2. 2
Pengertian dan Konsep Kebijakan Publik
Harold D. Laswell &
Abraham Kaplan
Kebijakan sebagai “a project program of goals, values
and practices” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-
nilai dan kegiatan-kegiatan yang terarah)
Mustopadidjaja AR
Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi
permasalahan tertentu,
melakukan kegiatan tertentu ,
mencapai tujuan tertentu,
yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam
rangka penyelenggaraan Negara dan Pembangunan.
Thomas Dye
“Public policy is whatever the Government chooses to do
or not to do”
(What Governments Do, Why they do it, and What
difference it makes)
Kebijakan publik bukan hanya kebijakan yang secara
sengaja dibuat, tetapi juga yang sengaja tak dibuat oleh
pemerintah, karena dianggap bahwa masyarakat sudah
mampu mengatur kepentingannya oleh masyarakat
sendiri.
3. 3
Harold D. Laswell
1) Analysis of the policy process (Analisis Proses
Kebijakan), yaitu bagaimana masalah kebijakan
dirumuskan, agenda kebijakan ditentukan, keputusan
kebijakan diambil, dilaksanakan dan dievaluasi.
2) Analysis in and for the policy process (Analisis dalam
dan untuk proses kebijakan), yaitu proses mencakup
penggunaan teknik-teknik analitik, riset, advokasi
dalam perumusan masalah kebijakan, pengambilan
keputusan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi
kebijakan
Mustopadidjaja AR
1) Social political dimension
2) Technical-analysis dimension
Masing-masing terjelma dalam suatu sistem kelembagaan
yang mencerminkan sebagian atau keseluruhan “policy
cycle”
Pendekatan dalam Analisis Kebijakan Publik
4. 4
Definisi
Manajemen Kebijakan Publik
Yaitu suatu pengaturan yang diperlukan untuk
merencanakan kegiatan formulasi, implementasi
dan evaluasi hasil kebijakan dengan memanfaatkan
sumberdaya secara efektif dan efisien serta
memperhatikan lingkungan internal dan eksternal,
dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah
ditetapkan.
5. SUATU PENGATURAN YANG DIPERLUKAN
UNTUK MERENCANAKAN KEGIATAN
TUJUAN YANG
DITETAPKAN
FORMULASI KP
IMPLEMENTASI
EVALUASI KK
MEMANFAATKAN
SUMBER DAYA
MEMANFAATKAN
LINGKUNGAN
EFEKTIIVITAS
EFISIENSI
MANAJEMEN
KEBIJAKAN
PUBLIK
-INTERNAL
-EKSTERNAL
Alur Manajemen Kebijakan Publik
6. 6
Prinsip Kebijakan Publik
• Didasarkan atas konstitusi
• Diputuskan dengan proses demokrasi
• Dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
• Punya tujuan
• Tidak berdiri sendiri
• Merupakan apa yang akan dilakukan pemerintah
• Bisa positif, bisa negatif
• Basis hukum, memiliki stratifikasi
7. Pokok Bahasan
1. Sistem Kebijakan Publik
2. Proses Pengelolaan Kebijakan Publik
3. Stratifikasi Kebijakan Publik
7
8. 8
1. Sistem Kebijakan Publik
James E. Anderson
Respons dari sistem politik terhadap demands/claim
yang mengalir dari lingkungannya
Mustopadidjaja AR
Tatanan kelembagaan yang berperan atau
merupakan wahana dalam penyelenggaraan
sebagian atau keseluruhan proses kebijakan
(formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja
kebijakan)
9. 9
“Kebijakan publik adalah suatu respons dari sistem politik terhadap
demand/claims yang mengalir dari lingkungannya“ - James E. Anderson
Definisi tsb mencerminkan elemen-elemen :
1. Stakeholders Kebijakan (Policy Actors)
} William Dunn2. Kebijakan Publik (Policy Contents)
3. Lingkungan Kebijakan (Policy Environment)
4. Kelompok Sasaran Kebijakan (Target Group) → Mustopadidjaja AR
• Masyarakat Indonesia secara obyektif sangat heterogen dan plural
10. 10
o Dynamic Model - David Easton banyak dipakai dalam sistem
kebijakan oleh para pakar dalam policy study.
