Langkah-langkah Analisis Kebijakan terdiri dari 6 langkah utama yaitu: (1) perumusan masalah kebijakan, (2) penentuan tujuan, (3) perumusan alternatif, (4) penentuan kriteria, (5) penilaian alternatif, dan (6) merumuskan rekomendasi kebijakan. Proses ini dimaksudkan untuk menganalisis suatu masalah kebijakan secara sistematis dan mendapatkan solusi terbaik

2. Langkah-langkah Analisis Kebijakan
1. Perumusan Masalah Kebijakan
Dimaksudkan untuk menentukan dan memahami hakikat
permasalahan, kemudian merumuskan dalam bentuk sebab
akibat, mana faktor penyebab (independent variable) dan
mana yang merupakan faktor akibat (dependent variable)
2. Penentuan Tujuan
Tujuan adalah sesuatu akibat yang secara sadar ingin
dicapai atau dihindari (mencapai kebaikan sekaligus
mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan)
3. Perumusan Alternatif
Alternatif adalah pilihan tentang alat atau cara-cara yang
dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan

3. Langkah……..
4. Penentuan Kriteria
Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas untuk
menilai misalnya: politik, ekonomi/finansial, administratif,
organisatoris, teknologi, sosial/budaya/agama, hankam.
5. Penilaian Alternatif
Menilai alternatif berdasarkan tujuan kebijakan dan
kriteria kebijakan. Penilaian atas alternatif akan
memberikan gambaran mengenai sejumlah pilihan yang tepat
untuk mencapai tujuan.
6. Merumuskan Rekomendasi Kebijakan
Langkah terakhir nalisis kebijakan adalah merumuskan saran
(rekomendasi) mengenai alternatif yang diperhitungkan akan
dapat mencapai tujuam secara optimal. Dalam rekomendasi
ini sering dikemukakan juga strategi pelaksanaannya.

4. Propose a
solution
Formulate
the problem
Search for
alternatives
Set out objectives
and goals
Identify decision
parameters
POLICY ANALYSIS ITERATION
(Peter Bridgman and Glyn Davis, 2000)

5. Define the
Problem
Determine
Evaluation
Criteria
Identify
Alternative
Policies
Evaluation
Alternative
Policies
Select Prefered
Policy
Implement the
Prefered Policy
Model Rasional Sederhana By: CARL PATTON & DAVID SAVICKY (1993:3)
PROBLEM ORIENTED POLICY

6. PROSES DASAR ANALISIS KEBIJAKAN
(Patton & Sawicki, 1986)
1
VERIFIKASI,
MENDEFINISIKAN DAN
MERINCI MASALAH
2
MEMBUAT KRITERIA
EVALUASI
4
EVALUASI ALTERNATIF
KEBIJAKAN
6
MENGAWASI HASIL
KEBIJAKAN
3
IDENTIFIKASI
ALTERNATIF
KEBIJAKAN
5
MENAMPILKAN DAN
MEMILIH DI ANTARA
ALTERNATIF KEBIJAKAN

7. Define the Problem
Menemukan pokok permasalahan.
Untuk dapat menemukan pokok permasalahan
(menangkap induk permasalahannya), dapat
dilakukan melalui:
1. Tangkap masalahnya secara makro.
2. Urai secara rinci masalah yang ada di
dalamnya.
3. Temukan permasalahan yang terpenting atau
paling strategis dalam uraian masalah dan
temukan kemungkinan masalah lain yang terkait
dalam masalah tersebut, yang kemungkinan
justru menjadi penyebab utama.

8. • Jadi inti pekerjaan yang dilakukan adalah
bagaimana kita memisahkan antara masalah yang
bersifat teknis dan masalah yang strategis, untuk
kemudian yang dijadikan pilihan target adalah
masalah yang bersifat strategis.
• Kebanyakan para decision maker lebih memilih
masalah teknis daripada masalah strategis :
1. Karena masalah teknis memang mudah
diselesaikan.
2. Karena hasilnya langsung nampak nyata.’
3. Karena mudah diukur hasilnya.
4. Decision maker/ pemimpin memperoleh
popularitas.

