Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara lainnya termasuk MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai konstitusi untuk menjalankan ketatanegaraan Republik Indonesia.

1. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesiastruktur pemerintahan Indonesia
 Eksekutif(Presiden, wakil dan menteri kabinet) memiliki fungsi pelaksana
undang-undang dalam menjalankan negara
 Legislatif(DPR) memiliki fungsi membuat undang-undang
 Yudikatif(MA) memiliki fungsi memertahankan pelaksanaan undang-
undang.
Lembaga lainnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR), Komisi
Yudisial(KY) dan Mahkamah Konstitusi(MK). Setelah amandemen tidak ada lagi
Dewan Pertimbangan Agung dan diganti sebuah dewan pertimbangan yang
bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lembaga Negara
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR)
MPR merupakan lembaga negara(bukan lagi lemabag tertinggi setelah
amandemen UUD 1945) yang beranggotakan semua anggota DPR dan anggota
DPD yang terpilih dalam pemilu legislatif. Masa jabatan MPR adalah lima tahun

2. sama seperti masa jabatan DPR dan DPD dan MPR paling sedikit harus bersidang
sekali dalam masa jabatan di ibu kota negara. Fungsi, tugas dan wewenang MPR
adalah sebagai berikut:
1. Mengubah dan menetapkan UUD
2. Melantik presiden dan wakil Presiden
3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya
sesuai UUD
Hak dan Kewajiban anggota MPR dalam menjalankan tugas dan wewenang
hak anggota dpr
1. mengusulkan perubahan pasal-pasal UUD.
2. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
3. memilih dan dipilih
4. membela diri
5. imunitas
6. protokoler
7. keuangan dan administratif
kewajiban anggota MPR
1. mengamalkan Pancasila
2. menjalankan UUD 1945 dan peratura perundang-undangan
3. menjaga keutuhan NKRI dan kerukunan nasional
4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan golongan
5. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum legislatif yang diikuti partai
politik pengusung calon anggota legislatif.Dewan Perwaklian Rakyat terdiri dari
DPR(Pusat) dan DPRD(daerah).
Keanggotaan DPR yang berjumlah 560 orang sesuai UU Pemilu no 10 tahun 2008
diresmikan dengan keputusan presiden untuk masa jabatan 5 tahun. Masa jabatan
ini berakhir ketika anggota DPR baru mengucap sumpah/janji oleh ketua MA
dalam sidang paripurna .
Wewenang DPR
1. Membuat Undang-undang(fungsi legislasi)
2. Menetapkan APBN(fungsi anggaran)
3. Mengawasi pemerintah dalam menjalankan undang-undang(fungsi
pengawasan)

3. Hak-hak anggota DPR
1. Hak Interpelasi
2. Hak Angket
3. Hak menyatakan pendapat
3.Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara yang terdiri dari
perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah
anggota DPD maksimal adalah 1/3 jumlah anggota DPR dan banyaknya anggota
tiap provinsi tidak sama, maksimal 4 orang. Masa jabatan sama seperti DPR, lima
tahun. Anggota DPD berdomisili di provinsinya dan berada di Ibu Kota negara
ketika diadakan sidang.
Wewenang:
1. Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan
kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah
ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai
anggota MPR.
2. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara
Republik Indonesia.
3. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
4. Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain
yang berkait dengan kepentingan daerah.
4. Presiden dan Wakil Presiden
Presiden Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang
memegang kekuasaan eksekutif menjalankan roda pemerintahan. Presiden dan
wkil presiden dipilih langsung melalui pemilu oleh rakyat sesuai UUD 1945
sekarang. Masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah lima tahun sejak
mengucap janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Dalam
menjalankan program dan kebijakan, pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD
1945 dan sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan Undang-undang dasar
1945.
Wewenang Presiden sebagai kepala negara
1. membuat perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DPR
2. mengangkat duta dan konsul
3. menerima duta dari negara asing
4. memberi gelar , tanda jasa, tanda kohormatan kepada WNI ataupun WNA
yang berjasa bagi Indonesia.

4. Wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan
1. menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai UUD
2. berhak mengusulkan RUU kepada DPR
3. menetapkan peraturan pemerintah
4. memegang teguh UUD dan menjalankan seluruh undang-undang dan
peraturann dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan
Bangsa
5. memberi grasi dan rehabilitasi
6. memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan dpr
Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden merupakan
panglima angkatan tertinggi yang memiliki wewenang sebagai berikut:
1. menyatakan perang, perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan
persetujuan DPR
2. membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR
3. menyatakan keadaan bahaya
5. Mahkamah Agung
Mahkamah agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah agung
adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan dibawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut
menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA
dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas
dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain.Dalam hubungannya dengan
Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk
ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi.
Wewenang MA antara lain:
1. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan
yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan
[Pasal 24 ayat (1)].
2. memiliki weweang menagili di tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-udangan dibawah UU terhadap UU
3. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi
4. memberikan pertimbangan (presiden mengajukan grasi)
6. Mahkama Konstitusi

5. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1)
dan (2)
1. untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU
terhadap UUD,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan UUD,
3. memutus pembubaran partai politik, dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Disamping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.Dengan
kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan
semua lembaga negara yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau
apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara pada
MK
7. Badan Pemeriksa Keuangan
BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebut
diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.Dengan pengaturan BPK dalam UUD,
terdapat perkembangan yaitu menyangkut perubahan bentuk organisasinya secara
struktural dan perluasan jangkauan tugas pemeriksaan secara fungsional. Karena
saat ini pemeriksaan BPK juga terhadap pelaksanaan APBN di daerah-daerah dan
harus menyerahkan hasilnya itu selain pada DPR juga pada DPD dan
DPRD.Selain dalam kerangka pemeriksaan APBN, hubungan BPK dengan DPR
dan DPD adalah dalam hal proses pemilihan anggota BPK.
Wewenang :
1. Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
2. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara
(APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan
kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
3. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap
provinsi.
4. Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen
yang bersangkutan ke dalam BPK.
8. Komisi Yudisial
Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakim agung
diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Keberadaan
Komisi Yudisial tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan
ini bahwa jabatan hakim merupakan jabatan kehormatan yang harus dihormati,
dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat
mandiri. Dalam hubungannya dengan MA, tugas KY hanya dikaitkan dengan

6. fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung, sedangkan pengusulan
pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim MK tidak dikaitkan dengan
KY.Demikian beberapa catatan mengenai tugas, fungsi serta hubungan antar
lembaga.