Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga

A. KERANGKA UMUM PENYUSUNAN RENSTRA K/L
 Landasan Hukum
 Tahapan Pembangunan dalam RPJPN 2005-2025
 Kedudukan Renstra K/L
 Alur dan Mekanisme Penyusunan Renstra K/L
C. KERANGKA TEKNIS PENYUSUNAN RENSTRA K/L
 Standard Sistematika Penulisan Renstra K/L
 Tahapan Penyusunan Renstra K/L
 Langkah Teknis Penyusunan Renstra K/L
D. PENUTUP
 Rencana Tindak Lanjut
 Catatan Khusus Terkait Renstra K/L
2
E. LAMPIRAN
 Usulan Matriks Kinerja dan Pendanaan K/L
B. HAL-HAL BARU
OUTLINE PRESENTASI

A. KERANGKA PENYUSUNAN
RENSTRA K/L 2015-2019

A.1. LANDASAN HUKUM
4
Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional:
Pasal 6 ayat (1):
“Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan
berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.”
Pasal 15 ayat (1):
“Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan
Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan
berpedoman kepada Rancangan Awal RPJM Nasional.”

LANJUTAN...
5
 PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional:
Pasal 14 ayat (2):
Rancangan Renstra K/L ditelaah oleh Menteri agar:
a. Sasaran program prioritas Presiden terjabarkan ke dalam sasaran tujuan
Kementerian/Lembaga dan tugas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah
Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
b. Kebijakan Kementerian/Lembaga konsisten sebagai penjabaran dari Rancangan
Awal RPJM Nasional;
c. Program dan kegiatan pokok Kementerian/Lembaga konsisten sebagai
penjabaran operasional dari Rancangan Awal RPJM Nasional;
d. Sasaran hasil (outcome) masing-masing program sinergis mendukung sasaran
program prioritas Presiden yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJM
Nasional;
e. Sasaran keluaran (output) dari masing-masing kegiatan pokok sinergis
mendukung sasaran hasil (outcome) dari program induknya;
f. Sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan layak menurut kerangka
ekonomi makro yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJM Nasional.

A.2.TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025
6
RPJM I
(2005-2009)
Menata kembali NKRI,
menbangun Indonesia
yang aman dan damai,
yang adil dan
demokratis, dengan
tingkat kesejahteraan
yang lebih baik
RPJM II
(2009-2014)
Memantapkan
penataan kembali
NKRI, meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan IPTEK,
memperkuat daya
saing perekonomian
RPJM III
(2015-2019)
Memantapkan
pembangunan secara
menyeluruh dengan
menekankan pembangunan
keunggulan kompetitif
perekonomian yang
berbasis pada SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas serta
kemampuan IPTEK
RPJM IV
(2020-2024)
Mewujudkan manusia
Indonesia yang mandiri,
maju, adil dan makmur
melalui percepatan
pembangunan di segala
bidang dengan struktur
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif

A.3. KEDUDUKAN RENSTRA K/L DALAM SPPN
7
RPJM
Nasional
Renstra
K/L
RKP
Renja K/L
RAPBN
RKA K/L
LAPORAN:
- Kinerja Pembangunan;
- Kinerja Anggaran;
- Kinerja Organisasi
RPJP
Nasional
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman Pedoman
DiacuDijabarkan
Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra K/L memiliki posisi yang sangat strategis, di mana:
• Renstra K/L berkedudukan sebagai penjabaran dari RPJMN.
• Renstra K/L juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Renja K/L.

A.4. ALUR DAN MEKANISME PENYUSUNAN RENSTRA K/L
8
1.PROSESTEKNOKTRATIK
Dilakukan dengan
metode dan kerangka
berpikir ilmiah untuk
menganalisis kondisi
obyektif dengan beberapa
skenario pembangunan)
Rancangan Teknokratik
Renstra K/L 2015-2019
berpedoman pada:
• Rancangan
Teknokratik RPJM
Nasional 2015-2019;
• Hasil evaluasi
pelaksanaan
pembangunan di
sektor yang sesuai
dengan tugas dan
kewenanganya
• Aspirasi masyarakat.
2.PROSESPOLITIK
(Rancangan Awal RPJMN
memuat platform Presiden
terpilih)
Rancangan Renstra K/L
berpedoman pada Rancangan
Awal RPJMN
• Namun masih dapat
mengusulkan rincian
kebijakan yang berbeda
dengan Rancangan Awal
RPJM Nasional sejauh tetap
dalam koridor untuk
melaksanakan platform
Presiden terpilih (dalam
bentuk Prioritas Nasional)
Bahan masukan Rancangan
Renstra K/L:
• Rancangan teknokratik
Renstra K/L
(mempertimbangkan hasil
koordinasi dengan
Pemerintah Daerah)
Ranangan Renstra K/L
ditelaah oleh Menteri
PPN/Kepala Bappenas.
3.PROSESPENETAPAN
(RPJMN ditetapkan
melalui Peraturan
Presiden)
B Renstra K/L
disesuaikan dengan
RPJMN
Renstra K/L ditetapkan
dengan Peraturan
Pimpinan K/L, untuk
disampaikan kepada:
• Menteri Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
Bappenas
• Menteri Dalam Negeri
• Menteri Keuangan,
dan
• Menteri
Pemberdayaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

Detail Mekanisme Penyusunan Renstra K/L
9

B. HAL-HAL BARU
DALAM RENSTRA K/L 2015-2019

11
1. Perubahan Arsitektur Program dan Kegiatan
 Penyesuaian terhadap terminologi (Sasaran Strategis K/L, Outcome,
Output dan Indikator).
 Perumusan Sasaran Pembangunan dan Standarisasi Output Kegiatan
Generik
 Penyusunan Program Bersifat Lintas.
 Penyusunan kegiatan Prioritas bersifat Startegis.
2. Mekanisme Penelaahan Renstra K/L oleh Kementerian
PPN/Bappenas.
3. Kerangka Pendanaan K/L
4. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.
5. Forum Penyesuaian
6. Penyederhanaan Matriks Pendanaan dan Matriks Kinerja K/L
(digabung menjadi satu matriks).
B. HAL-HAL BARU TERKAIT PENYUSUNAN RENSTRA K/L 2015-2019

KEBIJAKAN K/L
PROGRAM
KEGIATAN
PRIORITAS
PROGRAM
LINTAS
STRUKTUR
PERENCANAAN
SASARAN
STRATEGIS K/L
(IMPACT/ OUTCOME)
SASARAN
PROGRAM
(OUTCOME)
SASARAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
IK SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN
TARGET
TARGET
TARGET
SASARAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL
IK SASARAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL
TARGET
STRUKTUR KINERJA
N A S I O N A L
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
ES 1*)
UNIT KERJA
ES 2*)
BAGIAN
ANGGARAN/
ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
SUB-FUNGSI
FUNGSI
STRUKTUR
ORGANISASI
STRUKTUR
ANGGARAN
KABINET
12
B.1. PERUBAHAN ARSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA
(Penyesuaian terminologi: Sasaran Strategis K/L, Outcome, Output dan Indikator)

Terminologi Lama Terminologi Penyesuaian
Fokus Prioritas Program Lintas
- Sasaran Strategis K/L
- Indikator Sasaran Strategis K/L
Outcome Sasaran Program (Outcome)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Program (IKP)
Output Sasaran Kegiatan (Output)
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
13
(Perubahan Terminologi)

14
 Dalam perumusan sasaran pembangunan menggunakan
pendekatan “Kerangka Logis”
 Kerangka logis adalah kerangka pikir yang menggambarkan
hubungan antara masukan, proses, sasaran/produk dan
keluaran.
 Kerangka logis dapat digunakan pada perumusan setiap
tingkatan sasaran (K/L, Program dan Kegiatan).
– Syarat: Dengan asumsi berdiri pada posisi yang sama
MASUKAN PROSES KELUARAN
(Perumusan Sasaran Pembangunan)

15
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury,
Republic of South Africa, May 2007
Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin
diubah
IMPACT /
DAMPAK
Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai hasil
dari output
Apa yang ingin
dicapai
OUTCOME /
HASIL
Produk/barang/jasa akhir yang
dihasilkan
Apa yang dihasilkan
(barang) atau dilayani
(jasa)
OUTPUT /
KELUARAN
Proses/kegiatan menggunakan
input untuk menghasilkan output
yang diinginkan
Apa yang dikerjakan
PROSES /
KEGIATAN
Sumberdaya yang memberikan
kontribusi dalam menghasilkan
output
Apa yang digunakan
dalam bekerja (4M)
INPUT
PROBLEMS /
NEEDS
Kerangka Umum Penyusunan Logic Model

•Tidak ada
perubahan
strategi/kebijakan
pemerintah
•Stabilitas politik
•Kerangka kerja
institusi yang
sesuai
•Stabilitas
peraturan
•Cukup
menguntungkan
utk menarik minat
investor swasta
Asumsi
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan penggunaan teknologi informasi
dan telekomunikasi
Impact
Outcomes
Outputs
Activities
Inputs Alokasi APBN Rp 5 triliun
• Membangun 4 hubs dan 54 pusat T&I di daerah
•Membangun 1,500 km kabel fiber optik
•Membangun 25,000 sambungan telephone dan 20,000
sambungan internet
•Meningkatnya produktifitas dan akses ke/dari pasar
•Menurunnya biaya transaksi bagi dunia usaha
•Meningkatnya usaha baru/pemula di daerah yang dibangun
teknologi IT
•Meningkatnya penggunaan telpon dan internet
• Terbangunnya 4 hubs dan 54 pusat IT di daerah
• Terbangunnya 1,500 km kabel fiber optik
• Terbangunnya 25,000 sambungan telephone dan 20,000
sambungan internet
Rendahnya penggunaan TIK di daerah dlm mendorong
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Problems /
Needs
CONTOH PENYUSUNAN LOGIC MODEL
(Contoh: Membangun jaringan telekomunikasi di daerah)

INPUT
 Input dipergunakan sebagai sumberdaya utama (4M: money,
men, material, methods) yang digunakan untuk melaksanakan
kegiatan.
 Dengan memperhatikan ketersediaan dan distribusi
sumberdaya, dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya
yang dimiliki telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
 Contoh:
▪ Jumlah dana yang dibutuhkan
▪ Tenaga (SDM) yang terlibat
▪ Peralatan yang digunakan
▪ Jumlah bahan yang digunakan
17

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu
kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi
dengan baik dan terukur.
 Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi
serta sifat kegiatan instansi.
 Contoh:
▪ Terkait penerima manfaat kegiatan
• Jumlah orang yang diimunisasi/vaksinasi
• Jumlah permohonan yang diselesaikan
• Jumlah pelatihan/peserta pelatihan
• Jumlah jam latihan dalam sebulan
▪ Terkait barang/jasa yang dihasilkan dari kegiatan
• Jumlah pupuk/obat/bibit yang diproduksi
• Jumlah gedung/jembatan yang dibangun
• Meter/km panjang jalan yang dibangun/rehabilitasi
• Jumlah produksi beras yang dihasilkan
18

