Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA Universitas Mercu Buana(Mercu Buana University), Jakarta Indonesia

1. 1
TUGAS SEBELUM UTS
Dosen : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, CMA
PENERAPAN ETIKA BISNIS (NILAI ETIKA)
Di PT. TIMAH PERSERO TBK
DISUSUN OLEH :
MAYA DWI INDRAWATI (55117110048)
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCUBUANA-JAKARTA
TAHUN 2017

2. i
DAFTAR ISI
Abstrak………………………………………………………………..…………… 1
I. Introduction…………………………………………………..…………… 1
II. Literature Review…………………………………………………..……… 4
2.1. Penjelasan Etika Bisnis………………………………………… 6
2.2. Kerangka Pemikiran…………...………………………………. 10
III. Methods…………………………………………….…………………… 11
IV. Result & Discussion…………………………….………………………… 11
4.1. Permasalahan……………………………………. 13
4.2. Pembahasan Masalah………………………………….. 17
4.3. Etika Bisnis dalam PT Timah (Persero) Tbk…………… 20
V. Conclusion & Recommendation……………………………………………… 23
5.1. Kesimpulan…………………………………………………… 23
5.2. Saran…………………………………………………………… 23
Daftar Pustaka……………………………..…………….……………… 24

3. 1
ABSTRAK
Etika bisnis adalah cara melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek
berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu
perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam
membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang
saham, masyarakat.Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang
beretika, yakni dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan
mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika
Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen
dan menjadikannya sebagai pedoman melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan
dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang professional sebab berkaitan
dengan kepuasan maupun perlindungan konsumen. Dengan memegang teguh etika atau
moral bisnis yang ada bisnis kita akan berjalan dengan baik, karena dengan memiliki
etika kita dapat bersaing dengan perusahaan lain.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etika bisnis pada PT. Timah
Persero Tbk karena dalam berbisnis perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah
bisnis yang beretika, yakni sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika
Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen
dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan
dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang professional.
1. Introduction
Perusahaan menyadari arti pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan
(Good Corporate Governance‐GCG) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai,
perkembangan usaha, meningkatkan daya saing, dan pertumbuhan bisnis jangka panjang
secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (Shareholders) namun juga
segenap Pemangku Kepentingan lainnya dalam arti pengelolaan bisnis yang bukan hanya
mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan yang penuh amanah, transparan
dan akuntabel. Kepercayaan pemangku kepentingan seperti Karyawan, Mitra Usaha,
Pemasok, Pelanggan, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor
yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan.
Hilangnya kepercayaan para pemangku kepentingan dapat menyebabkan Perusahaan
kehilangan peluang bisnis, yang pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan usaha
Perusahaan. Kredibilitas Perusahaan dan kepercayaan sangat erat kaitannya dengan
perilaku Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan

4. 2
Perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus
menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik
akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perusahaan.
Timah merupakan unsur kimia yang dalam tabel periodik memiliki simbol Sn
(Anglo-Saxon: Tin, Latin: Stannum) 9 dengan nomor atom 50. Unsur ini merupakan
logam miskin berwarna abu-abu keperakan, dapat ditempa (malleable), tidak mudah
teroksidasi dalam udara sehingga tahan karat, ditemukan dalam banyak alloy, dan
digunakan untuk melapisi logam lainnya untuk mencegah karat. Timah diperoleh
terutama dari mineral cassiterite yang terbentuk sebagai oksida (SnO2).10 Timah dapat
dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kemasan untuk makanan, campuran amalgam
tambal gigi sebagai pengganti air raksa (Hg), campuran pada stick golf dan amunisi,
penutup botol, sebagai lapisan penghambat api pada produk kabel listrik dan peralatan
rumah tanga, timah solder, bola lampu, dan cat. Pemanfaatan yang luas tersebut terkait
dengan sifat kimia timah yang dikategorikan sebagai green metal yang aman bagi
lingkungan. Timah merupakan salah satu jenis bahan galian yang bernilai strategis
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980, sehingga tidak bebas untuk
diekspor.
Pada umumnya saat ini penambangan timah dilakukan di darat dengan
menggunakan tambang semprot (gravel pumps) dan di laut dengan kapal keruk
(dredging) dan Kapal Isap Produksi (KIP). Penambangan di darat tidak memerlukan
teknologi yang rumit, sehingga dapat dijalankan dalam skala kecil sekalipun, semisal TI
(Tambang Inkonvensional). Sementara penambangan di laut memerlukan investasi yang
besar terkait dengan penggunaan teknologi yang lebih kompleks.
PT Timah Tbk beroperasi melalui mekanisme Kuasa Pertambangan yang
diterbitkan oleh Departemen ESDM . Sejak tahun 2003 sesuai otonomi daerah, ijin Kuasa
Pertambangan dikeluarkan oleh Bupati/Walikota di wilayah operasi. Pada awalnya Kuasa
Pertambangan (KP) merupakan suatu perikatan antara Pemerintah RI dengan Pemegang
KP untuk mengekploitasi cadangan sumber daya alam yang ada pada suatu wilayah.
Sejak otonomi daerah, Kepala Daerah memberikan kuasanya kepada Pelaksana KP untuk
mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya. Sebagai imbalannya,
Negara memperoleh bagian dari sumber daya alam dari Pelaksana KP sejumlah
persentase tertentu dalam bentuk royalti dan iuran pertambangan atas sewa lahan
(landrent). Perjanjian tersebut mencakup pula ketentuan lain yang harus ditaati oleh
kedua belah pihak, misalnya terkait dengan keuangan negara, pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan keselamatan kerja.

5. 3
Disadari bahwa penambangan timah dengan menggunakan model penambangan
terbuka di darat dan pengerukan di laut akan menimbulkan dampak yang signifikan bagi
lingkungan hidup, maka analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) menjadi
prasyarat dalam penerbitan suatu ijin penambangan baik dalam KP maupun KK. Hal ini
digariskan dalamPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU
Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. UU
disahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, Andi Mattalatta.
Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan
melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan
limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar,
dan lain sebagainya.
Etika bisnis dibutuhkan karena untuk membentuk suatu perusahaan yang
kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan
nilai strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh
budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara
konsisten dan konsekuen.
Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk
manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-
hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional.
Tujuan
Adapun tujuan penulisan untuk memenuhi tugas sebelum UTS mata kuliah Etika
Bisnis dalam membuat jurnal atau tulisan tentang Etika Bisnis. Maksud penulisan ini
adalah :
1. Untuk mengetahui etika bisnis PT. Timah (Persero) Tbk
2. Untuk mengetahui pelanggaran, factor penyebab dan cara antisipasi apabila PT.
Timah (Persero) Tbk tidak menggunakan etika bisnis.

