SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Mengembangkan dan
Merumuskan Alternatif
Kebijakan
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada
Sumber-Sumber dalam Mengembangkan
Alternatif Kebijakan
1.Wewenang; melalui orang yang berwenang di bidang tersebut
2.Wawasan; penggunaan intuisi, penilaian (judgement) atau
pengetahuan khusus dari orang-orang tertentu yang dipercayai
memahami suatu masalah
3.Metode; memanfaatkan metode analisis yang inovatif
4.Teori Ilmiah; penggunaan penjelasan yang dibuat oleh ilmu-ilmu
social dan eksakta sebagai sumber alternatif kebijakan
5.Motivasi; keyakinan, nilai dan kebutuhan dari para penentu
kebijakan
6.Kasus Parallel; pengalaman yang sama yang dialami oleh negara-
negara tetangga/lain dalam menangani problem yang sama
7.Analogi; kemiripan antar masalah yang berbeda
5 Prosedur Umum yang Dipakai dalam
Pemecahan Masalah
1.Definisi: menghasilkan informasi mengenai kondisi-
kondisi yang menimbulkan masakah kebijakan
2.Prediksi: menyedikan informasi mengenai konsekuensi
di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan
(termasuk jika tidak melakukan sesuatu)
3.Preskripsi: Menyediakan informasi mengenai nilai dan
konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang
4.Deskripsi: Menghasilkan informasi mengenai
konsekuensi masa sekarang dan masa lalu dari
diterapkannya alternative kebijakan
5.Evaluasi: Menghasilkan informasi mengenai kegunaan
alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.
Analisis Solusi
• Adalah analisis yang dilakukan dalam rangka
memberikan penilaian terhadap masing-masing
alternatif kebijakan
• Analisis ini terdiri dari 4 (empat) langkah sebagai
berikut:
• Menetapkan kriteria evaluasi.
• Melakukan spesifikasi alternatif.
• Memprediksi dampak dari setiap alternatif dan
menilainya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
• Memberikan rekomendasi aksi (pilihan alternatif).
Penilaian & Peramalan dalam Setiap
Alternatif
• Beberapa alasan mengapa perlu dilakukan
peramalan dalam analisis kebijakan:
• Untuk menyediakan informasi tentang perubahan
kebijakan dimasa depan dan konsekuensinya (secara
umum mirip dengan tujuan riset eksata dan sosial).
• Memungkinkan kontrol yang lebih besar karena
dipahaminya kebijakan masa lalu dengan
konsekuensinya, suatu tujuan yang mengandung arti
bahwa masa depan dapat ditentukan masa lalu.
• Memungkinkan kita membentuk masa depan secara
aktif, lepas, dari apa yang telah terjadi di masa lalu.
Pendekatan dalam Melakukan Peramalan
• Memutuskan apa yang akan diramal (obyek
ramalan).
• Menentukan bagaimana membuat ramalan (basis/
dasar untuk meramal): asumsi atau data yang
digunakan untuk menetapkan kemungkinan
(plausibility) dari kebijakan baru maupun kebijakan
yang telah ada, isi dari kebijakan baru atau perilaku
dari penentu kebijakan.
• Memilih teknik yang paling sesuai dengan obyek
dan dasar yang dipakai.
Obyek Ramalan
Menurut Coplin (Dalam Dunn, 2003), obyek-obyek
ramalan adalah sebagai berikut:
• Konsekuensi dari kebijakan yang ada: mengestimasi
perubahan yang mungkin terjadi jika pemerintah tidak
menempuh tindakan baru.
• Konskuensi dari kebijakaan baru: mengestimasi perubahan di
dalam masyarakat yang diduga akan terjadi jika kebijakan
baru diterapkan.
• Isi dari kebijakan baru: mengestimasi perubahan-perubahan
dari isi kebijakan yang baru.
• Perilaku para penentu kebijakan: mengestimasi dukungan
(atau oposisi) yang mungkin muncul atas rancangan kebijakan
baru.
Tiga Bentuk Peramalan
Masa Depan Kebijakan
• Menurut Nugroho (2014, hal 277) terdapat 3
bentuk peramalan masa depan kebijakan:
• Peramalan ekstrapolasi, yaitu ramalan yang didasarkan
atas ekstrapolasi hari ini ke masa depan, dan produknya
disebut proyeksi.
• Peramalan teoritik, yaitu ramalan yang didasarkan
kepada suatu teori, dan produknya disebut sebagai
prediksi.
• Peramalan penilaian pendapat, yaitu ramalan yang
didasarkan penilaian para ahli atau pakar, dan
produknya disebut sebagai perkiraan (conjecture).
Evaluasi Alternatif Kebijakan
Dalam menilai alternatif kebijakan terdapat ukuran-
ukuran rasionalitas yang dapat digunakan diantaranya:
• Rasionalitas teknis : atas dasar kemampuan masing-masing
memecahkan masalah publik secara efektif.
• Rasionalitas ekonomis: atas dasar kemampuannya
menemukan pemecahan masalah publik yang paling efisien.
• Rasionalitas legal: atas dasar kesesuaian hukumnya terhadap
peraturan-peraturan dan kasus-kasus penyelesaian perkara
sebelumnya.
• Rasionalitas sosial: atas dasar kemampuannya dalam
mempertahankan atau meningkatkan isntitusi sosial yang
bernilai, yaitu menyelenggarakan kelembagaan.
• Rasionalitas substantif : atas dasar kemampuannya untuk
membuat pilihan yang paling tepat diantara dua atau lebih
bentuk rasionalitas (teknik, ekonomis, sosial, legal) dibawah
kondisi yang ada.
• Bardach, E, 2012. A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To
More Effective Problem Solving (4th edition), Sage, Washington DC
• Patton V dan Sawicki D, 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning,
Prentice Hall
• Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan).
Yogyakarta: Gajah Mada University Press
• Nugroho, Riant. 2014. Public Policy edisi 5. Elex Media Komputindo
• Parsons, Wayne. 2001. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice
of Policy Analysis. New York: Edward Edgar Publishing, Ltd.
• Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 45 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Analis Kebijakan
dan Angka Kreditnya
Daftar Pustaka