Indikator Kinerja Program (IKP)
 Pengukuran Indikator Kinerja Program (IKP) seringkali rancu dengan pengukuran Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK).
 IKP menggambarkan tingkat pencapaian dari Sasaran Program (Outcome) yang lebih tinggi
dibandingkan dengan IKK dan memungkinkan melibatkan kepentingan banyak pihak serta
manfaatnya baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan
panjang.
 Dengan indikator kinerja program (IKP), instansi dapat mengetahui apakah sasaran program
(outcome) yang telah diperoleh memang dapat digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan
kegunaan yang besar bagi masyarakat.
 Contoh:
▪ Jumlah atau % hasil langsung dari kegiatan:
• tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
• tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
• kemenangan tim dalam setiap pertandingan
▪ Peningkatan langsung hal-hal yang positif:
• kenaikan prestasi kelulusan siswa
• peningkatan daya tahan bangunan
• penambahan daya tampung siswa
• % kenaikan lapangan kerja
• Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat
▪ Penurunan langsung hal-hal yang negatif:
• Penurunan tingkat kemacetan
• Penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas
• Penurunan tingkat penyakit TBC
19

Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Sasaran
Pembangunan Nasional
 Indikator ini merupakan ukuran pencapaian kinerja dari Sasaran Strategis K/L
dan/atau Sasaran Pembangunan Nasional.
 Seperti halnya Indikator Sasaran Program (IKP), Indikator Sasaran Strategis K/L
atau Indikator Sasaran Pembangunan Nasional juga baru dapat diketahui dalam
jangka waktu menengah dan panjang.
 Indikator Sasaran Strategis K/L atau Indikator Sasaran Pembangunan Nasional
menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan
aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan
nasional.
 Contoh:
▪ Peningkatan hal yang positif dalam jangka panjang:
• IPM
• Pertumbuhan ekonomi
• % kenaikan pendapatan perkapita masyarakat
• Peningkatan cadangan pangan
• Peningkatan PDRB sektor tertentu
▪ Penurunan hal yang negatif dalam jangka panjang:
• Penurunan tingkat kemiskinan
• Penurunan tingkat kematian
• Penurunan tingkat/jumlah human trafficking
20

PENYUSUNAN OUTPUT
OUTPUT: INDIKATOR: BASELINE (2015): TARGET (2019):
Terbangunnya hubs
dan pusat IT di daerah
1. % atau jumlah hubs yang
terbangun
2. % atau jumlah pusat IT
di daerah
1. 4 hubs
2. 54 pusat IT
1. 12 hubs
2. 202 pusat IT
Terbangunnya kabel
fiber optik
Panjang kabel fiber optik
terbangun
1.500 km 3.300 km
Terbangunnya
sambungan telepon
dan sambungan
internet
1. % atau jumlah
sambungan telepon yang
terbangun
2. % atau jumlah
sambungan internet
yang terbangun
1. 25.000 sambungan
telepon
2. 20.000 sambungan
internet
1. 45.000 sambungan
telepon
2. 40.000 sambungan
internet

PENYUSUNAN OUTCOME
OUTCOME: INDIKATOR: BASELINE (2015): TARGET (2019):
Meningkatnya
produktifitas serta
akses ke/dari pasar
1. % atau jumlah pasar baru
yang terbangun
2. % atau jumlah pedagang
1. 5 unit pasar baru
2. 250 pedagang
1. 100% pasar baru
2. 100% pedagang
Menurunnya biaya
transaksi bagi dunia
usaha di daerah
% penurunan biaya transaksi Rp 1.500.000,00 Rp 500.000,00
Meningkatnya usaha
baru/pemula di daerah
yang dibangun
teknologi T&I
Jumlah usaha baru yg
terbangun
25 unit bisnis baru 50 unit bisnis baru
Meningkatnya
penggunaan telpon &
internet
1. % atau jumlah penduduk
yang mendaftar untuk
menggunakan pelayanan
telpon
2. % atau jumlah penduduk
yang mendaftar untuk
menggunakan pelayanan
internet
1. 1 juta pendaftar
telpon
2. 500 ribu
pendaftar
internet
1. 30% penduduk
yang mendaftar
pelayanan telpon
2. 30% penduduk
yang mendaftar
pelayanan
internet

PENYUSUNAN IMPACT
IMPACT: INDIKATOR: BASELINE (2015): TARGET (2019):
Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi dan
kesejahteraan
masyarakat melalui
peningkatan
penggunaan
teknologi informasi
dan telekomunikasi
1. Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM);
2. Kenaikan
pendapatan per
kapita;
3. % penurunan
tingkat
kemiskinan.
1. 72,77
2. US $ 4.000
3. 9-11%
1. 82,12
2. US $ 8.000
3. 5-6%

24
I
N
P
U
T
SASARAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
PROSES
I
N
P
U
T
SASARAN STRATEGIS K/L
(OUTCOME – IMPACT)
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(IMPACT)
I
N
P
U
T
PROSES
I
N
P
U
T
I
N
P
U
T
PROSES
I
N
P
U
T
I
N
P
U
T
PROSES
I
N
P
U
T
I
N
P
U
T
PROSES
I
N
P
U
T
I
N
P
U
T
PROSES
I
N
P
U
T
I
N
P
U
T
PROSES
I
N
P
U
T
I
N
P
U
T
PROSES
I
N
P
U
T
SASARAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
SASARAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
SASARAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)
Proses pencapaian
Output
Sumberdaya
yang Digunakan
N A S I O N A L
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
Hubungan Kerangka Kerja Logis K/L dengan Pencapaian
Pembangunan Nasional
ESELON 1
ESELON 2

Penggunaan Kerangka Logis Dalam Penyusunan Impact,
Outcome dan Output
IMPACT
OUTCOME
OUTPUT INPUTPROSES
SASARAN STRATEGIS
K/L (OUTCOME-IMPACT)
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
KERANGKA LOGIS PENYUSUNAN
IMPACT, OUTCOME DAN OUTPUT
KERANGKA LOGIS
PENYUSUNAN
SASARAN STRATEGIS K/L
Bagaimana menyusun Impact, Outcome dan Output?
25

Contoh Penggunaan Kerangka Logis dalam Penyusunan
Output, Outcome dan Impact
OUTPUT OUTCOME
Jalan dan Jembatan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
sepanjang 19.370 km
Sistem Manajemen Jalan dan Jembatan
OUTCOME IMPACT
Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
sepanjang 19.370 km
Pengurangan biaya transportasi dan
biaya logistik
Peningkatan Kualitas Penataan Ruang
LEVEL IMPACT: SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PU
INPUT PROSES OUTPUT
Peralatan Teknis Pembuatan DED Jalan dan Jembatan
Alokasi Dana Pengadaan Tanah
Sumberdaya Manusia Pembangunan Jalan
Pembangunan Jembatan
26
LEVEL OUTPUT: PENGATURAN DAN PEMBINAAN TEKNIK PRESERVASI, PENINGKATAN KAPASITAS JALAN
LEVEL OUTCOME: PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

(Standardisasi Output Kegiatan Generik)
27
 Standardisasi output disusun dengan tujuan untuk
penentuan/ pembentukan output-output standar dari
kegiatan generik Kementerian/Lembaga.
 Standardisasi output tersebut akan digunakan pada kegiatan
generik di lingkungan:
▪ Sekretariat Jenderal/Sekretariat Direktorat Jenderal;
▪ Inspektorat Jenderal;
▪ Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
▪ Badan Penelitian Pembangunan.

Contoh Standarisasi Output Kegiatan Generik (Setjen)
Nama Sub Unit
Kerja
Kode
Nama
Kegiatan
Output Standar Satuan Output
Unit Kerja Bidang
Hukum
1214 Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum
Penyusunan peraturan perundang-undangan dan PembinaanDokumen
Pertimbangan/opini hukum dan Pendampingan hukum Laporan
Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian Dokumen
Unit Kerja Bidang
Organisasi
1216 Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja
Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Dokumen
Unit Kerja Bidang
Perencanaan
1217 Perencanaan Program dan Anggaran
Pemantauan, Analisa dan Evaluasi Laporan
Perencanaan/Program, Penganggaran dan Pengendalian Dokumen
Unit Kerja Bidang
Umum
1218 Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan
Kehumasan, Hubungan kelembagaan dan Keprotokolan Laporan
Pelayanan Umum Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Laporan
Unit Kerja Pusat
Data, Informasi,
Komunikasi dan
Telekomunikasi
1221 Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi
Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Teknologi Laporan
Unit Kerja Pusat
Kajian Kebijakan
Stratejik
1222 Pengkajian Kebijakan Strategik
Kebijakan, Koordinasi Kerjasama dan Kemitraan Laporan
Unit Kerja Pusat
Penerangan
1223 Pengelolaan Penerangan
Pelayanan Umum Kerumahtanggaan dan Perlengkapan Laporan
28

Pemetaan Output Baru vs Output Lama
Nama Sub Unit Kode
Nama
Kegiatan
Output Standar Satuan Kode Output Lama Satuan
Unit Kerja Bidang
Hukum 1214
Penyusunan peraturan perundang-undangan dan Pembinaan Dokumen
001 Perda yang dikaji Perda
003 Dokumentasi bidang hukum Dokumen
007
Peraturan perundang-undangan yang masuk
Prolegdagri
Rancangan
perundang-
undangan
008
Rancangan Perda bidang Pajak dan Retribusi dan
Perda Lainnya Raperda
009
Surat Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah
terkait Penyelesaian Produk Hukum Daerah yang
Bermasalah Laporan
010
Laporan Hasil Klarifikasi Terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Bidang Pajak dan Retribusi Laporan
012 Laporan Kegiatan Ketatausahaan Biro Hukum Laporan
Pertimbangan/opini hukum dan Pendampingan hukum Laporan
011 Dokumen Sengketa Hukum dan Bantuan Hukum Dokumen
001 Laporan Pengadaan PNSP Kemendagri Laporan
002 Laporan Pemutakhiran Database Laporan
003
Laporan Perencanaan Diklat dan Pemanfaatan
Alumni Diklat Laporan
004
Laporan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan
Praja IPDN Laporan
005 Laporan Pengisian Jabatan Laporan
006
Penyelesaian Hukuman Disiplin dan Kesra, LHKPN
dan LP2P, serta Administrasi Tanda Kehormatan dan
Penghargaan Laporan
007 Peraturan Perundang-Undangan Bidang Peraturan
008 Rekomendasi Bidang Kepegawaian Rekomendas
009 Laporan Kegiatan Ketatausahaan Biro Kepegawaian Laporan
Unit Kerja Bidang
Organisasi 1216
Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Dokumen
001 Dokumen Bidang Organisasi Dokumen
002 Peraturan bidang organisasi Peraturan
003
Fasilitasi Daerah yang melaksanakan PP Pengganti
PP 41/2007 di Unit Kerja Provinsi dan Kab/Kota Laporan
006 Penerapan Akuntabilitas Kinerja yang Efektif Laporan
007 Laporan Kegiatan Ketatausahaan Biro Organisasi Dokumen
004
SOP Penyelenggaraan Tugas Fungsi Lingkup
Kemendagri yang disahkan dan difasilitasi Dokumen
005 Pelaksanaan Pengembangan Anjab, SBK, Evjab, SKJ Dokumen
Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan
Kinerja
29

