SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
: Perangkat
unsur yg secara teratur
saling berkaitan
sehingga membentuk
suatu keutuhan.
Proses
ketatanegaraan
dalam Negara
adalah
sistem yang dimiliki suatu
negara dalam mengatur
pemerintahannya
PARLEMENTER PRESIDENSIAL
Adalah sebuah sistem
pemerintahan dimana
parlemen memiliki
peranan penting
dalam pemerintahan.
Adalah sistem
pemerintahan dimana
badan eksekutif dan
legislatif memiliki
kedudukan yang
independen.
.
Perdana menteri adalah
kepala pemerintahan dan
Presiden/Raja adalah
kepala negara.
Kekuasaan eksekutif
presiden ditunjuk oleh
legislatif sedangkan raja
diseleksi berdasarkan UU.
Perdana menteri memiliki
hak istimewa untuk
mengangkat dan
memberhentikan menteri.
Kekuasaan eksekutif
bertanggung jawab kepada
kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif dapat
dijatuhkan oleh legislatif.
Raja / presiden hanya
sebagai simbol
Mudah terjadi penyesuaian pendapat antara
eksekutif dan legislatif.
Menteri-menteri sangat berhati-hati dalam
menjalankan tugasnya karna setiap saat dapat
dijatuhkan oleh parlemen.
Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan
sangat besar sehingga suara rakyat sangat
didengarkan oleh parlemen
Sistem pertanggungjawaban dalam
pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan
publik sangat jelas.
Kedudukan badan eksekutif sangat tergantung pada mayoritas
dukungan parlemen.
Kelangsungan kedudukan badan eksekutif tidak bisa ditentukan
berakhir sesuai dengan masa jabatannya
Kabinet dapat mengendalikan parlemen.
Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara
tersebut sangat banyak( banyak suara
Sering terjadi pergantian kabinet
Seringkali eksekutif tidak dapat menyelesaikan program
kerja yang disusunnya
Penyelenggara negara berada ditangan presiden.
Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Presiden dipilih langsung oleh rakyat
Kabinet dibentuk oleh presiden.
Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen
Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
Parlemen dipilih oleh rakyat.
Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen
Kelebihan Sistem Pemerintahan
Presidensial
• Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung
pada parlemen.
• Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu
tertentu.
• Penyusun program kerja kabinet disesuaikan dengan jangka waktu
masa jabatannya.
• Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif
karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen
sendiri.
• Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung
pada parlemen.
• Seorang Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena
bertanggung jawab kepada presiden.
• Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis
kabinet
Kekurangan Sistem Pemerintahan
Presidensial :
• Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan
langsung legislatif sehingga dapat
menciptakan kekuasaan mutlak.
• Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
• Seringkali muncul keputusan yang tidak tegas.
• Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik
negara kurang mendapat perhatian
Perbedaan Sistem Pemerintahan
Presidensial
Sistem Pemerintahan
Parlementer
Kepala Negara Presiden Presiden
Kepala Pemerintahan Presiden Perdana Menteri
Masa Jabatan Kepala Pemerintahan ditentukan Jangka Waktu Tidak ditentukan Jangka Waktu
Hak Prerogatif Eksekutif Presiden Perdana Menteri
Hak Prerogatif Legislatif Presiden Perdana Menteri
Hak Pendapat Menurut
UUD/diberlakukan/dicabut
Presiden PErdana Menteri
Eksekutif bertanggungjawab
kepada legislatif
tidak Ya
Eksekutif dijatuhkan oleh legislatif tidak Ya
Posisi Eksekutif Parpol dan Profesional Hanya partai berkuasa
Pembubaran legislatif oleh
eksekutif
tidak ya
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/
Perbaikan UUD/UU/peraturan
bersama dengan legislatif
Presiden Perdana Menteri
Hukuman kepada Kepala Pemakzulan Mosi Tidak Percaya
PRESIDENSIAL
Amerika serikat
Indonesia
China
Perancis
Swiss
Italia
Korea
Argentina
Taiwan
PARLEMENTER
Inggris
Belanda
Malaysia
Jepang
Thailand
Australia
India
Kanada
Nigeria
C
S
T
k

More Related Content

What's hot

PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIAPERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIASiti Sahati
 
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiSistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiLestari Moerdijat
 
Perbandingan Administrasi Negara Inggris dengan Indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Inggris dengan IndonesiaPerbandingan Administrasi Negara Inggris dengan Indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Inggris dengan IndonesiaSiti Sahati
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesiaworodyah
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
 
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRISistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRITri Widodo W. UTOMO
 
Perbandingan Negara Indonesia China
Perbandingan Negara Indonesia ChinaPerbandingan Negara Indonesia China
Perbandingan Negara Indonesia ChinaRifda Latifa
 
Pembagian kekuasaan di indonesia
Pembagian kekuasaan di indonesiaPembagian kekuasaan di indonesia
Pembagian kekuasaan di indonesiasalim_perdana
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negaranurul khaiva
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARASiti Sahati
 
Partai politik sebagai kekuatan politik
Partai politik sebagai kekuatan politikPartai politik sebagai kekuatan politik
Partai politik sebagai kekuatan politikyantolaris
 

What's hot (20)

PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIAPERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
 
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial DikompresiSistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
Sistem Pemerintahan Presidensial Dikompresi
 
Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan PresidensialSistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
 
