Dokumen tersebut membahas prosedur pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, termasuk perencanaan, pembentukan panitia pengadaan, dan penetapan sistem pengadaan.

1. DEP.PU
PERSIAPAN PENGADAAN
BARANG/JASA

2. PROSEDUR PENGADAAN
BARANG/JASA
PBJ MEMERLUKAN
PENYEDIA B/J
PBJ DENGAN
SWAKELOLA

3. A. Persyaratan dan Tugas Pokok Pejabat
Pembuat Komitmen
1. Pejabat Pembuat Komitmen diangkat oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pemimpin
BHMN/Direksi BUMN/ BUMD
2. Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi
persyaratan, memiliki:
 Integritas moral
 Disiplin tinggi
 Tanggung jawab, kualifikasi teknis dan
manajerial
 Sertifikat Keahlian Pengadaan
 Kemampuan, bertindak tegas, keteladanan, tidak
pernah terlibat KKN

4. 3. Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
dalam pengadaan barang/jasa adalah:
a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai
ketentuan mengenai peningkatan penggunaan
produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian
kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi
kecil, serta kelompok masyarakat;
c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan
sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan
lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia
pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan
pengadaan;
d. Menetapkan....

5. d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan
panitia/pejabat pengadaan/unit layanan
pengadaan sesuai kewenangannya;
e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi
hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang
berlaku;
f. menyiapkan dan melaksanakan
perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia
barang/jasa;
g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian
pengadaan barang/jasa kepada pimpinan
instansinya;
h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
i. Menyerahkan.....

6. i. menyerahkan aset hasil pengadaan
barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/
Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan
Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Tinggi Negara/Pimpinan Kesekretariatan
Komisi/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/Dewan
Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi
BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
j. menandatangani pakta integritas sebelum
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
4. .......

7. 4. Dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan
penyedia barang/jasa apabila belum tersedia
anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang
akan mengakibatkan dilampauinya batas
anggaran yang tersedia
5. Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik,
keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/
jasa yang dilaksanakannya.
6. PPK dapat melaksanakan proses PBJ sebelum
dokumen anggaran disahkan, sepanjang anggaran
untuk kegiatan yang bersangkutan telah
dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan SPPBJ
dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah
dokumen anggarannya disahkan
B. Perencanaan …

8. B. Perencanaan Pengadaan
1. Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang Dilaksanakan
Penyedia Barang/Jasa
2. Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa dengan Swakelola

9. 1. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang
Dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa
a. Pemaketan Pekerjaan
1) Dalam penentuan paket pengadaan, Pejabat
Pembuat Komitmen bersama dengan panitia, wajib
memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri
dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil
termasuk koperasi kecil.
2) Pejabat Pembuat Komitmen diwajibkan :
a) menetapkan sebanyak-banyaknya paket
pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi
kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi,
kesatuan sistem barang/jasa, kualitas dan
kemampuan teknis usaha kecil termasuk
koperasi kecil;
b) mengumumkan secara luas paket-paket
pekerjaan dan rencana pelaksanaan pengadaan
sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa
dimulai.
3) ………

10. 3) Pejabat Pembuat Komitmen dilarang :
a) memecah pengadaan barang/jasa menjadi
beberapa paket dengan maksud untuk
menghindari pelelangan;
b) menyatukan atau memusatkan beberapa
kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang
menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya
seharusnya dilakukan di daerah masing-masing;
c) menyatukan/menggabung beberapa paket
pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan dan
besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh
usaha kecil termasuk koperasi kecil menjadi satu
paket pekerjaan untuk dilaksanakan oleh
perusahaan/koperasi menengah dan atau besar;
d) menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur
pengadaan yang diskriminatif dan pertimbangan
yang tidak obyektif.
b. ……

11. b. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan
 PPK wajib membuat jadual pelaksanaan pekerjaan.
 Meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah terima akhir
hasil pekerjaan.
 Disusun sesuai dengan waktu yang diperlukan
dengan memperhatikan batas akhir tahun
anggaran/batas akhir efektifnya anggaran.
c. Biaya Pengadaan
 Honorarium pengelola proyek
 Biaya iklan di media cetak
 Biaya untuk penggandaan dokumen pengadaan
 Biaya untuk rapat
 Biaya mencari data bagi penyusunan OE/HPS
 Biaya untuk peninjauan lapangan
2. ….