Lanjutan...
Nama Sub Unit Kode Nama Kegiatan Output Standar Satuan Kode Output Lama Satuan
Unit Kerja
Bidang
Perencanaan
1217
Pemantauan, Analisa
dan Evaluasi
Laporan
003 Laporan Hibah dan PNBP Laporan
004 Laporan Monitoring dan Evaluasi Lingkup Kementerian Dalam Negeri Laporan
006 Laporan Konsistensi Capaian Kinerja Jangka Menengah Kementerian Dalam
Negeri dengan RPJMN
Laporan
008 Laporan Monitoring dan Evaluasi Lingkup Sekretariat Jenderal Laporan
009 Kesesuaian Capaian Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal Laporan
Perencanaan/Program
, Penganggaran dan
Pengendalian
Dokumen
001 Peraturan Bidang Perencanaan Program dan Anggaran Permend
agri
002 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Dokumen
005 Laporan Pengendalian Penerapan Tahunan Rencana Jangka Menengah
Kementerian Dalam Negeri
Laporan
007 Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Lingkup Sekretariat Jenderal Dokumen
010 Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan DKTP-UB Lingkup Kementerian Dalam
Negeri
Laporan
011 Laporan Kegiatan Ketatausahaan Biro Perencanaan Laporan
Unit Kerja
Bidang Umum
1218
Kehumasan,
Hubungan
kelembagaan dan
Keprotokolan
Laporan
001 Laporan Penyelesaian Operasional Ketatausahaan Pimpinan Laporan
005 Laporan Acara Pimpinan Kementerian Laporan
Pelayanan Umum
Kerumahtanggaan dan
Perlengkapan
Laporan
002 Laporan Penyelesaian Operasional Kerumahtanggan dan Perlengkapan Laporan
003 Laporan Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja Laporan
004 Laporan Keamanan Lingkungan Kantor dan Kerja Laporan
006 Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Jajaran Pemerintah Daerah Laporan
994 Layanan Perkantoran Bulan
Layanan
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Unit
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit
Perencanaan Program dan Anggaran
Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga
dan Keprotokolan
30

Nama Sub Unit Kode Nama Kegiatan Output Standar Satuan Kode Output Lama Satuan
Unit Kerja Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan
Telekomunikasi 1221
Kehumasan, Hubungan
kelembagaan dan Keprotokolan Laporan
005 Frekuensi Pengiriman/Penerimaan Berita/Informasi yang Dikecualikan Berita
Pelayanan Pengelolaan Data dan
Informasi Teknologi Laporan
001 Laporan Ketersediaan Data dan Informasi Laporan
003 Laporan Ketersediaan Jaringan Komunikasi Laporan
004 Laporan Ketersediaan Media Informasi secara Elektronik Laporan
006 Laporan Perkembangan Sistem Informasi yang Terintegrasi Aplikasi
007 Laporan Penggunaan Software Legal atau Open Source Laporan
008 Laporan Penyelenggaraan e-Government Laporan
009 Laporan Kegiatan Ketatausahaan Pusdatinkomtel Laporan
994 Layanan Perkantoran
Bulan
Layanan
Unit Kerja Pusat Kajian Kebijakan Stratejik 1222
Kebijakan, Koordinasi Kerjasama
dan Kemitraan Laporan
005 Dokumen Kebijakan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Dokumen
001 Laporan Isu Strategis Laporan
002 Laporan Hasil Analisis Kebijakan Laporan
003 Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi Laporan
004 Laporan Kegiatan Ketatausahaan Pusat Jakstra Laporan
006 Laporan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur Laporan
Unit Kerja Pusat Penerangan 1223
Kehumasan, Hubungan
kelembagaan dan Keprotokolan Laporan
001 Laporan Fasilitasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Laporan
002 Laporan Fasilitasi Bidang Kehumasan Laporan
003 Laporan Fasilitasi Penanganan Pengaduan Laporan
004 Perpustakaan Laporan
005 Laporan Kegiatan Ketatausahaan Puspen Laporan
Pelayanan Umum
Kerumahtanggaan dan
Perlengkapan Laporan
001 Bangunan M2
002 Perlengkapan gedung Unit
Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi dan
Telekomunikasi
Pengkajian Kebijakan Strategik
Pengelolaan Penerangan
31
Lanjutan...

(Penambahan Program Bersifat Lintas)
32
 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh K/L.
 Program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis:
1. Program Teknis
➢ Definisi: merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan
kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal).
➢ Contoh: program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan.
2. Program Generik
➢ Definisi: merupakan program-program yang digunakan oleh
beberapa unit Eselon I A yang memiliki karakteristik sejenis untuk
mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan
(pelayanan internal)
➢ Contoh: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian PU.

Program Bersifat Lintas
33
 Program Lintas merupakan program yang bersifat mewadahi kegiatan-
kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran strategis yang dapat bersifat lintas
K/L atau lintas wilayah.
 Ketentuan dalam Program Lintas:
1. Nama Program Lintas ditetapkan oleh Bappenas;
2. Penanggungjawab pelaksanaan Program Lintas adalah Menko atau
Kementerian yang terkait langsung (utama) dari Program Lintas;
3. Nama Program Lintas akan bersifat khusus yang mencerminkan upaya
pencapaian prioritas pembangunan nasional;
4. Program Lintas harus masuk dalam dokumen RPJMN dan RKP;
5. Program Lintas memiliki ukuran kinerja dan target yang konkrit;
6. Kegiatan yang berada dalam Program Lintas merupakan kegiatan teknis
yang dimiliki oleh K/L;
7. Alokasi untuk Program Lintas merupakan penjumlahan dari alokasi seluruh
kegiatan teknis yang berada di dalamnya;
8. Program Lintas akan diberikan kode program khusus agar dapat dipantau
capaian kinerjanya.

Contoh Program Bersifat Lintas
34
Program
Lintas
Sasaran
Pembangunan
Nasional
Indikator Target K/L Terkait dan Kegiatannnya
999.01.
Program
Peningkatan
Kedaulatan
Pangan
Swasembada
Beras
Peningkatan
Produksi Padi
6,25% Kementerian Pertanian;
▪ Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;
▪ Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang
dan Umbi;
▪ Kegiatan Peningkatan Produksi , Produktivitas dan
Mutu Tanaman Semusim;
▪ Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih
Tanaman Pangan.
Kementerian Pekerjaan Umum;
▪ Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigas, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
▪ Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung,
Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya;
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
▪ Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pangan;
▪ Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan
Hortikultura.
Kementerian Perindustrian;
▪ Kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia
Dasar;
▪ Kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri
Minuman dan Tembakau;
BPN
▪ Kegiatan Pengembangan Peraturan Perundang-
undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan
Masyarakat;
Swasembada
gula
Pertumbuhan
Produksi Gula
9,2%
Swasembada
Kedelai
Pertumbuhan
Produksi
Kedelai
18,4%

(Penambahan Kegiatan Prioritas yang Bersifat Strategis)
35
 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja
setingkat Eselon II atau satuan kerja mandiri yang terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,dan/atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.
 Menurut jenisnya, kegiatan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Kegiatan Teknis
a. Kegiatan Prioritas; merupakan kegiatan-kegiatan dengan output
spesifik dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan baik
nasional, bidang maupun K/L.
b. Kegiatan Non-Prioritas; merupakan kegiatan-kegiatan dengan
output spesifik dan mencerminkan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan Tupoksi Satuan Kerja (Satker), namun bukan termasuk dalam
ketegori prioritas.
2. Kegiatan Generik : merupakan kegiatan yang digunakan oleh beberapa
unit Eselon II yang memiliki karakteristik sejenis.

Kegiatan Prioritas Bersifat Strategis
36
 Kegiatan Prioritas bersifat Strategis adalah kegiatan baru yang bersifat
strategis (project oriented) dan ditetapkan dalam upaya pencapaian
prioritas pembangunan nasional dan/atau isu-isu yang merupakan
Instruksi Presiden dan/atau memiliki dampak yang besar terhadap
masyarakat yang kinerjanya akan dipantau secara khusus.
 Ketentuan lain dalam Kegiatan Prioritas bersifat Strategis:
▪ Penetapan strategis atau tidaknya suatu project sebagai Kegiatan
Prioritas Bersifat Strategis dilakukan secara ketat dan terbatas oleh
Kementerian PPN/Bappenas.
▪ Kegiatan Prioritas bersifat Strategis akan dipantau dan dievaluasi
pencapaiannya secara khusus oleh Kementerian PPN/Bappenas.
▪ Kegiatan Prioritas bersifat Strategis dapat ditunda/dibatalkan apabila
dalam jangka waktu 2 tahun belum terlaksana.
▪ Alokasi anggaran kegiatan prioritas strategis merupakan seluruh
kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output dari
kegiatan tersebut.

37
Mendukung secara langsung pencapaian prioritas pembangunan nasional, atau merupakan
Instruksi Presiden atau memiliki dampak langsung yang besar kepada masyarakat, dalam
rangka pencapaian prioritas nasional.
Nilai kegiatan strategis lebih dari Rp. ... miliar dan memiliki jangka waktu penyelesaian
yang pasti (diutamakan dalam periode RPJMN 2015-2019) dan dapat segera berfungsi.
Telah dilakukan persiapan pelaksanaan meliputi pra studi kelayakan dan identifikasi
penanggung jawab kegiatan.
Ditetapkan dalam proses RPJMN dan/atau RKP. (Berada pada Buku III RKP dan RPJMN
2015-2019, dengan 2 s/d 3 Kegiatan Prioritas bersifat strategis per provinsi).
1
2
3
4
Pada kesempatan awal, diutamakan untuk proyek strategis infrastruktur baik pada tahap penyiapan maupun
pembangunan (Untuk diluar dari bidang infrastruktur ditetapkan secara sangat selektif).
Kriteria Penetapan Kegiatan Prioritas Bersifat Strategis

Proses Penetapan Kegiatan Prioritas Bersifat Strategis
Usulan Proyek
Strategis oleh
K/L
Penetapan
Proyek Strategis
oleh
Kementerian
PPN/Bappenas
KEGIATAN
PRIORITAS
BERSIFAT
STRATEGIS
Kriteria Penetapan
Kegiatan Prioritas
bersifat Strategis
38

Letak Kegiatan Prioritas Bersifat Strategis
39
KEGIATAN
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
NASIONAL
KEGIATAN
PRIORITAS
BIDANG
KEGIATAN
PRIORITAS K/L
Dipantau Kinerjanya secara khusus
KEGIATAN
KEGIATAN
NON-PRIORITAS
Kegiatan
Strategis
merupakan
bagian dari
Kegiatan
Prioritas
Nasional/Bidang

Kesiapan Yang Harus Dilakukan K/L Sebelum Pengusulan
40
Mempersiapkan prastudi kelayakan untuk kegiatan
strategis
Menetapkan target dan kebutuhan pendanaan
untuk penyelesaian kegiatan
Menyusun rencana waktu penyelesaian kegiatan
Menetapkan penanggung jawab kegiatan
1.
2.
3.
4.

Jenis Kegiatan Prioritas Bersifat Strategis
41
Kegiatan Prioritas yang bersifat Strategis terkait infrastruktur, antara lain:
• Infrastruktur transportasi, meliputi sarana dan prasarana bidang
pelabuhan, bandara, perkeretaapian, perhubungan darat dan
transportasi perkotaan.
• Infrastruktur jalan, meliputi jalan umum, jalan tol, jalan strategis dan
jembatan.
• Infrastruktur pengairan, meliputi waduk, bendung, saluran pembawa air
baku, jaringan irigasi, bangunan pengaman pantai dan bangunan
pengairan lainya.
• Infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku,
jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum.
• Infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan
telekomunikasi dan infrastruktur e-goverment.
• Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi, gardu,
jaringan atau distribusi tenaga listrik.
• Infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi transmisi dan/atau
distribusi minyak dan gas bumi.

