Struktur organisasi negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, MA, dan lainnya yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai yang diatur dalam UUD 1945.

1. LEMBAGA-
LEMBAGA NEGARA

2. 2
Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia
setelah Amandemen UUD 1945
O Dalam upaya menjalankan fungsi
kenegaraan sudah tentu dituntut
dibentuknya struktur organisasi Negara
yang berfungsi sebagai satu system.
O Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat (1)
Negara Indonesia ialah Negara
Kesatuan yang berbentuk Republik; (2)
Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar; (3) Negara Indonesia
adalah Negara hukum.

3. MPR
O Berwenang mengubah dan menetapkan UUD,
O Bertugas melantik presiden dan wapres,
O Berwenang memberhentikan presiden dan
atau wapres dalam masa jabatan atas usul
DPR karena melanggar hukum atau terbukti
tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden
dan atau wakil presiden setelah adanya
putusan mahkamah konstitusi.

4. PRESIDEN
O Memegang kekuasaan pemerintahan, kekuasaan tertinggi
atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara,
O Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian
dengan negara lain atas persetujuan DPR,
O Berwenang mengajukan RUU kepada DPR, menetapkan
PP,
O Menyatakan keadaan bahaya,
O Mengangkat duta dan konsul, menerima duta negara lain
(pertimbangan DPR), memberi grasi, rehabilitasi dan
pertimbangan MA, memberi amnesti dan abolisi atas
pertimbangan DPR.
O Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

5. DEWAN PERTIMBANGAN
O Dewan pertimbangan dibentuk oleh
Presiden
O Bertugas memberi nasihat dan
pertimbangan kepada Presiden
(wewenang konsultatif)

6. KEMENTRIAN NEGARA
O Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
sebagai perpanjangan tangan tugas-tugas
eksekutif (kepala departemen).
O Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi
bisasa, oleh karena menteri-menterilah yang
menjalankan kekuasaan pemerintahan (pouvoir
executive)
O Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh
presiden, dan membidangi urusan-urusan tertentu
dalam pemerintahan.

7. DPR
O Bertugas membentuk UU bersama presiden,
O Mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran
(budgeting) dan fugnsi pengawasan
(monitoring), hak interpelasi, hak angket, dan
menyatakan pendapat, hak mengajukan
pertanyaan, penyampaian usul pendapat dan
imunitas,
O Bertugas memberikan pertimbangan
pengangkatan duta dan konsul, menerima
duta dan konsul negara lain, dan dalam hal
presiden memberi grasi dan amnesti...

8. Lanjutan...
O Bertugas memberikan persetujuan
pengangkatan pimpinan lembaga negara non-
departemen, hakim agung,
O Mengawasi jalannya pemerintahan, dan
berwenang menyatakan presiden dan wakil
presiden melakukan perbuatan melanggar
hukum atau tidak lagi memenuhi syarat
menjadi presiden atau wakil presiden.

9. DPD
O Berwenang mengajukan kepada DPRD RUU yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan, pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
pusat dan daerah.
O DPD ikut memberikan pertimbangan kepada DPR
atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan dan agama.
O DPD dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan UU mengenai otda dst, dan
menyampaikan hasil pengawasannya tersebut
kepada DPR

10. BPK
O Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan dan hasilnya diserahkan kepada
DPR, DPD dan DPRD sesuai ddipilih dengan
kewenangannya.
O Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan
memperhatikan pertimbangan DPD dan
diresmikan oleh Presiden.
O Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.
O BPK berkedudukan di ibukota negara, dan
memiliki perwakilan di setiap provinsi.

11. MA
O Menjalankan kekuasaan kehakiman yang
tertinggi, memeriksa tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang, memberikan pertimbangan
kepada presiden dan pejabat negara lainnya
dan pendapat hukum.
O Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan
oleh Hakim Agung.

12. MAHKAMAH KONSTITUSI
O Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap
UUD.
O Berwenang memutuskan sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya dibedakan oleh UUD,
O Memutuskan pembubaran parpol, serta memutuskan
perselisihan tentang hasil pemilu.
O Memutuskan di tingkat pertama dan terakhir pendapat DPR
mengenai presiden dan atau wakil presiden melakukan
perbuatan melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat
menjadi presiden dan wakil presiden,
O MK memiliki sembilan orang hakim konstitusi yang
ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing
tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang
oleh Presiden.
O Ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh ahkim
konstitusi.