12. 2. Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa dengan Swakelola
a. Perencanaan Kegiatan
1) Menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan
jadual pelaksanaan.
2) Melakukan perencanaan teknis dan menyiapkan
metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh
rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan
yang sesuai.
3) Menyusun rencana keperluan tenaga, bahan dan
peralatan secara rinci serta dijabarkan ke dalam
rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan
dan rencana kerja harian.
4) Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam
rencana biaya bulanan dan biaya mingguan.
5) Butir 1 sampai 4 dituangkan dalam bentuk
kerangka acuan kerja.
b. ….

13. b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Swakelola,
yang memuat:
1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi
latar belakang maksud dan tujuan, sumber
pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan;
2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan;
3) Produk yang dihasilkan;
4) Besarnya pembiayaan.
c. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan
1) PPK membantu membuat jadual pelaksanaan
pekerjaan/kegiatan, yang meliputi waktu mulai
hingga berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan/kegiatan.
3) Disusun dengan mempertimbangkan waktu yang
cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan.
d. ……..

14. d. Penyusunan Rencana Biaya Pekerjaan/Kegiatan
1) PPK membuat rincian biaya
pekerjaan/kegiatan dengan tidak melampaui
pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam
dokumen anggaran.
2) Rincian biaya pekerjaan/kegiatan tersebut
mengikuti ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku.
3) Dalam hal diperlukan tenaga ahli/peralatan/
bahan tertentu maka dapat dilakukan
kontrak/sewa tersendiri.
e. Pelaksanaan Kegiatan oleh masyarakat/lembaga
swadaya masyarakat.
1) Dibuat surat penunjukan/surat kuasa.
2) Pertanggung jawaban dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku dan disampaikan
kepada pengguna.
D. …

15. 1. Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua
pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00
2. Untuk pengadaan s.d. Rp50.000.000,00 dilaksanakan oleh
panitia atau pejabat pengadaan.
3. Panitia pengadaan berjumlah gasal
 Untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/ jasa
lainnya:
 Untuk paket s/d Rp. 500 juta minimum 3 orang
 Untuk paket diatas Rp. 500 juta minimum 5 orang
 Jasa konsultansi:
 Untuk paket s/d Rp. 200 juta minimum 3 orang
 Untuk paket diatas Rp. 200 juta minimum 5 orang
4. Pengadaan sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2 di atas
dapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan
(Procurement Unit).
5. ..........
C. Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan
Keanggotaan Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit
Layanan Pengadaan (Procurement Unit)

16. 5. Anggota panitia pengadaan/pejabat pengadaan/ anggota unit
layanan pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari
instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya.
6. Unsur anggota panitia memahami:
• Tata cara pengadaan
• Substansi pekerjaan
• Hukum perjanjian/kontrak
5. Panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan
memenuhi persyaratan:
a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas;
b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas
panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur
pengadaan;
e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang
mengangkat dan menetapkannya;
f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa
pemerintah.
7. ..............

17. 8. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat/panitia
pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) :
a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta
lokasi pengadaan;
b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
c. menyiapkan dokumen pengadaan;
d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar
nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman
resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan
diumumkan di website pengadaan nasional;
e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau
prakualifikasi;
f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
g. mengusulkan calon pemenang;
h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan
kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang
mengangkatnya;
i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dimulai.
8. ...........

18. 9. Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan/
anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement
Unit):
a. Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara;
b. Pegawai pada BPKP/ Inspektorat Jenderal
Departemen/Inspektorat Utama LPND/Badan
Pengawas Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota,
Pengawasan Internal BI/BHMN/BUMN/BUMD,
kecuali untuk pengadaan barang/jasa yang
dibutuhkan instansinya;
c. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi
surat permintaan pembayaran dan/ atau
pejabat yang bertugas menandatangani surat
perintah membayar.”

19. C. Penetapan Sistem Pengadaan
1. Metoda Pemilihan Penyedia
Disesuaikan dengan jenis, sifat, nilai barang/jasa serta
kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah
penyedia barang/jasa yang ada/mampu melaksanakan
pekerjaan yang diadakan
Metoda yang digunakan :
Untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa
lainnya:
(1) pelelangan umum, (2) pelelangan terbatas, (3)
pemilihan langsung, dan (4) penunjukkan langsung.
Untuk pengadaan jasa konsultansi :
(1) seleksi umum, (2) seleksi terbatas, (3) seleksi
langsung, dan (4) penunjukkan langsung

20. PENETAPAN …(Lanjutan)
2. Metoda Penyampaian Dokumen
1. Metoda Satu Sampul
Keseluruhan dokumen penawaran baik administrasi,
teknis, maupun harga dimasukkan ke dalam satu
sampul
2 Metoda Dua Sampul
Dokumen administrasi dan dokumen teknis dimasukkan
pada sampul I, dan dokumen penawaran biaya
dimasukkan pada sampul II
3. Metoda Dua Tahap
Tahap I dimasukkan sampul I yang memuat persyaratan
administrasi dan teknis.
Tahap II hanya yang lulus evaluasi, menyampaikan
penawaran harga yang dimasukkan pada sampul II
pada tahap kedua.