42
 Prioritas Nasional: Ketahanan Pangan,
Infrastruktur pendukung yang dibutuhkan antara lain
pembangunan/peningkatan jaringan irigasi, serta
peningkatan ketersediaan air melalui pembangunan
waduk dan embung.
 Proyek strategis terkait, antara lain:
1. Pembangunan Waduk Jatigede (Jawa Barat);
2. Pembangunan Waduk Bendo (Jawa Timur).
 Kriteria terkait kegiatan strategis: Mendukung
Prioritas Pembangunan Nasional Ketahan Pangan
Contoh Kegiatan Prioritas Bersifat Strategis Yang
Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional

Lanjutan...
 Penuangan dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan K/L menjadi:
43
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM
PROGRAM PENGELOLAAN
SUMBERDAYA AIR
Meningkatnya
Ketersediaan Cadangan
Sumberdaya Air
1.051,00 1.103,55 1.158,73 1.216,66 1.277,50
Pengelolaan dan
Konservasi Waduk,
Embung, Situ serta
Bangunan Penampung Air
Lainnya
645,50 677,78 711,66 747,25 784,61 Kementerian
PU
Meningkatnya ketersediaan
dan terjaganya kelestarian air
Prov. Jawa
Tengah dan Jawa
Timur
21 21 21 21 21 490,50 515,03 540,78 567,82 596,21 Kementerian
PU
Jumlah waduk dan
embung/situ yang
dibangunJumlah waduk yang
direhabilitasi
Jumlah waduk/
embung/situ yang
dioperasikan/ dipelihara
Meningkat dan terjaganya
ketersediaan air serta
terkendalinya bahaya banjir
di Daerah Aliran Sungai
Bengawan Solo
Prov. Jawa
Tengah dan Jawa
Timur
4 4 4 4 4 155,00 162,75 170,89 179,43 188,40 Kementerian
PU
Jumlah waduk yang
dibangun di DAS
Bengawan SoloPrasarana sumber daya air
di DAS Bengawan Solo
yang direhabilitasi
Terlaksananya konservasi
di DAS Bengawan Solo
Pembangunan Waduk
Jatigede
210,00 220,50 231,53 243,10 255,26 Kementerian
PU
Terbangunnya Waduk
Jatigede
Provinsi Jawa
Barat
1 1 1 1 1 210,00 220,50 231,53 243,10 255,26 Kementerian
PU
Jumlah waduk dan
embung/situ yang
dibangun
Prasarana sumber daya air
di Kawasan Waduk
Jatigede yang dibangun
Pembangunan Waduk
Bendo
195,50 205,28 215,54 226,32 237,63 Kementerian
PU
Terbangunnya Waduk Bendo Provinsi Jawa
Timur (Ponorogo)
1 1 1 1 1 195,50 205,28 215,54 226,32 237,63 Kementerian
PU
Jumlah waduk dan
embung/situ yang dibangun
Prasarana sumber daya air di
Kawasan Waduk Bendo yang
dibangun
Program/ Kegiatan
Sasaran Program
(Outcome)/ Sasaran
Kegiatan (Output)/
Indikator
Lokasi
Target Alokasi (Rp Milyar)
Unit
Organisasi
Pelaksana

Contoh Kegiatan Yang Merupakan Instruksi Presiden
 Dalam rangka peningkatan pelayanan transportasi
perkeretaapian, terdapat Instruksi Presiden untuk
menyelesaikan pembangunan jalur kereta api di
bagian utara Pulau Jawa.
 Proyek strategis terkait yaitu: Pembangunan
Jalur Ganda Lintas Semarang-Surabaya.
 Kriteria terkait kegiatan strategis: merupakan
Instruksi Presiden
44

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Program Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Transportasi
Perkeretaapian
Meningkatnya Pelayanan
Transportasi Perkeretapaian
3,650.50 3,833.03 4,024.68 4,225.91 4,437.21
Pembangunan dan Pengelolaan
Prasarana dan Fasilitas Pendukung
Kereta Api
1,500.00 1,575.00 1,653.75 1,736.44 1,823.26 Kementerian
Perhubungan
Terbangunnya Prasarana dan Fasilitas
Pendukung Kereta Api
Provinsi Sumatera
Utara, Provinsi Jawa
Tengah, DI
Yogyakarta dan
30 30 30 30 30 1,500.00 1,575.00 1,653.75 1,736.44 1,823.26 Kementerian
Perhubungan
Panjang km jalur KA baru yang
dibangun
Fasilitas/Prasarana Pendukung
Perkeretaapian yang dibangun
Pembangunan Jalur Ganda Lintas
Semarang-Surabaya
2,150.50 2,258.03 2,370.93 2,489.47 2,613.95 Kementerian
Perhubungan
Terbangunnya Jalur Ganda Lintas
Semarang-Surabaya
Provinsi Jawa
Tengah dan Jawa
Timur
56 56 56 56 56 2,150.50 2,258.03 2,370.93 2,489.47 2,613.95 Kementerian
Perhubungan
Panjang km jalur ganda KA yang
dibangun
Fasilitas/Prasarana Pendukung
Perkeretaapian yang dibangun
Alokasi (Rp Milyar) Unit
Organisasi
Pelaksana
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Lokasi
Target
Lanjutan...
45

Contoh Kegiatan Berdampak Langsung
Yang Besar Pada Masyarakat
46
 Dalam rangka mengurangi kantong-kantong kemiskinan
yang banyak terdapat di wilayah selatan Jawa Barat,
diperlukan adanya penguatan infrastruktur jalan sehingga
diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi
masyarakat setempat.
 Proyek strategis yang terkait: Pembangunan Jalan dan
Jembatan Lintas Selatan Jawa Barat.
 Kriteria terkait kegiatan: merupakan Kegiatan berdampak
langsung yang besar pada masyarakat.

Lanjutan...
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Program Penyelenggaraan Jalan Meningkatnya Kapasitas Jalan
Nasional
5,401.00 5,671.05 5,954.60 6,252.33 6,564.95
Pelaksanaan Preservasi dan
Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
4,950.50 5,198.03 5,457.93 5,730.82 6,017.36 Kementerian PU
Terbangunnya Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara,
Provinsi Jawa Tengah, DI
Yogyakarta dan Provinsi Jawa
Timur
300 300 300 300 300 4,950.50 5,198.03 5,457.93 5,730.82 6,017.36 Kementerian PU
Jumlah jalan tol yang dibangun (Km)
Jumlah jalan yang ditingkatkan
kapasitasnya/ pelebaran (Km)
Jumlah jalan yang dibangun (Km)
Jumlah jembatan yang dibangun (M)
Jumlah flyover/underpass yang
dibangun (M)
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Lintas Selatan Jawa Barat
450.50 473.03 496.68 521.51 547.59 Kementerian PU
Terbangunnya Jalan dan Jembatan
Lintas Selatan Jawa Barat
Provinsi Jawa Barat 60 60 60 60 60 450.50 473.03 496.68 521.51 547.59 Kementerian PU
Jumlah jalan yang dibangun (Km)
Jumlah jembatan yang dibangun (M)
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/
Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator
Lokasi
Target Alokasi (Rp Milyar)
Unit Organisasi
Pelaksana
47

 Penelaahan Renstra K/L adalah proses peninjauan atau
pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian
PPN/Bappenas terhadap substansi dokumen
perencanaan strategis yang disusun kementerian/
lembaga.
 Penelaahan Renstra K/L ini dibagi menjadi 2 (dua)
bagian, yaitu:
1. penelaahan terhadap batasan muatan Renstra K/L;
dan
2. penelaahan terhadap konsistensi antara Renstra K/L
dengan RPJM Nasional.
48
B.2. PENELAAHAN RENSTRA K/L OLEH KEMENTERIAN
PPN/BAPPENAS

 Muatan Renstra K/L meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta
program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.
 Batasan Muatan Renstra K/L:
i. Visi harus menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh
kementerian/lembaga yang bersangkutan pada akhir periode
perencanaan.
ii. Misi harus menggambarkan mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang bersangkutan untuk
mewujudkan visi yang telah dirumuskan sebelumnya.
iii. Tujuan harus menggambarkan mengenai penjabaran visi
kementerian/lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan
rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka
mencapai sasaran program prioritas Presiden.
iv. Strategi harus menggambarkan mengenai langkah-langkah dalam
bentuk program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan
misi.
1. PENELAAHAN BATASAN MUATAN RENSTRA K/L
(penilaian terhadap kesesuaian substansi muatan yang harus ada dalam dokumen Renstra K/L
dengan batasan operasionalnya).
49

Lanjutan....
v. Kebijakan harus menggambarkan mengenai penjabaran urusan
pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi
Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan teretentu dalam
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi
satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator
kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi, serta Kerangka
Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah
vi. Program harus berupa instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh K/L.
vii. Kegiatan harus merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satuan kerja setingkat Eselon II atau satuan kerja mandiri yang terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa
personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

2. PENELAAHAN KONSISTENSI RENSTRA K/L DENGAN RPJM N
(penilaian terhadap konsistensi substansi dokumen Renstra K/L dengan dokumen RPJM Nasional)
51
RPJM NASIONAL
Sasaran/Tujuan
K/L
Kebijakan K/L
Program dan
Kegiatan K/L
Sasaran Program
K/L
Sasaran
Kegiatan
Kebutuhan
Sumberdaya
Sasaran
Kegiatan
Sasaran Program
Prioritas
Nasional
Kebijakan
Nasional
Program dan
Kegiatan
Nasional
Sasaran Program
Nasional
Kerangka Ekonomi
Makro (KEM)
- Kemampuan fiskal
-
Konsistensi ?
Konsistensi ?
Konsistensi ?
Mendukung ?
Memperhatikan ?
Mendukung ?
RENSTRA K/L

Mekanisme Penelaahan Renstra K/L
52

Formulir Penelaahan Renstra K/L
53
No. SUBSTANSI RENSTRA K/L YANG DITELAAH CATATAN HASIL PENELAAHAN
A. Penelaahan Batasan Muatan Renstra K/L
1. Visi K/L
2. Misi K/L
3. Tujuan K/L
4. Strategi K/L
5. Kebijakan K/L
6. Program K/L
7. Kegiatan K/L
B. Penelaahan Konsistensi Renstra K/L dengan RPJM Nasional
1. Sasaran/tujuan K/L merupakan penjabaran Sasaran
Program Prioritas Presiden
2. Kebijakan K/L merupakan penjabaran dari Kebijakan
Nasional
3. Program dan kegiatan pokok K/L merupakan penjabaran
operasional dari program dan kegiatan RPJM Nasional
4. Sasaran program (outcome) sinergis dengan sasaran
program prioritas Presiden yang tertuang dalam
Rancangan Awal RPJM Nasional
5. Sasaran kegiatan (ouput) dari masing-masing kegiatan
sinergis dengan sasaran program (outcome) dari program
induknya
6. Sumber daya yang diperlukan, seperti alokasi pendanaan
dan sumber daya manusia harus layak menurut kerangka
ekonomi makro

