SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
Download to read offline
SOSIALISASIPERATURANMENTERIKEUANGAN
1
1
5
/
P
M
K
.
0
6
/
2
0
2
0
tentang
PemanfaatanBarangMilik Negara
Jakarta,Maret 2021
1
LA
TARBELAKANG
Peraturan
Pelaksana
PP27Tahun 2014
(Ps. 41)
PP28 Tahun 2020 Perpres 32Tahun 2020
(Ps. 23,24)
Pengelolaan BMNsemakin komplek
+
s Peraturanyangsudahada
belummengakomodir sepenuhnya
2
SISTEMATIKA
Terdiridari :
1
0BAB
1
0
7 PASAL
KetentuanUmum
Tugas &
Wewenang
Bentuk
Pemanfaatan
Pengamanan &
Pemeliharaan
Penatausahaan
Tata CaraPelaksanaan
Pemanfaatan BMN
Pengawasan &
Pengendalian
Sanksi
Administratif
Ketentuan
Peralihan
Ketentuan
Penutup
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mencabut:
PMKNo.78/PMK.06/2014
Pemanfaatan BMN
PMK No.164/PMK.06/2014
Tata cara pelak. Pemanfaat
bmn dr penyediaan infrast
PMK No.57/PMK.06/2016
Pelak. Sewa BMN
1 KETENTUAN
UMUM
Pemanfaatan BMN dapat dilakukansepanjang:
1. Tidak mengganggu pelaksanaan tusi penyelenggaraan pemerintahan negara
2. Memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum
3. Tidak mengubah status kepemilikan BMN
4. Dilakukan terhadap BMN yang telah mendapat PenetapanStatus
Penggunaan
5. Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN dibebankan padamitra
Pemanfaatan BMN
6. Penerimaan Negara dari Pemanfaatan BMN disetorkan sepenuhnya ke
rekening KasUmumNegara
7. Objek Pemanfaatan BMN dilarang dijaminkan atau digadaikan
4
PRINSIPUMUM
8. Mitra Pemanfaatan BMN dilarang mendayagunakan objek Pemanfaatan BMN
selain untuk peruntukan sesuaiperjanjian
9. Penilaian BMN dalam rangka Pemanfaatan BMN dilakukan oleh Penilai,
baik Penilai Pemerintah atau Penilai Publik, kecuali untuk BMN selain tanah
dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dapat dilakukan
oleh tim yang dibentuk oleh Pengguna Barang
10. Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, meliputi:
a. pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan
kemampuan infrastruktur;
b. kegiatan pengelolaan infrastruktur; dan/atau
c. pemeliharaan infrastruktur dalam rangka mempertahankan atau
meningkatkan fungsi infrastruktur.
5
PRINSIPUMUM
6
MITRAPEMANFAATAN
Penyewa
(Sewa)
PeminjamPakai
(Pinjam Pakai)
Mitra KSP
(KSP)
Mitra BGS/BSG
(BGS/BSG)
Mitra KSPI
(Kerja Sama Penyediaan
Infrastruktur )
Mitra KETUPI
(Kerja Sama Terbatas untuk
Pembiayaan Infrastruktur)
2 TUGASDAN
WEWENANG
9
Pemanfaatan
2. Penatausahaan BMN objek Pemanfaatan pada Pengguna
Barang
3. Penatausahaan hasil PemanfaatanBMN
BMN dalam rangka
4. Penyerahan BMN objek pemanfaatan
penyediaan infrastruktur kepada:
• PenanggungJawabPemanfaatanBMN(PJPB)
• Mitra PemanfaatanBMN
5. Penyerahan BMN objek KSPIkepada mitra KSPIdengan BAST
6. Monitoring pelaksanaan Pemanfaatan BMN pada Pengguna
Barang
7. Melaporkan pelaksanaan Pemanfaatan kpd PengelolaBarang
8. Menyerahkan BMN objek KETUPIkepada PengelolaBarang
9.Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen PemanfaatanBMN
10.Tugaslainnya sesuaiUU
TUGAS
1.Pembinaan, pengawasan, pengendalian atas
pada Pengguna Barang
4. Menerbitkan keputusan pelaksanaan dan
menandatangani perjanjian Sewa, Pinjam
Pakai, KSP
,BGS/BSG,KSPIpada Pengguna
Barang
5. Mengajukan permohonan perpanjangan
jangka waktu PemanfaatanBMN
6. Menetapkan PJPBdalam bentuk KSPIdan
KETUPI
7. Rekomendasi kepada PJPBatas pelaksanaan
KSPI
8. Penetapan sanksi dan denda yangtimbul
9. Penetapan Penilai Pemerintah/Penilai Publik
utk BMN selainTanah/Bangunan
WEWENANG
1. Permohonan persetujuan Pemanfaatan BMN
yang berada pada Pengguna kepada Pengelola
Barang
2. Melakukan Pemanfaatan BMN setelah dapat
persetujuan
3. Menyetujui permohonan penerusan sewa
yang telah disetujui PengelolaBarang
PENGGUNABARANG
8
PENGELOLABARANG
pengendalian
2. Penatausahaan BMN objek Pemanfaatan
3. Penatausahaan hasil PemanfaatanBMN
4. Menerima penyerahan dlm rangka
Pemanfaatan BMN
5. Penyerahan BMN objek pemanfaatanBMN
penyediaan infrastruktur
dalam rangka
kepada:
• PJPB
• Mitra PemanfaatanBMN
6. Menerima objek dan hasil pemanfaatan
BMN dari PJPB setelah berakhirnya jangka
waktu KSPI
7. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Pemanfaatan BMN
8. Tugaslainnya sesuaiUU
TUGAS
1. Pembinaan, pengawasan,
atas Pemanfaatan BMN
14.Penunjukan dan Penetapan BLU utkKETUPI
15.Kewenangan lainnya sesuaiUU
WEWENANG
1. Persetujuan atas permohonan atau perpanjangan jangka
waktu Pemanfaatan pada PenggunaBarang
2. Memberi alternatif lain atas permohonan Pemanfaatan
oleh Pengguna Barang
3. Menyetujui besaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan dari KSPpada Pengguna Barang
4. Penetapan atas Pemanfaatan BMN atau perpanjangan
jangka waktu pada PengelolaBarang
5. Menandatangani perjanjian Pemanfaatan pada Pengelola
Barang
6. Penetapan besaran sewa pada PengelolaBarang
7. Penetapan formula tarif sewa dan daftar tarif pokok sewa
8. Penetapan besaran kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan dari KSPpada PengelolaBarang
9.Penetapan besaran kontribusi tahunan dari BGS/BSG
10.Penetapan formula dan pembagian clawback dariKSPI
11.Rekomendasi kepada PJPBatas pelaksanaan KSPI
12.Penetapan sanksiadministratif
13.Penetapan Penilai Publik utkTanah/Bangunan
10
MITRAPEMANFAATAN
KEWAJIBAN
1. Membayar uang sewa, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP
, kontribusi tahunan
BGS/BSG, pembayaran kelebihan keuntungan (clawback), atau pembayaran dana di muka (upfront
payment) KETUPIsesuaiperjanjian dan peraturan perundangan
2. Menyerahkankepada Pengelola/PenggunaBarang:
• Bagian kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan KSPberupa bangunan dan fasilitas
• Porsi bangunan/fasilitas hasil pelaksanaan BGS/BSGutk tusiPengelola/Pengguna Barang
3. Menyerahkankepada BLU hasil pelaksanaan KETUPI sesuaiperjanjian
4. Pengamanandanpemeliharaan atas objek dan hasil PemanfaatanBMN
5. MengembalikanBMN sesuai kondisi yangdiperjanjikan