9. Determine Evaluation Criteria
• Merupakan parameter atau ukuran/
indikator untuk menentukan tingkat
keberhasilan suatu kebijakan.
• Ketika analis memilih alternatif yg akan
direkomendasikan, maka harus ada alat
untuk menilai alternatif-alternatif yang
tersedia

10. MANFAAT KRITERIA
• Untuk me-ranking (mengurutkan)
alternatif
• Untuk mengetahui seberapa baik
sebuah alternatif dibandingkan
dengan alternatif-alternatif lainnya

11. Syarat-syarat Kriteria
 Harus atas persetujuan klien (kesepakatan)
 Kriteria harus mengukur apa yang ingin
diukur
 Harus sahih dan dapat dipercaya
 Kalau bisa gunakan kriteria yang sudah
lazim atau standar
 Menghasilkan dampak positif terbesar

12. Macam-2 KRITERIA
• Teknis (layak secara teknis?)
• Ekonomi dan finansial (mis: efisiensi, biaya,
keuntungan)
• Politik (konsensus antar stakeholders dan
penerimaan stakeholders)
• Administratif (kewenangan, komitmen lembaga,
kapabilitas, dukungan organisasi, dls)
• Ekologis (AMDAL, Good Environmental
Governance)
• dsb

13. Kriteria GOOD GOVERNANCE
 Partisipasi
 Penegakan Hukum
 Transparansi
 Responsivitas
 Persamaan
 Akuntabilitas
 dls

14.  Kriteria Kesehatan
• Angka harapan hidup
• Angka kematian bayi
• Kecukupan gizi, dst
 Kriteria Proyek
• Waktu pencapaian
• Tingkat pengaruh yg diinginkan
• Perubahan perilaku masyarakat
• Tingkat kesadaran masyarakat akan
kemampuan dirinya, dls
 Kriteria Ekologis
• Dampak fisik lingkungan
• Dampak terhadap lingkungan sosial
CONTOH LAIN :

15. KRITERIA ALTERNATIF KEBIJAKAN (BARDACH)
Technical Feasibility
1. Effectiveness
2. Adequacy
Economic and financial Possibility
1. Change and Net worth
2. Economic Efficiency
3. Profitability
4. Cost Effentiveness

16. Political Viability
1. Acceptability
2. Approprietness
3. Responsiveness
4. Legal
5. Equity
Administrative Operability
1. Authority
2. Institutional Commitment
3. Capability
4. Organizational Aport

17. Identify Alternative Policies
Alternatif kebijakan diperlukan untuk
membantu seorang pengambil kebijakan
dalam pencapaian tujuan diperlukan
alternatif/pilihan yang mungkin dpt
memberikan harapan atau mendekati suatu
tindakan yang diinginkan.
Alternatif harus berdasarkan kriteria
tertentu sesuai dg tujuan untuk mengatasi
suatu masalah.

18. 4 TAHAP DLM PENYAJIAN ALTERNATIF
1) Menemukan Alternatif
2) Menyaring alternatif berdasarkan
karakteristik-karakteristik yg diinginkan
3) Menguji Alternatif (membandingkan
alternatif)
4) Mempersiapkan Alternatif untuk
penerapan.

19. BAGAIMANA MENEMUKAN ALTERNATIF?
Pencarian Alternatif meliputi dua tindakan:
1. The identification of classes of solution.
Dilakukan dengan curah pikir
(brainstorming) yang diperlukan dalam
kreativitas dan imajinasi pada masalah
tertentu.
Contoh: mengurangi kriminalitas perlu
penanganan dengan cara pendidikan
preventif, mengurangi kemiskinan atau
pemahaman tentang ketentuan hukum.

20. 2. The investigation of solutions in a given class.
Tindakan yang mempertimbangkan secara
detail keuntungan dari kelompok tertentu
atau yang membahas variasi-variasi yang
paling menarik dan dominan pada kelompok-
kelompok tertentu.
Dua hal utama yang dibutuhkan yakni:
“KREATIVITAS DAN IMAJINASI”

21. SCREENING THE ALTERNATIVES
Dari sejumlah alternatif yang ditemukan
kemudian dipertimbangkan untuk dikurangi
sebelum dilakukan pengujian, melalui:
 Dicari kemungkinan-kemungkinan yang paling
mendekati, menguntungkan & layak.
 Memodifikasi alternatif-alternatif yg
pernah ada dalam bentuk baru dengan
membuang kekurangan-2 dan kelemahannya.
 Penggabungan beberapa alternatif yang
mungkin.

