Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM
PEMERINTAHAN
YANG BERLAKU DI INDONESIA
NAMA KELOMPOK:
NI MADE LISNA DEWI
(05)
 NI MADE KRISNA ARY SUDEWI(30)
 NI KADEK JUNIANTARI
(04)
 NI KADEK AYU APRIYANTI...
PETA KONSEP
SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERLAKU DI INDONESIA
















Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil. Da...




Pada waktu UUDS diterapkan, dengan sistem
pemerintahan parlementer ternyata berakibat jatuh
bangunnya kabinet. Tetap...




Penafsiran soeharto terhadap sistem presidensil
ternyata membuat kekuasaannya semakin kuat
sehingga bertahan selama ...
PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERLAKU DI
INDONESIA


Sistem presidensil atau disebut juga dengan sistem
kongresiona...
Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil
 Penyelenggara Negara berada ditangan presiden.
Presiden adalah kepala Negara s...
Kelebihan sistem pemerintahan presidensil
 Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya
karena tidak tergantung pada parleme...
Kekurangan sistem pemerintahan
presidensil
 Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan
langsung legislatif sehingga dapat
menc...
KELEBIHAN SYSTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA










Lembaga legislatif cukup produktif menghasilkan undangundang.
...
KELEMAHAN SISTEM PEMERINTAHAN DI
INDONESIA






UUD 1945 nyata-nyata tidak menganut ajaran pemisahan
kekuasaan karena ...




Pasal 6 ayat (2) menyatakan : “Presiden dan wakil presiden
dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara
...




Pasal 1 ayat (2) menegaskan: “kedaulatan adalah ditangan
rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawarata...




Dalam hal kekuasaan presiden kekuasaan membentuk UU
sebagaimana diatur pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang belum
diamande...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia

Kelebihan Sisitem Pemerintahan Indonesia, Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan SMK