6. Penyerahan hak pengelolaanBMNyang dilakukan KETUPIkepada BLU pada saat perjanjianberakhir
7. Memenuhi kewajiban lainnyasesuai perjanjian PemanfaatanBMN
3 BENTUK
PEMANFAATAN
12
SEWA
PINJAM
PAKAI
BGS/
BSG
KETUPI
KSP KSPI
13
SEWA
Optimalisasi
Penunjang
Pengamanan
Optimalisasi BMN yangbelum/tidak
digunakan dalam pelaksanaantusi
Menunjang tusi PenggunaBarang
Mencegah penggunaanoleh pihaklain
secara tidaksah
• Tanah/Bangunan
• SebagianT/B
• SelainT/B
• Tanah/Bangunan
• SebagianT/B
• SelainT/B
*dgn persetujuanPengelola
PIHAKY
ANGDAPATMENYEWAKAN
PENGELOLA PENGGUNA
PIHAKY
ANGDAPATMENYEWA
• Perhimpunan ASN/TNI/
POL
• Perhimpunan IstriASN/
TNI/POL
• Unit penunjanglainnya
BUMN/D/Desa
Perorangan
Unit Penunjang
Penyelenggaraan
Pemerintah
BadanUsaha
Lainnya
• PT,Yayasan,Koperasi
• Persekutuan Perdata
• Persekutuan Firma
• Persekutuan Komanditer
Jangka
WaktuSewa
5Tahun, dpt
diperpanjang
>5Tahun,dpt
diperpanjang
KSInfrastruktur
(50 Tahun)
Karakteristik Usaha>5
Tahun (10Tahun)
Ditentukan dlm UU
(Sesuai UU/10Tahun)
Periode Sewa
T
ahun Bulan Hari Jam
14
SEWA
BESARAN DAN FAKTOR PENYESUAISEWA
BESARAN=TARIFPOKOK* FAKTORPENYESUAI
Bisnis
TARIFPOKOK :
• Tanah/Bangunan Nilai Wajar atasSewa
• Selain T/B Ditetapkan Pengelola/Penggunadengan
persetujuan Pengelola(Penilai)
• Daftar Tarif Pokok ditetapkan oleh Pengelola pada awal tahun
FAKTORPENYESUAI(%) :
• Jenis kegiatan usaha penyewa (bisnis, non-bisnis, sosial)
• Periodesitas Sewa (1Tahun, >1Tahun)
100%
Non-Bisnis
Sosial
75% Koperasi SekunderASN/TNI/POL
50% Koperasi Primer ASN/TNI/POL
25% Pelaku usaha ultramikro,kecil
30%-50%
1
5% Diinisiasi utk mendukungtusi
1
0% Sarpras pendidikan klrgASN/TNI/POL
2,5%
Jangka
Waktu
1Tahun
100% Per Tahun
130% Per Bulan
160% Per Hari
190% PerJam
Jangka
Waktu
>1Tahun
100% Pembayaran sekaligus
120% Per Tahun(2Tahun)
125% Per Tahun(3Tahun)
130% Per Tahun(4tahun)
135% Per Tahun(5tahun)
Kondisi Tertentu :
• Penugasan Pemerintah yangditetapkan
Presiden
• Bencanaalam
• Bencananon-alam
• Bencanasosial
1
% -50%
SEWA
SEWA UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
Transportasi
Penyewa
BadanUsaha sesuai peraturan perundangan di
bidang KerjasamaPemerintah dan BadanUsaha
=
• Tanah/Bangunan
• SelainT/B
• Tanah/Bangunan
• Selain T/B
*dgn persetujuanPengelola
PENGELOLA PENGGUNA
BESARAN=TARIFPOKOK* FAKTORPENYESUAI
Nilai Wajar atas
Sewa (Penilai)
• Daya beli masy. (ATP)
• Kemauan membayar
masy. (WTP)
• Nilai keekonomian
PEMBAYARAN UANGSEWA:
Tahap Pertama (sebelum ttd perjanjian)
(5%*UangSewa) atau (Uang Sewa2tahunpertama)
Tahap Berikutnya (Sesuai perjanjian,bertahap, TVM)
Jalan
Air
Telekomunikasi
Ketenagalistrikan
Persampahan
1-30% Pelabuhan
Laut, Sungai,Danau
1-50% Bandara,
Terminal, KA
7-50%
7-50%Pengairan
5-30% Air Minum
5-20% Air Limbah
20-85%
0
% Minihydro,
mikrohydro, tenaga air
1-30% Tenagasurya,
bayu, biogas, dll
1-20% Transmisi,
Distribusi,Instalasi
5-20%
Migas 30-90%
15
16
PINJAM
PAKAI
Optimalisasi
Penunjang
Manfaat
Optimalisasi BMN yangbelum/tidak
digunakan dalam pelaksanaantusi
Menunjang tusi PemDa/PemDes
Memberikanmanfaat ekonomi/ sosial
bagiPemda/Pemdes/masy.
• Tanah/Bangunan
• SebagianT/B
• SelainT/B
• Tanah/Bangunan
• SebagianT/B
• SelainT/B
*dgn persetujuanPengelola
PIHAKY
ANGDAPAT MEMINJAMPAKAIKAN
PENGELOLA PENGGUNA
PIHAKY
ANGDAPATMEMINJAM
PemDa PemDes
JangkaWaktu
Pinjam Pakai
5Tahun,dpt
diperpanjang
 Peminjam pakai dapat mengubah
BMN sepanjang utk menunjang tusi
Pemda/Pemdes, dgn tidak mengubah
fungsi/penurunan nilaiBMN
 Perubahan BMN:
• Tanpadisertai perubahan bentuk/
konstruksi dasar
• Dengan disertai perubahan bentuk/
konstruksi dasar
 Dengan syarat: Melaporkan atau telah
mendapat persetujuan Pengelola/
Pengguna Barang
BERAKHIRNYAPINJAM PAKAI
• Berakhirnya jangka waktusesuaiperjanjian
dan tidak diperpanjang
• Pengakhiran secarasepihak
• Berakhirnya perjanjian
• Ketentuan lain sesuaiUU
17
KSP
Optimalisasi
PNBP
Pemeliharaan
Optimalisasi dayagunadan hasilguna
BMN
Meningkatkan penerimaanNegara
Memenuhi biaya operasional,
pemeliharaan, dan perbaikanBMN
• Tanah/Bangunan
• SebagianT/B
• SelainT/B
• Tanah/Bangunan
• SebagianT/B
• SelainT/B
*dgn persetujuanPengelola
PIHAKY
ANGDAPATMELAKSANAKAN KSP
PENGELOLA PENGGUNA
PIHAKY
ANGDAPAT
MENJADI MITRAKSP
BUMN/D Swasta
Jangka
Waktu
KSP
30 Tahun,dpt
diperpanjang
50 Tahun,dpt
diperpanjang
(Infrastruktur)
PemilihanMitra KSP
Tender PenunjukanLangsung
(BMN bersifatKhusus)
BMN bersifat Khusus:
Spesifikasi tertentu sesuaiperaturan
perundangan
Tingkat kompleksitas khusus(bandara,
pelabuhan, stasiun KA, terminal,dll)
Investasi hubunganbilateral antar Negara
Bersifat rahasia pertahananNegara
Konstruksidan spesifikasi dgn perizinan khusus
Dikerjasamakandalam rangka tugasNegara
Proyek kerjasamasesuaiUUdlm penyediaan
infrastruktur
Baranglain yg ditetapkan Pengelola
BUMN/D Anak
Perusahaan
BUMN/D
“KERJASAMA
PEMANFAATAN”
18
KSP
PNBP DAN HASIL KSP
PNBP=KONTRIBUSITETAP+PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN:
• Nilai investasi pemerintah  Nilai wajar BMN objekKSP
• Nilai investasi mitra KSP Estimasi dlm proposalKSP
• Kelayakan bisnismitra KSP Pendapatan, laba sebelum bunga
pajak, laba bersih, arus kasbersih
• Risikoyang ditanggungmitra KSP
KONTRIBUSITETAP:
• Nilai Wajar/Taksiran BMN objek KSP(HasilPenilaian)
• Kelayakan Bisnis/Kondisi Keuangan mitra KSP
• Manfaat Ekonomi/Sosial
• Besaran Kontribusi Tetap ditetapkan oleh Pengelola berdasarkan
hasil perhitungan tim
Kondisi Tertentu :
• Penugasan Pemerintah yang ditetapkanPresiden
• Bencanaalam
• Bencananon-alam
• Bencanasosial
1
%-50%
HASILKSP:
• TANAH,
• GEDUNG&BANGUNAN,
• SARANA& FASILITAS(Peralatan danmesin,
jalan, irigasi, dan jaringan, asetlainnya)
PEMBAYARAN KONTRIBUSI TETAP:
Kontribusi Tetap Pertama (max. 2harikerja
setelahttd perjanjian KSP)
Tdk terpenuhi Sanksi
Lewat waktu  Perjanjian KSPdinyatakan batal
Kontribusi Tetap Berikutnya Tahunan (max. sesuai tgl