A.3. PENYUSUNAN KERANGKA PENDANAAN K/L
54
Penyiapan Data
Rekapitulasi Hasil Review
Baseline
Review Data RKA KL
2014
Penghitungan Tahun 2015
BASELINE
PENDANAAN K/L
2015-2019
• Program, Kegiatan,
Output dan Komponen:
➢ Berlanjut
➢ Tidak Berlanjut
• Penyempurnaan Output
• Identifikasi Komponen
dan Kelompok Biaya
Komponen (BAK – BLK)
• Alokasi Program, Kegiatan,
Output dan Komponen yang
berlanjut dan baru;
• Volume target pada tingkat
output;
• Alokasi Program, Kegiatan,
Output dan Komponen
yang tidak berlanjut
Cara penghitungan
• Biaya Operasional dan Non-Operasional;
Dasar penghitungan:
• Kebijakan dan Hasil Evaluasi;
• Parameter dan Non Parameter yang digunakan;
• Satuan Harga.
Penghitungan:
• Alokasi Program merupakan penjumlahan dari
alokasi kegiatan
• Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari
alokasi Output
• Alokasi Output merupakan penjumlahan dari
alokasi komponen;
• Alokasi Komponen merupakan hasil penghitungan
Volume Komponen x Harga Satuan x Inflasi
Penghitungan Tahun 2016-2019
Dasar penghitungan:
• Rentang waktu Program dan
Kegiatan;
• Parameter dan non-parameter
yang digunakan;
Penghitungan:
• Alokasi Program merupakan
penjumlahan dari alokasi kegiatan
• Alokasi Kegiatan merupakan
penjumlahan dari alokasi Output
• Alokasi Output merupakan hasil
proyeksi berdasarkan volume
target.
1. Data RKA-K/L 2014
2. Data TA 2013
3. Data Dukung Lainnya
1
2 3
45

Contoh: Penyusunan Pendanaan Kementerian Kesehatan
Data Awal RKA K/L 2014: Kementerian Kesehatan
55
Volume Satuan Biaya Inflasi Jumlah
06 1.228.606,9 1.290.639,5
2093 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 1.228.606,9 1.290.639,5
001 Bantuan Operasional Kesehatan 1.112.674,3 9.842 1.168.307,9
0011 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UNTUK PUSKESMAS KECAMATAN DAN KELURAHAN 989.712,4 1,0 989.712,4 5% 1.039.198,0
0012 PENGELOLAAN KEUANGAN BOK 98.037,2 1,0 98.037,2 5% 102.939,1
0013 DUKUNGAN ADMINISTRASI KEGIATAN 16.559,7 1,0 16.559,7 5% 17.387,7
0014 INISIATIF BARU 4.631,3 1,0 4.631,3 5% 4.862,9
0015 DUKUNGAN ADMINISTRATIF KEGIATAN 2.718,8 1,0 2.718,8 5% 2.854,7
0016 DUKUNGAN ADMINISTRATIF KEGIATAN 468,2 1,0 468,2 5% 491,6
0025 DUKUNGAN ADMINISTRATIF KEGIATAN 546,6 1,0 546,6 5% 573,9
002 Pelaporan dan Pencatatan 6.700,7 38 7.035,8
0011 Konsolidasi Keuangan 430,8 1,0 430,8 5% 452,3
0012 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BOK 237,6 1,0 237,6 5% 249,5
0013 Orientasi Manajemen Data Gizi dan KIA Terintegrasi Tingkat Provinsi 203,8 1,0 203,8 5% 214,0
0019 Penyusunan Laporan BOK 24,0 1,0 24,0 5% 25,2
0050 Konsolidasi Laporan Keuangan BOK 5.804,6 1,0 5.804,6 5% 6.094,8
003 Perencanaan BOK 30.108,2 696 31.613,6
0011 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 14.853,5 1,0 14.853,5 5% 15.596,2
0012 PENYUSUNAN RENCANA POA BOK PUSKESMAS 5.733,1 1,0 5.733,1 5% 6.019,8
0013 ASISTENSI RENCANA KEGIATAN BOK PUSKESMAS 2.821,9 1,0 2.821,9 5% 2.963,0
0014 Konsultasi ke Pusat 1.634,6 1,0 1.634,6 5% 1.716,3
0015 Pertemuan Pemantapan BOK bagi Kab/Kota 601,5 1,0 601,5 5% 631,6
0016 Peningkatan kapasitas SDM Tim Bok Kab/Kota dan Provinsi 959,6 1,0 959,6 5% 1.007,6
0017 Pengumpulan Data dalam rangka Pencapaian Indikator Program BOK 738,1 1,0 738,1 5% 775,0
0018 Pertemuan Evaluasi Program BOK 512,2 1,0 512,2 5% 537,8
0019 Pertemuan Konsolidasi BOK ke Pusat 996,9 1,0 996,9 5% 1.046,7
0020 Monitoring dan Evaluasi Program BOK ke Kab/Kota 183,7 1,0 183,7 5% 192,9
0021 Koordinasi Tim Pengelola BOK Provinsi 436,2 1,0 436,2 5% 458,0
0022 Pertemuan Penyusunan Pelaporan BOK Tahunan 251,9 1,0 251,9 5% 264,5
0023 Manajemen Satker dan Tim Pengelola BOK 246,2 1,0 246,2 5% 258,5
0024 Konsultasi dan Koordinasi ke Pusat 15,8 1,0 15,8 5% 16,6
0025 Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke Pusat 3,0 1,0 3,0 5% 3,2
0026 Dukungan BOK 120,0 1,0 120,0 5% 126,0
004 Dokumen monitoring dan evaluasi BOK 26.968,6 16.280.662 28.317,1
0011 MONITORING BOK 17.716,1 1,0 17.716,1 5% 18.601,9
0012 PERTEMUAN EVALUASI PENCAPAIAN SPM BINDANG KESEHATAN 3.751,8 1,0 3.751,8 5% 3.939,4
0013 EVALUASI BOK & FINALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN 1.315,3 1,0 1.315,3 5% 1.381,1
0014 VERIFIKASI PERTANGGUNG JAWABAN BOK & PENYUSUNAN LAPORAN TK PROVINSI 407,1 1,0 407,1 5% 427,5
0015 LAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM 104,2 1,0 104,2 5% 109,4
0016 KOORDINASI DENGAN KPKNL DAN DJKN 65,1 1,0 65,1 5% 68,4
0019 Studi Pemanfaatan BOK (diserahkan ke Litbangkes) 3.609,1 1,0 3.609,1 5% 3.789,6
005 Laporan Kegiatan/Sosialisasi/Pembinaan 48.376,9 1.029 50.795,7
0011 PEMBINAAN DAN PERGERAKAN MANAJEMEN BOK 20.080,0 1,0 20.080,0 5% 21.084,0
0012 RAPAT KOORDINASI DINKES KAB/KOTA 9.161,4 1,0 9.161,4 5% 9.619,5
0013 PENYUSUNAN LAPORAN BOK KAB/KOTA 5.201,5 1,0 5.201,5 5% 5.461,6
0014 Koordinasi Ke Kanwil DJPBN, KPPN,Dinkes Provinsi 2.925,1 1,0 2.925,1 5% 3.071,4
0015 RAPAT KONSOLIDASI PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN BERJALAN TK PROVINSI 1.101,3 1,0 1.101,3 5% 1.156,4
0016 KOORDINASI PELAKSANAAN BOK KE PROVINSI 1.556,9 1,0 1.556,9 5% 1.634,7
0017 KOORDINASI DAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN 2.654,2 1,0 2.654,2 5% 2.786,9
0018 KOSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I 5.574,6 1,0 5.574,6 5% 5.853,3
0019 PENCATATAN DAN PENYUSUNAN PELAPORAN 74,7 1,0 74,7 5% 78,4
0020 Pertemuan Pengelola Keuangan 18,9 1,0 18,9 5% 19,8
0021 Administrasi Kegiatan BOK 10,4 1,0 10,4 5% 10,9
0130 Bimbingan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas 17,9 1,0 17,9 5% 18,8
994 Layanan Perkantoran 573,5 12 1.222,2
0011 ADMINISTRASI KEGIATAN 517,1 1,0 517,1 5% 543,0
0012 HONOR PENGELOLA BOK TK. PROVINSI 56,4 1,0 56,4 5% 59,2
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 17,0 - 5% 602,2
0011 Pengadaan Sarana Pengolah Data 17,0 1,0 17,0 5% 17,9
999 Output Cadangan 3.187,7 1 3.347,1
0011 PENGALOKASIAN DANA 15 PUSKESMAS DI KAB. PANGANDARAN 2.715,0 1,0 2.715,0 5% 2.850,8
0012 PENGALOKASIAAN DANA MANAJEMEN BOK DI KAB. PANGANDARAN 472,7 1,0 472,7 5% 496,3
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
Kode Program/Kegiatan/Output/Komponen
Alokasi Tahun
2014
Target
Indikasi Pendanaan 2015 (Juta Rupiah)
1
2
3
4
5
6
7
8

Lanjutan....
Volume Inflasi Jumlah
06 1.228.606,9 1.270.251,3
2093 1.228.606,9 1.270.251,3
1.112.674,3 9.842 1.270.251,3
011 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN UNTUK PUSKESMAS
KECAMATAN DAN KELURAHAN
989.712,4 BLK 1,0 5% 1.039.198,0
012 PENGELOLAAN KEUANGAN BOK 104.737,9 BAK 1,0 5% 102.939,1
013 DUKUNGAN ADMINISTRASI KEGIATAN 20.293,3 BAK 1,0 5% 17.387,7
xxx1 Perencanaan BOK 30.108,2 BAK 1,0 5% 31.613,6
xxx2 Monitoring dan evaluasi BOK 26.968,6 BAK 1,0 5% 28.317,1
xxx3 Sosialisasi dan Pembinaan 48.376,9 BAK 1,0 5% 50.795,7
Target
Alokasi anggaran 2015 (Juta Rupiah)
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
001 Bantuan Operasional Kesehatan
Kode Program/Kegiatan/Output/Komponen
Alokasi Tahun
2014
Kelompok
Biaya
Keluaran
Setelah dilakukan proses penyesuaian dan penyempurnaan:
56

Lanjutan....
 Penghitungan Prakiraan Maju tahun 2016-2019:
57
PRAKIRAANMAJU(PARAMETER:INFLASI)
TR PM 1 PM 2 PM 3 PM 4
2015 2016 2017 2018 2019
Indeks Penyesuaian Harga 5% 8% 8% 8% 8%
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 1,270,251.3 1,352,209.5 1,443,000.7 1,540,106.1 1,663,314.6
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 1,270,251.3 1,352,209.5 1,443,000.7 1,540,106.1 1,663,314.6
001 Bantuan Operasional Kesehatan 1,270,251.3 1,352,209.5 1,443,000.7 1,540,106.1 1,663,314.6
Biaya Administrasi Keluaran (BAK) 231,053.2 229,875.6 230,880.1 231,015.9 249,497.2
Proporsi 18.19% 17.00% 16.00% 15.00% 15.00%
Biaya Langsung Keluaran (BLK) 1,039,198.0 1,122,333.9 1,212,120.6 1,309,090.2 1,413,817.4
Target Output (Puskesmas) 9,842 9,842 9,842 9,842 9,842
Satuan Harga:
1. Parameter 105.6 114.0 123.2 133.0 143.7
2. Non Parameter
(Rp Juta)
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
KOMPONEN