o Model ini berdasarkan System Theory (input – process - output dan
feedback).
o Easton membagi lingkungan kebijakan ke dalam dua kelompok yaitu :
1) Intra Societal Environment ;
2) Extra Societal Environment).
o Dari kedua kelompok ini mengalir dua input :
1) Demand/Claim
2) Support
11. 11
Dynamic Model - David Easton
INTRADANEXTRAENVIRONMENT
INPUT PROCESS OUTPUT
DEMAND/CLAIM
SUPPORT
POLICY PROCESS POLICY OUTPUT
FEEDBACK
13. 13
Political System/Model Theory
o Institusional, pembuatan kebijakan berdasarkan struktur
organisasi pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif)
o Elite Theory, dibuat oleh kelompok elit tertentu yang merasa
mampu dan penguasa, sedangkan masyarakat apatis
o Kelompok, dibuat atas desakan kelompok kepentingan yang
kuat,
o Model Sistem Politik (David Easton)
14. 14
2. Proses Pengelolaan Kebijakan Publik
Konsep dasar pembuatan kebijakan publik serta analisisnya
WILLIAM N. DUNN MUSTOPADIDJAJA AR
1. Perumusan Masalah
2. Peramalan
3. Rekomendasi
4. Pemantauan
5. Evaluasi
1. Pengkajian Persoalan
2. Penentuan Tujuan
3. Perumusan Alternatif
4. Penyusunan Model
5. Penentuan Kriteria
6. Penilaian Alternatif
7. Perumusan Rekomendasi
15. 15
James E. Anderson:
o Penetapan agenda kebijakan (Agenda Setting), yaitu
mengidentifikasi masukan masalah kebijakan, apa yang
menjadikan masalah tersebut menjadi masalah publik dan
bagaimana mengembangkan menjadi agenda pemerintah
o Formulasi kebijakan, yaitu mengembangkan alternatif kebijakan
dan menentukan yang terlibat dalam formulasi tersebut.
16. 16
Policy Making - James E. Anderson
PROBLEM
IDENTIFICATION
AND AGENDA
SETTING
FORMULATION ADOPTION IMPLEMENTATION EVALUATION
Apa yang
dimaksud
masalah
kebijakan?
Apa yang
menyebabkan
masalah kebij
menjadi masalah
publik?
Bagaimana
masalah
berkembang
menjadi agenda
pemerintah ?
Bagaimana
alternatif
kebijakan
dikembangkan?
Siapa yang
berpartisipasi
dalam formulasi
kebijakan?
Bagaimana
alternatif kebij
diadopsi &
diundangkan?
Siapa yang
mengadopsi
kebijakan?
Proses apa yang
dipakai?
Apa saja muatan
kebijakan yang
telah diadopsi?
Siapa yg terlibat
dalam
pelaksanaan?
Apa yang
dilakukan agar
suatu kebijakan
dapat
menimbulkan
effek?
Apa dampaknya
terhadap muatan
kebijakan ?
Bagaimana
efektivitas/
dampak
kebijakan
diukur?
Siapa yang
melakukan
evaluasi ?
Apa
konsekwensi yg
ditimbulkan oleh
evaluasi?
Apa ada tuntutan
untuk mengubah
atau mencabut
kebijakan ?
17. 17
Syarat Isu Kebijakan
3 prasyarat agar isu kebijakan dapat masuk agenda sistemik (COBB dan
ELDER; Islamy, 2001):
1. Isu tersebut memperoleh perhatian yang luas atau setidak-tidaknya
dapat menimbulkan kesadaran masyarakat.
2. Adanya persepsi dan pandangan/pendapat publik yang luas bahwa
beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah
tersebut.
3. Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah tersebut
adalah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah
dari beberapa unit pemerintah untuk memecahkannya.
18. 18
Isu dapat masuk dalam agenda pemerintahan (Anderson)
• Bila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antara kelompok
(group’s equilibrium), maka kelompok-kelompok tersebut akan
mengadakan reaksi dan menuntut tindakan pemerintah untuk
mengambil prakarsa guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut.
• Kepentingan politik.
• Timbulnya krisis atau peristiwa luar biasa, yang mendapatkan
perhatian luar biasa dari masyarakat.