6. 4
II. Literature Review
Etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan
pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara
universal (Muslich, 2004:9). Etika bisnis merupakan aturan tidak tertulis mengenai cara
menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung
pada kedudukan individu atau-pun perusahaan di masyarakat.
Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan
standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam
kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan
hukum (Bertens, 2000).
Etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku
bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha (Sumarni, 1998:21). Etika
bisnis merupakan pengetahuan pedagang tentang tata cara pengaturan dan pengelolaan
bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas melalui penciptaan barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi.
Etika bisnis menjadi standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan
segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik.
Etika bisnis dalam lingkupnya tidak hanya menyangkut perilaku dan organisasi
perusahaan secara internal melainkan juga menyangkut perilaku bisnis secara eksternal.
Etika bisnis berfungsi untuk menggugah masyarakat untuk bertindak menuntut para
pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan
masyarakat tersebut.Dalam etika bisnis, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
antara lain pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan
jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan tanggung
jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat dan
menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan.
Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk
membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta
mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu
landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik,
sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta
etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (Muslich, 1998).
Menurut Kerin et al, etika adalah prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang
mengatur tindakan dan keputusan dari seorang individu atau kelompok (dalam Story &
Hess, 2010). Hal tersebut membuktikan bahwa pebisnis selaku individu yang berperan
penting dalam berbisnis tidak terlepas dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut.
Perilaku yang tidak etis seperti penyalahgunaan penentuan harga terhadap suatu produk
atau jasa yang di tawarkan, tidak adanya kesejahteraan dalam organisasi, perlakuan tidak
adil terhadap karyawan, tidak etis saat menajalin kerjasama dengan sesama rekan bisnis,
tidak adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta berbagai pelanggaraan etika
lainnya.

7. 5
Hal ini dapat menjadi sesuatu yang serius mengingat perilaku yang tidak etis
dapat menjurus kearah tindakan kriminal serta perilaku lain yang merugikan perusahaan,
baik finansial maupun nonfinansial. Banyak sebab yang menjadikan perilaku yang tidak
etis yang muncul. Ini bukan hanya terkait pada individu saja, tetapi juga menyangkut
keseluruhan proses dalam organisasi. Manajemen merupakan pendorong organisasi agar
mempunyai etika bisnis yang sesuai dengan organisasi, sehingga tindakan kurang etis
dapat di cegah.
Menurut Carson dan Ghorpade, komunitas bisnis mengakui adanya pengaruh dari
sifat lingkungan kerja (dalam Waples, Antes, Murphy, Connelly, & Mumford, 2009).
Pendapat tersebut di dukung dengan pendapat LeClair dan Ferrell, dimana perkembangan
zaman sekarang ini secara drastis mempengaruhi perilaku etis ditambah dengan
perkembangan teknologi telah membuat perubahan yang serba cepat dan high impact
terhadap keputusan yang menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. (dalam Waples,
Antes, Murphy, Connelly, & Mumford, 2009). Pergeseran ini memiliki makna yang
penting untuk dibawa kedepan harinya untuk pendidikan etika terhadap dunia pendidikan
dan para pelaku professional dalam bisnis.
Dengan adanya fenomena-fenomena yang terjadi, ini membuktikan bahwa bisnis
yang dijalankan bertentangan dengan etika bisnis. Etika bisnis memiliki lima prinsip-
prinsip yaitu prinsip otonomi, keadilan, kejujuran, saling menguntungkan dan integritas
moral (Keraf dalam Sutrisna, 2010). Keraf mengemukakan bahwa prinsip otonomi
merupakan kemampuan seseorang bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tanpa
adanya pengaruh dari pihak lain. Sedangkan prinsip kejujuran adalah sifat terbuka dan
memenuhi syarat-syarat dalam sebuah perjanjian kontrak bisnis. Prinsip keadilan menurut
Keraf, menuntut seseorang untuk bersikap sama secara objektif, rasional, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Keraf di perkuat dengan
pendapat menurut Gundlach dan Murphy, bahwa dasar-dasar etika terdiri dari: kesetaraan
(saling menguntungan), promise principle (tugas untuk menjaga janji/komitmen), dan
moralitas terhadap tugas dan tanggung jawab (mengikuti aturan
yang berlaku dan tidak secara sadar melakukan tindakan yang merugikan satu
sama lain) (dalam Piercy & Lane, 2007).
Dari kelima prinsip bisnis menurut Keraf tersebut, Adam Smith mengatakan
bahwa prinsip yang paling keadilan merupakan prinsip yang paling pokok (dalam Sinuor,
2009). Prinsip keadilan menjadi jiwa bagi aturan bisnis dan semua praktek bisnis yang
melanggar prinsip harus dilarang. Praktek bisnis yang melanggar prinsip keadilan antara
lain monopoli, kolusi, nepotisme, manipulasim hak istimewa, perlindungan politik, dan
lain-lain.
Hal ini membuktikan bahwa etika bisnis merupakan unsur penting supaya siklus
hidup suatu bisnis dapat bertahan lama, atau bahwa etika merupakan prasyarat
tumbuhnya sikap-sikap moral, khususnya sikap saling percaya, jujur, adil, dan tanggung
jawab. Zaman berubah menuntut individu dan perusahaan berubah pula. Tataan nilai
terhadap etika pun ikut mengalami perubahan. Memang benar tidak semua etika yang
lama menghilang, namun banyak bermunculan tata nilai etika baru yang dianggap lebih
sesuai dengan masa kini.

8. 6
PT Timah sebagai Perusahaan Perseroan didirikan tanggal 02 Agustus 1976, dan
merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pertambangan
timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. PT Timah merupakan
produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah
terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran.
Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian,
perdagangan, pengangkutan dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai
perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan
jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan memiliki beberapa anak
perusahaan yang bergerak dibidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa
teknik, penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan serta
penambangan non timah.
Perusahaan berdomisili di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung dan memiliki
wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Tenggara serta Cilegon, Banten.
Visi
“Menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia menuju kehidupan yang lebih
berkualitas"
Misi
 Mengoptimalkan nilai perusahaan, kontribusi terhadap pemegang saham, dan
tanggung jawab sosial.
 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memiliki integritas,
kreativitas dan tata nilai positif.
 Mewujudkan hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan
(stakeholder).
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penelitian ini difokuskan
kepada PENERAPAN ETIKA BISNIS (NILAI ETIKA) di PT. Timah Persero TBk.
Sehingga penulis mengambil judul “ Analisis Penerapan Etika Bisnis pada PT. Timah
Persero TBK”. Maka perumusan masalah dan tujuan dari peneitian ini adalah
menganalisis penerapan etika bisnis apa yang diterapkan di PT. Timah Persero TBK.
1. Penjelasan Etika Bisnis
Etika berasal dari kata Yunani ethos yang menurut Keraf (1998) adalah adat
istiadat atau kebiasaan. Perpanjangan dari adat istiadat membangun suatu aturan kuat di
masyarakat, yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan, dan
aturan-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai
adat istiadat yang berlaku. Pengertian moral menurut Velasquez (2005) bahwa moral
memang mampu mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Sehingga etika
dan moralitas berbeda, etika perlu dipahami sebagai sebuah cabang filsafat yang

