sistem pemerintahan negara

1. Di susun oleh :
* Catur Dian Indah Purnami
* Faizal Aji Rizaldi
* Indah Nur Apriliani
* Karisma Ismatul Amanah
* Lutfiana zahrotunnisa
* M. Arfani Ardian Syah
* Sukmawati Haloho
* Umroh Fudolla

2. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

3. 1. PENGERTIAN SISTEM DAN PEMERINTAHAN
A. Pengertian sistem
Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan pengertian
sistem yaitu suatu kesatuan utuh dari suatu rangkaian
saling terkait satu sama lain dan setiap bagian atau anak
cabang dari suatu sistem menjadi induk sistem dari
rangkaian dan begitulah seterusnya hingga bagian yang
terkecil.

4. B. Pengertian pemerintahan
Jika dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan
dibagi atau dipisah pisahkan, akan terdapat perbedaan
pengertian pemerintahan, yaitu dalam arti sempit
pemerintah diartikan sebagai suatu pemerintah yang
berdaulat sebagai badan atau lembaga yang berwenang
dalam melaksanakan kebijakan negara. Sedangkan yang
kedua pemerintahan dalam arti luas yaitu suatu pemerintah
yang berdaulat sebagai gabungan seluruh badan atau
lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di
wilayah suatu negara.

5. 2. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Definisi mengenai sistem pemerintahan juga dapat
diartikan secara sempit dan luas. Secara sempit yaitu hanya
sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda
pemerintahan untuk menjaga kestabilan negara dalam
waktu yang relatif lama dan mencegah adanya perilaku
reaksioner maupun radikal dari rakyatnya sendiri.

6. A. Sistem pemerintahan presidensial
sistem pemerintahan presidensial berasal dari konsep
pemisahan kekuasaan yang terdapat dalam teori trias
politika.
Ciri ciri sistem pemerintahan presidensial
1. presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan
2. presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat
melalui pemilu
3.presiden dan parlemen tidak bisa saling memengaruhi dan
menjatuhkan karena masing masing bertanggungjawab
terhadap rakyat.

7. Sedangkan pengertiaan secara luas yaitu bertujuan
untuk menjaga kestabilan masyrakat, menjaga tingkah
lakukaum mayoritas dan minoritas, menjaga fondasi
pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan,
ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem
pemerintahan yang demokrasi dimana seharusnya
masyarakat dapat turut andil dalam pembangunan sistem
pemerintahan tersebut.

8. 4. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen
5. Dalam hal menyusun kabinet presiden wajib meminta
persetujuan parlemen
6. presiden memiliki hak prerogratif ( istimewa )
7.menteri menteri yang diangkat oleh presiden tunduk dan
bertanggungjawab kepada presiden.
Dalam sistem presidensial, kedudukan eksekutif tidak
bergantung pada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar
hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada
pemilihan rakyat.

9. KEKURANGAN DAN KELEBIHAN SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL.
NO KELEBIHAN KEKURANGAN
1 Kedudukan badan eksekutif lebih sta
bil karena tidak bergantung pada
parlemen
Dimungkinkan terjadinya
kekuasaan mutlak karena
kekuasaan eksekutif di luar
pengawasan langsung legislatif
2 Masa jabatan badan eksekutif lebih
jelas karena adanya jangka waktu
tertentu
Kurang jelasnya sistem
pertanggungjawaban karena
presiden tidak
bertanggungjawab pada
legislatif

10. B. Sistem pemerintahan parlementer
sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem
pemerintahan yang berada di tangan parlemen.
Ciri ciri sistem pemerintahan parlementer :
1. eksekuif dan legislatif memiliki hubungan yang sangat
erat
2. eksekutif yang dibentuk oleh perdana menteri di bentuk
oleh parlemen dari partai politik peserta pemilu yang
menduduki kursi mayoritas di parlemen.
3.kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja,
bukan sebagai kepala pemerintahan.
4.raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara dan tidak
bertanggungjawab atas segala kebijakan yang diambil
kabinet.

11. Kelebihan kekurangan sistem parlementer
NO KELEBIHAN KEKURANGAN
1 Adanya penyesuaian pendapat
antar eksekutif dan legislatif lebih
mudah sehingga pembuat
kebijakan semakin cepat
Sewaktu waktu kabinet dapat
djatuhkan oleh parlemen karena
kedudukan badan eksekutif atau
kabinet sangat bergantung pada
mayoritas dukungan parlemen.
2 Terdapat garis tanggungjawab
yang jelas dalam pembuatan dan
pelaksanakan kebijakan publik
Kabinet juga dapat bubar
sewaktu waktu karena
kelangsungan kedudukan badan
eksekutif atau kabinet tidak bisa
ditentukan berakhir sesuai
dengan masa jabatannya

12. C. Sistem pemerintahan semi presidensial
sistem pemerintahan semipresidensial atau yang biasa
disebut juga dengan nama dual executive merupakan
gabungan sistem pemerintahan presidensial dan
parlementer. dalam sistem ini presiden dipilih oleh rakyat
sehingga memiliki kekuatan yang besar. Presiden
menjalankan pemerintahan bersama sama dengan perdana
menteri.

13. 3. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
negara indonesia, berdasarkan pada undang undang
dasar yang dimilikinya, menganut sistem pemerintahan
presidensial, yakni sistem pemerintahan negara republik
didalamnya kekuasaan dipililh melalui pemilu dan terpisah
dari kekuasaan legislatif. Negara republik indonesia tidak
menganut sistem pemerintahan sistem pemisahan
kekuasaan atau seperation of power ( trias politika ).
Namun indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan (
distribution of power ).

14. A. 7 kunci pokok dalam sistem pemerintahan indonesia
1. indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
bukan atas kekuasaan belaka
2. indonesia menganut sistem konstitusional
3. kekuasaan tertinggi negara brada di tangan MPR
4 presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara
yang tertinggi di bawah MPR
5. prsiden tidak bertanggungjawab kepada DPR
6. menteri negara adlah pembantu presiden dan tidak
bertanggungjawab terhadap DPR
7. kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

15. Setelah terjadi amandemen sistem pemerintahan indonesia
mengalami perubahan pokok pokok kunci pemerintahan
yaitu :
1. indonesia adalah negara hukum dengan bentuk negara
kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, dimana
wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi
2. bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional
3. sistem pemerintahan adalah presidensial
4. presiden adalah kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan
5. kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan
bertanggung jawab kepada presiden
6. parlemen terdiri atas dua yaitu DPR dan DPD
7. kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MS dan bawah
peradilan dibawahnya, serta MK dan KY.

16. 4. HUBUNGAN ANTARA SISTEM PEMERINTAHAN YANG
ADA DI INDONESIA DAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG
SESUAI DENGAN UUD 1945
sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah
penyimpangan ketentuan UUD 1945 yang menyebutkan
pemerintahan harus dijalankan menurut sistem kabinet
presidensial, dimana menteri sebagai pembantu presiden.
Oleh karena sering mengalami kegagalan kabinet dan
banyak menimbulkan gerakan gerakan pemberontakan yang
menyebabkan stabilitas negara terganggu, presiden
soekarno dekrit pada 5 juli 1959 yang isinya antara lain
mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan bentuk
pemerintahan kembali ke sisitem presidensial.