• Adanya gerakan protes/demonstrasi dari masyarakat.
• Masalah-masalah khusus atau isu-isu politik yang timbul di
masyarakat yang menarik perhatian media komunikasi dan melalui
reportasenya telah menyebabkan masalah-masalah atau isu-isu
tersebut semakin menonjol sehingga lebih banyak lagi perhatian
masyarakat dan para pembuat kebijakan tertuju pada masalah atau
isu-isu tersebut.
19. 19
Perumusan Kebijakan Publik Peran Pejabat Eselon I & II
Mustopadidjaja AR
• Kegiatan perumusan Kebijakan Publik, merupakan Core business.
• Prinsip dlm rangka Reformasi : demokratis, otonom, transparansi, partisipasi,
rule of law dan egaliter.
• Dgn Konsep Reinventing Government, untuk membatasi pada kegiatan
pengarahan (Steering).
• Memiliki kompetensi untuk selalu siap menyajikan berbagai alternatif.
• Dlm kesehariannya terus memantau terhadap aksi kebijakan, yaitu sampai
sejauhmana dapat berpengaruh positif terhadap tumbuhnya peluang dan
dapat mengatasi kendala.
• Melakukan kegiatan evaluasi, untuk mengetahui penyebab dari suatu kinerja
kebijakan yg kurang memuaskan.
• Membuat prediksi/peramalan, dengan berbagai alternatif kebijakan, sehingga
kebijakan berikutnya semakin baik.
20. 20
Hubungan Sistem dan Proses Kebijakan
Policy Making Process
Dimensi : Sosial, Ekonomi dan Politik Dimensi : Teknis
PK
KS
LK KP
I
Policy System
Feed back
Policy Cycle
EKF
21. PK
KS
LK KP
P
Whatever governments choose to do or not to do (Thomas R. Dye)
F I EK
Policy making process
Dimensi : Sosial Politik dan Ekonomi Dimensi : Teknis
Policy System
Feed back
Policy Cycle
MM
DM
SM
MS
MF
PM
SM
PM
Tujuh Langkah Policy Analysis:
Uji persoalan, tentukan tujuan, rumuskan alternatif, susun model,
tentukan kriteria, nilai alternatif, rumuskan rekomendasi
Dinamika Proses Kebijakan Publik:
1. Lingkup Kebijakan
• Iceberg theory
• Global interference
2. Agenda Setting
Private Problem Public problem Issue
Institusional Agenda Systmic Agenda
Rekomendasi
kebijakan
Sosialisasi kebijakan
Pembentukan organisasi
Susun program kerja
Rinci program kerja
Laporan berkala
Teknik
Pengukuran
•Basic Produc-
tion Model
•Balanced Score
Card
3. Faktor sosial ekonomi politik
Manajemen Kebijakan Publik
22. Stratifikasi Kebijakan Publik meliputi :
1. Kebijakan stratejik (Umum).
2. Kebijakan taktis (Manajerial).
3. Kebijakan operasional (Teknis).
Ketiganya saling berkaitan dengan yang lainnya dan kebijakan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi,
kebijakan yang setingkat.
22
3. Stratifikasi Kebijakan Publik
UU No 12 tahun 2011
Pasal 7 Ayat 1
Ketetapan MPR No III/MPR/2000
• UNDANG UNDANG DASAR TH 1945
• Ketetapan MPR
• UU/PERPU
• PERATURAN PEMERINTAH (PP)
• PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)
• PERATURAN DAERAH (PERDA)
• UUD 1945
• TAP MPR
• UU
• PERPU
• PERATURAN PEMERINTAH
• KEP PRESIDEN
• PERDA
23. LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PUSAT
DAERAH
TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
kementerian
negara
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
KA
UUD 1945
kpu bank
sentral
DPR DPDMPRBPK MA MKPresiden
Lingkungan
Peradilan TUN
Lingkungan
Peradilan Militer
Lingkungan
Peradilan Agama
Lingkungan
Peradilan Umum
Perwakilan
BPK Provinsi
Pemerintahan Daerah
Provinsi
DPRDGubernur
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
DPRD
Bupati/
Walikota
5PENGENALAN STRUKTUR KETATANEGARAAN