  • Login to see the comments

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia

  1. 1. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERLAKU DI INDONESIA
  2. 2. NAMA KELOMPOK: NI MADE LISNA DEWI (05)  NI MADE KRISNA ARY SUDEWI(30)  NI KADEK JUNIANTARI (04)  NI KADEK AYU APRIYANTI (10)  DEWA AYU MEGA CAHYANI (01) 
  3. 3. PETA KONSEP
  4. 4. SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERLAKU DI INDONESIA         Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensil. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: Pasal 4 ayat 1, “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Pasal –pasal 17 ayat 1, Presiden di bantu oleh menteri-menteri Negara. Pasal 17 ayat 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pasal 17 ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 17 ayat 4 pembentukan, pengubahan dan pembubaran keementrian Negara diatur dalam undang-undang. Sejak awal kemerdekaan dengan disahkannya UUD 1945 menyebutkan bahwa sistem pemerintahan adalah presidensil tetapi dalam pelaksanaannya timbul penyimpangan dengan dirubahnya sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Sistem ini terus berlangsung saat pergantian konstitusi yaitu konstitusi RIS yang kemudian diganti dengan UUD 1945.
  5. 5.   Pada waktu UUDS diterapkan, dengan sistem pemerintahan parlementer ternyata berakibat jatuh bangunnya kabinet. Tetapi kemudian Ir. Ssoekarno menyatakan UUD 1945 berlaku kembali melalui dekrit Presiden 5 juli 1959. Dengan diterapkannya kembali UUd 1945 menandai dipraktekkannya kembali sistem presidensil. Namun dalam sistem ini presiden Soekarno menerapkan berbagai kebijakan yang memperkuat posisi eksekutif, seperti diangkatnya Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Perseteruan politik yang terjadi akirnya membawa korban peristiwa 30 september 1965. Kemudian terjadi perubahan dengan diangkatnya Soeharto sebagai Presiden.
  6. 6.   Penafsiran soeharto terhadap sistem presidensil ternyata membuat kekuasaannya semakin kuat sehingga bertahan selama 32 tahun. Posisi eksekutif jauh lebih luas dibandingkan legislatif hanya menjadi pengasah kebijakan yang diambil oleh soeharto. Pada akhirnya aksi rakyat untuk menekan kekuasaan Soeharto berhasil menurunkan dari kursi kepresidenan 2 mei 1998. Perkembangan politik selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat keinginan kuat dari warga Negara Indonesia melakukan perubahan konstitusi agar kekuasaan yang digenggam oleh para pejabat Negara dapat dikontrol. Maka, MPR kemudian melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Secara umum amandemen UUD 1945 pada era reformasi telah banyak membawa perubahan mendasar terhadap sistem politik, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia
  7. 7. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERLAKU DI INDONESIA  Sistem presidensil atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan Negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.  Unsur-unsur pemerintahan presindensil, menurut Rod hogue, pemerintahan presidensil terdiri dari 3 unsur yaitu: Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.   
  8. 8. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil  Penyelenggara Negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak pilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.  Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.  Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.  Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.  Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.  Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.
  9. 9. Kelebihan sistem pemerintahan presidensil  Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.  Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, Presiden Indonesia adalah 5 tahun.  Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.  Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
  10. 10. Kekurangan sistem pemerintahan presidensil  Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.  Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.  Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama
  11. 11. KELEBIHAN SYSTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA        Lembaga legislatif cukup produktif menghasilkan undangundang. Lembaga-lembaga penegak hukum ini tidak lagi kembali dari pengawasan, baik oleh lembaga bentukan Negara maupun oleh masyarakat. MPR kini tidak lagi sedominan sebelum amandemen UUD 1945. DPR memiliki posisi politik yang kuat sehingga mampu mengontrol posisi presiden. Pembentukan DPD memunculkan harapan akan semakin didengarnya suara daerah Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan pembatasan masa jabatan. Jalannya pemerintaan cenderung lebih stabil karena tidak terjadi krisis kabinet.
  12. 12. KELEMAHAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA    UUD 1945 nyata-nyata tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan karena dalam system ketatanegaraan Indonesia terdapat lebih dari tiga cabang kekuasaan disebut sebagai lembaga Negara. System yang digunakan lebih menekankan kepada pemisah fungsi. UUD 1945 kurang menyediakan ketentuan yang mengatur kekuasaan untuk saling mengawasi dan mengendalikan antar cabang pemerintahan. Akibatnya, kekuasaan presiden yang besar makin menguat karena tidak cukup terdapat mekanisme pengendali dan penyeimbang. Tidak adanya ketentuan yang mengatur “judicial review”. Ketika dilakukan pembahasan mengenai Rancangan UUD, Moh. Yamin telah mengajukan usulan perlunya hak uji. Namun usulan itu ditolak oleh Soepomo.
  13. 13.   Pasal 6 ayat (2) menyatakan : “Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Sementara dalam penjelasan disebutkan: “Presiden diangkat oleh Majelis, bertindak dan bertanggung jawab kepada Majelis”. Pengisian suatu jabatan melalui pemilhian tentu berbeda dengan pengangkatan menurut kajian hukum tatanegara dan hukum administrasi Negara. Lazimnya suatu jabatan public yang menghendaki pertanggung jawaban politik akan diisi melalui pemilihan (langsung atau tidak langsung). Sebaliknya, jabatan yang masuk dalam lingkup administrasi Negara dapat diisi dengan pengangkatan. Pasal 7 : Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal ini memberi peluang untuk memegang jabatan seumur hidup. Oleh karena itu, diadakan perubahan: “Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
  14. 14.   Pasal 1 ayat (2) menegaskan: “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun penyelesaian pasal 3 menyatakan : “oleh karena MPR memegang kedaulatan Negara , maka kekuasaannya tidak terbatas”. Tidak dapat diketahui secara mendalam mengapa terjadi perbedaan yang sangat fundamental mengenai jenis kedaulatan. Penjelasan juga menyatakan bawa kekuasaan MPR tidak terbatas karena ia memegang kedaulatan Negara. Sudah pikiran yang tidak dapat diterima, karena justru dalam bagian lain penjelasan dinyatakan: “ pemerintahan berdasarkan atas system konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Tidak ada satu ketentuan pun dalam batang tubuh yang mengatur mengenai mendataris. Dalam praktik justru jabatan presiden dibedakan menjadi kepala Negara, kepala pemerintahan dan mendataris. Pelembagaan mandataris sebagai suatu jabatan ketatanegaraan tersendiri menimbulkan akibat yang dipandang sebagai pertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.
  15. 15.   Dalam hal kekuasaan presiden kekuasaan membentuk UU sebagaimana diatur pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang belum diamandemen berubah menjadi kekuasaan untuk mengajukan RUU kepada DPR. Suatu kekuasaan yang juga dimiliki oleh seluruh anggota DPR sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1). Namun perubahan yang sangat fundamental terjadi dalam pemilihan dan pemberhentian presiden. Pasal 6A ayat (1) mengatur agar presiden dan wakil presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini tampaknya merupakan reaksitas praktik pemilihan oleh MPR selama ini yang dipandang kurang mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi.

×