More Related Content

What's hot

Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategisardinmarL
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Asep Sufyan Tsauri
 
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakanunitpublikasi
 
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset KebijakanModul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakanunitpublikasi
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefTri Widodo W. UTOMO
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Penyusunan Indikator dan Target
Penyusunan Indikator dan TargetPenyusunan Indikator dan Target
Penyusunan Indikator dan TargetDadang Solihin
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikunitpublikasi
 
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANTAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANEDIS BLOG
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindleHeru Fernandez
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanMenulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
 

What's hot (20)

Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis KebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analisis Kebijakan
 
Perumusan isu strategis
Perumusan isu strategisPerumusan isu strategis
Perumusan isu strategis
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran KebijakanModul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
Modul 5.2 Kategori Bentuk Saran Kebijakan
 
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset KebijakanModul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
 
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy BriefMenulis Policy Paper dan Policy Brief
Menulis Policy Paper dan Policy Brief
 
Organizational Diagnostic
Organizational DiagnosticOrganizational Diagnostic
Organizational Diagnostic
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Penyusunan Indikator dan Target
Penyusunan Indikator dan TargetPenyusunan Indikator dan Target
Penyusunan Indikator dan Target
 
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publikModul 1 konsep dan studi kebijakan publik
Modul 1 konsep dan studi kebijakan publik
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
 
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANTAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
 
model kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindlemodel kebijakan merille s.grindle
model kebijakan merille s.grindle
 
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan PublikAgenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
Agenda Setting Dalam Pembuatan Kebijakan Publik
 
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi KebijakanMenulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
Menulis Naskah Rekomendasi Kebijakan
 
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 

Similar to Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan

Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021WiandhariEsaBBPKCilo
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Ahmad Syarif
 
analisis kebijakan.pptx
analisis kebijakan.pptxanalisis kebijakan.pptx
analisis kebijakan.pptxsunardi21
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosTri Widodo W. UTOMO
 
Metode Risat Akuntansi Keperilakuan
Metode Risat Akuntansi KeperilakuanMetode Risat Akuntansi Keperilakuan
Metode Risat Akuntansi KeperilakuanYohanaMagdalenaK
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
 
Resume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaran
Resume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaranResume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaran
Resume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaranZakkyKee
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparYogi Suwarno
 
analisis-kebijakan-publik.ppt
analisis-kebijakan-publik.pptanalisis-kebijakan-publik.ppt
analisis-kebijakan-publik.ppttaufik821412
 