& bulan ttd perjanjian KSP) sekaligus/bertahap
PEMBAYARAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN:
Disetor ke rekening KasUmum Negara paling
lambat 30 April tahunberikutnya
Dilakukan setiap tahun sampaiberakhirnya
perjanjian KSP
• T
anah
19
BGS/
BSG
Penyediaan Menyediakan bangunan & fasilitas utk
tusi K/L, sementara tidak tersedia dana
dalam APBNuntuk penyediaantsb
PIHAKY
ANGDAPATMELAKSANAKAN BGS/BSG
*dgn persetujuanPengelola
PENGELOLA PENGGUNA
• Tanah
PIHAKY
ANGDAPATMENJADI MITRA BGS/BSG
BUMN/D Swasta BHLainnya
JangkaWaktu
BGS/BSG
30 Tahun,tdk dpt
diperpanjang
PemilihanMitra BGS/BSG
Tender Penunjukan Langsung
(BGS/BSG tetentu)
Calon mitra menyusun proposal/studi kelayakan
bisnis proyek BGS/BSG
Penandatanganan perjanjian pelaksanaan
BGS/BSGpalinglama 1tahun sejakditetapkannya
keputusanBGS/BSG
Perjanjian dituangkan dalam bentuk akta notariil
BERAKHIRNYABGS/BSG
a. Berakhirnya jangka waktu sesuaiperjanjian
b. Pengakhiran secarasepihak oleh
Pengelola/Pengguna,dikarenakan:
• Tidak membayar kontribusi tahunan3
tahun berturut-turut
• Tidak melaksanakanpembangunan s.d.2
tahun sejak ttd perjanjian
• Tidak memenuhi kewajiban lainnyasesuai
perjanjian
a. Berakhirnyaperjanjian
b. Ketentuan lain sesuaiUU
20
BGS/
BSG
KONTRIBUSI TAHUNAN DAN HASIL BGS/BSG
KONTRIBUSITAHUNAN:
• Penyelenggaraan tusi pemerintah
• Nilai Wajar BMNyang menjadi objek BGS/BSG(Penilai)
• Kelayakan bisnismitra BGS/BSG(Penilai)
• Besaran Kontribusi Tahunanditetapkan oleh Pengelola
berdasarkan hasil perhitungan tim
• Besaran Kontribusi Tahunanmeningkat setiap tahun dgn
memperhatikan tingkat inflasi
Kondisi Tertentu :
• Penugasan Pemerintah yang ditetapkanPresiden
• Bencanaalam
• Bencananon-alam
• Bencanasosial
1
%-50%
PEMBAYARAN KONTRIBUSI TAHUNAN:
HASILBGS/BSG:
• GEDUNG&BANGUNAN,
• SARANA& FASILITAS(Peralatan danmesin,
jalan, irigasi, dan jaringan, asetlainnya)
Kontribusi Awal diperhitungkan dlm Kontribusi Tahunan
Kontribusi Tahunan dibayarkan max. sesuai tgl & bulan ttd
perjanjian pada tahun berikutnya  sekaligus/bertahap
HasilBGS/BSGdapat dilakukan perubahan, baik
permintaan Pengelola/Pengguna ataupun
permohonan mitra
Selamajangka waktu pengoperasian BGS/BSG,
min. 1
0
%dari hasil BGS/BSGharus digunakan
langsung oleh Penggunautk tusi pemerintahan
Besaran HasilBGS/BSGyang digunakan
langsung, ditetapkan oleh Pengelola
berdasarkan hasil perhitungan tim
BUMN/D
21
KSPI
Pendukung
Penyediaan
Prioritas
Mendukung tusipemerintahan
Keterbatasan danaAPBNutkpenyediaan
infrastruktur
Daftar prioritas proyekyang ditetapkan
pemerintah
PIHAKY
ANGDAPATMELAKSANAKAN KSPI
• Tanah/Bangunan
• SebagianT/B
• SelainT/B
• Tanah/Bangunan
• SebagianT/B
• SelainT/B
*dgn persetujuanPengelola
PENGELOLA PENGGUNA
PIHAKY
ANGDAPATMENJADI MITRA KSPI
Anak
Perusahaan
BUMN/D
Swasta(PT) BHAsing Koperasi
“KERJASAMA
PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR”
JangkaWaktu
KSPI
50 Tahun, dpt
diperpanjang*
*governmentforce majeure
PemilihanMitra KSPI
PJPB
Pengelola
MitraKSPI
BERAKHIRNYAKSPI
a. Berakhirnya jangkawaktuKSPI
b. Pengakhiran perjanjian secarasepihakoleh
Pengelola/Pengguna,dikarenakan:
• Tidakmembayar pembagian kelebihan
keuntungan (clawback) 3tahunberturut-turut
• Tidakmemenuhi kewajiban lainnyasesuai
perjanjian
c. Pengakhiran KSPIdpt dilakukanoleh
Pengelola/Penggunasecaratertulis tanpa
melaluipengadilan
22
KSPI
CLAWBACKDAN HASILKSPI
PEMBAYARAN CLAWBACK:
HASILKSPI:
• Bangunan Konstruksi Infrastruktur beserta
sarana dan fasilitasnya
• Pengembangan Infrastruktur berupa
penambahan /peningkatan kapasitas,
kuantitas, dan kualitasinfrastuktur
• HasilPengembanganInfrastruktur lainnya
Disetor ke rekening KasUmum
Negara paling lambat 30 April
tahunberikutnya
Permohonan Peniadaan Clawback:
o Ditetapkan oleh PJPK
o Syarat KSPImerupakan bagian dariproyek:
• Daftar rencanaKerjaSamaPemerintah dan Badan Usaha
• Perpres PercepatanProyekStrategisNasional
• Komite PercepatanPenyediaan Infrastruktur Prioritas
o PJPKbertanggung jawab formil dan materiil thd permohonan tsb
o Permohonan peniadaan hanyaberlaku thd KSPIdgn jangka waktu
paling lama 20tahun
CLAWBACK: • Karakteristik infrastruktur
• Nilai investasipemerintah
• Nilai investasi mitra KSPI
• Risikoyang ditanggung mitraKSPI
• Dukungan pemerintah
• Jaminan pemerintah atas ProyekKerja
Sama
Besaran Clawback ditetapkan olehPengelola
berdasarkan hasil perhitungan tim
Jika ada
23
KETUPI
Optimalisasi
Operasional
Pendanaan
UpayaoptimalisasiBMN
Meningkatkanfungsi operasional BMN
Mendapatpendanaanutk pembiayaan
penyediaan infrastruktur
PIHAKY
ANGDAPATMELAKSANAKAN KETUPI
• Menteri/Pimpinan
Lembaga selakuPJPK
• Ditunjuk oleh
Pengelola Barang
PJPB BLU
PIHAKY
ANGDAPATMENJADI MITRA KETUPI
BUMN/D Swasta (PT) BHAsing Koperasi
JangkaWaktu
KETUPI
50 Tahun, dpt
diperpanjang
AlurKETUPI
BLU
Pengelola
MitraKETUPI
Penatausahaan
selamaKETUPI
“KERJASAMA
TERBATASUNTUK
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR”
OBJEKKETUPI Tanah/BangunanpadaPengguna
a. Infrastrukturtransportasi (pelabuhan, bandara,
perkeretaapian, terminal)
b. Infrastruktur jalantol
c. Infrastruktur SDAir
d. Infrastruktursistempengelolaan air limbah
e. Infrastruktursistempengelolaan persampahan
f. Infrastruktur telekomunikasidaninformatika
g. Infrastruktur ketenagalistrikan
h. Infrastruktur migas, dan energiterbarukan
Pengguna
24
KETUPI
HASIL KETUPI
UPFRONT PAYMENT ASET
(Pembayaran Dana diMuka)
Nilai ditetapkan PJPB
Pembayaran oleh Mitra
KETUPImaks.6 bulan
Perpanjangan jangkawaktu
pembayaran maks.6bulan
Tidak membatasi hakBLU
utk memperolehclawback
Peruntukan ditetapkan PJPB
setelah persetujuanBLU
Berupa tanah, gedung,
bangunan, sarana, & fasilitas
Diadakan oleh mitraKETUPI
Pengadaannya diperjanjikan
BLU dengan mitra KETUPI
Menjadi BMNpada
Pengelola sejak
diserahterimakan oleh mitra
KETUPIkepada BLU
DANA HASIL KETUPI
DANAHASIL KETUPI:
UpfrontPayment Clawback PencairanJaminan