9. 7
berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam
hidupnya.
Terdapat banyak versi dari definisi etika bisnis dari berbagai pihak, dan berikut
adalah beberapa definisi etika bisnis:
 Menurut Laura Nash (1990), etika bisnis sebagai studi mengenai bagaimana
norma moral personal diaplikasikan dalam aktivitas dan tujuan perusahaan (dalam
Sutrisna, 2010).
 Etika bisnis adalah istilah yang biasanya berkaitan dengan perilaku etis atau tidak
etis yang dilakukan oleh manajer atau pemilik suatu organisasi (Griffin & Ebert,
2007).
 Menurut Velasques (2005), etika bisnis merupakan • studi yang dikhususkan
mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral
sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.
 Menurut Irham Fahmi (2013), etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan
suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan
tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis.
Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sangsi akan diterima.
Dimana sangsi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.
Etika teleologi menilai suatu tindakan itu baik atau buruk dari sudut tujuan, hasil
sasaran, atau keadaan optimum yang dapat dicapai (Sutrisna, 2010). Suatu tindakan
dinilai baik, kalau bertujuan mencapai sesuatu yang baik, atau kalau akibat yang
ditimbulkan baik dan berguna (Fahmi, 2013). Dari teori ini berkembangnya teori lain,
yaitu: egoism dan utilitiarianisme.
Hedonisme berlaku kaidah, bertindaklah sedemikian rupa sehingga mencapai
kenikmatan yang paling besar bagimu atau hindari semua ketidaknikmatan (Sutrisna,
2010). Menurut Sutrisna (2010), etika hedonisme memiliki dorongan untuk mencari
kenikmatan, kegembiraan, atau kesenangan dan sebaliknya menauhi serta mencegah rasa
sakit atau ketidaksenagan dalam hidup manusia adalah sesuatu yang manusiawi.
Menurut Sutrisna (2010), prinsip pokok yang harus dikedepankan dalam berbuat
adalah asas manfaat/keuntungan. Sumber kesenangan diukur menurut intensitas dan
lamanya perasaan tersebut, akibatnya, dan lain-lain. Perilaku dan perbuatan manusia
dikatakan baik jika mendatangkan keuntungan dan kegunaan (Fahmi, 2013).
Menurut Bertens (2013), utilitarianisme adalah perbuatan yang dikatakan baik
jika membawa manfaat, tapi manfaat tersebut harus menyangkut bukan saja satu atau dua
orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.
Teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relative (Fahmi, 2013). Menurut
Faisal Badroen masalah lain yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered (egois),
fokus pada diri manusia individu mengabaikan interaksi dengan pihak luar sistem dan
pembuat keputusan tidak berfikir panjang, semua bergantung kriterianya sendiri (dalam
Fahmi, 2013).
Teori deontologi menurut Keraf, merupakan suatu tindakan itu baik bukan dinilai
dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan tersebut, melainkan
berdasarkan tindakan itu sendiri (dalam Fahmi, 2013). Atas dasar itu, etika deontologi

10. 8
sangat menekankan motivasi, kemauan baik, dan watak yang kuat dari pelaku (Sutrisna,
2010). Atau sebagaimana dikatakan Immanuel Kant, kemauan baik harus dinilai baik
pada dirinya sendiri terlepas dari apapun juga (dalam Sutrisna, 2010).
Menurut Sutrisna (2010) Ada tiga prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan
teori deontologi, yaitu:
1. Supaya suatu tindakan punya nilai moral, maka tindakan itu harus dijalankan
berdasarkan aturan, prosedur, atau kewajiban.
2. Nilai moral dari suatu tindakan tidak ditentukan oleh tujuan atau hasil yang dicapai,
melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk
melakukan tindakn tersebut.
3. Sebagai konsekuensi dari dua prinsip tersebut, kewajiban adalah hal yang penting
dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal.
Dalam uraian teori etika bisnis maka, dalam penelitian ini menegaskan memakai
teori deontologi. Hal ini terbukti bahwa deontologi memiliki banyak kelebihan
dibandingkan teori-teori etika yang lain. Dalam suatu perbuatan pasti ada
konsekuensinya, dalam hal ini konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi
pertimbangan. Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya melainkan karena
perbuatan tersebut wajib dilakukan. Deontologi menekankan perbuatan tidak dihalalkan
karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadi perbuatan itu juga baik. Dalam hal
ini, tidak boleh melakukan suatu perbuatan jahat agar sesuatu yang dihasilkan itu baik.
Misalkan tidak boleh mencuri, berdusta untuk membantu orang lain, mencelakai orang
lain melalui perbuatan ataupun ucapan, karena dalam teori deontologi kewajiban itu
tidak bisa ditawar lagi karena ini merupakan suatu keharusan dan memiliki pendirian
yang teguh pada prinsip yang taat.
Menurut Keraf (1998), prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis adalah
(dalam Sutrisna, 2010): prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip
saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral.
Peranan etika dalam kegiatan bisnis antara lain, sebagai berikut:
 Etika harus menjadi pedoman dalam kegiatan masyarakat, dan seharusnya juga
menjadi pedoman bagi pebisnis. Mana tindakan yang tepat, benar dan boleh
dilakukan dalam bisnis yang diharapkan menguntungkan semua pihak yang terlibat
(Satyanugraha, 2003).
 Etika berperan sebagai penghubung pelaku bisnis. Pelayanan purna jual tentu
merupakan refleksi nilai atau etika bisnis yang diterapkan perusahaan untuk menjaga
loyalitas konsumennya (Tjiptono, 2005).
 Etika juga berperan sebagai syarat utama untuk kelanggengan atau konsistensi
perusahaan. Loyalitas konsumen akan dapat membantu perusahaan agar tetap bisa
bertahan (Tjiptono, 2005). Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya
dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum
aturan (hukum) perilaku dibuat dan laksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut
diwujudkan dalam bentuk aturan hukum (Arman, 2011). Sebagai kontrol terhadap
individu. Pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral
atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti

11. 9
kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab,
disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi (Arman, 2011).
 Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan
komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial (Arman,
2011).
Perubahan yang cepat pada era globalisasi saat ini, menimbulkan masalah- masalah yang
berkaitan dengan etika dalam berbisnis dan mengundang pro dan kontra dengan berbagai
alasan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa manfaat etika bisnis menurut Sutrisna
(2010) adalah sebagai berikut:
 Sebagai moralitas, etika bisnis membimbing tingkah laku manusia agar dapat
mengelola kehidupan dan bisnis menjadi lebih baik.
 Dapat mendorong dan mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam
mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, yang dapat
dipertanggungjawabkannya.
 Dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib,
teratur, damai, dan sejahtera dengan menaati norma-norma yang berlaku demi
mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial.
 Sebagai ilmu pengetahuan, etika bisnis memberikan pemenuhan terhadap
keingintahuan dan menuntut manusia untuk dapat berperilaku moral secara kritis dan
rasional.
Adapun pendapat Sinour (2009) bahwa etika bisnis memberikan keuntungan dan
membantu para pebisnis. Keuntungan yang dimaksud Sinour adalah sebagai berikut:
 Etika bisnis menyadarkan para pebisnis tentang adanya dimensi etis yang melekat
dalam perusahan yang dibangun.
 Etika bisnis memampukan para pebisnis untuk membuat pertimbangan-
pertimbangan moral dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis secara memadai.
 Etika bisnis memberi arah yang tepat bagi para pebisnis ketika akan menerapkan
pertimbangan-pertimbangan moral-etis dalam setiap kebijakan dan keputusan
bisnis demi tercapainya tujuan yang ditargetkan.
Diperlukan pembanding antara etika bisnis dalam perusahan dengan hukum yang
berlaku di Indonesia. Perbandingan tersebut dimaksudkan agar dapat membuktikan
apakah hukum di Indonesia telah memenuhi etika yang berlaku di masyarakat dan etika
pada hakekatnya lebih tinggi daripada hukum. Hal ini terbukti dengan pendapat dari
Arman (2011) bahwa, hukum akan mengkodifikasi harapan dari etika dalam
melaksanakan kegiatan bisnis. Meskipun disadari tidak semua harapan etika tersebut
dapat dipenuhi oleh hukum. Norma etika memang bersifat dinamis, tetapi begitu etika
dituangkan dalam ketentuan hukum sifat dinamisnya menjadi berkurang/bahkan mungkin
menjadi statis. Maka, hukum tentunya harus memperhatikan pula apabila adanya
perubahan-perubahan.