Data RKA K/L 2014: Kemendikbud
Ops Non-Ops Jumlah
6 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
2000 Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP 16.388,5 4.251.114,5 4.267.503,0
011 Unit Sekolah Baru yang dibangun 60 Unit 0,0 16.485,4 16.485,4
011 persiapan, penyusunan materi/instrumen, review dan penggandaan
juklak
0,0 179,7 179,7
012 verifikasi pembangunan usb 0,0 459,0 459,0
013 workshop pembangunan usb 0,0 15.008,3 15.008,3
015 monitoring, pelaporan dan evaluasi 0,0 838,4 838,4
012 Ruang Kelas Baru yang dibangun 6.600 Ruang 0,0 6.895,9 6.895,9
011 persiapan, penyusunan materi/instrumen, review dan pengadaan
juklak
0,0 172,9 172,9
012 verifikasi pembangunan rkb 0,0 1.102,3 1.102,3
013 workshop pembangunan rkb 0,0 4.539,8 4.539,8
015 supervisi dan evaluasi 0,0 1.080,8 1.080,8
013 Ruang Belajar yang direhabilitasi 11.340 Ruang 0,0 8.633,4 8.633,4
011 persiapan, penyusunan juklak, mater/instrumen 0,0 172,6 172,6
012 verifikasi rehabilitasi ruang belajar smp 0,0 1.075,6 1.075,6
013 workshop rehabilitasi smp 0,0 6.478,7 6.478,7
014 Sekolah yang mendapatkan Ruang Laboratorium IPA 5.000 Ruang 0,0 8.611,2 8.611,2
011 review dan pengadaan juklak 0,0 226,8 226,8
012 verifikasi pembangunan laboratorium ipa 0,0 989,6 989,6
013 workshop pembangunan laboratorium ipa 0,0 6.569,8 6.569,8
015 supervisi dan evaluasi 0,0 706,8 706,8
016 tim pembakuan sarana belajar smp 0,0 118,3 118,3
030 Siswa yang mendapat Bantuan Siswa Miskin 1 Siswa 0,0 1.645.447,9 1.645.447,9
011 penyusunan dan penggandaan pedoman bantuan siswa miskin 0,0 1.176,8 1.176,8
012 verifikasi, pengolahan analisis data dan pelaporan bantuan siswa
miskin smp
0,0 3.119,4 3.119,4
013 rapat koordinasi dan sinkronisasi pendataan program bantuan
siswa miskin
0,0 9.753,6 9.753,6
014 pemberian bantuan siswa miskin 0,0 1.627.417,5 1.627.417,5
015 evaluasi penyaluran bantuan siswa miskin 0,0 3.862,3 3.862,3
016 tim pengolah data penyaluran dan pemanfaatan pemberian
bantuan siswa miskin (bsm)
0,0 118,3 118,3
APBN 2014
Kode Program/Kegiatan/Output/Komponen Target Satuan
Contoh kegiatan ini memiliki Output sebanyak 32 output, yang ditampilkan hanya sebagian.
58

Ops Non-Ops Jumlah
031 Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi 61.512 Siswa 0,0 16.146,9 16.146,9
011 persiapan, penyusunan materi/instrumen, review dan pengadaan
juklak
0,0 529,2 529,2
012 pengolahan dan analisis data beasiswa bakat dan prestasi smp
pusat dan dekon
0,0 350,9 350,9
013 rapat koordinasi dan sinkronisasi pendataan program bantuan
bakat dan prestasi
0,0 4.090,5 4.090,5
014 beasiswa bakat dan prestasi smp 0,0 10.252,0 10.252,0
015 pemantauan evaluasi beasiswa bakat dan prestasi 0,0 822,0 822,0
016 tim pengolah data penyaluran dan pemanfaatan pemberian
beasiswa bakat dan prestasi
0,0 102,3 102,3
040 Sekolah Berasrama yang dibangun 75 Unit 0,0 17.231,4 17.231,4
011 review dokumen, persiapan dan penggandaan panduan
pelaksanaan
0,0 60,0 60,0
012 verifikasi pembangunan usb 0,0 154,9 154,9
013 workshop pembangunan usb 0,0 2.257,3 2.257,3
016 pengadaan cm 0,0 14.613,8 14.613,8
994 Layanan Perkantoran 72 Bulan
Layanan
16.388,5 3.464,9 19.853,4
001 pembayaran gaji dan tunjangan 13.100,1 0,0 13.100,1
002 penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 3.288,3 0,0 3.288,3
012 pendukung perkantoran 0,0 288,4 288,4
013 penguatan kemampuan pegawai direktorat dalam verifikasi sa bmn 0,0 374,4 374,4
015 rakor internal 0,0 514,5 514,5
016 peningkatan kapasitas hardware, software dan kapasitas sm
direktorat
0,0 2.287,6 2.287,6
995 Kendaraan Bermotor 1 Unit 0,0 255,0 255,0
011 pengadaan kendaraan dinas 0,0 255,0 255,0
996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 5 Unit 0,0 102,0 102,0
011 perangkat pengolah data dan komunikasi 0,0 102,0 102,0
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 11 Unit 0,0 57,0 57,0
011 perangkat pengolah data dan fasilitas kantor 0,0 57,0 57,0
999 Output Cadangan 2 Cadangan 0,0 1.794.750,4 1.794.750,4
011 dana dekon yang belum mempunyai dasar hukum 0,0 1.794.750,4 1.794.750,4
APBN 2014
Lanjutan....
59

Contoh Penghitungan Prakiraan Maju
Bantuan Siswa Miskin (BSM) - Kemendikbud
60
PRAKIRAAN MAJU (NON-PARAMETER: Perubahan Target)
2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
030 Siswa yang Mendapatkan Bantuan Siswa Miskin 1.727.794,1 1.814.183,8 1.904.893,0 2.000.137,7 2.100.144,5
Biaya Administrasi Keluaran 19.005,7 19.956,0 20.953,8 22.001,5 23.101,6
Proporsi 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%
Biaya Langsung Keluaran 1.708.788,4 1.794.227,8 1.883.939,2 1.978.136,1 2.077.042,9
Target Output (Siswa) 2.278.385 2.392.304 2.511.919 2.637.515 2.769.391
Satuan Harga:
1. Parameter
2. Non Parameter 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750
(Rp Juta)
KOMPONEN
Catatan:
Kenaikan target output (jumlah siswa penerima BSM) diasumsikan ada kenaikan sebesar 5% setiap
tahunnya.

Lanjutan...
61
PRAKIRAAN MAJU (NON-PARAMETER: Perubahan Satuan Biaya)
2015 2016 2017 2018 2019
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
030 Siswa yang Mendapatkan Bantuan Siswa Miskin 1.727.794,1 1.935.129,4 2.158.878,7 2.400.165,2 2.660.183,1
Biaya Administrasi Keluaran 19.005,7 21.286,4 23.747,7 26.401,8 29.262,0
Proporsi 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%
Biaya Langsung Keluaran 1.708.788,4 1.913.843,0 2.135.131,1 2.373.763,4 2.630.921,1
Target Output (Siswa) 2.278.385 2.392.304 2.511.919 2.637.515 2.769.391
Satuan Harga:
1. Parameter
2. Non Parameter 0,750 0,800 0,850 0,900 0,950
(Rp Juta)
KOMPONEN
Catatan:
Perubahan satuan harga dilakukan sesuai dengan kebijakan yang diambil.

Data RKA K/L 2014: Kemenhan
Ops Non-Ops Jumlah
14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat 1.671.179,7 11.857,3 1.683.037,1
1444 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat 219.082,8 0,0 219.082,8
001 Laporan Kegiatan Intelpam 3 Laporan 219.082,8 0,0 219.082,8
003 dukungan operasional pertahanan dan keamanan 219.082,8 0,0 219.082,8
1445 Kerja Sama Internasional Matra Darat 3.644,4 0,0 3.644,4
001 Laporan Kerjasama Internasional 2 Laporan 3.644,4 0,0 3.644,4
003 dukungan operasional pertahanan dan keamanan 3.644,4 0,0 3.644,4
1446 Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan 0,0 4.028,0 4.028,0
001 Laporan Survei dan Pemetaan 92 Laporan 0,0 4.028,0 4.028,0
011 proyeksurta 0,0 4.028,0 4.028,0
1447 Pemeliharaan/Perawatan Ranpur 39.723,5 0,0 39.723,5
994 Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan 39.723,5 0,0 39.723,5
1448 Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang 106.786,8 0,0 106.786,8
1449 Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air 30.956,7 0,0 30.956,7
1450 Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal 528.985,9 0,0 528.985,9
APBN 2014
62

Lanjutan...
Ops Non-Ops Jumlah
15 Program ModernisasiAlutsista dan Non Alutsista/Sarana dan
Prasarana Matra Darat
0,0 3.748.315,1 3.748.315,1
1458 Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur 0,0 81.000,0 81.000,0
001 Ranpur 10 Unit 0,0 81.000,0 81.000,0
011 ditbekangad 0,0 81.000,0 81.000,0
1459 Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang) 0,0 138.846,6 138.846,6
001 Pesawat Terbang 10 Unit 0,0 138.846,6 138.846,6
011 puspenerbad 0,0 138.846,6 138.846,6
1460 Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air 0,0 22.833,9 22.833,9
001 Alat Angkut Air 12 Unit 0,0 22.833,9 22.833,9
011 ditbekangad 0,0 22.833,9 22.833,9
1461 Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi 0,0 287.763,7 287.763,7
001 Senjata 8.920 Pucuk 0,0 206.010,7 206.010,7
011 ditpalad 0,0 206.010,7 206.010,7
002 Alat Optik 5.406 Set 0,0 81.753,0 81.753,0
011 ditpalad 0,0 81.753,0 81.753,0
1462 Pengadaan/Penggantian MaterialAlutsista 0,0 135.210,8 135.210,8
001 Rantis 484 Unit 0,0 135.210,8 135.210,8
011 ditpalad 0,0 135.210,8 135.210,8
APBN 2014
63

Ops Non-Ops Jumlah
1463 Pengadaan/Penggantian MaterialNon Alutsista 0,0 1.108.828,8 1.108.828,8
001 Materiil Non Alutsista 182.940 Unit 0,0 1.108.828,8 1.108.828,8
011 pusintelad 0,0 12.000,0 12.000,0
012 ditziad 0,0 90.977,9 90.977,9
013 dithubad 0,0 184.339,4 184.339,4
014 ditpalad 0,0 618.009,7 618.009,7
015 ditbekangad 0,0 111.766,1 111.766,1
016 ditkesad 0,0 58.000,0 58.000,0
017 dittopad 0,0 14.000,0 14.000,0
018 dispenad 0,0 6.500,0 6.500,0
019 dislitbangad 0,0 5.235,6 5.235,6
020 disinfolahtad 0,0 8.000,0 8.000,0
1464 Pengembangan Failitas Sarana dan Prasarana Matra Darat 0,0 741.431,3 741.431,3
998 Gedung/Bangunan 176.038 M2 0,0 741.431,3 741.431,3
011 pembangunan fasilitas rumdis, gedung perkantoran serta sarana
dan prasarana untukmedukung kesiapan operasional satuan jajaran tni
ad
0,0 741.431,3 741.431,3
1465 Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat 0,0 1.232.400,0 1.232.400,0
001 AlutsistaStrategis 1 Unit 0,0 1.232.400,0 1.232.400,0
011 alutsista strategis helikopterapache (multi years) 0,0 1.232.400,0 1.232.400,0
APBN 2014
Lanjutan...
64

