UUD
1945 mempunyai nilai yuridis bagi negara Indonesia yang
akan mengatur kehidupan Indonesia dari segi:
 bentuk negara;
 bentuk dan susunan pemerintahan;
 hak dan kewajiban warga negara;
 perekonomian nasional; dan
 lambang identitas nasional, seperti bendera dan bahasa nasional.
Selain itu, UUD 1945 merupakan aturan hukum yang
tertinggi tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Segala
aturan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan
UUD.

Nilai sosiologis adalah nilai yang menyangkut
kehidupan sosial masyarakat. UUD 1945 menjadikan
kehidupan negara Indonesia mendapat dukungan dari
segenap warga negara Indonesia.

Substansi konstitusi negara Indonesia adalah naskah yang merupakan
rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara
Indonesia dan menentukan pokok-pokok kerja tersebut berdasarkan pancasila.
Sejarah berlakunya konstitusi di Indonesia :
a). UUD 1945 : Bentuk negara kesatuan
Bentuk pemerintahan republik
Sitem pemerintahan presidensil dan parlementer

b). Konstitusi RIS : Bentuk negara serikat
Bentuk pemerintahan uni
Sitem pemerintahan parlementer
c). UUDS ‘50 : Bentuk negara kesatuan
Sitem pemerintahan parlementer
c). UUD 1945 : Bentuk negara kesatuan
Sitem pemerintahan presidensil

Pembukaan UUD 1945 mengandung unsur-unsur yang sifatnya
mutlak dari pokok kaidah yang fundamental menyangkut dasar dan
tujuan negara, bentuk negara, dan falsafah negara.
a. Sumber Kekuasaan
1. Dalam alinea ketiga disebutkan bahwa pernyataan kemerdekaan itu
adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, hal ini bermakna
bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia itu semata-
mata karena mendapatkan rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa.
Suatu pengakuan adanya suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang
mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lain
bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan
kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dari
Allah Yang Maha Kuasa.
2. Sementara itu dalam alinea keempat disebutkan bahwa negara Republik
Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa
sumber kekuasaan terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih
lanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kemerdekaan
adalah di tangan rakyat,…..”.

3. Dengan demikian terdapat dua sumber kekuasaan sekaligus, yakni
bersumber pada Tuhan dan bersumber pada rakyat.
4. Sebagai akibat maka perlu adanya suatu pola sistem
penyelenggaraan pemerintahan sebagai penerapan kekuasaan yang
bersumber dari dua arah tersebut. Perlu dipikirkan bagaimana
menyusun suatu sistem yang mampu mengintegrasikan kedua
sumber kekuasaan yang bersumber dari Tuhan dan bersumber dari
rakyat.

b. Hak Asasi Manusia
Perumusan hak asasi manusia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
tidak begitu explisit, namun bila kita cermati secara mendalam nampak
dengan jelas bahwa Pembukaan UUD dijiwai oleh konsep hak asasi
manusia. Berikut kami sampaikan beberapa perumusan yang
menggambarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dapat kita
temukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
1. Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia ini adalah untuk
menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas, salah satu hak asasi
manusia yang selalu didambakan, dan dituntut untuk dapat
direalisasikannya.
2. Kemerdekaan negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur. Merdeka, adil dan makmur merupakan suatu gambaran
hak asasi manusia yakni hak kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan.
3. Keseluruhan alinea pertama merupakan penjabaran hak asasi manusia,
yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan
perikeadilan merupakan suatu penjabaran dari kebebasan dan kesetaraan.
c. Faham Demokrasi
Negara Indonesia dengan jelas menganut faham demokrasi, yang
mengakui kedaulatan di tangan rakyat, serta susunan negara Republik
Indonesia terbentuk dalam kedaulatan rakyat, yang merupakan istilah
lain dari demokrasi. Meskipun demokrasi yang diterapkan di negara
Indonesia hendaknya berdasar pada Pancasila.

d. Faham Persatuan
Yang diutamakan dalam kehidupan bernegara adalah keseluruhan
rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dari rumusan-rumusan berikut :
1. Tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk (1)
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdasakan
kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal
ini menggambarkan bahwa kepentingan umum diletakkan di atas
kepentingan pribadi tanpa kepentingan pribadi dikorbankan atau
diabaikan.
2. Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia ini adalah
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nampak dalam
rumusan tersebut bahwa bukan kepentingan individu yang ditonjolkan
tetapi keseluruhan rakyat Indonesia.
3. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa : “Negara” – begitu
bunyinya – “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dengan dasar persatuan dengan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam pembukaan ini diterima
aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan
meliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara, menurut pengertian
“pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa
Indonesia seluruhnya. inilah suatu negara yang tidak boleh dilupakan.