12. 10
Menurut Arman (2011) bahwa etika bisnis memiliki peranan yang lebih
dibandingkan hukum, sebagai berikut:
 Hukum sebagai salah satu sarana/alat pengawasan (social control) yang efektif untuk
mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat. Sebab hukum menetapkan secara
tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta bentuknya yang
tertulis memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis, karena apabila terjadi
pelanggaran sanksinya jelas.
 Bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk
mengatur bisnis, dalam hal ini pula didukung faktor lain seperti etika. Bahkan pada
taraf normatif, etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu
keharusan.
 Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum (substantif) bukan sebaliknya hukum
yang membentuk etika bisnis. Etika sebagai bagian/cabang dari filafat (umum) yang
mempelajari tentang tingkah laku manusia mengenai baik dan buruknya dalam
kehidupan bermasyarakat.
 Filsafat hukum mempelajari tentang hakekat hukum, juga merupakan cabang filsafat
(khusus). Keduanya (etika dan filsafat) pada dasarnya sama-sama membahas
mengenai aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat dan
dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat.
 Etika berkaitan dengan tentang apa yang benar dan apa yang salah, sedangkan
hukum cenderung dapat ditafsirkan sebagai masalah legal atau ilegal.
 Tidak semua etika diatur secara penuh oleh hukum, karena etika terus berkembang
dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan pemikiran etis masyarakat dalam
membangun etika bisnis, sedangkan hukum bersifat terbatas.
 Namun demikian hukum harus dapat mengkodifikasikan harapan dari etika,
meskipun disadari bahwa tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi
seluruhnya oleh hukum.
2. Kerangka Pemikiran
Gambar 1 Kerangka Berpikir
ETIKA BISNIS
ANALISA ETIKA
BISNIS
PT. TIMAH PERSERO
Tbk

13. 11
III. Methods
Untuk memperoleh data yang digunakan dalam tugas ini, penulis menggunakan
Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaanan dengan cara mengumpulkan data
dari beberapa buku, dan juga melakukan pencarian dan pengumpulan data melalui
internet maupun artikel-artikel yang ada di koran atau berita.
IV. Result & Discussion
PT Timah sebagai Perusahaan Perseroan didirikan tanggal 02 Agustus 1976, dan
merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pertambangan
timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. Ruang lingkup
kegiatan Perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan,
pengangkutan dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk
yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran
kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan yang
bergerak dibidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan
timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan serta penambangan non timah.
Perusahaan berdomisili di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung dan memiliki
wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Tenggara serta Cilegon, Banten.
Tata Kelola Perusahaan ini dilandasi oleh lima prinsip tata kelola yang baik, yaitu
transparansi, independensi, kewajaran, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Adapun
tujuan tata kelola perusahaan adalah Bagi Perusahaan, penerapan tata kelola yang baik
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan berikut:
o Memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap
memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan;
o Meningkatkan daya saing Perusahaan baik secara nasional maupun internasional,
dan mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan melalui pengelolaan yang
didasarkan pada prinsip transparansi,kemandirian, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, serta kesetaraan dan kewajaran;
o Mendorong setiap organ di Perusahaan agar melandaskan setiap proses pengambilan
keputusan dan tindakan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
perundang-undangan yang berlaku;
o Mendorong timbulnya kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap
semua pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan; dan
o Meningkatkan kepercayaan pasar untuk mendorong arus investasi dan pertumbuhan
ekonomi nasional secara berkesinambungan.

14. 12
Implementasi Tata Kelola Perusahaan
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah menjadikan sistem tata kelola
perusahaan yang baik sebagai bagian integral dari pengelolaan Perusahaan, dengan
mengacu pada lima prinsip utama dalam tata kelola, yaitu:
Transparansi
Perusahaan menyediakan dan menyampaikan informasi yang seluas-
luasnya kepada publik dan pemegang saham. Laporan Perusahaan
diterbitkan secara berkala dan tepat waktu, antara lain mencakup
Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Semesteran, Laporan
Keuangan Tahunan yang telah diaudit, Laporan Tahunan, serta
informasi lain yang disampaikan melalui paparan publik, media cetak,
media elektronik, dan forum hubungan investor.
Independensi
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memiliki pendapat yang
independen dalam setiap pengambilan keputusan. Akan tetapi, selain
dari itu juga dimungkinkan bagi Perusahaan untuk memperoleh saran
dari konsultan independen, atau dari komite-komite lainnya yang telah
dibentuk.
Kewajaran
Perusahaan menerapkan prinsip perlakuan setara baik kepada publik,
otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, maupun pemangku
kepentingan lainnya. Hubungan baik dengan karyawan dipelihara
dengan memperhatikan hak dan kewajiban karyawan secara adil dan
wajar. Lingkungan kerja di Perusahaan juga menjunjung penilaian kerja
secara objektif sehingga evaluasi kinerja dapat berlangsung wajar dan
imparsial.
Akuntabilitas
Perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan sistem
pengelolaan Perusahaan yang mendukung kejelasan dan pemisahan
fungsi-fungsi, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban unit-unit kerja
Perusahaan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menegakkan
prinsip akuntabilitas Perusahaan antara lain pelaporan Direksi kepada
Dewan Komisaris mengenai Rencana Anggaran Tahunan dan evaluasi
bersama atas kinerja keuangan Perusahaan, penyampaian laporan
keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Komite Audit Internal,
serta penunjukan Auditor Eksternal.
Pertanggungjawaban
Perusahaan senantiasa mengutamakan kepatuhan terhadap perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Sebagai
perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, Perusahaan
senantiasa berpegang pada tata kelola pertambangan yang baik dan
menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Perusahaan
sebagai warga korporat yang bertanggung jawab juga peduli terhadap
lingkungan dan melaksanakan kewajiban sosialnya secara wajar.