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)nurul khaiva
 
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptxAnalisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptxAdrianHanda2
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikHimpunan Mahasiswa Islam
 
SLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptx
SLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptxSLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptx
SLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptxMuhammadYusufSafwan1
 
analisis-kebijakan-publik.ppt.................
analisis-kebijakan-publik.ppt.................analisis-kebijakan-publik.ppt.................
analisis-kebijakan-publik.ppt.................akhirmanarsyad
 
Materi PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptxMateri PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptxDidikArrayid
 
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystDouble Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystTri Widodo W. UTOMO
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp editedPosdaya Solok
 
Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1BKPP kabupaten Bandung
 

Similar to Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan (20)

Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
Penyusunan kebijakan program kesehatan januari 2021
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan
 
analisis kebijakan.pptx
analisis kebijakan.pptxanalisis kebijakan.pptx
analisis kebijakan.pptx
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
 
Metode Risat Akuntansi Keperilakuan
Metode Risat Akuntansi KeperilakuanMetode Risat Akuntansi Keperilakuan
Metode Risat Akuntansi Keperilakuan
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
 
Resume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaran
Resume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaranResume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaran
Resume chapter 1, 8, 9, 10 Creswell dan chapter 2 sekaran
 
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat KemenparPraktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
Praktek Analisis Kebijakan Publik - Diklat Kemenpar
 
analisis-kebijakan-publik.ppt
analisis-kebijakan-publik.pptanalisis-kebijakan-publik.ppt
analisis-kebijakan-publik.ppt
 
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
Part vii & viii (perumusan k ebijakan ideal)
 
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptxAnalisis-Kebijakan-Publik.pptx
Analisis-Kebijakan-Publik.pptx
 
Pengantar Statistika 1
Pengantar Statistika 1Pengantar Statistika 1
Pengantar Statistika 1
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
 
SLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptx
SLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptxSLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptx
SLIDE teori PENGAMBILAN KEPUTUSAN.pptx
 
analisis-kebijakan-publik.ppt.................
analisis-kebijakan-publik.ppt.................analisis-kebijakan-publik.ppt.................
analisis-kebijakan-publik.ppt.................
 
Materi PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptxMateri PKL_Introduction to PP.pptx
Materi PKL_Introduction to PP.pptx
 
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystDouble Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
 
Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1Transparansi analisis kebijakan publik 1
Transparansi analisis kebijakan publik 1
 
MI 3
MI 3MI 3
MI 3
 

More from unitpublikasi

Customize Customer Satisfaction oleh Muhammad Alfian
Customize Customer Satisfaction oleh Muhammad AlfianCustomize Customer Satisfaction oleh Muhammad Alfian
Customize Customer Satisfaction oleh Muhammad Alfianunitpublikasi
 
Pidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia Probandari
Pidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia ProbandariPidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia Probandari
Pidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia Probandariunitpublikasi
 
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis KebijakanModul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakanunitpublikasi
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakanunitpublikasi
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanunitpublikasi
 
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan ForecastingModul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecastingunitpublikasi
 
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis KebijakanModul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakanunitpublikasi
 
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders MappingModul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mappingunitpublikasi
 
Modul 3. sub modul 3. Strategi Komunikasi
Modul 3. sub modul 3. Strategi KomunikasiModul 3. sub modul 3. Strategi Komunikasi
Modul 3. sub modul 3. Strategi Komunikasiunitpublikasi
 
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder MappingModul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mappingunitpublikasi
 
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
 
Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2unitpublikasi
 
Modul 5. sub modul 1
Modul 5. sub modul 1Modul 5. sub modul 1
Modul 5. sub modul 1unitpublikasi
 
Modul 3.3 Strategi Komunikasi
Modul 3.3 Strategi KomunikasiModul 3.3 Strategi Komunikasi
Modul 3.3 Strategi Komunikasiunitpublikasi
 
Modul 3.2 Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3.2 Teknik Stakeholders MappingModul 3.2 Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3.2 Teknik Stakeholders Mappingunitpublikasi
 

More from unitpublikasi (20)