65
2015 2016 2017 2018 2019
Program Dukungan Kesiapan Matra Darat
Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Tempur 39.723,5 42.901,4 46.333,5 50.040,2 54.043,4
xx1 Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Tempur 39.723,5 42.901,4 46.333,5 50.040,2 54.043,4
Biaya Administrasi Keluaran (BAK) - - - - -
Proporsi
Biaya Langsung Keluaran (BLK) 39.723,5 42.901,4 46.333,5 50.040,2 54.043,4
Target Output (Unit) 12 12 12 12 12
Satuan Harga:
1. Parameter 3.310,3 3.575,1 3.861,1 4.170,0 4.503,6
2. Non Parameter
Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang 106.786,8 115.329,7 124.556,1 134.520,6 145.282,3
xx2 Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang 106.786,8 115.329,7 124.556,1 134.520,6 145.282,3
Biaya Administrasi Keluaran (BAK) - - - -
Proporsi
Target Output (Pesawat) 12 12 12 12 12
Satuan Harga:
1. Parameter 8.898,9 9.610,8 10.379,7 11.210,1 12.106,9
2. Non Parameter
KOMPONEN
Kegiatan Pemeliharaan/Perawatan - Kemenhan

66
Kegiatan Pengadaan - Kemenhan
PRAKIRAAN MAJU (PARAMETER: INFLASI)
2015 2016 2017 2018 2019
Program Modernisasi Alutsista dan Non
Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat
Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur 81.000,0 87.480,0 94.478,4 102.036,7 110.199,6
001 Ranpur 81.000,0 87.480,0 94.478,4 102.036,7 110.199,6
Proporsi
Target Output (Unit) 10 10 10 10 10
Satuan Harga:
1. Parameter 8.100,0 8.748,0 9.447,8 10.203,7 11.020,0
2. Non Parameter
Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang) 138.846,6 44.986,3 48.585,2 52.472,0 56.669,8
001 Pesawat Terbang 138.846,6 44.986,3 48.585,2 52.472,0 56.669,8
Proporsi
Target Output (Pesawat) 10 3 3 3 3
Satuan Harga:
1. Parameter 13.884,7 14.995,4 16.195,1 17.490,7 18.889,9
2. Non Parameter
(Rp Juta)
KOMPONEN

Lanjutan...
2015 2016 2017 2018 2019
Pengembangan Failitas Sarana dan Prasarana Matra
Darat
741.431,3 874.888,9 1.032.368,9 1.218.195,4 1.437.470,5
998 Gedung/Bangunan 741.431,3 874.888,9 1.032.368,9 1.218.195,4 1.437.470,5
Biaya Administrasi Keluaran (BAK) 741.431,3 874.888,9 1.032.368,9 1.218.195,4 1.437.470,5
Proporsi 100% 100% 100% 100% 100%
Biaya Langsung Keluaran (BLK)
Target Output (M2)
Satuan Harga:
1. Parameter
2. Non Parameter
KOMPONEN
67

B.4. KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
68
 Kerangka Regulasi ditetapkan sebagai bentuk operasionalisasi
dari arah kebijakan Kementerian/Lembaga.
 Kerangka Regulasi tersebut diperlukan dalam rangka:
1. Melaksanakan strategi Kementerian/Lembaga;
2. Mencapai Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
 Kerangka Kelembagaan berkaitan erat dengan struktur
organisasi dan kebutuhan sumberdaya Kementerian/Lembaga
dengan memperhatikan kemampuan pendanaannya.
 Prinsip dalam penetapan kerangka kelembagaan yaitu bahwa
struktur organisasi (kelembagaan) mengikuti Visi atau Misi K/L
(structure follow Vision or Mision) .

Definisi Kerangka Regulasi
69
Kerangka Regulasi didefinisikan sebagai:
“Perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka
memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku
masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka
mencapai tujuan bernegara.”
(Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1/2014 ttg Pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 Pasal 1
angka 14 dan Peraturan Sesmen PPN/Bappenas ttg Juklak No. 2/Juklak/Sesmen/03/2014
Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN)

Tujuan Kerangka Regulasi
70
1. Mengarahkan proses perencanaan
pembentukan regulasi sesuai kebutuhan
pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka
mendukung pencapaian prioritas
pembangunan; dan
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian
anggaran untuk keperluan pembentukan
regulasi.

Prinsip-prinsip Penyusunan Kerangka Regulasi
71
1. Penyusunan Kerangka Regulasi dimaksudkan untuk memfasilitasi, mendorong dan
mengatur perilaku masyarakat, termasuk swasta dan penyelenggara negara dalam
rangka mewujudkan Tujuan Bernegara.
2. Penyusunan Kerangka Regulasi perlu mempertimbangkan dampak, biaya, manfaat
dan kerugiannya untuk masyarakat.
3. Penyusunan Kerangka Regulasi perlu mempertimbangkan asas pembentukan dan
asas materi peraturan perundang-undangan yang baik.
4. Penyusunan Kerangka Regulasi dalam prosesnya melibatkan stakeholder terkait.
5. Kerangka regulasi merupakan hasil review atau evaluasi terhadap peraturan yang
ada, yang kemudian dilanjutkan melalui proses kajian dan penelitian (analisis
dampak, biaya dan manfaat).
6. Kerangka Regulasi Jangka Menengah dan Tahunan dapat berisi arah kerangka
regulasi dan/atau kebutuhan regulasi yang diperlukan sejalan dengan kebijakan
pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN dan RKP.
7. Kerangka regulasi yang dicantumkan dalam Renstra K/L berupa arah kerangka
regulasi dan/atau kebutuhan regulasi (RUU, Rancangan Peraturan pemerintah,
Rancangan Perpres, Rancangan Inpres atau Rancangan Peraturan pimpinan
lembaga).

NASKAH
AKADEMIK
DAN
RANCANGAN
REGULASI
REKOMENDASI:
1. REGULASI BARU;
2. REGULASI TURUNAN;
3. REVISI REGULASI
REKOMENDASI: PENGHAPUSAN
REGULASI
TAHAP PERSIAPAN
TAHAP PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN
ALTERNATIF
REKOMENDASI
REGULASI
RANCANGAN
REGULASI
PEMBAHASAN
EVALUASI
PENGKAJIAN
PENELITIAN
(CBA)
 PENGKAJIAN: meliputi kegiatan (1) problem definition; (2) objective setting; dan (3) identifikasi existing regulation
 PENELITIAN:
1. Meliputi kegiatan indepth analysis terhadap hasil pengkajian termasuk cost and benefit analysis dan/atau cost
effectiveness analysis.
2. Hasil penelitian dapat merekomendasikan:
i. Perlunya Regulasi Baru, Regulasi Turunan maupun Revisi Regulasi (ditindaklanjuti dengan penyusunan Naskah
Akdemis dan Rancangan Regulasi);
ii. Penghapusan regulasi.
Alur Perumusan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi
72

Usulan Matriks Kerangka Regulasi
73
No
Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan
Regulasi
Urgensi
Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting,
Kajian Dan Penelitian
Unit
Penanggungjawab
Unit Terkait/
Institusi
Target
Penyelesaian

Definisi Kerangka Kelembagaan
74
Kerangka Kelembagan
dapat didefinisikan sebagai:
“Perangkat Kementerian / Lembaga - struktur
organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur
sipil negara – yang digunakan untuk mencapai Visi atau
Misi K/L yang sudah ditetapkan sebelumnya, dalam
rangka melaksanakan program-program pembangunan
yang terdapat di dalam RPJMN dan kebijakan
pembangunan lainnya”.

Tujuan Kerangka Kelembagaan
75
1. Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan
bidang-bidang pembangunan yang terdapat di dalam
RPJMN, sesuai dengan fungsi, dan visi/ misi K/L;
2. Mempertajam arah kebijakan dan strategi K/L sesuai
dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya
aparatur sipil negara;
3. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan
tepat ukuran, untuk menghindari duplikasi fungsi dan
meningkatkan efektifitas dan efisiensi K/L dalam
melaksanakan program-program pembangunan nasional;
4. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan
profesionalitas sumber daya aparatur.

Prinsip-prinsip Penyusunan Kerangka Kelembagaan
76
1. Dalam merumuskan kerangka kelembagaan, setiap K/ L perlu mempertimbangkan
keterkaitan dan kontribusi dan peran K/L dalam mencapai tujuan pembangunan
jangka panjang di dalam RPJPN, prioritas pembangunan di dalam RPJMN, dan visi-
misi Presiden.
2. Kerangka kelembagaan disesuaikan dengan kebijakan pembangunan, kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah, dan peraturan perundangan terkait yang
berlaku;
3. Memperhatikan prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif dan efisien, serta
transparansi;
4. Kerangka kelembagaan disusun untuk mampu menopang dan mewujudkan rencana
kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:
 Pencapaian visi dan misi K/L;
 Struktur organisasi dan kebutuhan sumberdaya harus benar-benar disesuaikan
dengan kapasitas pengelolaan sumberdaya K/L yang bersangkutan;
 Ketersediaan anggaran untuk K/L yang bersangkutan
5. Kerangka kelembagaan yang disusun dapat merupakan proses evaluasi terhadap
struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka Umum Kelembagaan
77
PENGUATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
• Kementerian,
LPNK, LNS
• Unit Eselon 1, 2,
dan seterusnya
• UPT
• SKPD
• BLU
• Institusi Koordinasi
• Kuantitas
• Kualitas
Sesuai dengan
kebutuhan
pembangunan dan
tantangan ke depan
Aturan main inter dan
antar lembaga yang
sinergis (terintegrasi
dan harmonis):
• Inter: bisnis proses,
SOP
• Antar lembaga:
Regulasi, MoU, Komite
Koordinasi, Komite,
Dewan
Tepat fungsi, tepat
ukuran
Well-connected
governance system
ASN yang pofesional dan
berintegritas
FUNGSI DAN STRUKTUR
ORGANISASI
SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR
TATA KERJA LEMBAGA

ALUR PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN K/L
PERUMUSAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
(SASARAN, ARAH
KEBIJAKAN, STRATEGI,
PROGRAM, KEGIATAN)
IDENTIFIKASI
KELEMBAGAAN YANG
DIBUTUHKAN
ASESMEN TERHADAP
FUNGSI DAN KINERJA
KELEMBAGAAN YANG
ADA
TETAP MENGGUNAKAN
KELEMBAGAAN YANG
SUDAH ADA +
PERKIRAAN KEBUTUHAN
JUMLAH DAN KUALITAS
SDM (DITUANGKAN
DALAM RENSTRA K/L)
KELEMBAGAAN YANG
ADA DIPANDANG MASIH
RELEVAN DAN EFEKTIF
78
BILA KELEMBAGAAN YANG ADA
DIPANDANG TIDAK RELEVAN
DAN BELUM EFEKTIF ATAU
TERDAPAT KEKOSONGAN
KELEMBAGAAN, PERLU
PERUBAHAN SETTING
KELEMBAGAAN
STRUKTUR
KELEMBAGAAN
BARU
RANCANGAN KELEMBAGAAN YANG
DIBUTUHKAN + PERKIRAAN KEBUTUHAN
JUMLAH DAN KUALITAS SDM
(DITUANGKAN DALAM RENSTRA K/L)
IMPLEMENTASI:
PEMBAHASAN
PENATAAN
KELEMBAGAAN
DENGAN
KEMENTERIAN
BERWENANG
MELIBATKAN K/L
TERKAIT
PENAJAMAN ATAU
PENAMBAHAN FUNGSI
PERLU PEMBENTUKAN
LEMBAGA BARU
ARAH/RANCANGAN
KELEMBAGAAN YANG
DIBUTUHKAN
LIKUIDASI LEMBAGA
YANG ADA (DUPLIKASI,
FRAGMENTASI, DLL)
MERGE ATAU SPLIT
FUNGSI/LEMBAGA
YANG ADA
PENATAAN HUBUNGAN
KERJA INTER DAN
ANTAR LEMBAGA