22. Alternatif harus mempunyai
dampak positif terhadap
tujuan, jangan malah
menghambat atau lebih banyak
negatifnya

23. MENGUJI ALTERNATIF
Adalah tindakan membandingkan
kemungkinan-kemungkinan alternatif
tersebut berdasarkan kriteria-kriteria
tertentu sesuai tujuan yang diinginkan

24. GOAL ORIENTED POLICY
1. Tetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam
jangka waktu tertentu.
2. Periksa kecukupan sumber daya yang
tersedia, khususnya waktu, manusia, sistem
dan dana.
3. Susunlah kebijakan yang mendukung
pengelolaan sumber daya tersebut untuk
mencapai tujuan.

25. Rumusan
kebijakan
Sumber Daya
yang tersedia
Tujuan yang
hendak
dicapai
Perumusan Kebijakan Goal Oriented termasuk pada model-model
perumusan kebijakan peramalan (forecasting), karena masa depan
adalah ‘terra incognita’ (dataran yang tidak kita kenali)

26. • Pada model ini, para pakar dipertemukan
dan melakukan diskusi, yang disebut pola
braintrust /brainstorming analysis
(diskusi curah gagasan)=tatap muka
langsung.
• Ada pula model tatap muka tidak secara
langsung/ bermedia teknik delphi)
• Para pimpinan/ decision maker membuat
strategi secara makro (umum) untuk
acuan kebijakan-kebijakan yang bersifat
mikro.

27. Analis Kebijakan, WHO?
 Adalah pihak yang melakukan kajian,
pembahasan dan pertimbangan secara detail
terhadap sebuah persoalan/ proposal yang akan
dijadikan kebijakan publik.
 Semacam think tank yang mempunyai tugas
pokok mengkaji, mendalami, menimbang dan
memberikan sumbang saran terhadap sebuah
proposal kebijakan publik.
 Kemampuan ini seharusnya ada pada setiap
pejabat pemerintahan

28. • Analis kebijakan publik dapat dikategorikan menjadi dua
klasifikasi besar yaitu analis kebijakan resmi dan tidak
resmi.
• Analis kebijakan resmi : pihak yang memang secara
formal ditunjuk oleh policy maker untuk membantunya
menilai, menganalisis, menimbang, mengkaji secara serius
dan mendalam mengenai sebuah proposal kebijakan
publik.
• Analis kebijakan tidak resmi : berbagai pihak yang tanpa
diminta secara formal oleh pengambil kebijakan
memberikan nasehat, penilaian atau pertimbangan
terhadap sebuah proposal kebijakan publik.

29. PROSES IDEAL PERUMUSAN KEBIJAKAN
Masalah
bersama
Tujuan
bersama
Tim
perumus
kebijakan
Naskah
akademik
dan/ draf
nol
Forum 1:
pakar
Forum 2:
Pemerintah
Forum 3:
Beneficiaries
Forum 4:
Umum/
Publik
Draf 2 (Final)
Keputusan
Eksekutif
Proses
Legislasi
Highly
Selected
FGD
Draf 1
Kebijaka
n Publik
Isu kebijakan
Penyiapan Pra Kebijakan
Proses Publik
Rumusan Kebijakan
Penetapan
Kebijakan

30. 1. Munculnya Isu Kebijakan
• Isu kebijakan dapat berupa masalah/ kebutuhan
masyarakat/ negara, yang bersifat mendasar,
mempunyai lingkup cakupan yang besar, dan
memerlukan pengaturan pemerintah.
• Masalah dan Kebutuhan yang dimaksud: Masalah
dan kebutuhan yang sudah/ sedang muncul serta
Masalah dan kebutuhan yang berpotensi besar
untuk muncul di masa depan.
• Masalah ketanggapan (responsiveness) pemerintah
diperlukan untuk menangkap isu kebijakan.
• Waktu untuk menangkap isu kebijakan secara
ideal adalah kurang dari 7 hari

