SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN
RUANG TERBUKA PUBLIK DI
UNGARAN
LATAR BELAKANG
 Ruang terbuka publik adalah ruang tidak
terbangun kota yang berfungsi untuk
meningkatkan kualitas estetika, lingkungan,
dan kesejahteraan warganya.
 Ruang terbuka publik merupakan tempat
bertemu, berinteraksi serta sebagai tempat
rekreasi bagi masyarakat. Tersedianya
areal ruang publik (public space) sangat
dibutuhkan masyarakat yang memiliki tekanan
hidup lebih tinggi seperti di perkotaan.
Wilayah Perkotaan
Ruang Terbangun Ruang Terbuka
Ruang Terbuka
Hijau
Ruang Terbuka
Non-Hijau
LANJUTAN…
 Jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat
setiap waktu memberikan implikasi pada tingginya
tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota,
sehingga penataan ruang kawasan perkotaan
perlu mendapat perhatian yang khusus.
 Kota Ungaran merupakan Ibukota Kabupaten
Semarang. Adapun batas-batas wilayah
administrasinya adalah :
Sebelah Utara : Kota Semarang
Sebelah Selatan: Kec. Bergas
Sebelah Timur : Kec. Pringapus, Kab. Demak
Sebelah Barat : Kabupaten Kendal, Kota
Semarang
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010
LANJUTAN…
 Dari data kependudukan di atas maka kota
Ungaran dapat digolongkan kepada kelas kota
sedang, dimana berdasar kriteria BPS
mengenai kelas kota, kota sedang adalah kota
dengan jumlah penduduk antara 100.000
sampai 500.000 jiwa.
 Sebagai ibukota kabupaten dengan jumlah
penduduk tertinggi dibandingkan kecamatan
lainnya, ketersediaan ruang terbuka publik di
Ungaran dirasa kurang.
 Sebagian besar ruang terbuka publik yang ada,
kondisinya semakin tidak representatif lagi
sebagai pusat aktivitas warga masyarakat.
DATA RUANG TERBUKA PUBLIK DI UNGARAN
TH 2011
No Ruang Terbuka Publik Lokasi Luas Satuan
1. Alun - alun Ungaran Barat Ungaran Barat 2,809 m²
2. Alun - alun Sidomulyo Ungaran Timur 4,400 m²
3. Taman Beteng Williem II Ungaran Barat 2,507 m²
4. Taman Serasi Ungaran Barat 5,187 m²
KONDISI RUANG TERBUKA
PUBLIK DI UNGARAN
 Alun-Alun Ungaran Barat
 Alun-Alun Sidomulyo
 Taman Beteng Williem II
 Taman Serasi
IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
 Ketersediaan sarana ruang terbuka publik di Ungaran yang
kurang dan tidak representatif pada perkembangannya.
 “Alih fungsi” ruang terbuka publik seperti Taman Serasi dan
Taman Beteng Williem II.
 Berkumpulnya masyarakat pada suatu tempat akan
mendorong munculnya aktifitas ekonomi seperti Pedagang
Kaki Lima (PKL) yang saat ini masih belum jelas
penataannya.
 Adanya gerbang tol Ungaran yang lokasinya berdekatan
dengan Alun-Alun Sidomulyo menjadikan kawasan tersebut
sebagai titik kemacetan baru.
 Tidak adanya sarana parkir di Alun-Alun Sidomulyo
menjadikan arus lalu lintas yang tersendat karena
penggunaan jalan menyempit.
PERUMUSAN MASALAH
 Bagaimana cara penanganan masalah
keterbatasan ruang terbuka publik di
Ungaran ini beserta permasalahan yang
turut bercampur di dalamnya (PKL,
kemacetan, dsb)?
 Kebijakan apa yang paling efektif, layak
sosial budaya, administrasi dan
ketersediaan sumber daya?
TUJUAN ANALISIS
 Untuk mengkaji penanganan
permasalahan ketersediaan ruang
terbuka publik di kota Ungaran.
 Untuk mengetahui kebijakan mana yang
paling efektif, layak secara sosial dan
budaya serta layak secara administrasi
dalam penanganan tersebut.
ALTERNATIF KEBIJAKAN
I. Membangun alun-alun baru di lokasi yang tidak
berdekatan dengan jalan-jalan utama. Calon lokasi
yang potensial berada di lapangan Kalirejo, Ungaran
Timur.
LANJUTAN…
II. Bekerja sama dengan pihak swasta membangun
city walk. Calon lokasi di lapangan Siko, Ungaran
Barat, kondisinya luas dan berada di pinggir jalan
utama Semarang-Solo.
LANJUTAN…
III. Membangun pusat wisata kuliner/pusat jajanan serba
ada (pujasera) yang menempati salah satu ruas jalan
lokal. Lokasi yang dapat dipilih di ruas Jalan Wahid
Hasyim.
KRITERIA
 EFISIENSI : dengan kriteria tingkat efisiensi
 EFEKTIVITAS : partisipasi masyarakat,
kerjasama antar SKPD, dan kemanfaatan yang
diharapkan.
 KELAYAKAN SOSIAL DAN BUDAYA : resiko sosial
dan budaya, keadilan antar daerah sekitar.
 KELAYAKAN ADMINISTRASI :beban administrasi
dan perubahan kelembagaan
 KETERSEDIAAN SUMBER DAYA : sumber dana,
ketersediaan sumber daya manusia, peralatan
dan aturan/metode kerja.
PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN
Kriteria
Alternatif Kebijakan
II IIII IIIIII
Membangun
alun-alun baru
Bekerja sama
dengan swasta
membangun city
walk
Membangun pujasera di
ruas jalan lokal
Efisiensi    
•    Tingkat efisiensi cukup efisien cukup efisien sangat efisien
2 2 4
Efektivitas    
•    Partisipasi Publik rendah cukup tinggi  cukup
1 3 2
•    Kerjasama antar
Instansi
Agak tinggi Tinggi Rendah
3 4 1
•   kemanfaatan yang
diharapkan
Tinggi tinggi Cukup
4 4 2
Kelayakan Sosial &
Budaya
   