1. Menghargai Jasa Para Pahlawan Kemerdekaan
Setiap warga negara harus menghargai dan berterima kasih
kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan
Indinesia. Tanpa pengorbanan dan perjuangan mereka, mungkin
kemerdekaan terlambat atau gagal dicapai. Dengan demikian, sudah
kewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan dan
meneruskan apa yang dicita-citakan dan yang telah diperjuangkan
oleh para pahlawan.
2. Menaati Peraturan
Sebagai warga negara yang baik kita harus menaati peraturan
yang berlaku, baik yang diatur dalam UUD 1945 maupun peraturan
hukum lain. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan
menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, serasi, dan seimbang.
Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita semua harus
menaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika peraturan ditaati,
Indonesia akan menjadi negara yang tertib dan generasi mudanya
hidup menjunjung tinggi hukum.

3. Mendukung upaya Pembangunan
Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa
Indonesia tidak lain adalah untuk kesejahteraan
rakyatnya. Sebagai warga negara dan generasi muda
yang baik kelak akan menjadi penerus bangsa, harus
mendukung upaya pembangunan.
Generasi muda yang cerdas, cekatan, terampil, dan
berwawasan luas sangat dibutuhkan oleh negara kita
yang sedang membangun. Generasi-generasi muda yang
berkualitas akan memicu semakin cepatnya upaya
pembangunan

Warga Negara
Hakikat Warga Negara dan pewarganegaraan di Indonesia
Asas kewarganegaraan Pewarganegaraan
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan
Penerapan Prinsip Persamaan KedudukanWarga Negara

* Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam
berbagai aspek kehidupan.
Kompetensi Dasar ..
* Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan
pewarganegaraan di Indonesia
* Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dala
kehidupan bermasyrakat, berbagsa dn bernegara
* Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa
membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku

Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal
secara tetap, turun temurun di dalam satu wilayah negara.
Warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan
orang-orang asing yang bertempat tinggal di satu wilayah
negara berdasarkan ketentuan hukum (legal).
Pewarganegaraan adalah suatu proses, cara, atau
perbuatan mewarganegarakan seseorang.

a). UUD 945 pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-
undang.

b). Undang-undang no.3 tahun 946
Warga Negara Indonesia ialah :
a. orang yang aseli dalam daerah Negara Indonesia;
b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seorang dari
golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara
Indonesia, dan orang bukan turunan dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat
kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam
daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia
menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negara
Negeri lain;
c. orang yang mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi;
d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapanya, yang pada waktu
lahirnya bapanya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;
e. anak yang lahir dalam 300 hari setalah bapanya, yang mempunyai kewargaan Negara
Indonesia, meninggal dunia;
f. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahirnya ibunya
mempunyai kewargaan Negara Indonesia;
g. anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga Negara Indonesia;
h. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapanya ataupun oleh ibunya
tidak diakui dengan cara yang sah;
i. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanya
atau kewargaan negara orang tuanya.

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia menyatakan bahwa bagi WNA yang ingin menjadi
WNI harus memenuhi syarat:
Telah tinggal di Indonesia lima tahun berturut-turut atau
10 tahun tidak berturut-turut;
Sehat jasmani dan rohani;
Berumur di atas 18 tahun atau telah kawin;
Dapat berbahasa Indonesia;
Tidak dipidana;
Tidak berkewarganegaraan ganda;
Mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap;
Membayar biaya ke kas negara.

Bagi WNA yang telah kawin dengan WNI dan ingin
menjadi WNI, berdasarkan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa
WNA yang bersangkutan harus:
1. Mengajukan pernyataan ke pejabat/Menteri Hukum dan
HAM untuk menjadi WNI;
2. Memberikan surat pernyataan bahwa dia telah tinggal di
Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak
berturut-turut; dan
3. Pernyataan bahwa bila mendapat kewarganegaraan Indonesia
tidak menjadi dwikewarganegaraan (Kewarganegaraan
ganda).

1. Asas Kewarganegaraan
** azas iusoli : penetapan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan tepat ia dilahirkan.
** azas ius sanguinis : penetapan kewarganegaraan sesorang
berdasrkan keturunan.
** azas kewarganegaraan tunggal : satu
kewarganegaraan bagi setiap orang
** Apratide : tidak memiliki kewarganegaraan
**Bipratide : meiliki dua kewarganegraan

2. Pewarganegaraan (Naturalisasi)
Naturalisasi ialah permohonan kewarganegaraan:
1) Naturalisasi biasa : sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku
2) Naturalisasi luar biasa : berdasarkan penglihatan jasa dan kemampuan
Pewarganegaraan aktif: seseorg dpt menggunakan
hak opsi utk memilih atau mengajukan kehendak
menjadi warga negara dari suatu negara
Pewarganegaraan pasif: seseorg yg tdk mau
diwarganegarakan oleh suatu negara atau tdk mau
diberi/dijadikan WN suatu neg maka yg
bersangkutan dpt menggunakan hak repudiasi
(menolak pewarganegaraan)