31. Tim Perumus Kebijakan
• Pejabat Birokrasi Terkait dan Ahli kebijakan
Publik (Analis Kebijakan)
• Waktu untuk pembentukan tim ini paling lama 7
hari.
• Tim secara paralel merumuskan: Naskah Akademik
dan/ draf nol kebijakan (dapat langsung
berbentuk pasal-pasal, atau hal-hal yang akan
diatur oleh kebijakan dan konsekuensi-
konsekuensinya.
• Waktu perumusan naskah akademik bersama dengan
draf kebijakan idealnya 2 minggu kerja (10 hari)

32. Forum Publik 1:
1. Para pakar kebijakan dan para pakar yang berkenaan
dengan masalah terkait, juga perlu diikutsertakan
anggota legislatif pada bidang terkait. Diskusi paling
banyak 3 kali dalam waktu paling lama 1 bulan
2. Tujuan: melakukan verifikasi secara akademis
kebenaran-kebenaran ilmiah.
3. Materi diskusi dapat bersifat khusus, atau sudah
adalam bentuk pasal-pasal, dalam bentuk kebijakan
umum.

33. Forum Publik 2:
• Diskusi dengan instansi pemerintahan di luar
lembaga pemerintahan yang merumuskan
kebijakan tersebut.
• Idealnya dilakukan paling banyak 3 kali dalam
waktu paling lama 1 bulan.
• Pada tigkat tertentu diskusi ini juga
melibatkan komisi atau bidang terkait di
lembaga legislatif.

34. Forum Publik 3:
• Diskusi dengan para pihak yang terkait
langsung dengan kebijakan/ yang terkena
dampak langsung (kelompok beneficiries).
Untuk memperoleh verifikasi secara sosial
dan politik dari kelompok masyarakat yang
terkait secara langsung. Diskusi ini
idealnya dilakukan paling banyak 3 kali
dalam waktu paling lama 1 bulan.

35. Forum Publik 4:
• Diskusi dengan seluruh pihak terkait secara luas,
dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, LSM, dsb.
Diskusi ini ditujukan untuk membangun pemahaman publik
(public awareness) terhadap rencana munculnya suatu
kebijakan, serta masukan (kritik) publik tentang
kebijakan yang akan dibuat.
• Forum ini diselenggarakan maksimal 2 kali dalam
maksimal 1 bulan.
• Diskusi publik ini sering disebut juga RIA (Regulatory
Impact Assessment), dengan materi yang bersifat umum,
atau tidak dalam bentuk pasal-pasal (sesuai dengan
teori publik opini, bahwa publik hanya dapat memberikan
penilaian (judgment) yang bersifat biner, yaitu setuju
atau tidak setuju, pro atau kontra.

36. Draf-1:
• Hasil diskusi publik kemudian dijadikan materi
penyusunan pasal-pasal kebijakan.
• Perumusan draf 1 maksimal 1 minggu kerja (5
hari) yang dikerjakan oleh Tim Perumus.
• Draf-1 didiskusikan dan diverifikasi dalam FGD
(Focused Group Discussion) yang melibatkan
dinas/ instansi terkait, pakar kebijakan, dan
pakar permasalahan.
• Diskusi ini paling banyak dilakukan 2 kali
dalam jangka waktu maksimal 2 minggu kerja (10
hari)

37. Draf-2:
• Proses perumusan maksimal 1 minggu kerja (5
hari) oleh Tim Perumus kebijakan.
• Draf final disahkan oleh pejabat berwenang,
atau untuk kebijakan undang-undang, dibawa ke
proses legislasi yang secara perundang-
undangan diatur dalam UU No.10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, khususnya pasal 17 dan seterusnya.

38. • Jika kebijakan tidak memerlukan proses
legislasi, karena merupakan domain dari
eksekutif dan tidak melibatkan legislatif,
maka prosesnya berhenti pada langkah
kelima.
• Jadi langkah keenam adalah proses
pengesahan oleh pejabat publik yang
mempunyai otoritas.