21. PENETAPAN …(Lanjutan)
3. Metoda Evaluasi Penawaran
a. Metoda Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemborongan/Jasa Lainnya :
1) Sistem gugur
digunakan hampir seluruh pengadaan barang/jasa
pemborongan/jasa lainnya.
2) Sistem nilai
digunakan untuk pengadaan barang/jasa
pemborongan/jasa lainnya yg memperhitungkan
keunggulan teknis sepadan dengan harganya,
mengigat penawaran harga sangat dipengaruhi
dengan kualitas teknisnya.
3) Sistem penilaian selama umur ekonomis
digunakan untuk pengadaan barang/jasa
pemborongan/jasa lainnya yg memperhitungkan umur
ekonomis, harga, biaya O & M, dalam jangka waktu
operasi tertentu.

22. b. Metoda Evaluasi Pengadaan Jasa Konsultansi
1) Sistem evaluasi kualitas
Pekerjaan kompleks dan teknologi tinggi. Kualitas
usulan merupakan faktor yang paling terhadap
outcome secara keseluruhan. Lingkup pekerjaan
sulit ditetapkan dalam KAK.
2) Sistem evaluasi kualitas dan biaya
Pekerjaan yg lingkup, output, waktu, serta biaya
dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK.
3) Sistem evaluasi pagu anggaran
Pekerjaan sederhana dan dapat diperinci dengan
tepat mengenai biaya, waktu, kebutuhan tenaga ahli,
serta dana yang tersedia jumlahnya terbatas
4. ……..

23. 4) Sistem evaluasi biaya terendah
Pekerjaan yg bersifat standar atau secara
teknis dapat ditangani dengan metoda yang
sederhana.
5) Sistem penunjukan langsung
Digunakan untuk evaluasi hanya satu
penawaran berdasarkan kualitas teknis yg dapat
dipertanggungjawabkan dan biaya yg wajar

24. E. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)
1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat,
dengan menggunakan data dasar dan
mempertimbangkan :
a. analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
b. perkiraan perhitungan biaya oleh
konsultan/engineer's estimate (EE);
c. harga pasar setempat pada waktu penyusunan
HPS;
d. harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk
barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah
dilaksanakan;
e. informasi harga satuan yang dipublikasikan secara
resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS),
badan/instansi lainnya dan media cetak yang
datanya dapat dipertanggungjawabkan;
f. harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
g. daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan
oleh instansi yang berwenang;
h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

25. 2. HPS telah memperhitungkan PPN dan biaya umum dan
keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi
penyedia barang/jasa;
3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya
lain-lain dan pajak penghasilan (PPh) penyedia
barang/jasa.
4. Untuk pekerjaan jasa konsultansi :
a. HPS terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya
Personil (Remuneration), dan Biaya Langsung Non
Personil (Direct Reimbursable Cost)
b. Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non
Personil tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus)
dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan
konsultansi yang bersifat khusus, seperti : pemetaan
udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan
tanah dan lain-lain.
c. KAK dan HPS digunakan sebagai acuan dalam
evaluasi penawaran, klarifikasi, dan/atau negosiasi
dengan calon konsultan terpilih.

26. Alokasi waktu Pasca Kualifikasi:
• Pengumuman minimal 7 hari kerja
• Pendaftaran dan pengambilan mulai 1 hari setelah
pengumuman s.d. 1 hari sblm akhir pemasukan
dokumen
• Penjelasan paling cepat4 hari sejak tgl pengumuman
• Pengambilan dok penawaran 1 hari setelah dikeluarkan
undangan, sampai dg 1 hari sebelum pemasukan (untuk
Prakualifikasi)
• Pemasukan penawaran dimulai 1 hari setelah
penjelasan dan batas akhir pemasukan sekurang-
kurangnya 2 hari kerja. Misal ATK : 2 hari kerja, pemb.
jalan 14 hari kerja, pekerjaan kompleks 30 hari kerja.
• Evaluasi: sesuai waktu yang diperlukan. Misal: ATK: 1
hari, jalan 5 hari, kompleks 15 hari.
C. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan

27. Jadual Pelelangan Umum dg PrakualifikasiJadual Pelelangan Umum dg Prakualifikasi
Pengumuman
Akhir ambil
dokumen
Pemasukan
dokumen
Pemasukan
penawaran
Penjelasan
Undangan

28. Jadual Pelelangan Umum dg PascakualifikasiJadual Pelelangan Umum dg Pascakualifikasi
Pengumuman
Akhir ambil
dokumen
Pemasukan
penawaran
Penjelasan

29. PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Pengumuman Prakulifikasi 7 hari
2 Pendaftaran dan pengambilan
dokumen prakualifikasi
9 hari
3 Pemasukan dokumen prakualifikasi 9 hari
4 Evaluasi dokumen prakualifikasi tidak diatur
5 Pengumuman hasil prakualifikasi tidak diatur
6 Masa sanggah atas hasil
prakualifikasi
tidak diatur
7 Undangan Lelang tidak diatur
8 Pengambilan dokumen pemilihan
penyedia
tidak diatur lama
pengambilan
9 Penjelasan (Aanwijzing) min 7 hr sejak
pengumuman
10 Pemasukan dokumen penawaran 7 hari
11 Pembukaan dokumen penawaran hari terakhir pemasuk-
kan dok. penawaran
12 Evaluasi dokumen penawaran tidak diatur
13 Penetapan pemenang tidak diatur
14 Pengumuman pemenang maks 2 hr setelah
surat penetapan
15 Masa sanggah maks 5 hr sejak
pengumuman
16 Penunjukan pemenang (SPPBJ) paling lambat 5 hr
sejak pengumuman
17 Penandatanganan kontrak paling lambat 14 hr
sejak SPPBJ
No Uraian Kegiatan Keterangan
Hari Kerja Ke-

30. PENYUSUNAN JADUAL …(Lanjutan)
PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Pengumuman lelang min 7 hari
2 Pendaftaran dan pengambilan dokumen 13 hari
3 Penjelasan (Aanwijzing) paling cepat7 hr sejak
tanggal pengumuman
4 Pemasukan penawaran min 7 hari
5 Pembukaan dokumen penawaran hari terakhir pemasuk-kan
dok. penawaran
6 Evaluasi dokumen penawaran tidak diatur
7 Penetapan pemenang tidak diatur
8 Pengumuman pemenang maks 2 hr setelah surat
penetapan
9 Masa sanggah maks 5 hr sejak
pengumuman
10 Penunjukan pemenang (SPPBJ) paling lambat5 hr sejak
pengumuman
11 Penandatanganan kontrak paling lambat14 hr sejak
SPPBJ
Hari Kerja Ke-
No Uraian Kegiatan Keterangan

31. E. PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
1. Jenis Dokumen Pengadaan
a. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
Pemborongan/Jasa Lainnya
- Dokumen pemilihan penyedia
- Dokumen pasca/prakualifikasi
b. Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi
- Dokumen pemilihan penyedia
- Dokumen prakualifikasi
2. Penyiapan dan Pengesahan
Dokumen Pengadaan
Dokumen pengadaan disiapkan panitia/pejabat
pengadaan dan harus disahkan oleh pengguna
barang/jasa
Dilarang membuat ketentuan/syarat yang membatasi
keikutsertaan penyedia barang/jasa dari luar domisili
propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa

32. PENYUSUNAN …(Lanjutan)
3. Urgensi penyusunan dokumen pemilihan
penyedia
 Menjadi dasar pelaksanaan dalam pelelangan
sampai pelaksanaan kontrak
 Kesalahan dokumen lelang akan berakibat fatal
 Belum ada dokumen pemilihan penyedia barang &
jasa/lelang yang berlaku secara nasional
4. Informasi yang diperlukan dalam penyusunan
dokumen pemilihan penyedia
 Peraturan perundang-undangan terkait;
 Jenis kontrak
 Sumber dana
 Metoda pengadaan
 Nilai kontrak
 Standar-standar Nasional Indonesia
 dll.