•    Resiko Sosial Agak besar Besar Agak kecil
2 1 3
•    Keadilan Antar
daerah
tinggi Agak rendah Rendah
4 2 1
Kelayakan Administrasi      
·    Beban Adiministrasi cukup besar Agak besar Kecil
3 2 4
·    Perubahan Kelembagaan/ 
0rganisasi
kecil besar Cukup besar
4 2 3
     
Ketersediaan      
sumber daya
·    Sumber daya manusia  memadai Cukup memadai  Agak memadai 
4 3 2
·    Sumber dana   agak memadai Kurang memadai memadai 
3 2 4
·    Ketersediaan peralatan Agak memadai tidak memadai kurang memadai 
3 1 2
-    Aturan/metode kerja  memadai
4
cukup memadai
3 
 cukup memadai
3
Kriteria Bobot
ALTERNATIF KEBIJAKAN
I II III
Skor
Skor
Skor
Skor
Skor
Skor
X X X
Bobot Bobot Bobot
Efisiensi              
•    Tingkat efisiensi
20% 2 0.40 2 0.40 4 0.80
Efektivitas              
•    Partisipasi
Publik 5% 1 0.05 3 0.15 2 0.10
•    Kerjasama
antar instansi 10% 3 0.30 4 0.40 1 0.10
•    Kemanfaatan
yang diharapkan
20% 4 0.80 4 0.80 2 0.40
Kelayakan
Sosial dan
Budaya              
•    Resiko Sosial
10% 2 0.20 1 0.10 3 0.30
•    Keadilan Antar
instansi/daerah 5% 4 0.20 2 0.10 1 0.05
Kelayakan
Administrasi
             
•    Beban
Administrasi 5% 3 0.15 2 0.10 4 0.20
•    Perubahan
Kelembagaan
5% 4 0.20 2 0.10 3 0.15
Ketersediaan
             Sumber daya
•    Sumber daya
manusia
5% 4 0.20 3 0.15 2 0.10
•    Sumber dana
5% 3 0.15 2 0.10 4 0.20
•    Ketersediaan
peralatan
5% 3 0.15 1 0.05 2 0.10
•    Aturan/metode
kerja
5% 4 0.20 3 0.15 3 0.15
TOTAL 100% 37  3.00 29 2.60 31 2.65
REKOMENDASI
 Berdasarkan pertimbangan dari sisi kelebihan
dan kelemahan jika dilihat dari kelayakan yang
mungkin diperoleh, maka alternatif I adalah
alternatif yang paling realistis, rasional dan
sesuai dengan tujuan kebijakan.
 Alternatif I direkomendasikan berdasarkan nilai
kumulatif tertinggi yaitu 37. Alternatif I ini juga
memiliki nilai plus karena dapat ditambah
dengan fasilitas lain seperti area pujasera,
parkir, gedung serbaguna, area olahraga dan
pusat grosir. Selain itu tujuan pembangunannya
untuk mengembangkan wilayah Ungaran Timur.
RENCANA IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
1. Mengkaji lokasi : akses, luas lahan yang
akan dibangun, pemetaan area lokasi, kajian
AMDAL, pembangunan sesuai RTRW.
2. Pertemuan antar-instansi/stakeholder:
pemerintah, masyarakat, swasta.
3. Perencanaan SDM, SDA, dana dan waktu
pengerjaan.
4. Implementasi sesuai prosedur.
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to Optimized Policy Analysis of Public Open Space Arrangement in Ungaran