13. KOMISI YUDISIAL
O Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan calon hakim agung
kepada DPR untuk mendapat persetujuan, dan
selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh
presiden.
O Menilai kinerja hakim agung untuk
mempertahankan martabat hakim.
O Menjaga dan menegakkan kehormatan,
kelurhuran martabat, serta perilaku hakom.

14. 14
KEDUDUKAN PRESIDEN,
DPR DAN MA
O Menurut UUD 1945 jelas menganut
pembagian kekuasaan tetapi tidak secara
tegas membuat pemisahan murni ; bahkan
dalam beberapa hal dibuka kemungkinan
untuk mencampuri urusan antara badan
yang satu dengan badan yang lain.

15. 15
Alasan...
O Hal ini adalah konsekuansi logis dari
suatu organisasi bahwa untuk
berfungsinya suatu lembaga ideal, efisien
dan efektif harus selalu diadakan interaksi
dan koordinasi secara berimbang dan
fungsional. Kalau tidak lembaga itu akan
kaku dan mungkin menjadi kerdil dan
tidak berfungsi secara ideal.

16. 16
Pemerintahan Daerah Indonesia
O Mengingat Negara adalah satu organisasi
raksasa yang juga harus tunduk kepada
falsafah dan mekanisme organisasi
sebagai satu system, maka merupakan
konsekuensi logis apabila penataan
(manajemen) organisasi Negara di bagi
dalam tingkatan-tingkatan sesuai dengan
besar kecilnya organisasi tersebut.

17. 17
Pemerintahan Daerah Indonesia
O Negara Indonesia dibagi dalam daerah
besar dan kecil. Pikiran itu tercermin
dengan tegas dalam pasal 18, UUD 1945
(sebelum diamandemen tahun 2001)
berbunyi :
O “Pembagian daerah Indonesia atas
daerah besar dan kecil dengan bentuk
dan susunan pemerintahannya ditetapkan
dengan undang-undang, dengan
memandang dan mengingati dasar
permusyawaratan dalam system
pemerintahan Negara dan hak-hak asal-
usul daerah-daerah yang bersifat
istimewa.”

18. 18
Pemerintahan Daerah Indonesia
O Kemudian, demi menghilangkan keragu-
raguan serta demi mencapai kesatuan tafsir
maka rumusan pasal 18 diatas diperjelas dan
dipertegas lagi dalam penjelasan UUD 1945
sebagai berikut :
O “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu
eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan
mempunyai daerah di dalam lingkungannya
yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia
akan dibagi dalam daerah propinsi, dan
daerah propinsi akan dibagi pula dalam
daerah yang lebih kecil.

19. 19
F.W. RIGHT MEMBEDAKAN ADA TIGA MODEL
HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH
PUSAT DAN DAERAH
DIMANA BELIAU MENGKALSIFIKASIKAN MENJADI 3
DAERAH YAITU PEMERINTAHAN NASIONAL,
PEMERINTAHAN REGIONAL DAN PEMERINTAHAN
LOKAL.
1. HUBUNGAN KOORDINAT (COORDINATE
AUTHORITY)
2. HUBUNGAN INKLUSIF (INCLUSIVE AUTHORITY)
O ZERO SUM GAME (SEBAGIAN MEMPEROLEH
KEUNTUNGAN)
O NON CONSTANT SUM GAME (SEMUA
MEMPEROLEH MAMFAAT)
3. HUBUNGAN TUMPANG TINDIH ( OVER LAPPING
AUTHORITY)

20. 20
KOORDINAT
1
PN
PR
PL

21. 21
INCLUSIVE
2
PN
PR
PL

22. 22
OVERLAPPING
3
PN PR
PL

23. 23
DPRD
ODesentralisasai pemerintahan
daerah melahirkan local goverment
dari sini melahirkan lokal bestuur
(belanda). Sehingga penyebutan
dprd sebagai badan legislasi daerah
harus diikuti degan kata daerah. Hal
ini untuk menghindari fungsi dpr dan
dprd itu sendiri .