33. PENYUSUNAN (Lanjutan)
5. Isi Dokumen Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa Pemborongan/Jasa
Lainnya
Bab I Instruksi Kepada Peserta Pengadaan:
A. Umum :
1) Latar belakang, maksud dan tujuan serta
lingkup pekerjaan,
2) Sumber dana,
3) Persyaratan dan kualifikasi penyedia
4) Jumlah dokumen (untuk pengadaan jasa
konsultan rangkap 3),
5) Peninjauan lapangan
A. Dokumen Pemilihan Penyedia:
Isi, penjelasan, dan perubahan dokumen
pemilihan penyedia

34. PENYUSUNAN …(Lanjutan)
C. Penyiapan Penawaran :
1. Bahasa penawaran,
2. Penulisan harga penawaran,
3) Masa berlaku penawaran,
4) Surat jaminan penawaran (jaminan penawaran sebasar
nominal 1-3% HPS)
5) Usulan penawaran alternatif (kalau ada),
6) Bentuk penawaran, dan
7) Cara penandatangan surat penawaran
(oleh dirut atau yang dikuasakan atau kepala cabang,
bermaterai dan bertanggal)
D. Pemasukan Penawaran :
1) Cara penyampulan dan penandaan sampul
penawaran,
2) Batas akhir waktu penyampaian,
3) Perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta
4) Larangan post bidding,

35. PENYUSUNAN …(Lanjutan)
E. Pembukaan Penawaran dan Evaluasi :
1) Pembukaan penawaran
2) Kerahasiaan proses
3) Klarifikasi dokumen penawaran
4) Pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran
5) Pemeriksaaan kesalahan (koreksi aritmatik)
6) Sistem evaluasi penawaran, meliputi kriteria,
formulasi, tata cara evaluasi, serta preferensi harga
7) Dalam hal penggunaan metoda pascakualifikasi :
kriteria penetapan pemenang, hak dan kewajiban
pengguna untuk menolak/menolak penawaran, syarat
penandatanganan kontrak, dan surat jaminan
pelaksanaan

36. PENYUSUNAN …(Lanjutan)
Bab II Bentuk Penawaran dan Perjanjian
 Berisi bentuk atau contoh-contoh : surat penawaran,
surat kuasa, surat sanggahan, bentuk
perjanjian/kontrak
Bab III Syarat-syarat Kontrak
Umum :
1) definisi,
2) istilah, hak, kewajiban, tanggung jawab para pihak,
sanksi, penyelesaian perselisihan, dan peraturan
perundangan yang berlaku
Khusus : memuat ketentuan yang lebih spesifik seperti
pengunduran rencana dan tanggal penyelesaian,
percepatan, dan penundaan atas perintah
pengguna/direksi pekerjaan, perubahan kualitas,
sertifikat pembayaran, pajak, retensi, denda
keterlambatan, bonus atas pekerjaan yang selesai
sebelum waktunya, uang muka, jaminan-jaminan,
penyelesaian kontrak, pemutusan kontrak,
pembayaran dan penghentian kontrak.

37. PENYUSUNAN …(Lanjutan)
Bab IV Data Kontrak
 Berisi data-data yang merupakan resume terkait
dengan kontrak
Bab V Spesifikasi Teknis
 Berisi uraian dari spesifikasi barang/jasa yang tidak
mengarah pada merk tertentu, macam/jenis,
kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang
diperlukan, syarat-syarat material/bahan yang
dipergunakan, gambar-gambar kerja, kriteria kinerja
produk yang dinginkan
Bab VI Daftar Kuantitas dan Harga
 Berisi uraian singkat mengenai jenis pekerjaan yang
akan dilaksanakan atau barang yang akan dipasok,
negara asal barang, volume pekerjaan, harga satuan
barang yang akan ditawarkan, komponen produksi
dalam negeri, harga total pekerjaan/barang, biaya
satuan angkut, PPN dan pajak lainnya

38. PENYUSUNAN …(Lanjutan)
Bab VII Gambar-gambar
 Berisi gambar-gambar kerja, kriteria kinerja
produk yang dinginkan
Bab VIII Bentuk-bentuk Jaminan
 Berisi bentuk atau contoh-contoh dari surat
jaminan penawaran (bid bond), surat dukungan
bank, surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan
uang muka, surat jaminan pemeliharaan.