Andrew hidayat penataan pedagang kaki lima kuliner untuk mewujudkan fungsi t...
Andrew hidayat  penataan pedagang kaki lima kuliner untuk mewujudkan fungsi t...Andrew hidayat  penataan pedagang kaki lima kuliner untuk mewujudkan fungsi t...
Andrew hidayat penataan pedagang kaki lima kuliner untuk mewujudkan fungsi t...Andrew Hidayat
 
~Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix 1
~Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix 1~Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix 1
~Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix 1juni apri
 
Amdal sosial makassar town squere
Amdal sosial makassar town squereAmdal sosial makassar town squere
Amdal sosial makassar town squereGhaziyah Ghandy
 
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...suningterusberkarya
 
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan juni apri
 
lowres-Booklet_Survey_TIK-min_2.pdf
lowres-Booklet_Survey_TIK-min_2.pdflowres-Booklet_Survey_TIK-min_2.pdf
lowres-Booklet_Survey_TIK-min_2.pdfFajar Baskoro
 
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraVersi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraWitra Apdhi Almash
 
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTUR
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTURKEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTUR
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTURIndahnyaBerbagi8
 
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)juni apri
 
Optimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassar
Optimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassarOptimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassar
Optimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassarCakra Prasatya
 
kerja kursus pam sem 2 2017
kerja kursus pam sem 2 2017kerja kursus pam sem 2 2017
kerja kursus pam sem 2 2017Nabila Azhar
 
Policy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif SumbawaPolicy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif SumbawaYudiwid
 
Projek Bandar Mapan
Projek Bandar MapanProjek Bandar Mapan
Projek Bandar MapanChaAljuffry
 
PROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docx
PROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docxPROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docx
PROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docxTamNe
 
Pengumpulan Data Primer Sanitasi Permukiman
Pengumpulan Data Primer Sanitasi PermukimanPengumpulan Data Primer Sanitasi Permukiman
Pengumpulan Data Primer Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
Buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi xii
Buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi xiiBuku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi xii
Buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi xiitoniwijanarko
 
Teknik-Teknik Perencanaan Partisipatif.pdf
Teknik-Teknik Perencanaan Partisipatif.pdfTeknik-Teknik Perencanaan Partisipatif.pdf
Teknik-Teknik Perencanaan Partisipatif.pdfIskandarZR1
 
Paparan lomba habitat 2015 taman cerdas Jebres kota Surakarta
Paparan lomba habitat 2015 taman cerdas Jebres kota SurakartaPaparan lomba habitat 2015 taman cerdas Jebres kota Surakarta
Paparan lomba habitat 2015 taman cerdas Jebres kota SurakartaBagus ardian
 

Similar to Optimized Policy Analysis of Public Open Space Arrangement in Ungaran (20)

Andrew hidayat penataan pedagang kaki lima kuliner untuk mewujudkan fungsi t...
Andrew hidayat  penataan pedagang kaki lima kuliner untuk mewujudkan fungsi t...Andrew hidayat  penataan pedagang kaki lima kuliner untuk mewujudkan fungsi t...
Andrew hidayat penataan pedagang kaki lima kuliner untuk mewujudkan fungsi t...
 
~Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix 1
~Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix 1~Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix 1
~Desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (vix 1
 
Amdal sosial makassar town squere
Amdal sosial makassar town squereAmdal sosial makassar town squere
Amdal sosial makassar town squere
 
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
LAPORAN IbM PEMETAAN POTENSI UNGGULAN BERBASIS CLUSTER DI DESA KLANTINGSARI K...
 