39. • Jika kebijakan tersebut bersifat sangat terbatas
tidak perlu diseleggarakan diskusi publik.
Apabila juga diperlukan, hanya sebatas
mengundang para ahli, dan diselenggarakan
dengan pola delphi atau berpola “pendapat
pakar” untuk memastikan tidak ada yang
keliru dalam kebijakan yang hendak
ditetapkan.

40. Jika kebijakan dibuat bersama
legislatif, prosesnya sebagai berikut:
Draf
RUU/RanPe
rda
Pengajuan
ke Lembaga
Legislatif
Panitia
Khusus
Lembaga
Legislatif
Persetujuan
Legislatif
Pem. Pusat:
Penandatanganan
dan Penetapan
(Presiden)
Pemda
Konsultasi dengan
Lembaga di
atasnya
Penanda
tanganan dan
Penetapan
(KA. Daerah)

41. Dalam praktik, tidak semua kebijakan publik melalui
keseluruhan lagkah tersebut, yakni:
• Kebijakan yang proses dan jadwalnya telah ditetapkan oleh
peraturan pemerintah, yaitu kebijakan anggaran yang ditata dengan
mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)
dari tingkat desa/ kelurahan hingga nasional.
• Pada kebijakan yang bersifat teknis memerlukan penyiapan
informasi kebijakan yang memakan waktu cukup panjang. (ex:
kebijakan yang berkenaan dengan tata ruang dan tata wilayah yang
memerlukan penyiapan informasi khusus).
• Pada kebijakan tertentu yang bersifat luar biasa, misalnya yang
berkenaan dengan terjadinya konflik mendalam konflik berjangka
panjang, atau kombinasi dari keduanya.

42. Gambar. Kuadran Kebijakan Publik
Kuadran I
Kebijakan Publik
Kuadran II
Kebijakan Publik
Khusus
Kuadran III
Keputusan
Organisasi Publik
Eksternal
Kuadran IV
Keputusan
Organisasi Publik
Internal
Luas
Cakupan
Kedaruratan

43. Kuadran I
• Adalah lokasi kebijakan publik. Bentuknya adalah UU, Perda,
peraturan pejabat eksekutif yang mempunyai cakupan akibat
yang luas.
• Dibuat oleh Presiden, menteri, kepala daerah, bukan pejabat
administratif maupun legislatif pusat/ daerah.
• Proses kebijakan melibatkan partisipasi publik secara
maksimal.
• Waktu hingga tahap pengesahan keputusan= 1-6 bulan.
(Proses dari tahap 1 hingga tahap 11)

44. Kuadran II
• Lokasi kebijakan Publik Khusus, yaitu kebijakan yang dibuat
dalam kondisi sangat darurat dan cakupan akibatnya sangat
luas, baik dalam bentuk UU,Perda, maupun keputusan eksekutif
(Presiden, kepala daerah, pejabat yang menggantikannya)
• Kebijakan dapat dibuat oleh pemerintah dengan melibatkan
bagian-bagian (direktorat atau dinas) terkait, dibantu oleh
pimpinan lembaga legislatif, beberapa pakar dan beberapa
tokoh masyarakat.
• Waktu hingga pengesahan keputusan kurang dari 48 jam.
• Prosesnya melalui tahap 1,2,9,10, 11.

45. Kuadran III
• Lokasi Keputusan Eksternal Organisasi Publik namun yang
berkenaan dengan publik secara terbatas.
• Keputusan dapat dibuat oleh pemerintah dengan melibatkan unit
(direktorat atau dinas) terkait.
• Dibuat oleh pejabat di bawah presiden atau kepala daerah (pejabat
administratif)
• Waktu pembuatan kurang dari 1 bulan, dan dapat dilaksanakan
langsung tanpa melalui proses di depan.

46. Kuadran IV
• Lokasi Keputusan Internal Organisasi Publik namun tidak
berkenaan dengan publik meskipun secara terbatas.
• Keputusan dibuat dengan arbitrer oleh pejabat yang ada di
tempat, waktu hingga pengesahan keputusan saat itu juga, dan
dapat dilaksanakan langsung tanpa melalui proses di depan.
Keputusan dibuat oleh pejabat in charge pada saat kejadian.

47. TERIMA KASIH