39. 6. Khusus untuk Pengadaan Jasa Konsultansi:
Isi Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi
a. Pengumuman
b. Undangan kepada penyedia jasa
c. Kerangka Acuan Kerja/Terms of References;
d. Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
e. Konsep kontrak

40. A. Pengumuman dan Undangan
Pada dasarnya sama dengan dokumen pemilihan
penyedia jasa pemborongan/barang/jasa lainnya
B. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Sebagai acuan dan informasi dalam rangka
menyiapkan kelengkapan administrasi, usulan
teknis dan penawaran harga
Sebagai acuan :
- Dalam evaluasi usulan, klarifikasi dan
negosiasi dengan konsultan terpilih
- Dasar pembuatan kontrak
- Evaluasi hasil kerja konsultan

41. Lanjutan…Kerangka Acuan Kerja (KAK)
1. Uraian pendahuluan: gambaran garis besar
pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain :
a. Latar belakang
b. Maksud dan tujuan
c. Lokasi
d. Asal sumber pendanaan
e. Nama dan organisasi pengguna barang/jasa
2. Data penunjang yang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan :
a. Data dasar
b. Standar teknis
c. Studi terdahulu yang pernah dilaksanakan
d. Peraturan perundang-undangan yang harus
digunakan

42. Lanjutan…Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan, yang berisi
gambaran mengenai:
a. Tujuan yang ingin dicapai
b. Keluaran yang akan dihasilkan (Output)
c. Keterkaitan antar kelauaran satu dengan yang
lainnya
d. Peralatan dan material yang disediakan pengguna
barang/jasa dan yang harus disediakan oleh
konsultan
e. Perkiraan jangka waktu penyelesaian pekerjaan
f. Kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang harus
disediakan
g. Perkiraan jumlah tenaga ahli/tenaga pendukung yang
diperlukan (person-month)
h. Jadual setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan.
PENGADAAN DGN EVALUASI PAGU ANGGARAN, JMLH TENAGA
AHLI TIDAK DICANTUMKAN DLM KAK/TOR

43. Lanjutan…Kerangka Acuan Kerja (KAK)
4. Jenis dan jumlah laporan yang disyaratkan, antara
lain:
a. Laporan pendahuluan
b. Laporan bulanan
c. Laporan antara
d. Laporan draft akhir
e. Laporan akhir
5. Ketentuan bahwa kegiatannya harus dilaksanakan
di Indonesia, kecuali kegiatan tertentu yang belum
mampu dilaksanakan di Indonesia.
6. Hal lain:
a. Fasilitas yang disediakan pengguna untuk
membantu kelancaran tugas konsultan
b. Persyaratan kerjasama dengan konsultan lain
(apabila diperlukan)
c. Pedoman tentang pengumpulan data lapangan

44. C. Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
1) Petunjuk kepada konsultan :
 Pendahuluan;
 Kelengkapan dokumen penawaran;
 Penyiapan usulan teknis dan usulan biaya;
 Pemasukan dan pembukaan usulan teknis dan
biaya;
 Evaluasi usulan teknis dan biaya;
 Klarifikasi dan negosiasi;
 Penetapan/penunjukan pemenang;
 Penandatanganan kontrak;
 Kerahasiaan.

45. Lanjutan ...Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
2) Usulan Teknis :
 Surat pengantar usulan teknis;
 Referensi perusahaan penyedia jasa konsultansi;
 Tanggapan atas KAK/TOR;
 Pendekatan dan metodologi serta rencana kerja untuk
pelaksanaan penugasan;
 Komposisi tim dan tugas masing-masing anggotanya;
 Daftar Riwayat Hidup tenaga ahli yang diusulkan;
 Jadual waktu penugasan tenaga ahli;
 Jadual waktu pelaksanaan pekerjaan;
 Data dan fasilitas yang harus disediakan oleh pengguna jasa
konsultansi.
3) Usulan Biaya :
 Surat pengantar usulan biaya;
 Ringkasan biaya yang diusulkan;
 Uraian biaya tiap kegiatan
 Uraian biaya langsung personil;
 Uraian biaya langsung non personil;
 Pengeluaran lainnya

46. Lanjutan ...Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
4) Format Kontrak :
(a) Bentuk kontrak
Pada intinya sama dengan dokumen pemilihan penyedia jasa
pemborongan/barang/jasa lainnya
(b) Syarat-syarat umum kontrak
Pada intinya sama dengan dokumen pemilihan penyedia jasa
pemborongan/barang/jasa lainnya
(c) Syarat-syarat khusus kontrak
Memuat informasi khusus yang terkait dengan hal-hal telah
diatur dalam syarat-syarat umum kontrak.
(d) Lampiran kontrak
• Penjelasan jasa yang akan dilaksanakan;
• Pelaporan yang diperlukan;
• Personil inti dan tenaga pendukung;
• Jam kerja personil inti;
• Kewajiban pengguna jasa;
• Biaya dalam mata uang;
• Format surat jaminan uang muka;