materi presentasi

1. Konsep dan Proses
Kebijakan
Publik
Oleh : Aziza Bila, M.A.P

2. Konsep Kebijakan
Definisi Kebijakan
Kebijakan (policy) adalah prinsip aau cara bertindak yang
dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. (Nawawi,
2002)
Kebijakan didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur
tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.
Menurutnya, kebijakan itu berorientasi kepada masalah
(problem oriented) dan berorientasi pada tindakan (action
oriented).
Dengan demikian, kebijakan didefinisikan sebagai sebagaii
suatu ketetapan yang memuat prinsp-prinsip untuk
mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara
terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

3. 1. Nilai (intentions) :
tujuan sebenarnya
dari sebuah tindakan
2. Tujuan (goals) :
keadaan akhir yang
hendak dicapai
3. rencana/usulan
(plans or proposals) :
cara yang ditetapkan
untuk mencapai
tujuan
4. Program : rencana
yang di sahkan untuk
mencapai tujuan
5. keputusan/pilihan
(decision/ choice) :
tindakan –tindakan yang
dapat diambil untuk
mencapai tujuan,
mengembangkan rencana,
melaksanakan dan
evaluasi program.
6. Pengaruh (effects) : dampak program yang dapat diukur yang diharapkan dan yang
tidak dapat diharapkan, yang bersifat primer atau sekunder

4. Karakteristik Kebijakan Publik
Pemilihan kewenangan (Authoritative
Choice) : respons pemilik kewenangan
terhadap issue atau problem publik.
Menurut Bridgman dan Davis, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga dimensi,
yaitu :
Teori Model : representasi sederhana mengeai
aspek-aspek yang terpilih dari suatu konsesi
masalah yang disusun untuk kondisi tertentu.
Pencapaian Tujuan : rangkaian tindakan
pemerintah yang didesain untuk mencapai
tujuan. Kebijakan tanpa tujuan menyebabkan
kerusakan.

5. Kebijakan publik dalam dimensi pemilihan kewenangan harus mencerminkan berbagai hal sebagai
berikut :
1. Bertujuan : kebijakan publik dimaknai sebagai pencarian terhadap tujuab pemerintah yang
spesifik melalui aplikasi sumber daya publik maupun private yang teridentifikasi.
2. Berkaitan dengan pembuatan keputusan dan menguji coba konsekuensinya.
3. Terstruktur dengan aktor yang dapat diidentifikasi dan tahapan sequential yang dapat
ditemukenali
4. Pada hakikatnya adalah politis, mengekspresikan hasil pemilihan dan prioritas program eksekutif.
Realitas dalam kebijakan publik adalah otoritas, karena kebijakan dibuat oleh yang memiliki kekuasaan yang
legitimate dalam pemerintahan. Keputusan yang dibuat bersifat mengikat bagi public servant untuk bertindak.
Hakikat otoritas kebijakan kebijakan publik adalah hasil pertimbangan yang didapat oleh pemerintah dalam
setiap isu.

6. Teori Model
1. Model Deskripsi : model kenbijakan yang dapat dibandingkan dan dikontraskan dengan
berbagai dimensi. Model deskripdi digunakan untuk memantau hasil dari aksi-aksi
implementasi kebijakan
2. Model Normatif : membantu meningkatkan kapasitas pelayanan yang optimum, pengaturan
volume waktu yang optimum.
3. model verbal : penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi.
Penalaran yang dihasilkan memudahkan komunikasi antara para ahli dengan orang awam
4. Model simbolis : model ini menggunakan simbol-simbol sistematis untuk menerangkan
hubungan diantara variabel-variabel kunci yang dipercaya sebagai ciri suatu masalah.
5. Model prosedural : menampilkan hubungan dinamis di antara variabel yang diyakini jadi ciri
suatu masalah kebijakan-kebijakan.

7. Pencapaian Tujuan
Kebijkan itu berkaitan dengan pencapaian tujuan (as objective). Artinya, kebijakan itu memang
harus memiliki sebuah akhir. Apabila kebijakan menemui titik kesenjangan koordinasi, maka
gambaran kebijakan akan menuju pada arah yang berbeda, seluruh strategi akan berantakan
dan pemerintahpun dinyatakn kehilangan arah.
Adapun beberapa hal yang harus disusun secara eksplisit oleh suatu kebijakan yang baik.
Adapun hal tersebut adalah :
1. Bentuk statement otoritas yang dibutuhkan
2. Model sebab-akibat yang menjadi fondasi kebijakan
3. Tujuan yang akan dicapai.
Suatu kebijakan disusun dalam rantai yang terdiri dari analisis, implementasi, evaluasi dan
pertimbangan ulang.

8. Proses Kebijakan Publik
Formulasi masalah (problem formulation)
Apa masalahnya? Apa yang membuat masalah tersbt menjadi rapat dalam agenda
pemerintah?
Formulasi kebijakan (formulation)
Bagaimana pengembangan alternatif pemecahan masalah? siapa yang berpartisipasi
dalam formulasi kebijakan?
Penentuan kebijakan (adaption) : bagaimana alternatif ditetapkan? Kriteria apa yang harus
di penuhi? Siapa yang melaksanakan kebijakan?
Implementasi (implementation) : Siapa yang terlibat dalam implementasi kabijakan? Apa
yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
Evaluasi (evaluation) : bagaimana tingkat keberhasilan/dampak kebijakan diukur? Siapa
yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan?
(James Anderson, 1979)

9. Proses Kebijakan Publik
1. Penyusunan agenda (agenda setting): suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian
dari pemerintah.
Michael Howlet dan M. Ramesh (1995)
2. Formulasi kebijakan (policy formulation) : proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh
pemerintah
3. Pembuatan kebijakan (decision making) : proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu
tndakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan
4. Implementasi kebijakan (policy implementation) : proses untuk melaksanakan kebijakan supaya
mencapai hasil
5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation) : proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja
kebijakan

10. Tahapan Kebijakan (Ripley, 1985)

11. THANK YOU