Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan dimana parlemen memegang peranan penting dalam pemerintahan, termasuk mengangkat dan menjatuhkan perdana menteri. Sistem ini membedakan kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

1. Sistem parlementer
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum Diperiksa
Peta perbedaan jenis sistem parlementer██ Monarki konstitusional di mana kekuasaan berada di tangan parlemen.██ Republik
parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara.██ Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh
dan bertanggung jawab kepada parlemen
Bagian dari seri artikel tentang
Politik
Topik utama[tampilkan]
Sistem politik[tampilkan]
Disipilin akademik[tampilkan]
Administrasi publik[tampilkan]
Kebijakan[tampilkan]
Organ pemerintahan[tampilkan]

2. Topik lain[tampilkan]
Subseri[tampilkan]
Portal politik
L
B
S
Istana Westminster, "Ibu semua parlemen."
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam
pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen
pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.
Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presidendan seorang
perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang
terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala
negara saja.
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung
atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh
karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju
kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam
sebuah republik kepresidenan.
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya
kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti

3. dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki
pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan
adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial.
Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai
kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.
Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer
adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.
Daftar isi
[sembunyikan]
1 Ciri-ciri sistem parlementer
2 Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer
3 Negara dengan sistem pemerintahan parlementer
o
3.1 Sistem Unikameral
o
3.2 Sistem Bikameral
4 Lihat pula
5 Referensi
Ciri-ciri sistem parlementer[sunting]
Republik konstitusional
Pendalaman teori
Presidensia
l
Semipresidensi
al
Parlemente
r
Monarki
konstitusional
Parlementer
Kepala negara
Presiden
Kepala pemerintahan
Presiden
Kekuasaan kepala negara
tidak tak terbatas
Terbatas
Masa jabatan kepala negara
ditentukan jangka waktu
seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan
ditentukan
jangka waktu
Kekuasaan negara
Pemisahan atau pembagian
Hak prerogratif untuk eksekutif
Presiden
Perdana Menteri
Hak kekuasaan wilayah negara
Presiden
Perdana Menteri
Hak pendapat menurut
Presiden
UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut
Perdana Menteri
Tampilan kepala negara dalam kabinet
Raja/Ratu
Perdana Menteri
(maksimal 2 periode)
(maksimal 2
periode)
ya
tidak ditentukan jangka waktu
Hanya
pemisahan
tidak

4. Republik konstitusional
Pendalaman teori
Presidensia
l
Semipresidensi
al
Parlemente
r
Monarki
konstitusional
Parlementer
(kecuali ada undangan
Perdana Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada
legislatif
tidak
Ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif
tidak
Ya
Posisi eksekutif
Partai politik dan profesional
Hanya Partai Berkuasa
Pembubaran legislatif oleh eksekutif
tidak
Ya
Keputusan kepala negara
tidak dapat diganggu gugat
(keputusan mutlak)
dapat diubah
melalui legislatif
Keterlibatan kepala negara untuk hak
partai politik/hak pemilih
ya
Tidak
Keterlibatan anggota keluarga kepala
negara untuk hak partai politik/hak
pemilih/anggota eksekutif
ya
Tidak
Jumlah keturunan dalam posisi kepala
negara
tidak tentu
hanya satu
Rangkap jabatan kepala negara
ya
Tidak
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaik
an UUD/UU/peraturan
Presiden
bersama dengan legislatif
Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)
Perdana Menteri
diwariskan turun
temurun menurut
UU
Pemilihan kepala negara
dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung)
Pemilihan kepala pemerintahan
dipilih rakyat
(langsung) atau
parlemen
ditunjuk Presiden
(tidak
langsung)
Hukuman kepada kepala negara
Pemakzulan
Hukuman kepada kepala pemerintahan
Pemakzulan
Lingkungan Istana Negara
kalangan umum
Pribadi
Posisi elite/orang kaya
setara
dianggap
bangsawan/feoda
l
dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung)
?
Mosi tak percaya
Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:
Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai
oleh presiden/raja.

5. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undangundang.
Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menterimenteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer[sunting]
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:
Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara
eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau
koalisi partai.
Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati
dalam menjalankan pemerintahan.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:
Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga
sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan
masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota
parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai,
anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota
parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.