24. PERBUATAN PEMERINTAH
O Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
kepentingan umum, pemerintah melakukan
perbuatan-perbuatan.
O Perbuatan pemerintah pada garis besarnya
dibedakan:
 Perbuatan hukum:
- Menurut hukum privat
- Menurut hukum publik
 Bukan perbuatan hukum

25. Perbuatan Hukum Menurut
Hukum Privat
O Pemerintah sering mengadakan hubungan
hukum dengan subyek hukum lain yang
bukan hukum pemerintah berdasarkan hukum
privat (sewa menyewa, jual beli, kontrak
jangka pendek, dsb)
O Persoalannya: “Dapatkah pemerintah untuk
menggunakan sarana hukum perdata?”

26. Lanjutan...
O PAUL SCHOLTEN mengatakan: “Pemerintah
dapat menggunakan sarana hukum privat,
karena sifat hubungan hukum privat mengatur
kehendak kedua belah pihak, sedangkan
pemerintah untuk kepentingan umum
cenderung bertindak sepihak.”
O Menurut Prof. KARBBE, KRANNENBURG,
VEGTING, DONNER, “Pemerintah dalam
beberapa hal dapat melakukan perbuatan
hukum menurut hukum privat, tetapi untuk
penyelesaian persoalan tersedia sarana
hukum HAN.”

27. Perbuatan Hukum menurut
Hukum Publik
O Menurut S. SYBENGA: “Tidak ada perbuatan
hukum publik yang bersegi dua karena merupakan
kehendak satu pihak dari pemerintah. Oleh
karenanya tidak ada perjanjian yang diatur oleh
hukum publik, karena perjanjian adalah kehendak
kedua belah pihak.”
O Menurut VAN DER POT, KRANNENBURG,
VEGTING, DONNER, “adnya hukum publik
bersegi dua seperti kort verband yang diadakan
oleh pemerintah dengan swasta. Tentang
perjanjiannya diatur oleh hukum privat dan
perbuatan hukum oleh hukum publik.”

28. PERBUATAN PEMERINTAH
PENGERTIAN PERBUATAN:
O Menurut VAN VOLLEN HOVEN:
“Pemeliharaan kepentingan negara dan
rakyat secara spontan dan tersendiri oleh
pemerintah tingkat tinggi dan rendahan.”
O Menurut ROMEIJN, “Tindakan pemerintah
yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal
yang berada di luar lapangan HAN,
keamanan, peradilan, dan lain-lain.”

29. PELAKSANAAN TINDAKAN
PEMERINTAH
O Menurut E. UTRECHT yang dapat
melakukannya:
- Pemerintah sendiri.
- Badan hukum lain yang tidak termasuk
badan-badan pemerintah, berdasarkan
hubungan istimewa (yang diberi monopoli).
- Subyek hukum/ badan hukum lain
mengadakan pekerjaan berdasarkan
lisensi, konsensi dari pemerintah (Damri,
Pelni, Shell, Caltex, dll)

30. Lanjutan...
O Subjek hukum lain yang tidak termasuk
administrasi negara yang diberi subsidi
(yayasan).
O Pemerintah dengan subyek hukum lain
bekerjasama (Bank industri negara dimana
dewan direksinya ada wakil pemerintah).
O Yayasan yang didirikan dan diawasi oleh
pemerintah (supersemar, Veteran)
O Koperasi yang didirikan dan diawasi oleh
pemerintah.
O Perusahaan negara.

31. TINDAKAN HUKUM
PEMERINTAH
O Mewajibkan kepada orang lain untuk
mewujudkan kepentingan umum.
O Putusan yang melarang/ menyuruh tiap-tiap
warga negara bertindak untuk kepentingan
umum.
O Memberikan subsidi atau bantuan kepada
swasta.
O Pengawasan terhap pekerja swasta.

32. Lanjutan...
O Memberikan kedudukan hukum kepada
seseorang sesuai dengan keinginannya,
sehingga seseorang mempunyai hak dan
kewajiban.
O Bekerjasama dengan pihak lain dalam
bentuk-bentuk yang ditentukan untuk
kepentingan umum.
O Mengadakan perjanjian dengan warga negara
berdasarkan hal-hal yang diatur dalam
hukum.

33. PERBUATAN MELAWAN
HUKUM OLEH PETUGAS
O Kriteria perbuatan melawan hukum (oleh
petugas) menurut SE MA RI
No.MA/Pemb/0159/77 Tanggal 25 Februari
tahun 1977 adalah tidak adanya anasir-anasir
kepentingan umum dan tindakan yang
sewenang-wenang serta bertentangan
dengan peraturan formal.
O Di samping itu “kepatutan” juga diperhatikan
(kepatutan adalah keseimbangan
perlindungan kepentingan individu dengan
kepentingan umum).