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan
 
lowres-Booklet_Survey_TIK-min_2.pdf
lowres-Booklet_Survey_TIK-min_2.pdflowres-Booklet_Survey_TIK-min_2.pdf
lowres-Booklet_Survey_TIK-min_2.pdf
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Survey Penggunaan TIK
Survey Penggunaan TIKSurvey Penggunaan TIK
Survey Penggunaan TIK
 
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraVersi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
 
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTUR
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTURKEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTUR
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DAL;AM PEMBANGHUNAN INFRASTRUKTUR
 
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)
Inovasi desain model gang pemukiman kota ramah anak dan lingkungan (baru)
 
Optimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassar
Optimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassarOptimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassar
Optimalisasi jalur 2 pintu 2 universitas hasanuddin, makassar
 
kerja kursus pam sem 2 2017
kerja kursus pam sem 2 2017kerja kursus pam sem 2 2017
kerja kursus pam sem 2 2017
 
Policy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif SumbawaPolicy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
 
Projek Bandar Mapan
Projek Bandar MapanProjek Bandar Mapan
Projek Bandar Mapan
 
PROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docx
PROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docxPROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docx
PROPOSAL PENELITIAN AGROWISATA.docx
 
Pengumpulan Data Primer Sanitasi Permukiman
Pengumpulan Data Primer Sanitasi PermukimanPengumpulan Data Primer Sanitasi Permukiman
Pengumpulan Data Primer Sanitasi Permukiman
 
Buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi xii
Buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi xiiBuku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi xii
Buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi xii
 
Teknik-Teknik Perencanaan Partisipatif.pdf
Teknik-Teknik Perencanaan Partisipatif.pdfTeknik-Teknik Perencanaan Partisipatif.pdf
Teknik-Teknik Perencanaan Partisipatif.pdf
 
Paparan lomba habitat 2015 taman cerdas Jebres kota Surakarta
Paparan lomba habitat 2015 taman cerdas Jebres kota SurakartaPaparan lomba habitat 2015 taman cerdas Jebres kota Surakarta
Paparan lomba habitat 2015 taman cerdas Jebres kota Surakarta
 

More from nurul khaiva

Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)nurul khaiva
 
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)nurul khaiva
 
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)nurul khaiva
 
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)nurul khaiva
 
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)nurul khaiva
 
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politikPart 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politiknurul khaiva
 
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)nurul khaiva
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
 
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisaSikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisanurul khaiva
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negaranurul khaiva
 
7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negara7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negaranurul khaiva
 
5. hubungan antara pemerintah pusat & daerah
5.  hubungan antara pemerintah pusat &  daerah5.  hubungan antara pemerintah pusat &  daerah
5. hubungan antara pemerintah pusat & daerahnurul khaiva
 

More from nurul khaiva (20)

M 10
M 10M 10
M 10
 
M 9
M 9M 9
M 9
 
M 5, m-6, dan m-7
M 5, m-6, dan m-7M 5, m-6, dan m-7
M 5, m-6, dan m-7
 
M 4
M 4M 4
M 4
 
M 3
M 3M 3
M 3
 
M 2
M 2M 2
M 2
 
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
Part 7 (teori pembangunan dunia ketiga ok)
 
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
Part 6 (lnjtn evolusi paradigma pembangunan)
 
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
Part 5 (p embangunan dan paradigmanya)
 
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
Part 4 (pembangunan ekonomi dunia)
 
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
Part 3 (paradigma sistem ekonomi)
 
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politikPart 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
Part 2 (hubungan antara eknonomi dan politik
 
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
Part 1 (gambaran umum ekopol kebijakan)
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
 
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisaSikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
Sikap dan nilai nilai yang ada dalam analisa
 
Uu no 32
Uu no 32Uu no 32
Uu no 32
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara
 
7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negara7. lembaga lembaga negara
7. lembaga lembaga negara
 
5. hubungan antara pemerintah pusat & daerah
5.  hubungan antara pemerintah pusat &  daerah5.  hubungan antara pemerintah pusat &  daerah
5. hubungan antara pemerintah pusat & daerah
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (8)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

