2. LATAR BELAKANG
Ruang terbuka publik adalah ruang tidak
terbangun kota yang berfungsi untuk
meningkatkan kualitas estetika, lingkungan,
dan kesejahteraan warganya.
Ruang terbuka publik merupakan tempat
bertemu, berinteraksi serta sebagai tempat
rekreasi bagi masyarakat. Tersedianya
areal ruang publik (public space) sangat
dibutuhkan masyarakat yang memiliki tekanan
hidup lebih tinggi seperti di perkotaan.
4. LANJUTAN…
Jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat
setiap waktu memberikan implikasi pada tingginya
tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota,
sehingga penataan ruang kawasan perkotaan
perlu mendapat perhatian yang khusus.
Kota Ungaran merupakan Ibukota Kabupaten
Semarang. Adapun batas-batas wilayah
administrasinya adalah :
Sebelah Utara : Kota Semarang
Sebelah Selatan: Kec. Bergas
Sebelah Timur : Kec. Pringapus, Kab. Demak
Sebelah Barat : Kabupaten Kendal, Kota
Semarang
6. LANJUTAN…
Dari data kependudukan di atas maka kota
Ungaran dapat digolongkan kepada kelas kota
sedang, dimana berdasar kriteria BPS
mengenai kelas kota, kota sedang adalah kota
dengan jumlah penduduk antara 100.000
sampai 500.000 jiwa.
Sebagai ibukota kabupaten dengan jumlah
penduduk tertinggi dibandingkan kecamatan
lainnya, ketersediaan ruang terbuka publik di
Ungaran dirasa kurang.
Sebagian besar ruang terbuka publik yang ada,
kondisinya semakin tidak representatif lagi
sebagai pusat aktivitas warga masyarakat.
7. DATA RUANG TERBUKA PUBLIK DI UNGARAN
TH 2011
No Ruang Terbuka Publik Lokasi Luas Satuan
1. Alun - alun Ungaran Barat Ungaran Barat 2,809 m²
2. Alun - alun Sidomulyo Ungaran Timur 4,400 m²
3. Taman Beteng Williem II Ungaran Barat 2,507 m²
4. Taman Serasi Ungaran Barat 5,187 m²
13. IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
Ketersediaan sarana ruang terbuka publik di Ungaran yang
kurang dan tidak representatif pada perkembangannya.
“Alih fungsi” ruang terbuka publik seperti Taman Serasi dan
Taman Beteng Williem II.
Berkumpulnya masyarakat pada suatu tempat akan
mendorong munculnya aktifitas ekonomi seperti Pedagang
Kaki Lima (PKL) yang saat ini masih belum jelas
penataannya.
Adanya gerbang tol Ungaran yang lokasinya berdekatan
dengan Alun-Alun Sidomulyo menjadikan kawasan tersebut
sebagai titik kemacetan baru.
Tidak adanya sarana parkir di Alun-Alun Sidomulyo
menjadikan arus lalu lintas yang tersendat karena
penggunaan jalan menyempit.
14. PERUMUSAN MASALAH
Bagaimana cara penanganan masalah
keterbatasan ruang terbuka publik di
Ungaran ini beserta permasalahan yang
turut bercampur di dalamnya (PKL,
kemacetan, dsb)?
Kebijakan apa yang paling efektif, layak
sosial budaya, administrasi dan
ketersediaan sumber daya?
15. TUJUAN ANALISIS
Untuk mengkaji penanganan
permasalahan ketersediaan ruang
terbuka publik di kota Ungaran.
Untuk mengetahui kebijakan mana yang
paling efektif, layak secara sosial dan
budaya serta layak secara administrasi
dalam penanganan tersebut.
16. ALTERNATIF KEBIJAKAN
I. Membangun alun-alun baru di lokasi yang tidak
berdekatan dengan jalan-jalan utama. Calon lokasi
yang potensial berada di lapangan Kalirejo, Ungaran
Timur.
17. LANJUTAN…
II. Bekerja sama dengan pihak swasta membangun
city walk. Calon lokasi di lapangan Siko, Ungaran
Barat, kondisinya luas dan berada di pinggir jalan
utama Semarang-Solo.
18. LANJUTAN…
III. Membangun pusat wisata kuliner/pusat jajanan serba
ada (pujasera) yang menempati salah satu ruas jalan
lokal. Lokasi yang dapat dipilih di ruas Jalan Wahid
Hasyim.