34. Lanjutan...
O Pedoman bagi pemerintah dalam melakukan
tindakan hukum serta batu uji bagi pengadilan atas
pemerintah adalah “Azas-azas umum
penyelenggaraan pemerintahan yang layak” yang
terdiri dari:
- Azas kepastian hukum.
- Azas keseimbangan.
- Azas kesamaan dalam mengambil keputusan.
- Azas bertindak cermat.
- Azas keadilan.
- Azas kewajaran.
- Azas menanggapi pengharapan yang wajar, dsb.

35. BARANG-BARANG MILIK
NEGARA/ PEMERINTAH
O Dalam melaksanakan tugas pemerintahan,
pemerintah memerlukan fasilitas/ sarana dan
prasarana (kantor, peralatan kantor,
kendaraan, dll)
O Pemerintah dapat mempunyai hak milik dan
hak lainnya menurut aturan hukum perdata,
sehingga dapat pula menjual, menyewakan
tanah perkarangan, menghibahkan,
menghapuskan dengan syarat menurut
aturan khusus (hukum publik).

36. Lanjutan...
O Menurut Keppres No. 61 tahun 2004 tentang
pelaksanaan APBN dimana untuk menjual,
memindahtangankan, dsb terhadap barang
bergerak harus dinyatakan dengan Kepmen/
Pimpinan Pemerintah Non Departemen
dengan alasan berlebih atau tidak dapat
digunakan secara optimal dan efisien,
sedangkan untuk barang tidak bergerak
kecuali tanah ditetapkan oleh menteri
keuangan dengan alasan tidak dapat
dimanfaatkan secara optimal dan efisien
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
pokok departemen/ lembaga pemerintah non
departemen.

37. BARANG MILIK PRIBADI &
BARANG MILIK PUBLIK
O Pembagian barang milik negara:
1. Milik pribadi/ kepunyaan privat (privat domein)
yaitu meliputi benda-benda yang dipakai
secara langsung oleh aparat pemerintah,
(rumah dinas, aula kantor, pabrik, alat teknik
lainnya, peralatan kantor, kendaraan dinas,
dsb).
2. Kepunyaaan publik (umum) atau publik
domein yaitu meliputi benda yang disediakan
oelh pemerintah untuk dipakai oleh
masyarakat atau dapat digunakan langsung
oleh masyarakat umum (jalan raya, jembatan,
lapangan olahraga, dsb)

38. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD
1945 menyebutkan:
O Ayat (2)
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara”
O Ayat (3)
“Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”.

39. Selain itu juga diatur dalam UU No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria:
Pasal 2 ayat (1) UU NO.5 Tahun 1960:
“Atas dan ketentuan dalam pasal 33 ayat (3)
UUD 1945 dan hal-hal yang dimaksud
dalam pasal 1, Bumi, air dan ruang angkasa
termasuk termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya itu pada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh negara sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

40. Pasal 2 ayat (2) UU No.5 Tahun
1960:
O Hak menguasai negara dalam ayat (1) memberi
wewenang untuk :
a. Mengatur dan menyelenggarakan
peruntukkan, penggunaan, persediaan,
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
(BAR) tersebut;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang
dengan BAR.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan mengenai BAR.

41. HAK PEMERINTAH UNTUK MENGAMBIL
DAN MENGGUNAKAN MILIK PRIBADI
O Pemerintah mengambil dan menggunakan milik
pribadi seseorang / badan hukum dengan:
1. Penyerahan secara sukarela.
2. Pertukaran.
3. Pembelian
4. Karena klaim penguasaan atas tanah
terlantar.
5. Karena ketentuan pasal 21 (3) dan 26 (2):
“orang asing yang mempunyai dua
kewarganegaraan dan orang Indonesia yang
lepas kewarganegaraannya dalam satu tahun
harus melepas hak miliknya.

42. PENGURUSAN BARANG
MILIK PUBLIK
O Kegiatan pengurusan meliputi:
O Melaksanakan inventarisasi fisik, penyusunan
daftar inventarisasi milik negara/ daerah,
pengawasan, penatausahaan serta
penyampaian laporan secara tertib dan
teratur kepada departemen/ lembaga negara/
lembaga pemerintah non departemen yang
membawahi satuan kerja/ kantor/ proyek yang
bersangkutan.