• Danahasil KETUPI merupakan pendapatanBLU,
makapengelolaandan penggunaannyaada padaBLU
BERAKHIRNYAKETUPI
a. Berakhirnya jangkawaktu KETUPIdan tidak
diperpanjang
b. Pengakhiran perjanjian secarasepihakolehBLU,
dikarenakan:
• Tidakmembayar upfront payment sesuaiperjanjian
• Tidakmemenuhi kewajiban lainnya sesuaiperjanjian
c. Berakhirnya perjanjian KETUPI
d. Ketentuan lain sesuai peraturanperundangan
4 PENGAMANANDAN
PEMELIHARAAN
26
PENGAMANAN PEMELIHARAAN
 Mitra Pemanfaatan BMN WAJIBmelakukan pengamanan dan pemeliharaan atasobjek
Pemanfaatan BMN
 Mitra Pemanfaatan BMN berupa KSP
, BGS/BSG, KSPI, dan KETUPI WAJIB melakukan
pengamanan dan pemeliharaan atas barang hasil Pemanfaatan BMN disamping objek
Pemanfaatan BMN
 Pengelola dapat meminta mitra untuk menyediakan deposit pada tahun terakhir
(upaya pencegahan apabilamitra tidak melakukanpengamanan dan pemeliharaan)
 Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan menjadi beban mitra Pemanfaatan
BMN
5 PENATAUSAHAAN
28
PENATAUSAHAAN
Pengguna BLU
Pengelola
Atas BMNyang
berada pada
PengelolaBarang
Atas BMNyang
berada pada
PenggunaBarang
AtasPemanfaatan
BMNdalam
bentuk KETUPI
6
TATACARA
PELAKSANAAN
PEMANFAATANBMN
30
PELAKSANAAN
 Proses pelaksanaan Pemanfaatan BMN dapat dilakukan secaraelektronik
 Ketentuan lebih lanjut : Keputusan MenteriKeuangan
PEMANFAATAN
7 PENGAWASANDAN
PENGENDALIAN
32
PENGAWASAN
Pengawasan dan Pengendalian dilakukan sesuai dengan
bidang
ketentuan peraturan perundang-undangan di
pengawasan danpengendalian
PENGENDALIAN
8 SANKSI
ADMINISTRATIF
34
SANKSIADMINISTRATIF
Surat Teguran
Surat Peringatan
Denda
• Belum melakukan perbaikan/
penggantian akibat tidak melaksanakan
pengamanan dan pemeliharaan
• Belum menyerahkan objek/hasil
Pemanfaatan BMN sesuai perjanjian
1bulan sejak diterbitkannya Surat
Teguran belum dipenuhi
1bulansejak diterbitkannya Surat
Peringatan belum dipenuhi
2
%-Per hari dari nilai Perbaikan/
Penggantian yang masih
terutang, atau
1
1
0
%-dari besaran Sewa
(periode Sewa harian sesuai
keterlambatan)
Maks. 50%dari Nilai
Perbaikan/Penggantian
9 KETENTUAN
PERALIHAN
 Permohonan Pemanfaatan BMN yang telah diajukan oleh Pengguna dan belum
memperoleh persetujuanPengelola,selanjutnya mengikuti ketentuan dalam PMK ini
 Permohonan Pemanfaatan BMN yang telah diajukan oleh Pengguna dan telah memperoleh
persetujuan Pengelola namun terdapat revisi data yang tidak mempengaruhi besaran
penerimaan negara, maka diterbitkan persetujuanbaru berdasarkan PMK ini
 Pemanfaatan BMN yang sedang berlangsung sesuai PMK78/PMK.06/2014dinyatakan tetap
berlaku hingga berakhirnya jangka waktuPemanfaatan
 Pemanfaatan BMN yang sedang berlangsung sesuai PMK 164/PMK.06/2014 dinyatakan
tetap berlakuhingga berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan
 Pemanfaatan BMN yang sedang berlangsung sesuai PMK 57/PMK.06/2016 dinyatakan tetap
berlaku hingga berakhirnya jangka waktuSewa
36
KETENTUANPERALIHAN
1
0 KETENTUAN
PENUTUP
38
KETENTUANPENUTUP
DICABUT
dan
DINYATAKAN TIDAK BERLAKU
PMKNo.78/PMK.06/2014
SemuaPeraturan Pelaksana dari 3PMK di atas,
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangandengan PMKini
tentang Tata CaraPelaksanaan PemanfaatanBMN
PMKNo.164/PMK.06/2014
tentang Tata CaraPelaksanaan PemanfaatanBMN
dalam rangka PenyediaanInfrastruktur
PMKNo.57/PMK.06/2016
tentang Tata CaraPelaksanaan Sewa BMN
}
1
1
PROSESBISNIS
PEMANFAATAN
Prosedur Pinjam Pakai Pada
Pengguna Barang
PENGELOLA BARANG PENGGUNA BARANG PEMERINTAH DAERAH
PERMOHONAN
PERSETUJUAN PERJANJIAN
PELAKSANAAN PINJAM
PAKAI
PENYERAHAN BMN
KEMBALI
PERJANJIAN
LAPORAN
PINJAM PAKAI
BERAKHIR
41
PERMOHONAN
PENGKAJIAN
• Kepastian penggunaan BMN
• Tujuan penggunaan oleh
pemakai
• Jangka waktu
KSP BMN PADA PENGGUNA BARANG
PERMOHONAN KSP
PENGGUNA PENGGUNA BARANG
Permohonan pelaksanaan KSP
Tim KSP
Membentuk Tim KSP
PENGELOLABARANG
melakukan penelitian apakah BMN
dapat dijadikan objek KSP
PENGELOLABARANG
menugaskan Penilai untuk
melakukan penilaian
Laporan Hasil Penilaian
PENGELOLABARANG
Menetapkan persetujuan
pelaksanaan KSP
Laporan Tim KSP
2
1
Alasan/
pertimbanga
n tidak dapat
disetujui
1
KSP BMN PADA PENGGUNA BARANG
KEPUTUSAN PELAKSANAAN KSP
MITRA KSP
Menerima keputusan KSP dan
menandatangani Perjanjian KSP
PENGELOLABARANG
Memberikan surat persetujuan KSP
Laporan hasil
tender
PANITIA PEMILIHAN MITRA
Melakukan Tender dan mengusulkan
pemenang sebagai calon mitra KSP
PENGGUNA BARANG
Menetapkan pemenang tender
(Mitra KSP) dg Keputusan
Keputusan Pelaksanaan KSP
a. Objek KSP
b. peruntukan KSP
c. penerimaan negara dari
KSP
d. Identitas Mitra KSP
e. Jangka waktu KSP
3
4
PENGGUNA BARANG
Membentuk Panitia Pemilihan Mitra
Alasan/
pertimbangan
tidak dapat
disetujui
Laporan
pelaksanaan KSP
2 3
BGS/BSG BMN PADA PENGGUNA BARANG
PERMOHONAN BGS/BSG
PENGGUNAPENGGUNA BARANG
Permohonan pelaksanaan BGS/BSG
Tim BGS/BSG
Membentuk Tim BGS/BSG
PENGELOLABARANG
melakukan penelitian apakah BMN
dapat dijadikan objek KSP
PENGELOLABARANG
menugaskan Penilai untuk
melakukan penilaian
Laporan Hasil Penilaian
PENGELOLABARANG
Menetapkan persetujuan
pelaksanaan BGS/BSG
Laporan Tim BGS/BSG
2
1
Alasan/
pertimbanga
n tidak dapat
disetujui
1
PENGGUNA PENGGUNA BARANG
Menyerahkan objek BGS/BSG
kepada Pengelola Barang
2
BGS/BSG BMN PADA PENGGUNA BARANG
KEPUTUSAN PELAKSANAAN BGS/BSG
Tim BGS/BSG
Menyiapkan Perjanjian BGS/BSG
MITRA BGS/BSG
Menerima keputusan BGS/BSG dan
menandatangani Perjanjian
BGS/BSG
PENGELOLABARANG
Membentuk Panitia Pemilihan Mitra
Laporan hasil
tender
PANITIA PEMILIHAN MITRA
Melakukan Tender dan mengusulkan
pemenang sebagai calon mitra BGS/BSG
PENGELOLABARANG
Menetapkan pemenang tender
(Mitra BGS/BSG) dg Keputusan
Keputusan Pelaksanaan
BGS/BSG
a. Objek BGS/BSG
b. peruntukan BGS/BSG
c. penerimaan negara dari
BGS/BSG
d. Identitas Mitra BGS/BSG
e. Jangka waktu BGS/BSG
3
4
1
2
KEWENANGAN PROSES
PEMANFAATAN
38
KETENTUANPENUTUP
TERIMAKASIH