Customize Customer Satisfaction oleh Muhammad Alfian
Customize Customer Satisfaction oleh Muhammad AlfianCustomize Customer Satisfaction oleh Muhammad Alfian
Customize Customer Satisfaction oleh Muhammad Alfian
 
Pidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia Probandari
Pidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia ProbandariPidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia Probandari
Pidato pengukuhan guru besar Prof. Ari Natalia Probandari
 
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis KebijakanModul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
Modul 5.1 Bentuk Dokumen Hasil Analis Kebijakan
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analis Kebijakan
 
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakanModul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
Modul 4.1 Konsepsi dan Manfaat Analis kebijakan
 
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan ForecastingModul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
Modul 2. sub modul 3. monitoring, Evaluasi dan Forecasting
 
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis KebijakanModul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
Modul 2. sub modul 1. Pentingnya Data dalam Analisis Kebijakan
 
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders MappingModul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3 sub modul 2. Teknik Stakeholders Mapping
 
Modul 3. sub modul 3. Strategi Komunikasi
Modul 3. sub modul 3. Strategi KomunikasiModul 3. sub modul 3. Strategi Komunikasi
Modul 3. sub modul 3. Strategi Komunikasi
 
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder MappingModul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
Modul 3. sub modul 1. Konsepsi Stakeholder Mapping
 
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan PublikModul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Modul 1.1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Modul 7 sub modul 3
Modul 7 sub modul 3Modul 7 sub modul 3
Modul 7 sub modul 3
 
Modul 7 sub modul 2
Modul 7 sub modul 2Modul 7 sub modul 2
Modul 7 sub modul 2
 
Modul 7 sub modul 1
Modul 7 sub modul 1Modul 7 sub modul 1
Modul 7 sub modul 1
 
Modul 6 sub modul 2
Modul 6 sub modul 2Modul 6 sub modul 2
Modul 6 sub modul 2
 
Modul 6 sub modul 1
Modul 6 sub modul 1Modul 6 sub modul 1
Modul 6 sub modul 1
 
Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2Modul 5. sub modul 2
Modul 5. sub modul 2
 
Modul 5. sub modul 1
Modul 5. sub modul 1Modul 5. sub modul 1
Modul 5. sub modul 1
 
Modul 3.3 Strategi Komunikasi
Modul 3.3 Strategi KomunikasiModul 3.3 Strategi Komunikasi
Modul 3.3 Strategi Komunikasi
 
Modul 3.2 Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3.2 Teknik Stakeholders MappingModul 3.2 Teknik Stakeholders Mapping
Modul 3.2 Teknik Stakeholders Mapping
 

Recently uploaded

polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxrahmaamaw03
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxrofikpriyanto2
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanNiKomangRaiVerawati
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 

Recently uploaded (20)

polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 

Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan

  • 1. Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada
  • 2. Sumber-Sumber dalam Mengembangkan Alternatif Kebijakan 1.Wewenang; melalui orang yang berwenang di bidang tersebut 2.Wawasan; penggunaan intuisi, penilaian (judgement) atau pengetahuan khusus dari orang-orang tertentu yang dipercayai memahami suatu masalah 3.Metode; memanfaatkan metode analisis yang inovatif 4.Teori Ilmiah; penggunaan penjelasan yang dibuat oleh ilmu-ilmu social dan eksakta sebagai sumber alternatif kebijakan 5.Motivasi; keyakinan, nilai dan kebutuhan dari para penentu kebijakan 6.Kasus Parallel; pengalaman yang sama yang dialami oleh negara- negara tetangga/lain dalam menangani problem yang sama 7.Analogi; kemiripan antar masalah yang berbeda
  • 3. 5 Prosedur Umum yang Dipakai dalam Pemecahan Masalah 1.Definisi: menghasilkan informasi mengenai kondisi- kondisi yang menimbulkan masakah kebijakan 2.Prediksi: menyedikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan (termasuk jika tidak melakukan sesuatu) 3.Preskripsi: Menyediakan informasi mengenai nilai dan konsekuensi alternatif kebijakan di masa mendatang 4.Deskripsi: Menghasilkan informasi mengenai konsekuensi masa sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan 5.Evaluasi: Menghasilkan informasi mengenai kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.
  • 4. Analisis Solusi • Adalah analisis yang dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap masing-masing alternatif kebijakan • Analisis ini terdiri dari 4 (empat) langkah sebagai berikut: • Menetapkan kriteria evaluasi. • Melakukan spesifikasi alternatif. • Memprediksi dampak dari setiap alternatif dan menilainya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. • Memberikan rekomendasi aksi (pilihan alternatif).
  • 5. Penilaian & Peramalan dalam Setiap Alternatif • Beberapa alasan mengapa perlu dilakukan peramalan dalam analisis kebijakan: • Untuk menyediakan informasi tentang perubahan kebijakan dimasa depan dan konsekuensinya (secara umum mirip dengan tujuan riset eksata dan sosial). • Memungkinkan kontrol yang lebih besar karena dipahaminya kebijakan masa lalu dengan konsekuensinya, suatu tujuan yang mengandung arti bahwa masa depan dapat ditentukan masa lalu. • Memungkinkan kita membentuk masa depan secara aktif, lepas, dari apa yang telah terjadi di masa lalu.
  • 6. Pendekatan dalam Melakukan Peramalan • Memutuskan apa yang akan diramal (obyek ramalan). • Menentukan bagaimana membuat ramalan (basis/ dasar untuk meramal): asumsi atau data yang digunakan untuk menetapkan kemungkinan (plausibility) dari kebijakan baru maupun kebijakan yang telah ada, isi dari kebijakan baru atau perilaku dari penentu kebijakan. • Memilih teknik yang paling sesuai dengan obyek dan dasar yang dipakai.
  • 7. Obyek Ramalan Menurut Coplin (Dalam Dunn, 2003), obyek-obyek ramalan adalah sebagai berikut: • Konsekuensi dari kebijakan yang ada: mengestimasi perubahan yang mungkin terjadi jika pemerintah tidak menempuh tindakan baru. • Konskuensi dari kebijakaan baru: mengestimasi perubahan di dalam masyarakat yang diduga akan terjadi jika kebijakan baru diterapkan. • Isi dari kebijakan baru: mengestimasi perubahan-perubahan dari isi kebijakan yang baru. • Perilaku para penentu kebijakan: mengestimasi dukungan (atau oposisi) yang mungkin muncul atas rancangan kebijakan baru.
  • 8. Tiga Bentuk Peramalan Masa Depan Kebijakan • Menurut Nugroho (2014, hal 277) terdapat 3 bentuk peramalan masa depan kebijakan: • Peramalan ekstrapolasi, yaitu ramalan yang didasarkan atas ekstrapolasi hari ini ke masa depan, dan produknya disebut proyeksi. • Peramalan teoritik, yaitu ramalan yang didasarkan kepada suatu teori, dan produknya disebut sebagai prediksi. • Peramalan penilaian pendapat, yaitu ramalan yang didasarkan penilaian para ahli atau pakar, dan produknya disebut sebagai perkiraan (conjecture).
  • 9. Evaluasi Alternatif Kebijakan Dalam menilai alternatif kebijakan terdapat ukuran- ukuran rasionalitas yang dapat digunakan diantaranya: • Rasionalitas teknis : atas dasar kemampuan masing-masing memecahkan masalah publik secara efektif. • Rasionalitas ekonomis: atas dasar kemampuannya menemukan pemecahan masalah publik yang paling efisien. • Rasionalitas legal: atas dasar kesesuaian hukumnya terhadap peraturan-peraturan dan kasus-kasus penyelesaian perkara sebelumnya. • Rasionalitas sosial: atas dasar kemampuannya dalam mempertahankan atau meningkatkan isntitusi sosial yang bernilai, yaitu menyelenggarakan kelembagaan. • Rasionalitas substantif : atas dasar kemampuannya untuk membuat pilihan yang paling tepat diantara dua atau lebih bentuk rasionalitas (teknik, ekonomis, sosial, legal) dibawah kondisi yang ada.
  • 10. • Bardach, E, 2012. A Practical Guide For Policy Analysis The Eight Fold Path To More Effective Problem Solving (4th edition), Sage, Washington DC • Patton V dan Sawicki D, 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Prentice Hall • Dunn, William. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan). Yogyakarta: Gajah Mada University Press • Nugroho, Riant. 2014. Public Policy edisi 5. Elex Media Komputindo • Parsons, Wayne. 2001. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. New York: Edward Edgar Publishing, Ltd. • Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya Daftar Pustaka