Perbandingan Administrasi Negara Inggris dengan Indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Inggris dengan IndonesiaPerbandingan Administrasi Negara Inggris dengan Indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Inggris dengan Indonesia
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah Pusat dan DaerahPemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah Pusat dan Daerah
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
 
Bentuk negara
Bentuk negaraBentuk negara
Bentuk negara
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
 
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRISistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
 
Perbandingan Negara Indonesia China
Perbandingan Negara Indonesia ChinaPerbandingan Negara Indonesia China
Perbandingan Negara Indonesia China
 
Pembagian kekuasaan di indonesia
Pembagian kekuasaan di indonesiaPembagian kekuasaan di indonesia
Pembagian kekuasaan di indonesia
 
Teori Konstitusi
Teori KonstitusiTeori Konstitusi
Teori Konstitusi
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 
Partai politik sebagai kekuatan politik
Partai politik sebagai kekuatan politikPartai politik sebagai kekuatan politik
Partai politik sebagai kekuatan politik
 

Similar to Sistem Pemerintahan Presidensial vs Parlementer

Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanyuniamilaputri
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanTata
 
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem PemerintahanPkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahannurul limsun
 
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialAhmad Solihin
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanAmrilia
 
System of Indonesian Government
System of Indonesian GovernmentSystem of Indonesian Government
System of Indonesian GovernmentSoya Odut
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSyifa Alifia
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanDarazat
 
sistem pemerintahan
sistem pemerintahansistem pemerintahan
sistem pemerintahanNova Rizky
 
Makalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahanMakalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahannandasari
 
Sistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaSistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaNadia Ramin Nasran
 
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1agengsugeng
 
Sistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaSistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaputri eneliz
 
Sistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaSistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaputri eneliz
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanfajrimadani
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahanfajrimadani
 
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA akhdi romli
 
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMASistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMAAkhdi Romli
 

Similar to Sistem Pemerintahan Presidensial vs Parlementer (20)

Pkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahanPkn sistem pemerintahan
Pkn sistem pemerintahan
 
Sistem parlementer
Sistem parlementerSistem parlementer
Sistem parlementer
 
Sistem Pemerintahan
Sistem PemerintahanSistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem PemerintahanPkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
Pkn SMA - Bab Sistem Pemerintahan
 
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensialSistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
Sistem pemerintahan parlementer vs sistem pemerintahan presidensial
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
System of Indonesian Government
System of Indonesian GovernmentSystem of Indonesian Government
System of Indonesian Government
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
sistem pemerintahan
sistem pemerintahansistem pemerintahan
sistem pemerintahan
 
Makalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahanMakalah sisten pemerintahan
Makalah sisten pemerintahan
 
Sistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di IndonesiaSistem pemerintahan di Indonesia
Sistem pemerintahan di Indonesia
 
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
Modul pkn kelas xii bab ii semester 1
 
Sistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaSistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia
 
Sistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesiaSistem pemerintahan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Sistem parlementer
Sistem parlementerSistem parlementer
Sistem parlementer
 
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Bab 3 Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
 
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMASistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
Sistem Pemerintahan Kelas 12 SMA
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 

Recently uploaded (9)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 

Sistem Pemerintahan Presidensial vs Parlementer

  • 1.
  • 2. : Perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu keutuhan. Proses ketatanegaraan dalam Negara adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya
  • 3. PARLEMENTER PRESIDENSIAL Adalah sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Adalah sistem pemerintahan dimana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen.
  • 4.
  • 5. . Perdana menteri adalah kepala pemerintahan dan Presiden/Raja adalah kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan UU. Perdana menteri memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Raja / presiden hanya sebagai simbol
  • 6. Mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Menteri-menteri sangat berhati-hati dalam menjalankan tugasnya karna setiap saat dapat dijatuhkan oleh parlemen. Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas.
  • 7. Kedudukan badan eksekutif sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak( banyak suara Sering terjadi pergantian kabinet Seringkali eksekutif tidak dapat menyelesaikan program kerja yang disusunnya
  • 8. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Parlemen dipilih oleh rakyat. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen
  • 9. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial • Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. • Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. • Penyusun program kerja kabinet disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. • Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. • Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. • Seorang Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden. • Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
  • 10. Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial : • Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. • Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. • Seringkali muncul keputusan yang tidak tegas. • Pengaruh rakyat dalam kebikajan politik negara kurang mendapat perhatian
  • 11. Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial Sistem Pemerintahan Parlementer Kepala Negara Presiden Presiden Kepala Pemerintahan Presiden Perdana Menteri Masa Jabatan Kepala Pemerintahan ditentukan Jangka Waktu Tidak ditentukan Jangka Waktu Hak Prerogatif Eksekutif Presiden Perdana Menteri Hak Prerogatif Legislatif Presiden Perdana Menteri Hak Pendapat Menurut UUD/diberlakukan/dicabut Presiden PErdana Menteri Eksekutif bertanggungjawab kepada legislatif tidak Ya Eksekutif dijatuhkan oleh legislatif tidak Ya Posisi Eksekutif Parpol dan Profesional Hanya partai berkuasa Pembubaran legislatif oleh eksekutif tidak ya Pengusulan/Pengubah/Pengganti/ Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif Presiden Perdana Menteri Hukuman kepada Kepala Pemakzulan Mosi Tidak Percaya