19. KRITERIA
EFISIENSI : dengan kriteria tingkat efisiensi
EFEKTIVITAS : partisipasi masyarakat,
kerjasama antar SKPD, dan kemanfaatan yang
diharapkan.
KELAYAKAN SOSIAL DAN BUDAYA : resiko sosial
dan budaya, keadilan antar daerah sekitar.
KELAYAKAN ADMINISTRASI :beban administrasi
dan perubahan kelembagaan
KETERSEDIAAN SUMBER DAYA : sumber dana,
ketersediaan sumber daya manusia, peralatan
dan aturan/metode kerja.
20. PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN
Kriteria
Alternatif Kebijakan
II IIII IIIIII
Membangun
alun-alun baru
Bekerja sama
dengan swasta
membangun city
walk
Membangun pujasera di
ruas jalan lokal
Efisiensi
• Tingkat efisiensi cukup efisien cukup efisien sangat efisien
2 2 4
Efektivitas
• Partisipasi Publik rendah cukup tinggi cukup
1 3 2
• Kerjasama antar
Instansi
Agak tinggi Tinggi Rendah
3 4 1
• kemanfaatan yang
diharapkan
Tinggi tinggi Cukup
4 4 2
Kelayakan Sosial &
Budaya
• Resiko Sosial Agak besar Besar Agak kecil
2 1 3
• Keadilan Antar
daerah
tinggi Agak rendah Rendah
4 2 1
21. Kelayakan Administrasi
· Beban Adiministrasi cukup besar Agak besar Kecil
3 2 4
· Perubahan Kelembagaan/
0rganisasi
kecil besar Cukup besar
4 2 3
Ketersediaan
sumber daya
· Sumber daya manusia memadai Cukup memadai Agak memadai
4 3 2
· Sumber dana agak memadai Kurang memadai memadai
3 2 4
· Ketersediaan peralatan Agak memadai tidak memadai kurang memadai
3 1 2
- Aturan/metode kerja memadai
4
cukup memadai
3
cukup memadai
3
22. Kriteria Bobot
ALTERNATIF KEBIJAKAN
I II III
Skor
Skor
Skor
Skor
Skor
Skor
X X X
Bobot Bobot Bobot
Efisiensi
• Tingkat efisiensi
20% 2 0.40 2 0.40 4 0.80
Efektivitas
• Partisipasi
Publik 5% 1 0.05 3 0.15 2 0.10
• Kerjasama
antar instansi 10% 3 0.30 4 0.40 1 0.10
• Kemanfaatan
yang diharapkan
20% 4 0.80 4 0.80 2 0.40
Kelayakan
Sosial dan
Budaya
• Resiko Sosial
10% 2 0.20 1 0.10 3 0.30
• Keadilan Antar
instansi/daerah 5% 4 0.20 2 0.10 1 0.05
23. Kelayakan
Administrasi
• Beban
Administrasi 5% 3 0.15 2 0.10 4 0.20
• Perubahan
Kelembagaan
5% 4 0.20 2 0.10 3 0.15
Ketersediaan
Sumber daya
• Sumber daya
manusia
5% 4 0.20 3 0.15 2 0.10
• Sumber dana
5% 3 0.15 2 0.10 4 0.20
• Ketersediaan
peralatan
5% 3 0.15 1 0.05 2 0.10
• Aturan/metode
kerja
5% 4 0.20 3 0.15 3 0.15
TOTAL 100% 37 3.00 29 2.60 31 2.65
24. REKOMENDASI
Berdasarkan pertimbangan dari sisi kelebihan
dan kelemahan jika dilihat dari kelayakan yang
mungkin diperoleh, maka alternatif I adalah
alternatif yang paling realistis, rasional dan
sesuai dengan tujuan kebijakan.
Alternatif I direkomendasikan berdasarkan nilai
kumulatif tertinggi yaitu 37. Alternatif I ini juga
memiliki nilai plus karena dapat ditambah
dengan fasilitas lain seperti area pujasera,
parkir, gedung serbaguna, area olahraga dan
pusat grosir. Selain itu tujuan pembangunannya
untuk mengembangkan wilayah Ungaran Timur.
25. RENCANA IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
1. Mengkaji lokasi : akses, luas lahan yang
akan dibangun, pemetaan area lokasi, kajian
AMDAL, pembangunan sesuai RTRW.
2. Pertemuan antar-instansi/stakeholder:
pemerintah, masyarakat, swasta.
3. Perencanaan SDM, SDA, dana dan waktu
pengerjaan.
4. Implementasi sesuai prosedur.