More Related Content

Similar to PAPARAN BIMTEK NARSUM 1 DJKN.pdf

Pengelolaan anggaran dan bmn itjen
Pengelolaan anggaran dan bmn itjenPengelolaan anggaran dan bmn itjen
Pengelolaan anggaran dan bmn itjenagus_ibnu_hasan
 
Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015
Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015
Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015Putroe Phang
 
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)Agus Triyono
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
 
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaMatriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaYuni
 
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015Eko Wachyu
 
pemanfaatan-barang-milik-daerah.pdf
pemanfaatan-barang-milik-daerah.pdfpemanfaatan-barang-milik-daerah.pdf
pemanfaatan-barang-milik-daerah.pdfnata546536
 
Pemanfaatan BMD
Pemanfaatan BMDPemanfaatan BMD
Pemanfaatan BMDwekop tyo
 
Pmk 50 2014 penghapusan
Pmk 50 2014 penghapusanPmk 50 2014 penghapusan
Pmk 50 2014 penghapusanfahdayani
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Leks&Co
 
Pengelolaan BMN.ppt
Pengelolaan BMN.pptPengelolaan BMN.ppt
Pengelolaan BMN.pptArya Hukmi
 
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yesPresentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yesrioyotto
 
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasisurat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasiDenny Muhammad
 
Penggunaan bmn #1
Penggunaan bmn #1Penggunaan bmn #1
Penggunaan bmn #1Norma Diaz
 
Persiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptx
Persiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptxPersiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptx
Persiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptxEkoyono1
 
pengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintahpengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintahIdaYanti30
 
76714_BT._MODUL_V__PELAKSANAAN__KONTRAK(1).pptx
76714_BT._MODUL_V__PELAKSANAAN__KONTRAK(1).pptx76714_BT._MODUL_V__PELAKSANAAN__KONTRAK(1).pptx
76714_BT._MODUL_V__PELAKSANAAN__KONTRAK(1).pptxrahmat430247
 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahOswar Mungkasa
 

Similar to PAPARAN BIMTEK NARSUM 1 DJKN.pdf (20)

Pengelolaan anggaran dan bmn itjen
Pengelolaan anggaran dan bmn itjenPengelolaan anggaran dan bmn itjen
Pengelolaan anggaran dan bmn itjen
 
Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015
Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015
Matriks perbedaan Perpres 54/2010 - Perpres 4/2015
 
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya(1)
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
 
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannyaMatriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
Matriks perbedaan perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya
 
Matriksperbedaanperpres54tahun2010danperubahannya 150125210812-conversion-gate01
Matriksperbedaanperpres54tahun2010danperubahannya 150125210812-conversion-gate01Matriksperbedaanperpres54tahun2010danperubahannya 150125210812-conversion-gate01
Matriksperbedaanperpres54tahun2010danperubahannya 150125210812-conversion-gate01
 
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
Matriks perbedaan perpres nomor 54 2010 dan perpres nomor 4 2015
 
pemanfaatan-barang-milik-daerah.pdf
pemanfaatan-barang-milik-daerah.pdfpemanfaatan-barang-milik-daerah.pdf
pemanfaatan-barang-milik-daerah.pdf
 
Pemanfaatan BMD
Pemanfaatan BMDPemanfaatan BMD
Pemanfaatan BMD
 
Pmk 50 2014 penghapusan
Pmk 50 2014 penghapusanPmk 50 2014 penghapusan
Pmk 50 2014 penghapusan
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
 
Pengelolaan BMN.ppt
Pengelolaan BMN.pptPengelolaan BMN.ppt
Pengelolaan BMN.ppt
 
Presentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yesPresentasi pedoman 2012 yes
Presentasi pedoman 2012 yes
 
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasisurat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
 
Penggunaan bmn #1
Penggunaan bmn #1Penggunaan bmn #1
Penggunaan bmn #1
 
Persiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptx
Persiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptxPersiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptx
Persiapan Implementasi PERMENDAGRI 47 2021.pptx
 
pengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintahpengadaan barang dan jasa pemerintah
pengadaan barang dan jasa pemerintah
 
76714_BT._MODUL_V__PELAKSANAAN__KONTRAK(1).pptx
76714_BT._MODUL_V__PELAKSANAAN__KONTRAK(1).pptx76714_BT._MODUL_V__PELAKSANAAN__KONTRAK(1).pptx
76714_BT._MODUL_V__PELAKSANAAN__KONTRAK(1).pptx
 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 
Pengelolaan bmn
Pengelolaan bmnPengelolaan bmn
Pengelolaan bmn
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anakbekamalayniasinta
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 

Recently uploaded (20)

Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada AnakPpt tentang perkembangan Moral Pada Anak
Ppt tentang perkembangan Moral Pada Anak
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 