15. 13
I. Permasalahan
Penambangan merupakan sebuah eskploitasi sumber daya alam yang tidak
dapat diperbaharui. Dalam pertambangan eksploitasi yaitu usaha pertambangan
dengan maksud menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Eksploitasi
merupakan sebuah hubungan antar pelaku bersifat eksploitatif berarti menilai bahwa
hubungan tersebut tidak adil (unjust) dan berbahaya atau merugikan (harmful) bagi
pihak yang dieksploitasi.
Adapun pendapat lain yaitu Eksploitasi dipahami sebagai tindakan/perbuatan
manusia yang berlebihan, seenaknya, serta sewenang-wenang dalam memanfaatkan
sesuatu. Dalam kasus ini, PT. Timah persero Tbk telah melakukan pelanggaran serta
pengabaian kode etik dalam hal penggunaan sumber daya alam. Sebenarnya,
keprihatinan dunia akan eksploitasi sumberdaya alam sudah dapat dirasakan
semenjak diselenggarakannya United Nations Conference on Environment and
Development atau Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang membahas
mengenai perubahan iklim.
Dalam mengimplementasikan atau mengaplikasikan etika dalam rekayasa
terutama dalam penciptaan produk baru, maka hal-hal yang harus diketahui adalah:
1. Sebaik apa produk yang dihasilkan tersebut.
2. Pengaruh atau fungsi produk tersebut kepada konsumen.
3. Perubahan-perubahan yang akan ditimbulkan kepada konsumen.
4. Sebaik apa kegunaan produk tersebut dalam berbagai kondisi yang dihadapi.
5. Produk tersebut aman atau tidak bagi konsumen
6. Dampak buruk dari produk jika mengabaikan peringatan-peringatan yang ada.
Dari hal-hal tersebut di atas, etika sangat berperan penting dalam penciptaan suatu
produk untuk menentukan manfaat atau keuntungan yang dapat dinikmati oleh
konsumen, serta dapat menentukan dampak-dampak buruk dari produk tersebut jika
mengabaikan peringatan-peringatan yang ada.
PT Timah melakukan operasi penambangan timah di darat maupun di
laut. Kegiatan penambangan darat dilakukan perusahaan di wilayah Izin Usaha
Pertambangan (IUP) perusahaan yang berlokasi di sebagian besar Pulau Bangka dan
Belitung serta Kepulauan Riau. Proses penambangan timah darat (alluvial)
menggunakan metode pompa semprot (gravel pump) dimana pengoperasiannya sesuai
dengan pedoman atau prosedur penambangan yang baik (Good Mining Practices). Untuk
penambangan lepas pantai, Perusahaan mengoperasikan kapal keruk dengan jenis Bucket
Line Dredges dengan ukuran mangkuk mulai dari 7 cuft sampai dengan 24 cuft dan dapat
beroperasi mulai dari 15 sampai 50 meter dibawah permukaan laut dengan kemampuan
gali mencapai lebih dari 3,5 juta meter kubik material setiap bulannya. Untuk
meningkatkan kapasitas produksi di laut, PT Timah membangun Kapal Isap Produksi
(KIP) dengan kemampuan gali mencapai 25 meter di bawah permukaan laut sehingga
dapat menjangkau cadangan sisa dari kapal keruk, dan pengembangan Bucket Wheel

16. 14
Dredges yang nantinya akan menggantikan kapal keruk jenis Bucket Line yang
mempunyai kemampuan gali sekitar 70 meter kubik dibawah permukaan laut
Operasi penambangan timah di darat maupun di laut mengakibatkan kerusakan
lingkungan Akibat penambangan Timah yaitu :
1. Lubang Tambang
Sebagian besar pertambangan mineral di Indonesia dilakukan dengan cara terbuka.
Ketika selesai beroperasi, perusahaan meninggalkan lubang-lubang raksasa di bekas
areal pertambangannya. Lubang-lubang itu berpotensi menimbulkan dampak
lingkungan jangka panjang, terutama berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air. Air
lubang tambang mengandung berbagai logam berat yang dapat merembes ke sistem air
tanah dan dapat mencemari air tanah sekitar. Potensi bahaya akibat rembesan ke dalam
air tanah seringkali tidak terpantau akibat lemahnya sistem pemantauan perusahaan-
perusahaan pertambangan tersebut. Di pulau Bangka dan Belitung banyak di jumpai
lubang-lubang bekas galian tambang timah (kolong) yang berisi air bersifat asam dan
sangat berbahaya.
2. Air Asam Tambang
Air asam tambang mengandung logam-logam berat berpotensi menimbulkan dampak
lingkungan dalam jangka panjang. Ketika air asam tambang sudah terbentuk maka
akan sangat sulit untuk menghentikannya karena sifat alamiah dari reaksi yang terjadi
pada batuan. Sebagai contoh, pertambangan timbal pada era kerajaan Romawi masih
memproduksi air asam tambang 2000 tahun setelahnya. Air asam tambang baru
terbentuk bertahun-tahun kemudian sehingga perusahaan pertambangan yang tidak
melakukan monitoring jangka panjang bisa salah menganggap bahwa batuan
limbahnya tidak menimbulkan air asam tambang. Air asam tambang berpotensi
mencemari air permukaan dan air tanah. Sekali terkontaminasi terhadap air akan sulit
melakukan tindakan penanganannya.
3. Tailing
Tailing dihasilkan dari operasi pertambangan dalam jumlah yang sangat besar.
Sekitar 97 persen dari bijih yang diolah oleh pabrik pengolahan bijih akan berakhir
sebagai tailing. Tailing mengandung logam-logam berat dalam kadar yang cukup
mengkhawatirkan, seperti tembaga, timbal atau timah hitam, merkuri, seng, dan
arsen. Ketika masuk kedalam tubuh makhluk hidup logam-logam berat tersebut akan
terakumulasi di dalam jaringan tubuh dan dapat menimbulkan efek yang
membahayakan kesehatan.
Akibat aktifitas liar ini, banyak program kehutanan dan pertanian tidak berjalan,
karena tidak jelasnya alokasi atau penetapan wilayah TI. Aktivitas TI juga
mengakibatkan pencemaran air permukaan dan perairan umum. Lahan menjadi
tandus, kolong-kolong (lubang eks-tambang) tidak terawat, tidak adanya upaya
reklamasi/ rehabilitasi pada lahan eks-tambang, terjadi abrasi pantai dan kerusakan
cagar alam, yang untuk memulihkannya perlu waktu setidaknya 150 tahun secara
suksesi alami.