Optimized Policy Analysis of Public Open Space Arrangement in Ungaran

  • 1. ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA PUBLIK DI UNGARAN
  • 2. LATAR BELAKANG  Ruang terbuka publik adalah ruang tidak terbangun kota yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas estetika, lingkungan, dan kesejahteraan warganya.  Ruang terbuka publik merupakan tempat bertemu, berinteraksi serta sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat. Tersedianya areal ruang publik (public space) sangat dibutuhkan masyarakat yang memiliki tekanan hidup lebih tinggi seperti di perkotaan.
  • 3. Wilayah Perkotaan Ruang Terbangun Ruang Terbuka Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Non-Hijau
  • 4. LANJUTAN…  Jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat setiap waktu memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus.  Kota Ungaran merupakan Ibukota Kabupaten Semarang. Adapun batas-batas wilayah administrasinya adalah : Sebelah Utara : Kota Semarang Sebelah Selatan: Kec. Bergas Sebelah Timur : Kec. Pringapus, Kab. Demak Sebelah Barat : Kabupaten Kendal, Kota Semarang
  • 5. JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010
  • 6. LANJUTAN…  Dari data kependudukan di atas maka kota Ungaran dapat digolongkan kepada kelas kota sedang, dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, kota sedang adalah kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa.  Sebagai ibukota kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya, ketersediaan ruang terbuka publik di Ungaran dirasa kurang.  Sebagian besar ruang terbuka publik yang ada, kondisinya semakin tidak representatif lagi sebagai pusat aktivitas warga masyarakat.
  • 7. DATA RUANG TERBUKA PUBLIK DI UNGARAN TH 2011 No Ruang Terbuka Publik Lokasi Luas Satuan 1. Alun - alun Ungaran Barat Ungaran Barat 2,809 m² 2. Alun - alun Sidomulyo Ungaran Timur 4,400 m² 3. Taman Beteng Williem II Ungaran Barat 2,507 m² 4. Taman Serasi Ungaran Barat 5,187 m²
  • 8.
  • 9. KONDISI RUANG TERBUKA PUBLIK DI UNGARAN  Alun-Alun Ungaran Barat
  • 11.  Taman Beteng Williem II
  • 13. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN  Ketersediaan sarana ruang terbuka publik di Ungaran yang kurang dan tidak representatif pada perkembangannya.  “Alih fungsi” ruang terbuka publik seperti Taman Serasi dan Taman Beteng Williem II.  Berkumpulnya masyarakat pada suatu tempat akan mendorong munculnya aktifitas ekonomi seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang saat ini masih belum jelas penataannya.  Adanya gerbang tol Ungaran yang lokasinya berdekatan dengan Alun-Alun Sidomulyo menjadikan kawasan tersebut sebagai titik kemacetan baru.  Tidak adanya sarana parkir di Alun-Alun Sidomulyo menjadikan arus lalu lintas yang tersendat karena penggunaan jalan menyempit.
  • 14. PERUMUSAN MASALAH  Bagaimana cara penanganan masalah keterbatasan ruang terbuka publik di Ungaran ini beserta permasalahan yang turut bercampur di dalamnya (PKL, kemacetan, dsb)?  Kebijakan apa yang paling efektif, layak sosial budaya, administrasi dan ketersediaan sumber daya?
  • 15. TUJUAN ANALISIS  Untuk mengkaji penanganan permasalahan ketersediaan ruang terbuka publik di kota Ungaran.  Untuk mengetahui kebijakan mana yang paling efektif, layak secara sosial dan budaya serta layak secara administrasi dalam penanganan tersebut.
  • 16. ALTERNATIF KEBIJAKAN I. Membangun alun-alun baru di lokasi yang tidak berdekatan dengan jalan-jalan utama. Calon lokasi yang potensial berada di lapangan Kalirejo, Ungaran Timur.
  • 17. LANJUTAN… II. Bekerja sama dengan pihak swasta membangun city walk. Calon lokasi di lapangan Siko, Ungaran Barat, kondisinya luas dan berada di pinggir jalan utama Semarang-Solo.