PAPARAN BIMTEK NARSUM 1 DJKN.pdf

  • 2. 1 LA TARBELAKANG Peraturan Pelaksana PP27Tahun 2014 (Ps. 41) PP28 Tahun 2020 Perpres 32Tahun 2020 (Ps. 23,24) Pengelolaan BMNsemakin komplek + s Peraturanyangsudahada belummengakomodir sepenuhnya
  • 3. 2 SISTEMATIKA Terdiridari : 1 0BAB 1 0 7 PASAL KetentuanUmum Tugas & Wewenang Bentuk Pemanfaatan Pengamanan & Pemeliharaan Penatausahaan Tata CaraPelaksanaan Pemanfaatan BMN Pengawasan & Pengendalian Sanksi Administratif Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mencabut: PMKNo.78/PMK.06/2014 Pemanfaatan BMN PMK No.164/PMK.06/2014 Tata cara pelak. Pemanfaat bmn dr penyediaan infrast PMK No.57/PMK.06/2016 Pelak. Sewa BMN
  • 5. Pemanfaatan BMN dapat dilakukansepanjang: 1. Tidak mengganggu pelaksanaan tusi penyelenggaraan pemerintahan negara 2. Memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum 3. Tidak mengubah status kepemilikan BMN 4. Dilakukan terhadap BMN yang telah mendapat PenetapanStatus Penggunaan 5. Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN dibebankan padamitra Pemanfaatan BMN 6. Penerimaan Negara dari Pemanfaatan BMN disetorkan sepenuhnya ke rekening KasUmumNegara 7. Objek Pemanfaatan BMN dilarang dijaminkan atau digadaikan 4 PRINSIPUMUM
  • 6. 8. Mitra Pemanfaatan BMN dilarang mendayagunakan objek Pemanfaatan BMN selain untuk peruntukan sesuaiperjanjian 9. Penilaian BMN dalam rangka Pemanfaatan BMN dilakukan oleh Penilai, baik Penilai Pemerintah atau Penilai Publik, kecuali untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pengguna Barang 10. Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, meliputi: a. pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur; b. kegiatan pengelolaan infrastruktur; dan/atau c. pemeliharaan infrastruktur dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan fungsi infrastruktur. 5 PRINSIPUMUM
  • 7. 6 MITRAPEMANFAATAN Penyewa (Sewa) PeminjamPakai (Pinjam Pakai) Mitra KSP (KSP) Mitra BGS/BSG (BGS/BSG) Mitra KSPI (Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur ) Mitra KETUPI (Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur)
  • 9. 9 Pemanfaatan 2. Penatausahaan BMN objek Pemanfaatan pada Pengguna Barang 3. Penatausahaan hasil PemanfaatanBMN BMN dalam rangka 4. Penyerahan BMN objek pemanfaatan penyediaan infrastruktur kepada: • PenanggungJawabPemanfaatanBMN(PJPB) • Mitra PemanfaatanBMN 5. Penyerahan BMN objek KSPIkepada mitra KSPIdengan BAST 6. Monitoring pelaksanaan Pemanfaatan BMN pada Pengguna Barang 7. Melaporkan pelaksanaan Pemanfaatan kpd PengelolaBarang 8. Menyerahkan BMN objek KETUPIkepada PengelolaBarang 9.Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen PemanfaatanBMN 10.Tugaslainnya sesuaiUU TUGAS 1.Pembinaan, pengawasan, pengendalian atas pada Pengguna Barang 4. Menerbitkan keputusan pelaksanaan dan menandatangani perjanjian Sewa, Pinjam Pakai, KSP ,BGS/BSG,KSPIpada Pengguna Barang 5. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu PemanfaatanBMN 6. Menetapkan PJPBdalam bentuk KSPIdan KETUPI 7. Rekomendasi kepada PJPBatas pelaksanaan KSPI 8. Penetapan sanksi dan denda yangtimbul 9. Penetapan Penilai Pemerintah/Penilai Publik utk BMN selainTanah/Bangunan WEWENANG 1. Permohonan persetujuan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna kepada Pengelola Barang 2. Melakukan Pemanfaatan BMN setelah dapat persetujuan 3. Menyetujui permohonan penerusan sewa yang telah disetujui PengelolaBarang PENGGUNABARANG
  • 10. 8 PENGELOLABARANG pengendalian 2. Penatausahaan BMN objek Pemanfaatan 3. Penatausahaan hasil PemanfaatanBMN 4. Menerima penyerahan dlm rangka Pemanfaatan BMN 5. Penyerahan BMN objek pemanfaatanBMN penyediaan infrastruktur dalam rangka kepada: • PJPB • Mitra PemanfaatanBMN 6. Menerima objek dan hasil pemanfaatan BMN dari PJPB setelah berakhirnya jangka waktu KSPI 7. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pemanfaatan BMN 8. Tugaslainnya sesuaiUU TUGAS 1. Pembinaan, pengawasan, atas Pemanfaatan BMN 14.Penunjukan dan Penetapan BLU utkKETUPI 15.Kewenangan lainnya sesuaiUU WEWENANG 1. Persetujuan atas permohonan atau perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan pada PenggunaBarang 2. Memberi alternatif lain atas permohonan Pemanfaatan oleh Pengguna Barang 3. Menyetujui besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari KSPpada Pengguna Barang 4. Penetapan atas Pemanfaatan BMN atau perpanjangan jangka waktu pada PengelolaBarang 5. Menandatangani perjanjian Pemanfaatan pada Pengelola Barang 6. Penetapan besaran sewa pada PengelolaBarang 7. Penetapan formula tarif sewa dan daftar tarif pokok sewa 8. Penetapan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari KSPpada PengelolaBarang 9.Penetapan besaran kontribusi tahunan dari BGS/BSG 10.Penetapan formula dan pembagian clawback dariKSPI 11.Rekomendasi kepada PJPBatas pelaksanaan KSPI 12.Penetapan sanksiadministratif 13.Penetapan Penilai Publik utkTanah/Bangunan
  • 11. 10 MITRAPEMANFAATAN KEWAJIBAN 1. Membayar uang sewa, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP , kontribusi tahunan BGS/BSG, pembayaran kelebihan keuntungan (clawback), atau pembayaran dana di muka (upfront payment) KETUPIsesuaiperjanjian dan peraturan perundangan 2. Menyerahkankepada Pengelola/PenggunaBarang: • Bagian kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan KSPberupa bangunan dan fasilitas • Porsi bangunan/fasilitas hasil pelaksanaan BGS/BSGutk tusiPengelola/Pengguna Barang 3. Menyerahkankepada BLU hasil pelaksanaan KETUPI sesuaiperjanjian 4. Pengamanandanpemeliharaan atas objek dan hasil PemanfaatanBMN 5. MengembalikanBMN sesuai kondisi yangdiperjanjikan 6. Penyerahan hak pengelolaanBMNyang dilakukan KETUPIkepada BLU pada saat perjanjianberakhir 7. Memenuhi kewajiban lainnyasesuai perjanjian PemanfaatanBMN
  • 14. 13 SEWA Optimalisasi Penunjang Pengamanan Optimalisasi BMN yangbelum/tidak digunakan dalam pelaksanaantusi Menunjang tusi PenggunaBarang Mencegah penggunaanoleh pihaklain secara tidaksah • Tanah/Bangunan • SebagianT/B • SelainT/B • Tanah/Bangunan • SebagianT/B • SelainT/B *dgn persetujuanPengelola PIHAKY ANGDAPATMENYEWAKAN PENGELOLA PENGGUNA PIHAKY ANGDAPATMENYEWA • Perhimpunan ASN/TNI/ POL • Perhimpunan IstriASN/ TNI/POL • Unit penunjanglainnya BUMN/D/Desa Perorangan Unit Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah BadanUsaha Lainnya • PT,Yayasan,Koperasi • Persekutuan Perdata • Persekutuan Firma • Persekutuan Komanditer Jangka WaktuSewa 5Tahun, dpt diperpanjang >5Tahun,dpt diperpanjang KSInfrastruktur (50 Tahun) Karakteristik Usaha>5 Tahun (10Tahun) Ditentukan dlm UU (Sesuai UU/10Tahun) Periode Sewa T ahun Bulan Hari Jam
  • 15. 14 SEWA BESARAN DAN FAKTOR PENYESUAISEWA BESARAN=TARIFPOKOK* FAKTORPENYESUAI Bisnis TARIFPOKOK : • Tanah/Bangunan Nilai Wajar atasSewa • Selain T/B Ditetapkan Pengelola/Penggunadengan persetujuan Pengelola(Penilai) • Daftar Tarif Pokok ditetapkan oleh Pengelola pada awal tahun FAKTORPENYESUAI(%) : • Jenis kegiatan usaha penyewa (bisnis, non-bisnis, sosial) • Periodesitas Sewa (1Tahun, >1Tahun) 100% Non-Bisnis Sosial 75% Koperasi SekunderASN/TNI/POL 50% Koperasi Primer ASN/TNI/POL 25% Pelaku usaha ultramikro,kecil 30%-50% 1 5% Diinisiasi utk mendukungtusi 1 0% Sarpras pendidikan klrgASN/TNI/POL 2,5% Jangka Waktu 1Tahun 100% Per Tahun 130% Per Bulan 160% Per Hari 190% PerJam Jangka Waktu >1Tahun 100% Pembayaran sekaligus 120% Per Tahun(2Tahun) 125% Per Tahun(3Tahun) 130% Per Tahun(4tahun) 135% Per Tahun(5tahun) Kondisi Tertentu : • Penugasan Pemerintah yangditetapkan Presiden • Bencanaalam • Bencananon-alam • Bencanasosial 1 % -50%