17. 15
4. Kandungan Zat Limbah
Para peneliti dari Limnologi LIPI menyimpulkan lewat studi pada 40 kolong (danau
yang terbentuk dari bekas penambangan timah), mengatakan bahwa air dari kolong-
kolong tersebut terkontaminasi jenis logam berat antara lain Ferum (fe), Timbal (pb),
dan Arsen (as) yang sudah melebihi ambang batas normal yaitu lebih dari 4 ppm yang
tanpa pengolahan terlebih dahulu tidak direkomendasikan untuk diminum karena
dapat menyebabkan sejumlah penyakit seperti keracunan, kanker dan penyakit
lainnya.
a. Timbal,Timah Hitam (Pb)
Timbal terdapat di air, tanah, tanaman, hewan dan udara. Zat ini terbentuk akibat
aktifitas manusia seperti pembakaran batu bara, sampah, penyemprotan pestisida,
asap pabrik dan akibat pembakaran bensin di kendaraan. Timbal dan senyawanya
mempengaruhi sistem pusat syaraf dengan ciri-ciri keracunan, yaitu pusing,
anemia, lemah dan yang paling berbahaya adalah pengaruhnya terhadap sel darah
merah. Timbal dapat mengubah ukuran dan bentuk sel darah merah.
b. Keasaman (pH)
Permasalahan yang masih ada pada beberapa kolong air adalah rendahnya derajat
keasaman (pH), konsentrasi logam berat yang masih cukup tinggi dan beberapa
elemen kualitas air lainnya yang masih diatas ambang batas. Dari hasil penelitian
terdahulu kualitas air kolong muda menunjukkan kuliatas air yang buruk pH
berkisar 2,9 – 4.5, kandungan logam berat seperti Fe, Al, Pb, dan Mn yang sangat
tinggi, dari hal ini ternyata kandungan asam masih berhubungan dengan timbal
timah hitam (Pb)
Buruknya Aturan Tambang di Bangka Belitung
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Siti Maemunah mengatakan eksploitasi
tambang di Provinsi Bangka Belitung adalah contoh rusaknya aturan pertambangan di
Indonesia. Politik penguasaan sumber daya timah di daerah itu semakin meluas tanpa
mempertimbangkan luas pulau yang hanya sepertiga luas Provinsi Jawa Barat. Karakter
industri ini memang mempunyai daya rusak tinggi. Kenapa pemerintah cenderung
mengeluarkan izin baru?
Setidaknya 50 ribu hektar kebun lada di Provinsi Bangka Belitung berubah menjadi lahan
tambang. Menurut Siti, wajar jika 32 ribu petani di provinsi itu kini beralih profesi
menjadi penambang. Dari sini sangat kelihatan borosnya lahan industri tambang ini.
Bangka Belitung menjadi daerah eksploitasi timah sejak zaman penjajahan Belanda.
Pertambangan timah adalah komoditi utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Seiring dengan perjalanan waktu, tambang timah dapat dilakukan oleh siapa pun dan di
mana pun di seluruh pelosok negeri.

18. 16
Kegiatan penambangan timah dapat dilakukan oleh masyarakat biasa dengan modal
seadanya sampai pengusaha ataupun investor besar, baik dalam negeri maupun luar
negeri. Jika dulu sebelum reformasi penambangan timah hanya dapat dilakukan
perusahaan besar, yaitu PT Timah, Tbk memiliki kuasa penambangan (KP) hampir dua
pertiga Kepulauan Bangka Belitung.
Pertambangan timah sejak reformasi, tidak hanya dilakukan oleh PT Timah, Tbk. Kini
banyak investor lain, banyak smelter baru yang beroperasi dan banyak izin KP baru yang
dikeluarkan Pemda, ditambah lagi kegiatan oleh masyarakat yang tersebar di seluruh
Pulau Bangka dan Belitung.
Perlahan kondisi lingkungan provinsi pemasok 40 persen timah dunia ini mengalami
kehancuran. Tambang timah ilegal telah membuat bumi Bangka Belitung tercabik-cabik.
Setidaknya 15 sungai besar di wilayah ini sudah rusak yang menyebabkan flora dan fauna
berada di ambang kepunahan.
Aturan yang paling sering dilanggar adalah menambang di luar wilayah KP yang telah
ditetapkan atau menjual hasil penambangan kepada pihak lain selain kepada pemilik KP.
Akibatnya, tambang timah bisa muncul di daerah aliran sungai atau pun di pantai.
Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang, setidaknya 100 kilogram batuan digali
hanya untuk menghasilkan 0,35 kilogram bahan tambang. Sedangkan 99 persen bahan
sisa tambang itu dibuang sebagai limbah.
Illegal Economy
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Erwiza Erman mengatakan, terjadi
perselingkuhan kepentingan antara pejabat daerah dan pejabat pusat yang menyebabkan
praktik monopoli tambang timah di Bangka Belitung sangat kuat.
Perselingkuhan ini bisa dilihat dari peraturan daerah yang memberikan kesempatan untuk
menambang timah secara terbuka dan Surat Izin Perdagangan Antar Daerah (SIPAD).
Pebisnis menggunakan SIPAD ini untuk memuluskan illegal economy.
Salah satu bentuk illegal economy adalah penyelundupan timah hasil produksi Bangka ke
negara-negara jiran. Kami menempatkan peneliti di setiap tahap penyelundupannya,
akunya. Kalau timah dari Bangka sampai di pelabuhan tujuan, kode mereka adalah “Kopi
Bangka datang”! tambahnya.
Dampak lainnya, lingkungan rusak, sementara pendapatan daerah tak ada. Masyarakat
lokal tidak mempunyai akses turut menikmati keuntungan dari penjualan timah, bahkan
46 persen penduduk Bangka belum mendapatkan pelayanan listrik. Akibatnya, banyak
terjadi konflik pertambangan.

19. 17
Staf Ahli Komisi VII DPR-RI Eka Suara mengatakan, timah yang diselundupkan ke luar
wilayah Indonesia umumnya berasal dari tambang-tambang inkonvensional. Awalnya,
penambang mitra PT Timah masih menjual keseluruhan timahnya ke PT Timah. Namun,
godaan harga yang lebih tinggi dari pembeli lain membuat penjualan timah ke PT Timah
menurun.
Tambang inkonvensional menjadi marak setelah UU Otonomi Daerah disahkan dan
Keputusan Menperindag No. 146/MPP/Kep/4/1999 tertanggal 22 April 1999 menyatakan
timah dikategorikan sebagai barang bebas. Pemda Bangka Belitung lantas menerbitkan
Perda No. 6/2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, Perda No. 20/2001 tentang
Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan barang Strategis, Perda No. 21/2001
tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral ikutan Lainnya. Semua peraturan ini
untuk meligitimasi pembukaan tambang inkonvensional dengan tujuan mengkatrol
pendapatan daerah yang mandiri.
II. Pembahasan Masalah
Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan
salah. Studi ini berkosentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam
kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis (Velasquez, 2005).
Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara
lain adalah :
1. Pengendalian diri.
2. Pengembangan tanggungjawab social (Social Responsibility)
3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya
perkembangan informasi dan tehnologi.
4. Menciptakan persaingan usaha yang sehat
5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”
6. Menghindari sifat 5K (katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi)
7. Mampu menyatakan yang benar itu benar
8. Menumbuhkan sikap paling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan
pengusaha ke bawah
9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan memiliki terhadap apa yang telah disepakati
11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hokum positif yang
berupa peraturan perundang-undangan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada sekitar 5.500
penambang timah rakyat yang akan dijadikan mitra PT Timah Tbk yang hasil
tambangnya akan ditampung oleh PT Timah melalui skema timbal jasa.