** menikah dengan pria asing
** diakui oleh orang asing sebagai anak
** masuk dalam dinas asing
** bertempat tinggal di luar negeri 5 (lima) tahun
berturut-turut

Hak adalah: Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan
penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.
Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai
dari guru dan sebagainya
Kewajiban adalah: Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh
rasa tanggung jawab.
Contohnya: melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP
atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan

Hak dan kewajiban dalam bidang
politik
1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan
pemerintahan.
2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.
3. Hak berserikat dan berkumpul.
4. Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).
5. Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan
melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semua
organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya,
semua media pers dalam mengeluarkan pikiran
(pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab
dan sebagainya)

Hak dan kewajiban dalam
bidang sosial budaya
Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik
umum maupun kejuruan.
Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan
daerah.
Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang
kependidikan.
Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan
ketertibannya.
Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.
Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.
Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral
keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga
kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik.
Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

c. Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam
bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha
pembelaan negara.
d. Hak dan kewajiban dalam bidang Ekonomi
 Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya
dengan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang
terjangkau oleh daya beli rakyat.
 Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak
terlantar.
 Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan
mengolah berbagai sumber daya alam.
 Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang
berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang
lain.
 Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya
membayar pajak tepat waktu.

 Indonesia = multikultural ->ras, gender, golongan,
budaya, suku bangsa -> KONFLIK
 Menjaga tali persaudaraan.
 Bergosip, Menggunjingkan keburukan orang lain, iri ->
DIHILANGKAN!
 Saling mengisi
 Memperkaya pengetahuan dengan berbagi cerita atau
keahlian tanpa mempedulikan perbedaan yang ada.
 Memupuk kekayaan yang ada.
 Bangsa Yang kokoh -> KUAT

Sistem Politik Indonesia
Definisi Sistem Politik
Suprastruktur Infrastruktur
Sistem Politik Demokrasi di Indonesia
Peran serta Masyarakat Indonesia
Sistem Politik di Dunia
Struktur Poltik

* Menganalisis sistem politik di Indonesia
Kompetensi Dasar ..
* Mendeskripsikan suprastruktur dan infrastruktur politik di
Indonesia
* Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara
* Menampilkan peran serta dala sistem politik di Indonesia

Politik ialah ilmu yang mempelajari tentang negara,
tujuan dan lembaga negara dala melaksanakn fungsi,
tujuan dan hubungan dengan negara maupun warga
negara
Konsep pokok politik ::
 negara
 kekuasaan
 pengmblan keputusan
 kebijakan
 pembagian kekuasaan

1. Suprastruktur Politik
Ialah suasana kehidupan politik pemerintahan yang
terdiri dari :
 MPR
 Anggota MPR
 Presiden
 Legislatif
 BPK
 MA

Fungsi suprastruktur politik :
1.Fungsi pengambilan keputusan
2.Fungsi pelaksanaan keputusan
3.Fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan
2. Infrastruktur Politik
Ialah suasana kehidupan politik rakyat
1. Partai Politik
Suatu organisasi dalam melakasnakan aktivitas politik yang berusaha untuk
menguasai kekuasaan pemerintahan dalam memberikan manfaat kepada anggota
partainya

2. Kelompok Kepentingan
Menyalurkan aspirasi dan usulan politik. Contohnya: organisasi buruh, tani,
golongan pedagang, pegawai negeri, dan cendekiwan
3. Kelompok Penekan
Tidak berminat pada jabatan politik tapi berperan mengajukan kepentingan dan
aspirasi masyarakat
4. Alat Komunikasi Politik
Ialah media massa yang dapat dijadikan penyalur dan pembawa suara rakyat
dalam aktiitas politik.
5. Tokoh Politik
Ialah tokoh-tokoh masyarakat yang memperoleh penunjukan langsung dari
pemerintah untuk duduk dalam lembaga-lembaga negara

a. Sistem Politik Di Negara Komunis :
Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak
milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak
adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya
oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus
informasi dan kebebasan berpendapat
b. Sistem Politik Di Negara Liberal :
Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu
atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari
pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran
gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan
yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum
minoritas

Sistem Politik di Indonesia :
Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan
yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di
Indonesia adalah :
Ide kedaulatan rakyat
Negara berdasarkan atas hukum
Bentuk Republik
Pemerintahan berdasarkan konstitusi
Pemerintahan yang bertanggung jawab
Sistem Perwakilan
Sistem pemerintahan presidensiil

Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya
masyarakat politik yang “Kritis Partisipatif” dengan ciri-ciri ::
Meningkatnya respon masyarakat terhadap kebijakan
pemerintah
Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu
kebijakan politik
Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kehiatan
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-
kelompok penekan

PKn Kelas X

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to PKn Kelas X

Similar to PKn Kelas X (20)

More from Muhamad Yogi

More from Muhamad Yogi (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PKn Kelas X