  • 16. SEWA SEWA UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Transportasi Penyewa BadanUsaha sesuai peraturan perundangan di bidang KerjasamaPemerintah dan BadanUsaha = • Tanah/Bangunan • SelainT/B • Tanah/Bangunan • Selain T/B *dgn persetujuanPengelola PENGELOLA PENGGUNA BESARAN=TARIFPOKOK* FAKTORPENYESUAI Nilai Wajar atas Sewa (Penilai) • Daya beli masy. (ATP) • Kemauan membayar masy. (WTP) • Nilai keekonomian PEMBAYARAN UANGSEWA: Tahap Pertama (sebelum ttd perjanjian) (5%*UangSewa) atau (Uang Sewa2tahunpertama) Tahap Berikutnya (Sesuai perjanjian,bertahap, TVM) Jalan Air Telekomunikasi Ketenagalistrikan Persampahan 1-30% Pelabuhan Laut, Sungai,Danau 1-50% Bandara, Terminal, KA 7-50% 7-50%Pengairan 5-30% Air Minum 5-20% Air Limbah 20-85% 0 % Minihydro, mikrohydro, tenaga air 1-30% Tenagasurya, bayu, biogas, dll 1-20% Transmisi, Distribusi,Instalasi 5-20% Migas 30-90% 15
  • 17. 16 PINJAM PAKAI Optimalisasi Penunjang Manfaat Optimalisasi BMN yangbelum/tidak digunakan dalam pelaksanaantusi Menunjang tusi PemDa/PemDes Memberikanmanfaat ekonomi/ sosial bagiPemda/Pemdes/masy. • Tanah/Bangunan • SebagianT/B • SelainT/B • Tanah/Bangunan • SebagianT/B • SelainT/B *dgn persetujuanPengelola PIHAKY ANGDAPAT MEMINJAMPAKAIKAN PENGELOLA PENGGUNA PIHAKY ANGDAPATMEMINJAM PemDa PemDes JangkaWaktu Pinjam Pakai 5Tahun,dpt diperpanjang  Peminjam pakai dapat mengubah BMN sepanjang utk menunjang tusi Pemda/Pemdes, dgn tidak mengubah fungsi/penurunan nilaiBMN  Perubahan BMN: • Tanpadisertai perubahan bentuk/ konstruksi dasar • Dengan disertai perubahan bentuk/ konstruksi dasar  Dengan syarat: Melaporkan atau telah mendapat persetujuan Pengelola/ Pengguna Barang BERAKHIRNYAPINJAM PAKAI • Berakhirnya jangka waktusesuaiperjanjian dan tidak diperpanjang • Pengakhiran secarasepihak • Berakhirnya perjanjian • Ketentuan lain sesuaiUU
  • 18. 17 KSP Optimalisasi PNBP Pemeliharaan Optimalisasi dayagunadan hasilguna BMN Meningkatkan penerimaanNegara Memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan perbaikanBMN • Tanah/Bangunan • SebagianT/B • SelainT/B • Tanah/Bangunan • SebagianT/B • SelainT/B *dgn persetujuanPengelola PIHAKY ANGDAPATMELAKSANAKAN KSP PENGELOLA PENGGUNA PIHAKY ANGDAPAT MENJADI MITRAKSP BUMN/D Swasta Jangka Waktu KSP 30 Tahun,dpt diperpanjang 50 Tahun,dpt diperpanjang (Infrastruktur) PemilihanMitra KSP Tender PenunjukanLangsung (BMN bersifatKhusus) BMN bersifat Khusus: Spesifikasi tertentu sesuaiperaturan perundangan Tingkat kompleksitas khusus(bandara, pelabuhan, stasiun KA, terminal,dll) Investasi hubunganbilateral antar Negara Bersifat rahasia pertahananNegara Konstruksidan spesifikasi dgn perizinan khusus Dikerjasamakandalam rangka tugasNegara Proyek kerjasamasesuaiUUdlm penyediaan infrastruktur Baranglain yg ditetapkan Pengelola BUMN/D Anak Perusahaan BUMN/D “KERJASAMA PEMANFAATAN”
  • 19. 18 KSP PNBP DAN HASIL KSP PNBP=KONTRIBUSITETAP+PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN: • Nilai investasi pemerintah  Nilai wajar BMN objekKSP • Nilai investasi mitra KSP Estimasi dlm proposalKSP • Kelayakan bisnismitra KSP Pendapatan, laba sebelum bunga pajak, laba bersih, arus kasbersih • Risikoyang ditanggungmitra KSP KONTRIBUSITETAP: • Nilai Wajar/Taksiran BMN objek KSP(HasilPenilaian) • Kelayakan Bisnis/Kondisi Keuangan mitra KSP • Manfaat Ekonomi/Sosial • Besaran Kontribusi Tetap ditetapkan oleh Pengelola berdasarkan hasil perhitungan tim Kondisi Tertentu : • Penugasan Pemerintah yang ditetapkanPresiden • Bencanaalam • Bencananon-alam • Bencanasosial 1 %-50% HASILKSP: • TANAH, • GEDUNG&BANGUNAN, • SARANA& FASILITAS(Peralatan danmesin, jalan, irigasi, dan jaringan, asetlainnya) PEMBAYARAN KONTRIBUSI TETAP: Kontribusi Tetap Pertama (max. 2harikerja setelahttd perjanjian KSP) Tdk terpenuhi Sanksi Lewat waktu  Perjanjian KSPdinyatakan batal Kontribusi Tetap Berikutnya Tahunan (max. sesuai tgl & bulan ttd perjanjian KSP) sekaligus/bertahap PEMBAYARAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN: Disetor ke rekening KasUmum Negara paling lambat 30 April tahunberikutnya Dilakukan setiap tahun sampaiberakhirnya perjanjian KSP
  • 20. • T anah 19 BGS/ BSG Penyediaan Menyediakan bangunan & fasilitas utk tusi K/L, sementara tidak tersedia dana dalam APBNuntuk penyediaantsb PIHAKY ANGDAPATMELAKSANAKAN BGS/BSG *dgn persetujuanPengelola PENGELOLA PENGGUNA • Tanah PIHAKY ANGDAPATMENJADI MITRA BGS/BSG BUMN/D Swasta BHLainnya JangkaWaktu BGS/BSG 30 Tahun,tdk dpt diperpanjang PemilihanMitra BGS/BSG Tender Penunjukan Langsung (BGS/BSG tetentu) Calon mitra menyusun proposal/studi kelayakan bisnis proyek BGS/BSG Penandatanganan perjanjian pelaksanaan BGS/BSGpalinglama 1tahun sejakditetapkannya keputusanBGS/BSG Perjanjian dituangkan dalam bentuk akta notariil BERAKHIRNYABGS/BSG a. Berakhirnya jangka waktu sesuaiperjanjian b. Pengakhiran secarasepihak oleh Pengelola/Pengguna,dikarenakan: • Tidak membayar kontribusi tahunan3 tahun berturut-turut • Tidak melaksanakanpembangunan s.d.2 tahun sejak ttd perjanjian • Tidak memenuhi kewajiban lainnyasesuai perjanjian a. Berakhirnyaperjanjian b. Ketentuan lain sesuaiUU
  • 21. 20 BGS/ BSG KONTRIBUSI TAHUNAN DAN HASIL BGS/BSG KONTRIBUSITAHUNAN: • Penyelenggaraan tusi pemerintah • Nilai Wajar BMNyang menjadi objek BGS/BSG(Penilai) • Kelayakan bisnismitra BGS/BSG(Penilai) • Besaran Kontribusi Tahunanditetapkan oleh Pengelola berdasarkan hasil perhitungan tim • Besaran Kontribusi Tahunanmeningkat setiap tahun dgn memperhatikan tingkat inflasi Kondisi Tertentu : • Penugasan Pemerintah yang ditetapkanPresiden • Bencanaalam • Bencananon-alam • Bencanasosial 1 %-50% PEMBAYARAN KONTRIBUSI TAHUNAN: HASILBGS/BSG: • GEDUNG&BANGUNAN, • SARANA& FASILITAS(Peralatan danmesin, jalan, irigasi, dan jaringan, asetlainnya) Kontribusi Awal diperhitungkan dlm Kontribusi Tahunan Kontribusi Tahunan dibayarkan max. sesuai tgl & bulan ttd perjanjian pada tahun berikutnya  sekaligus/bertahap HasilBGS/BSGdapat dilakukan perubahan, baik permintaan Pengelola/Pengguna ataupun permohonan mitra Selamajangka waktu pengoperasian BGS/BSG, min. 1 0 %dari hasil BGS/BSGharus digunakan langsung oleh Penggunautk tusi pemerintahan Besaran HasilBGS/BSGyang digunakan langsung, ditetapkan oleh Pengelola berdasarkan hasil perhitungan tim
  • 22. BUMN/D 21 KSPI Pendukung Penyediaan Prioritas Mendukung tusipemerintahan Keterbatasan danaAPBNutkpenyediaan infrastruktur Daftar prioritas proyekyang ditetapkan pemerintah PIHAKY ANGDAPATMELAKSANAKAN KSPI • Tanah/Bangunan • SebagianT/B • SelainT/B • Tanah/Bangunan • SebagianT/B • SelainT/B *dgn persetujuanPengelola PENGELOLA PENGGUNA PIHAKY ANGDAPATMENJADI MITRA KSPI Anak Perusahaan BUMN/D Swasta(PT) BHAsing Koperasi “KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR” JangkaWaktu KSPI 50 Tahun, dpt diperpanjang* *governmentforce majeure PemilihanMitra KSPI PJPB Pengelola MitraKSPI BERAKHIRNYAKSPI a. Berakhirnya jangkawaktuKSPI b. Pengakhiran perjanjian secarasepihakoleh Pengelola/Pengguna,dikarenakan: • Tidakmembayar pembagian kelebihan keuntungan (clawback) 3tahunberturut-turut • Tidakmemenuhi kewajiban lainnyasesuai perjanjian c. Pengakhiran KSPIdpt dilakukanoleh Pengelola/Penggunasecaratertulis tanpa melaluipengadilan
  • 23. 22 KSPI CLAWBACKDAN HASILKSPI PEMBAYARAN CLAWBACK: HASILKSPI: • Bangunan Konstruksi Infrastruktur beserta sarana dan fasilitasnya • Pengembangan Infrastruktur berupa penambahan /peningkatan kapasitas, kuantitas, dan kualitasinfrastuktur • HasilPengembanganInfrastruktur lainnya Disetor ke rekening KasUmum Negara paling lambat 30 April tahunberikutnya Permohonan Peniadaan Clawback: o Ditetapkan oleh PJPK o Syarat KSPImerupakan bagian dariproyek: • Daftar rencanaKerjaSamaPemerintah dan Badan Usaha • Perpres PercepatanProyekStrategisNasional • Komite PercepatanPenyediaan Infrastruktur Prioritas o PJPKbertanggung jawab formil dan materiil thd permohonan tsb o Permohonan peniadaan hanyaberlaku thd KSPIdgn jangka waktu paling lama 20tahun CLAWBACK: • Karakteristik infrastruktur • Nilai investasipemerintah • Nilai investasi mitra KSPI • Risikoyang ditanggung mitraKSPI • Dukungan pemerintah • Jaminan pemerintah atas ProyekKerja Sama Besaran Clawback ditetapkan olehPengelola berdasarkan hasil perhitungan tim Jika ada