20. 18
Lintas Kementerian Bidang Perekonomian seperti Kementerian Koordinator Bidang
Maritim (Kemenko Maritim), Kemenko Perekonomian, Kementerian Lingkungan
Hidup, Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian juga tengah menyusun
regulasi baru untuk membuat kepastian hukum para mitra PT Timah agar timbal jasa
menjadi lebih menarik.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM, Adhi
Wibowo menerangkan, tercatat sekitar 592 mitra dari 5.500 orang penambang rakyat
yang dijadikan pilot project untuk diterapkan pada semua areal tambang laut dan
maupun di darat.
Sebelumnya sudah ada Peraturan Menteri ESDM No 24 tahun 2012 tentang
penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara dalam bentuk
kemitraan tambang rakyat. Bahwa disebutkan, pola kemitraan tersebut menjadi kuasa
penuh pemilik lahan pertambangan.
Dalam hal itu pemilik kuasa pertambangan penuh ialah PT Timah. Artinya seluruh
hasil pertambangan timah rakyat otomatis menjadi milik PT Timah. "Karena
wilayahnya punya PT Timah dan hanya dibayar jasa dan ini yang menjadi kurang
menarik sebetulnya," terangnya.
Makanya kata Adhi, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman (Kemenko
Maritim) bakal menyusun regulasi lintas Menteri Perekonomian. Karena kemitraan
tersebut dianggap tidak menarik karena hasil penambang timah rakyat tersebut hanya
dihargai melalui timbal jasa.
"Tapi kalau harga jasa dinaikkan kasian PT Timah nanti belinya lebih mahal,
makanya sedang disusun regulasi baru itu, timbal jasa tersebut juga belum
sepenuhnya diterima oleh mitra PT Timah," terangnya.
Selain itu kata Adhi, yang masih jadi kendala ialah, mitra dari PT Timah juga
diwajibkan menggunakan alat penambangan timah Ponton Isap Produksi (PIP)
sebagai salah satu prosedur penambangan keamanan lingkungan.
Mitra tersebut masih merasa keberatan. Pasalnya alat PIP yang dibuat oleh PT Timah
senilai Rp 200 juta. Makanya Kementerian memberikan opsi alat PIP yang dipakai
menggunakan drum plastik asalkan sesuai prosedur.
"PIP nya mahal jadi enggak terjangkau, kalau dari ESDM kan standarnya dari logam
besi yang di modifikasi untuk bagian penampungan dari drum plastik. asalkan tidak
mengurangi unsur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) lingkungan," tuturnya.
Sekretaris Perusahaan PT Timah, Agung Nugroho mengatakan, dari mitra penambang

21. 19
timah mampu meningkatkan penambahan produksi PT Timah hingga 50%. Pada
semester I 2015 produksi biji timah PT Timah mencapai 14.383.
Pada September ini, PT Timah menargetkan bisa kembali mengekspor 2.000 ton
timah. Hingga akhir tahun, ekspor timah diharapkan bisa mencapai 26.000 hingga
30.000 ton. "Target ekspor tahun depan jumlahnya sama, kita mempertahankan
komoditi,".
Terkait itu, selain yang sudah sepakat menjadi mitra PT Timah, masih ada sekitar
1.600 penambang rakyat belum sepakat masuk menjadi mitra. "Itu sudah diketahui
Presiden RI (Joko Widodo), dan akan dibina," tandasnya.
Adapun pelanggaran dalam etika bisnis PT Timah (persero) Tbk adalah kurangnya
“Pembinaan” terhadap Mitra PT Timah (persero) Tbk dalam hal melakukan
penambangan di darat maupun di laut, bahkan terkesan terdapat “pembiaran” asalkan
dapat meningkatkan produksinya, sehingga menimbulkan pelanggaran seperti
tertuang dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti tercantum berikut ini:
1. Pasal 20 ayat 1 s/d 5 Tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup.
2. Pasal 21 ayat 1 s/d 5 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Pasal 22 ayat 1 menyatakan "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak
penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL".
4. Pasal 34 ayat 1 menyatakan "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk
dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
wajib memiliki UKL-UP".
5. Pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa "Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib
dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib
membuat surat penyertaan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup". Pasal 35 Ayat 2 menyebutkan bahwa "Penetapan jenis usaha dan/atau
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria: a.
tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1); dan b. kegiatan usaha mikro dan kecil". Pasal 35 Ayat
3 menyebutkan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat
penyertaan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur
dengan peraturan Menteri"
6. Pasal 43 Ayat 1 huruf d menyebutkan bahwa "Instrumen perencanaan
pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(2) huruf a meliputi internalisasi biaya lingkungan hidup".

22. 20
Dalam UU ini tercantum jelas Solusi dalam pelanggaran akan etika bisnis dalam
hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada kasus yang dialami oleh
PT Timah (Persero) Tbk : Dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat larangan-larangan
yang diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas. Dalam Bab X bagian 3 pasal 69
mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan
beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan
pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Sementara pada
Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal
103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak
melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
III. Etika Bisnis PT Timah (persero) Tbk
Eksploitasi sumberdaya alam yang mengabaikan lingkungan akan mengancam
keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya alam itu. Dalam pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat". Salah satu asas penting dalam pemanfaatan
kekayaan alam dalam pembangunan Indonesia adalah pengutamaan pengelolaan
sumber daya alam yang dapat diperbarui.
Salah satu pijakan penting di Indonesia dalam upaya membangun kepedulian
terhadap lingkungan adalah pemberlakuan ketentuan tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL), sebagai syarat bagi para pelaku usaha dalam upaya
menciptakan kegiatan ekonomi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan. Para pelaku usaha dituntut untuk memenuhi ketentuan perundang-
undangan dan standar di bidang lingkungan.
A. Komitmen PT Timah dalam pengembangan bisnis.
Untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang dijalankan benar-benar
berlangsung efektif, PT Timah menyadari perlunya tindakan pengawasan
secara internal maupun pengawasan dengan melibatkan pihak independen,
mengacu pada Sistem Manajemen Lingkungan ISO 1400. Dalam melakukan
praktek penambangan, PT Timah mengacu pada pedoman good mining
practices serta melakukan reklamasi lahan pasca tambang secara efektif dan
bertanggung jawab. Kegiatan menambang berpotensi mengubah bentang

23. 21
alam dan mengganggu ekosistem. Oleh sebab itu, sejak kegiatan operasi
penambangan direncanakan, kami memberikan perhatian khusus bagi
perbaikan kembali kualitas lingkungan. Terutama pada masa pasca tambang
sehingga kondisi lingkungan diupayakan bisa kembali seperti sedia kala.
Kami juga secara tegas mengatur bahwa kegiatan penambangan hanya boleh
dilakukan pada lokasi - lokasi yang merupakan kuasa pertambangan (KP)
Perseroan dan di kawasan yang bukan termasuk hutan lindung.
PT Timah juga mengembangkan konsep hutan tanaman industri (HTI)
dengan memilih jenis tanaman produktif seperti karet unggul untuk ditanam
masyarakat, dan diharapkan dengan konsep HTI maka masyarakat lebih
menjadi peduli untuk melakukan perawatan dengan bantuan penyediaan
pupuk maupun perangkat lain dari Perseroan. Jenis dari tanaman dalam
pelaksanaan reklamasi adalah tanaman unggul yang dapat dinikmati
hasilnya dalam kurun waktu tidak terlalu lama, antara 5-6 tahun setelah
tanam.
Salah satu wujud kepedulian PT TIMAH terhadap lingkungan terutama di
bidang sarana & prasarana, pendidikan, Pelatihan, keagamaan & olah raga
serta program sosial lainnya yang di rangkum dalam satu program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program Corporate Social
Responsibility(CSR).
B. Program Bina Lingkungan & CSR
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah program tanggung jawab
sosial dan lingkungan atas kegiatan operasi perseroan atau komitmen usaha
perseroan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama
dengan para pihak terkait, dengan masyarakat dimana perseroan berada,
yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan
dengan menjujung tinggi prinsip-prinsip praktik usaha yang baik, keadilan
ekonomi, keadilan sosial dan keadilan lingkungan.Kegiatan Program Bina
Lingkungan & CSR meliputi:
 Bantuan Pengembangan Prasarana dan/atau sarana umum.
 Bantuan Pendidikan dan Pelatihan & Olah Raga.
 Bantuan Sarana Ibadah.
 Sarana Kesehatan & Sosial
 Program Lingkungan (Pariwisata, Budaya, Pelestarian alam dan
Bencana alam)
Program Bina Lingkungan (BL) pada umumnya dilakukan dalam bentuk
pemberian donasi/sumbangan yang pendanaannya berasal dari penyisihan
laba Perseroan. Pemberian bantuan yang dimaksud meliputi : bantuan