  • 18. LANJUTAN… III. Membangun pusat wisata kuliner/pusat jajanan serba ada (pujasera) yang menempati salah satu ruas jalan lokal. Lokasi yang dapat dipilih di ruas Jalan Wahid Hasyim.
  • 19. KRITERIA  EFISIENSI : dengan kriteria tingkat efisiensi  EFEKTIVITAS : partisipasi masyarakat, kerjasama antar SKPD, dan kemanfaatan yang diharapkan.  KELAYAKAN SOSIAL DAN BUDAYA : resiko sosial dan budaya, keadilan antar daerah sekitar.  KELAYAKAN ADMINISTRASI :beban administrasi dan perubahan kelembagaan  KETERSEDIAAN SUMBER DAYA : sumber dana, ketersediaan sumber daya manusia, peralatan dan aturan/metode kerja.
  • 20. PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN Kriteria Alternatif Kebijakan II IIII IIIIII Membangun alun-alun baru Bekerja sama dengan swasta membangun city walk Membangun pujasera di ruas jalan lokal Efisiensi     •    Tingkat efisiensi cukup efisien cukup efisien sangat efisien 2 2 4 Efektivitas     •    Partisipasi Publik rendah cukup tinggi  cukup 1 3 2 •    Kerjasama antar Instansi Agak tinggi Tinggi Rendah 3 4 1 •   kemanfaatan yang diharapkan Tinggi tinggi Cukup 4 4 2 Kelayakan Sosial & Budaya     •    Resiko Sosial Agak besar Besar Agak kecil 2 1 3 •    Keadilan Antar daerah tinggi Agak rendah Rendah 4 2 1
  • 21. Kelayakan Administrasi       ·    Beban Adiministrasi cukup besar Agak besar Kecil 3 2 4 ·    Perubahan Kelembagaan/  0rganisasi kecil besar Cukup besar 4 2 3       Ketersediaan       sumber daya ·    Sumber daya manusia  memadai Cukup memadai  Agak memadai  4 3 2 ·    Sumber dana   agak memadai Kurang memadai memadai  3 2 4 ·    Ketersediaan peralatan Agak memadai tidak memadai kurang memadai  3 1 2 -    Aturan/metode kerja  memadai 4 cukup memadai 3   cukup memadai 3
  • 22. Kriteria Bobot ALTERNATIF KEBIJAKAN I II III Skor Skor Skor Skor Skor Skor X X X Bobot Bobot Bobot Efisiensi               •    Tingkat efisiensi 20% 2 0.40 2 0.40 4 0.80 Efektivitas               •    Partisipasi Publik 5% 1 0.05 3 0.15 2 0.10 •    Kerjasama antar instansi 10% 3 0.30 4 0.40 1 0.10 •    Kemanfaatan yang diharapkan 20% 4 0.80 4 0.80 2 0.40 Kelayakan Sosial dan Budaya               •    Resiko Sosial 10% 2 0.20 1 0.10 3 0.30 •    Keadilan Antar instansi/daerah 5% 4 0.20 2 0.10 1 0.05
  • 23. Kelayakan Administrasi               •    Beban Administrasi 5% 3 0.15 2 0.10 4 0.20 •    Perubahan Kelembagaan 5% 4 0.20 2 0.10 3 0.15 Ketersediaan              Sumber daya •    Sumber daya manusia 5% 4 0.20 3 0.15 2 0.10 •    Sumber dana 5% 3 0.15 2 0.10 4 0.20 •    Ketersediaan peralatan 5% 3 0.15 1 0.05 2 0.10 •    Aturan/metode kerja 5% 4 0.20 3 0.15 3 0.15 TOTAL 100% 37  3.00 29 2.60 31 2.65
  • 24. REKOMENDASI  Berdasarkan pertimbangan dari sisi kelebihan dan kelemahan jika dilihat dari kelayakan yang mungkin diperoleh, maka alternatif I adalah alternatif yang paling realistis, rasional dan sesuai dengan tujuan kebijakan.  Alternatif I direkomendasikan berdasarkan nilai kumulatif tertinggi yaitu 37. Alternatif I ini juga memiliki nilai plus karena dapat ditambah dengan fasilitas lain seperti area pujasera, parkir, gedung serbaguna, area olahraga dan pusat grosir. Selain itu tujuan pembangunannya untuk mengembangkan wilayah Ungaran Timur.
  • 25. RENCANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 1. Mengkaji lokasi : akses, luas lahan yang akan dibangun, pemetaan area lokasi, kajian AMDAL, pembangunan sesuai RTRW. 2. Pertemuan antar-instansi/stakeholder: pemerintah, masyarakat, swasta. 3. Perencanaan SDM, SDA, dana dan waktu pengerjaan. 4. Implementasi sesuai prosedur.