  • 24. 23 KETUPI Optimalisasi Operasional Pendanaan UpayaoptimalisasiBMN Meningkatkanfungsi operasional BMN Mendapatpendanaanutk pembiayaan penyediaan infrastruktur PIHAKY ANGDAPATMELAKSANAKAN KETUPI • Menteri/Pimpinan Lembaga selakuPJPK • Ditunjuk oleh Pengelola Barang PJPB BLU PIHAKY ANGDAPATMENJADI MITRA KETUPI BUMN/D Swasta (PT) BHAsing Koperasi JangkaWaktu KETUPI 50 Tahun, dpt diperpanjang AlurKETUPI BLU Pengelola MitraKETUPI Penatausahaan selamaKETUPI “KERJASAMA TERBATASUNTUK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR” OBJEKKETUPI Tanah/BangunanpadaPengguna a. Infrastrukturtransportasi (pelabuhan, bandara, perkeretaapian, terminal) b. Infrastruktur jalantol c. Infrastruktur SDAir d. Infrastruktursistempengelolaan air limbah e. Infrastruktursistempengelolaan persampahan f. Infrastruktur telekomunikasidaninformatika g. Infrastruktur ketenagalistrikan h. Infrastruktur migas, dan energiterbarukan Pengguna
  • 25. 24 KETUPI HASIL KETUPI UPFRONT PAYMENT ASET (Pembayaran Dana diMuka) Nilai ditetapkan PJPB Pembayaran oleh Mitra KETUPImaks.6 bulan Perpanjangan jangkawaktu pembayaran maks.6bulan Tidak membatasi hakBLU utk memperolehclawback Peruntukan ditetapkan PJPB setelah persetujuanBLU Berupa tanah, gedung, bangunan, sarana, & fasilitas Diadakan oleh mitraKETUPI Pengadaannya diperjanjikan BLU dengan mitra KETUPI Menjadi BMNpada Pengelola sejak diserahterimakan oleh mitra KETUPIkepada BLU DANA HASIL KETUPI DANAHASIL KETUPI: UpfrontPayment Clawback PencairanJaminan • Danahasil KETUPI merupakan pendapatanBLU, makapengelolaandan penggunaannyaada padaBLU BERAKHIRNYAKETUPI a. Berakhirnya jangkawaktu KETUPIdan tidak diperpanjang b. Pengakhiran perjanjian secarasepihakolehBLU, dikarenakan: • Tidakmembayar upfront payment sesuaiperjanjian • Tidakmemenuhi kewajiban lainnya sesuaiperjanjian c. Berakhirnya perjanjian KETUPI d. Ketentuan lain sesuai peraturanperundangan
  • 27. 26 PENGAMANAN PEMELIHARAAN  Mitra Pemanfaatan BMN WAJIBmelakukan pengamanan dan pemeliharaan atasobjek Pemanfaatan BMN  Mitra Pemanfaatan BMN berupa KSP , BGS/BSG, KSPI, dan KETUPI WAJIB melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang hasil Pemanfaatan BMN disamping objek Pemanfaatan BMN  Pengelola dapat meminta mitra untuk menyediakan deposit pada tahun terakhir (upaya pencegahan apabilamitra tidak melakukanpengamanan dan pemeliharaan)  Seluruh biaya pengamanan dan pemeliharaan menjadi beban mitra Pemanfaatan BMN
  • 29. 28 PENATAUSAHAAN Pengguna BLU Pengelola Atas BMNyang berada pada PengelolaBarang Atas BMNyang berada pada PenggunaBarang AtasPemanfaatan BMNdalam bentuk KETUPI
  • 31. 30 PELAKSANAAN  Proses pelaksanaan Pemanfaatan BMN dapat dilakukan secaraelektronik  Ketentuan lebih lanjut : Keputusan MenteriKeuangan PEMANFAATAN
  • 33. 32 PENGAWASAN Pengawasan dan Pengendalian dilakukan sesuai dengan bidang ketentuan peraturan perundang-undangan di pengawasan danpengendalian PENGENDALIAN
  • 35. 34 SANKSIADMINISTRATIF Surat Teguran Surat Peringatan Denda • Belum melakukan perbaikan/ penggantian akibat tidak melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan • Belum menyerahkan objek/hasil Pemanfaatan BMN sesuai perjanjian 1bulan sejak diterbitkannya Surat Teguran belum dipenuhi 1bulansejak diterbitkannya Surat Peringatan belum dipenuhi 2 %-Per hari dari nilai Perbaikan/ Penggantian yang masih terutang, atau 1 1 0 %-dari besaran Sewa (periode Sewa harian sesuai keterlambatan) Maks. 50%dari Nilai Perbaikan/Penggantian
  • 37.  Permohonan Pemanfaatan BMN yang telah diajukan oleh Pengguna dan belum memperoleh persetujuanPengelola,selanjutnya mengikuti ketentuan dalam PMK ini  Permohonan Pemanfaatan BMN yang telah diajukan oleh Pengguna dan telah memperoleh persetujuan Pengelola namun terdapat revisi data yang tidak mempengaruhi besaran penerimaan negara, maka diterbitkan persetujuanbaru berdasarkan PMK ini  Pemanfaatan BMN yang sedang berlangsung sesuai PMK78/PMK.06/2014dinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktuPemanfaatan  Pemanfaatan BMN yang sedang berlangsung sesuai PMK 164/PMK.06/2014 dinyatakan tetap berlakuhingga berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan  Pemanfaatan BMN yang sedang berlangsung sesuai PMK 57/PMK.06/2016 dinyatakan tetap berlaku hingga berakhirnya jangka waktuSewa 36 KETENTUANPERALIHAN
  • 39. 38 KETENTUANPENUTUP DICABUT dan DINYATAKAN TIDAK BERLAKU PMKNo.78/PMK.06/2014 SemuaPeraturan Pelaksana dari 3PMK di atas, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangandengan PMKini tentang Tata CaraPelaksanaan PemanfaatanBMN PMKNo.164/PMK.06/2014 tentang Tata CaraPelaksanaan PemanfaatanBMN dalam rangka PenyediaanInfrastruktur PMKNo.57/PMK.06/2016 tentang Tata CaraPelaksanaan Sewa BMN }
  • 41. Prosedur Pinjam Pakai Pada Pengguna Barang PENGELOLA BARANG PENGGUNA BARANG PEMERINTAH DAERAH PERMOHONAN PERSETUJUAN PERJANJIAN PELAKSANAAN PINJAM PAKAI PENYERAHAN BMN KEMBALI PERJANJIAN LAPORAN PINJAM PAKAI BERAKHIR 41 PERMOHONAN PENGKAJIAN • Kepastian penggunaan BMN • Tujuan penggunaan oleh pemakai • Jangka waktu
  • 42. KSP BMN PADA PENGGUNA BARANG PERMOHONAN KSP PENGGUNA PENGGUNA BARANG Permohonan pelaksanaan KSP Tim KSP Membentuk Tim KSP PENGELOLABARANG melakukan penelitian apakah BMN dapat dijadikan objek KSP PENGELOLABARANG menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian Laporan Hasil Penilaian PENGELOLABARANG Menetapkan persetujuan pelaksanaan KSP Laporan Tim KSP 2 1 Alasan/ pertimbanga n tidak dapat disetujui 1
  • 43. KSP BMN PADA PENGGUNA BARANG KEPUTUSAN PELAKSANAAN KSP MITRA KSP Menerima keputusan KSP dan menandatangani Perjanjian KSP PENGELOLABARANG Memberikan surat persetujuan KSP Laporan hasil tender PANITIA PEMILIHAN MITRA Melakukan Tender dan mengusulkan pemenang sebagai calon mitra KSP PENGGUNA BARANG Menetapkan pemenang tender (Mitra KSP) dg Keputusan Keputusan Pelaksanaan KSP a. Objek KSP b. peruntukan KSP c. penerimaan negara dari KSP d. Identitas Mitra KSP e. Jangka waktu KSP 3 4 PENGGUNA BARANG Membentuk Panitia Pemilihan Mitra Alasan/ pertimbangan tidak dapat disetujui Laporan pelaksanaan KSP 2 3
  • 44. BGS/BSG BMN PADA PENGGUNA BARANG PERMOHONAN BGS/BSG PENGGUNAPENGGUNA BARANG Permohonan pelaksanaan BGS/BSG Tim BGS/BSG Membentuk Tim BGS/BSG PENGELOLABARANG melakukan penelitian apakah BMN dapat dijadikan objek KSP PENGELOLABARANG menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian Laporan Hasil Penilaian PENGELOLABARANG Menetapkan persetujuan pelaksanaan BGS/BSG Laporan Tim BGS/BSG 2 1 Alasan/ pertimbanga n tidak dapat disetujui 1 PENGGUNA PENGGUNA BARANG Menyerahkan objek BGS/BSG kepada Pengelola Barang 2
  • 45. BGS/BSG BMN PADA PENGGUNA BARANG KEPUTUSAN PELAKSANAAN BGS/BSG Tim BGS/BSG Menyiapkan Perjanjian BGS/BSG MITRA BGS/BSG Menerima keputusan BGS/BSG dan menandatangani Perjanjian BGS/BSG PENGELOLABARANG Membentuk Panitia Pemilihan Mitra Laporan hasil tender PANITIA PEMILIHAN MITRA Melakukan Tender dan mengusulkan pemenang sebagai calon mitra BGS/BSG PENGELOLABARANG Menetapkan pemenang tender (Mitra BGS/BSG) dg Keputusan Keputusan Pelaksanaan BGS/BSG a. Objek BGS/BSG b. peruntukan BGS/BSG c. penerimaan negara dari BGS/BSG d. Identitas Mitra BGS/BSG e. Jangka waktu BGS/BSG 3 4