24. 22
korban bencana alam, bantuan pendidikan pelatihan, bantuan peningkatan
kesehatan, bantuan pengembangan sarana/prasarana umum, bantuan sarana
ibadah dan bantuan pelestarian alam.
Perusahaan secara aktif memberikan bantuan kepada korban bencana alam
seperti yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat dan Padang, Sumatera Barat
dimana dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dilakukan berkoordinasi
dengan berbagai kegiatan serupa yang diinisiasi Perseroan sebagai bagian
dari gerakan BUMN Peduli.
Di bidang keagamaan, Program BL kami laksanakan dalam bentuk
pembangunan sarana ibadah seperti pembangunan masjid dimana
pembangunan rumah ibadah memang menjadi prioritas kami dengan tujuan
bisa membantu kelancaran serta kemudahan warga dalam beribadah.
Di sektor pendidikan, perusahaan membantu pembangunan 2 unit gedung
baru Universitas Bangka Belitung, dan penyerahan Politeknik Manufaktur
(Polman) Timah ke Pemerintah Propinsi Bangka Belitung, yang diikuti
peningkatan status sebagai politeknik negeri. Meski telah diserahkan ke
pemerintah daerah, kami tetap memberikan dukungan operasional sebagai
wujud tanggung jawab guna memastikan kualitas pendidikan Polman Timah
menjadi lebih baik. Selain itu kami juga melaksanakan program kelas
unggulan di SMU Negeri I Pemali dan kami juga berperan aktif dalam
Program Central Language Improvement (CLI), yakni program yang
diperuntukkan bagi pelajar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk
meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa inggris.
Untuk sektor kesehatan, perusahaan membagikan mobil ambulan kesehatan
gigi dan mulut kepada dinas kesehatan yang adan di lingkungan
kota/kabupaten di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang nantinya unit
ambulan ini akan digunakan dinas kesehatan setempat untuk melakukan
sosialisasi pentingnya kesehatan gigi dan mulut, mengingat tingkat
kerusakan gigi dan mulut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbilang
relative tinggi

25. 23
V. Conclusion & Recommendation
I. Kesimpulan
Berdasarkan inti uraian pembahasan, yaitu mengenai kasus pelanggaran
etika dalam bisnis khususnya dalam hal eksploitasi sumber daya alam yang telah
dilakukan oleh PT. Timah Persero Tbk bersama Mitra Kerjasamanya yang telah
menimbulkan dampak kerusakan lingkungan di Bangka Belitung akibat aktivitas
penambangan kurun beberapa tahun ini Terutama di daerah-daerah yang potensial
dengan galian timah. Pertambangan juga mengakibatkan pencemaran, merusak
sumber air, daerah aliran sungai (DAS) mengalami pendangkalan, bahkan ada
sungai dan sumber air yang hilang. Masalah ini ditujukan kepada PT Timah dan
para penambang liar, kerusakan alam akibat penggalian Timah dapat
membahayakan masyarakat sekitar. Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009
tentang Mineral dan Batu Bara, peluang masyarakat di Bangka Belitung terbuka.
Kemudahan memperoleh izin usaha pertambangan bagi para pelaku tambang dari
pemegang kekuasaan (bupati/walikota, gubernur hingga level menteri ESDM).
Hal tersebut mengakibatkan banyaknya penambangan liar yang dilakukan tanpa
mempertimbangkan pemeliharaan lingkungan.
Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan telah mengingkari hakikat
demokratisasi ekonomi dan amanat pasal 33 UUD1945, Secara umum dapat
dikatakan bahwa SDA kita tidak dikelola secara benar, karena lebih
mengedepankan orientasi ekonomi bagi segelintir orang dan golongan dari
berbagai tingkatannya, sehingga saat ini sebagian besar rakyat kita menghadapi
kesulitan hidup dalam situasi krisis multidimensi.
II. Saran saran
Dari hasil penulisan diatas diharapkan PT. Timah Persero Tbk hendaknya
melakukan pembinaan terhadap mitra kerjasamanya dalam melakukan kegiatan
penambangan hendaknya mengacu Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengeluarkan kebijakan
sebagai pedoman jangka panjang pengelolaan industri timah nasional, yang
disusun atas dasar prinsip-prinsip keseimbangan aspek-aspek ekonomi, ekologi,
social, politik, lingkungan, dan kesinambungan pasokan.
Agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan, maka tindakan eksploitasi
sumber daya alam harus disertai dengan tindakan perlindungan. Pemeliharaan dan
pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional yaitu
dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui dengan
hati-hati dan efisien. Mengembangkan metoda menambang dan memproses yang
efisien,serta pendaur-ulangan (recycling).Melaksanakan etika lingkungan
berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam.

26. 24
DAFTAR PUSTAKA
Amran, S (2011). Etika dan hukum bisnis. Retrieved June 3, 2014, from
http://digemesta.com/indo/ei=klrFU5_lPNWRuASr9oL4Bw&usg=AFQjCNEhF
wiPuGov TSci0eLaOCRGccwssQ&bvm=bv.708100 81,d.c2E/etika-dan-hukum- dalam-
bisnis.pdf
Bertens, K. (2013). Pengantar etika bisnis. Yogyakarta: Kanisius.
Fahmi, I. (2013) Definisi etika bisnis. Etika bisnis: teori kasus, dan solusi. Bandung:
Alfabeta.
Griffin, R.W., & Elbert, R.J. (2007). Business edisi 8. Jakarta: Erlangga.
Keraf, A.S. (1998). Etika bisnis: tuntutan dan relevansinya. Yogyakarta: Kanisius.
Margaretha, Farah. 2004. Teori Dan Aplikasi Manajemen Keuangan Investasi dan
Sumber Dana Jangka Pendek. PT. Grasindo. Jakarta.
Satyanugraha, H. (2003). Etika bisnis: tuntutan & relevansinya. Jakarta: Kanisius.
Sinour, Y.L. (2009). Etika bisnis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
http://www.timah.com/v2/ina/tentang-
kami/910052012111105/operasi/9610052010104055/penambangan-darat-dan-laut/
Arjianto, Agus. 2011. Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis. Jakarta : Rajawali Pers.
https://www.kompasiana.com/fahrizan/csr-pt-timah-haram-hukumnya-karena-korporat-
perusak-lingkungan_54f93dcaa3331100448b4e73
Velasquez, M.G (2005). Etika bisnis, konsep dan kasus edisi 5 Yogyakarta: Penerbit
Andi
Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup seperti tercantum berikut ini:
http://m.kontan.co.id/news/pemerintah-susun-regulasi-kemitraan-tambang-timah
http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol 19116/buruknya-aturan-tambang-di-bangka
belitung.

27. 25