Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi presidensial, mulai dari pengertian, perkembangan, ciri-ciri, dan kelebihan serta kekurangan sistem pemerintahan ini. Demokrasi presidensial adalah sistem dengan pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif dimana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat.

4. materi
Pengertian
Demokrasi dan
Demokrasi
Presidensial
Perkembangan
Demokrasi
Presidensial
Ciri-ciri
Demokrasi
Presidensial
Kelebihan dan
Kekurangan
Demokrasi
Presidensial

5. Pengertian Demokrasi dan
Demokrasi Presidensial
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani
“Demokratia” yang berarti kekuasaan rakyat yang
dibentuk dua kata yaitu demos “rakyat” dan kratos
“kekuasaan”.
Demokrasi presidensial merupakan demokrasi dengan
sistem badan pemerintahan atau badan-badan
eksekutif tidak bertanggungjawab kepada badan
perwakilan. Antara kekuasaan badan eksekutif dan
kekuasaan badan perwakilan ada pemisahan yang
penuh. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh seorang
Presiden yang dipilih oleh rakyat.

6. Perkembangan Demokrasi Presidensial
Perkembangan demokrasi presidensial berawal dari lahirnya Negara Amerika Serikat,
sebuah negara bekas Koloni Inggris di Benua Amerika untuk memiliki sebuah pemerintahan
sendiri yang berdaulat terlepas dari Kerajaan Inggris. Ditahun 1775-1783 terjadi
peperangan antara Inggris dengan negara baru Amerika Serikat yang ingin melepaskan diri
dari Inggris yang kemudian dimenangkan oleh Amerika Serikat
• Menurut Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim menyatakan bahwa: ”Latar belakang
negara Amerika Serikat menganut sistem presidensial adalah kebencian rakyat terhadap
pemerintahan Raja George III sehingga mereka tidak menghendaki bentuk negara
monarki dan untuk mewujudkan kemerdekaannya dari pengaruh Inggris, maka mereka
lebih suka mengikuti jejak Montesqieu dengan mengadakan pemisahan kekuasaan,
sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan yang
lainnya, karena dalam trias politika itu terdapat sistem check and balances
Di Indonesia setelah perubahan UUD 1945, system checks and balances juga dipraktekan
dalam sistem pemerintahan presidensial, dimana masing-masing lembaga negara memiliki
kewenangan yang saling mengawasi diantaranya. Sebelumnya, dimasa UUD 1945 belum
mengalami perubahan, kekuasaan eksekutif lebih mendominasi dibandingkan lembaga-
lembaga negara lainnya. Hal tersebut berimplikasi bahwa kekuasaan eksekutif dapat
mencampuri atau mengintervensi kekuasaan dari lembaga negara lainnya
• Bahwa secara konstitusional Negara Republik Indonesia menganut sistem Presidensial
yang berarti bahwa pemegang kendali dan penanggung jawab jalannya pemerintahan
negara (kepala eksekutif) adalah Presiden sedangkan menteri hanyalah sebagai
pembantu Presiden, hal itu tertuang di dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

7. Penjelasan UUD 1945 juga memberikan keterangan bahwa
sistem pemerintahan Negara Indonesia memuat tujuh pokok
pemikiran, diantaranya:
Indonesia ialah negara yang
berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat) tidak berdasarkan
atas
kekuasaan belaka (machtstaat).
Sistem konstitusional, pemerintah
berdasarkan atas konstitusi
(hukum dasar) tidak bersifat
absolut (kekuasaan tidak terbatas).
Kekuasaan negara yang tertinggi
berada di tangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat ( die
gesamte staatsgewalt liegt allein
dei dermajelis).
Presiden ialah penyelenggaraan
pemerintahan negara yang
tertinggi dibawah majelis. Di
bawah majelis permusyawaratan
rakyat, presiden ialah
penyelenggara pemerintahan
negara
yang tertinggi.
Presiden tidak bertanggung jawab
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri Negara ialah pembantu
presiden, menteri negara tidak
bertanggungjawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan kepala negara tidak
tak terbatas. Meskipun kepala
negara tidak bertanggungjawab
kepada Dewan Perwakilan Rakyat,
ia bukan diktator artinya
kekuasaannya tidak tak terbatas.

8. Selama empat kali perubahan UUD 1945 (1999-2002), purifikasi
sistem pemerintahan presidensial Indonesia dilakukan dengan
beberapa bentuk, diantaranya:
Mengubah proses pemilihan
presiden dan wakil presiden
dari pemilihan dengan sistem
perwakilan (mekanisme
pemilihan di MPR) menjadi
pemilihan secara langsung
Membatasi periodesasi
masa jabatan
presiden/wakil presiden
Memperjelas mekanisme
pemakzulan (impeachment)
Presiden dan Wakil
Presiden
Adanya larangan bagi
Presiden untuk
membubarkan DPR
Memperbaharui
mekanisme pengujian
undang-undang

9. Ciri-ciri Demokrasi
Presidensial
• Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara
cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif
• Presiden merupakan eksekutif tunggal.
Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan
yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja
• Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala
negara atau sebaliknya kepala negara adalah
sekaligus merupakan kepala pemerintahan

10. • Presiden mengangkat para menteri sebagai
pembantu atau sebagai bawahan yang
• bertanggungjawab kepadanya
• Anggota parlemen tidak boleh menduduki
jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya
• Presiden tidak dapat membubarkan ataupun
memaksa parlemen

11. • Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi
parlemen, maka dalam sistem
• pemerintahan presidensial berlaku prinsip supremasi
konstitusi
• Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang
berdaulat
• Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam
sistem parlementer yang terpusat pada
• parlemen

12. Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi
Presidensial
KELEBIHAN
Dengan dipilih secara langsung,
kekuasaan presiden menjadi lebih
legitimasi karena mendapat
mandat langsung (direct
mandate) pemilih sementara itu,
dalam sistem parlementer
perdana
menteri diangkat melalui proses
penunjukan (appointed indirectly
Dengan adanya pemisahan
antara lembaga negara terutama
legislatif dan eksekutif, setiap
lembaga negara dapat melakukan
pengawasan terhadap lembaga
negara lainnya untuk
mencegah terjadinya
penumpukan dan
penyalahgunaan kekuasaan
Dengan posisi sentral dalam
jajaran eksekutif, presiden
dapat mengambil kebijakan
strategis
yang amat menentukan
secara tepat (speed and
decisiveness)
Dengan masa jabatan yang
tetap, posisi presiden jauh
lebih stabil dibandingkan
perdana
menteri yang bisa diganti
disetiap waktu

13. KEKURANGAN
Presiden
(kekuasaan
eksekutif) tidak
dapat dipengaruhi
oleh legislatif
sehingga memiliki
kekuasan mutlak
Pembuatan keputusan atau
kebijakan publik dapat
memakan waktu yang lama
karena
pemisahan kekuasaan
eksekutif dan kekuasaan
legislatif, kemudian hasil
keputusan juga
cenderung kurang tegas
karena adanya tawar
menawar hukum antara
kedua pemegang
kekuasaan ini
Pemerintahan dapat
dipengaruhi oleh
kekuatan dari luar (partai
politik) yang mengusung
presiden, sehingga dapat
membuat kebijakan-
kebijakan yang ada
dipengaruhi oleh partai
politik tersebut
Sistem
pertanggungjawa
ban yang kurang
jelas