LANGKAH 1:
MEMPERSIAPKAN
RASIONALISASI
a) Meninjau ulang
Renstra K/L;
b) Menangkap pandangan
dari pemangku
kepentingan;
c) Membuat konsensus
dengan para pemangku
kepentingan.
LANGKAH 2:
MELAKUKAN PENILAIAN
a) Pemetaan ulang bagian
struktur organisasi
terhadap besaran
organisasi;
b) Pengelompokkan hasil
pemetaan fungsi dan
struktur organisasi
berdasarkan kedekatan
rumpun;
c) Mengevaluasi aspek-aspek
penting terkait fungsi dan
struktur birokrasi hasil
perumpunan.
LANGKAH 3:
MELAKUKAN
RESTRUKTURISASI
LANGSUNG
Penataan struktur
kembali yang dilakukan
sebagai tindak lanjut
hasil penilaian
Tahapan Penataan Kerangka Kelembagaan
79

Langkah 1: Mempersiapkan Rasionalisasi
a) Meninjau ulang rencana strategis yang memuat visi, misi, dan tujuan
strategis kementerian/lembaga. Ini untuk melihat kesesuaian kondisi
saat ini dengan perencanaan strategis.
b) Menangkap pandangan dari pemangku kepentingan, baik kalangan
pejabat/pegawai di internal, organisasi mitra kerjasama, serta
masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang menjadi pengguna
jasa layanan kementerian/lembaga. Dengan demikian, harapan dan
cara birokrasi berinteraksi dengan mereka akan semakin mudah.
c) Membuat konsensus dengan pemangku kepentingan. Ini diperlukan
sebagai media penyamaan persepsi sekaligus kesepakatan atas rencana
penataulangan fungsi dan struktur organisasi yang derajat
kompleksitas dan formalitasnya dapat memicu peningkatan kinerja
aparatur. Diperlukan komunikasi yang jelas dan menyeluruh agar
setidaknya para pejabat dan pegawai memahami esensi tujuan dan
kemanfaatan dari rencana penataulangan organisasi ini.
80

Langkah 2: Melakukan Penilaian
a) Melakukan pemetaan ulang atas bagian-bagian struktur organisasi
terhadap besaran-besaran organisasi yang telah dibuat yang menunjukkan
seberapa banyak jumlah setiap bagian dari sebuah organisasi.
b) Hasil pemetaan fungsi dan struktur birokrasi dilanjutkan dengan
pengelompokan berdasarkan kedekatan rumpun urusan pemerintahan
yang dilaksanakan. Perumpunan ini dimaksudkan untuk memperjelas
pemisahan ataupun penggabungan tugas dan kewenangan antara
organisasi satu dengan orgaisasi lain. Perumpunan ini juga dimaksudkan
untuk mempermudah dalam pemahaman sifat dasar dan tugas dari
organisasi tersebut.
c) Melakukan evaluasi atas aspek-aspek penting terkait fungsi dan struktur
birokrasi hasil perumpunan tadi. Aspek-aspek yang ditinjau mencakup:
i. kapasitas sumber daya aparatur,
ii. hierarki pengambilan keputusan secara vertikal,
iii. pelaksanaan prosedur operasi terstandar (SOP) secara horizontal.
81

Langkah 3: Melakukan Restrukturisasi Langsung
 Restrukturisasi kelembagaan adalah langkah penataan kembali struktur kelmbagaan K/L
yang diambil sebagai tindak lanjut hasil penilaian.
 Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam restrukturisasi kelembagaan adalah sebagai
berikut:
▪ tingkat kompleksitas urusan yang ditangani oleh kementerian/lembaga menjadikan
spesialisasi penanganan juga bertambah sehingga kebutuhan spesialisasi keahlian juga
meningkat;
▪ tingkat kompleksitas urusan yang ditangani oleh kementerian/lembaga menjadikan
desentralisasi kewenangan untuk mengambil keputusan dan menangani urusan-
urusan tersebut juga meningkat. Ini berimplikasi pada penyusunan ulang struktur
pemerintahan;
▪ Untuk mengurangi kecenderungan hierarki struktur pengambilan keputusan,
substruktur pada suatu unit kerja harus dibatasi menjadi maksimal hanya dua tingkat;
▪ Orientasi pada penyusunan struktur seharusnya dilakukan menyamping dan
pertambahan spesialisasi keahlian penanganan urusan diwujudkan dalam bentuk
pembagian task force atau gugus tugas secara fungsional;
▪ Dampak langkah di atas pemangkasan sejumlah struktur, baik hierarki vertikal
maupun spesialisasi horizontal, yang tupoksinya bersifat substitutif. Sementara itu,
struktur yang bersifat komplementer semaksimal mungkin dijadikan satu unit kerja
dengan pembagian gugus tugas fungsional. Efekvititas rantai komando sekaligus
rentang kendali akan terwujud dari minimasi struktur organisasi semacam ini.
82

B.5. FORUM PENYESUAIAN RENSTRA K/L 2015-2019
DENGAN RPJMN 2015-2019
 Untuk memastikan target capaian kinerja dalam RPJMN dijabarkan
dalam Renstra K/L;
 Dilakukan setelah Perpres RPJMN ditetapkan dan sebelum Renstra K/L
ditetapkan;
 Forum penyesuaian dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas dan
Kementerian/Lembaga.
 Muatan substansi yang harus diperhatikan dalam Forum Penyesuaian:
i. Sasaran Program Prioritas Nasional harus terjabarkan dalam
Sasaran/Tujuan K/L;
ii. Kebijakan Nasional harus terjabarkan dalam Kebijakan K/L;
iii. Program dan Kegiatan dalam RPJMN harus dituangkan dalam
Program dan Kegiatan K/L.
iv. Kerangka Regulasi RPJMN harus dituangkan dalam Kerangka
Regulasi Renstra K/L;
v. Kerangka Pendanaan RPJMN harus sama dengan Kerangka
Pendanaan dalam Renstra K/L (Pagu K/L dalam RPJMN sama
dengan Pagu K/L dalam Renstra).
83

C. KERANGKA TEKNIS PENYUSUNAN
RENSTRA K/L
2015-2019

C.1. STANDARD SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA K/L
85
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Kondisi Umum
I.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
2.1 Visi Kementerian/Lembaga
2.2 Misi Kementerian/Lembaga
2.3 Tujuan Kementerian/Lembaga
2.4 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
3.2 Arah Kebijakan dan Startegi K/L
3.3 Kerangka Regulasi
3.4 Kerangka Pendanaan
3.5 Kerangka Kelembagaan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi

C.2. TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA K/L
86
TAHAPAN PENYSUNAN
RENSTRA K/L
URAIAN KEGIATAN
Langkah I Persiapan Penyusunan Renstra K/L
Langkah II Identifikasi Kondisi Umum dan Melakukan Analisis Potensi dan
Permasalahan K/L
Langkah III Penyusunan Visi dan Misi K/L
Langkah IV Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L
Langkah V Penyusunan Arah Kebijakan, Strategi dan Kerangka Regulasi
Langkah VI Penyusunan Program dan Kegiatan
Langkah VII Penyusunan Target dan Pendanaan (berbasis KPJM)
Langkah VIII Penyusunan Kerangka Kelembagaan
 Tahapan penyusunan Renstra K/L tersebut dapat dirinci menjadi 8 (delapan) langkah, yaitu:

PERSIAPAN
IDENTIFIKASI
KONDISI UMUM
DAN
PERMASALAHAN
K/L
PENYUSUNAN
VISI DAN MISI
K/L
PENYUSUNAN
TUJUAN DAN
SASARAN
STRATEGIS
K/L
PENYUSUNAN
ARAH
KEBIJAKAN,
STRATEGI
DAN
KERANGKA
REGULASI K/L
PENYUSUNAN
TARGET DAN
PENDANAAN
PENYUSUNAN
KERANGKA
KELEMBAGAAN
C.3. LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA K/L
87
1 2 3 4 5 7
PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN
dilakukan
paralel
8
6

88
PERSIAPAN
IDENTIFIKASI
KONDISI UMUM
DAN
PERMASALAHAN
K/L
PENYUSUNAN
VISI DAN MISI
K/L
PENYUSUNAN
TUJUAN DAN
SASARAN
STRATEGIS
K/L
PENYUSUNAN
ARAH
KEBIJAKAN,
STRATEGI DAN
KERANGKA
REGULASI K/L
PENYUSUNAN
TARGET DAN
PENDANAAN
PENYUSUNAN
KERANGKA
KELEMBAGAAN
1 2 3 4 5 7
Tahap persiapan memerlukan:
1. Hasil Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan
strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra K/L,
2. Hasil Identifikasi struktur organisasi berserta tupoksinya
sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup
kewenangan K/L, dan
3. Hasil Identifikasi kebutuhan data-data dan informasi yang
diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama
tahap penyusunan Renstra K/L.
8
PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN
6
LANGKAH I: PERSIAPAN

LANGKAH II: IDENTIFIKASI KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN K/L
Hasil Identifikasi kondisi umum dan permasalahan K/L Renstra K/L dituangkan dalam dokumen
Renstra K/L Bab I. Pendahuluan
89
PERSIAPAN
IDENTIFIKASI
KONDISI UMUM
DAN
PERMASALAHAN
K/L
PENYUSUNAN
VISI DAN MISI
K/L
PENYUSUNAN
TUJUAN DAN
SASARAN
STRATEGIS
K/L
PENYUSUNAN
ARAH
KEBIJAKAN,
STRATEGI DAN
KERANGKA
REGULASI K/L
PENYUSUNAN
TARGET DAN
PENDANAAN
PENYUSUNAN
KERANGKA
KELEMBAGAAN
1 2 3 4 5 8
Evaluasi pencapaian
program dan kegiatan
didasarkan pada
sasaran dan/atau
standar kinerja yang
telah ditetapkan
POTENSI DAN PERMASALAHAN K/LKONDISI UMUM K/L
Hasil aspirasi
masyarakat dalam
pemenuhan
kebutuhan barang
publik, layanan publik,
dan regulasi dalam
lingkup kewenangan
K/L
Hasil-hasil identifikasi permasalahan, potensi,
kelemahan, peluang serta tantangan dalam jangka
menengah yang dilakukan sendiri oleh K/L dan
berdasarkan RPJMN pada sektor yang menjadi
kewenangan K/L
7
PENYUSUNAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
6

Rumusan Misi K/L
1. Misi harus sejalan dengan visi organisasi dan berlaku pada
periode tertentu.
2. Misi harus dapat menyatakan apa yang akan dicapai (pada
level impact) dan bagaimana mencapainya dalam periode
tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya.
3. Misi harus dapat menggambarkan tindakan (upaya-upaya)
sesuai dengan tupoksi organisasi K/L.
4. Misi harus dapat menjembatani dalam penyusunan tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang
dilaksanakan K/L.
PERSIAPAN
IDENTIFIKASI
KONDISI UMUM
DAN
PERMASALAHAN
K/L
PENYUSUNAN
VISI DAN MISI
K/L
PENYUSUNAN
TUJUAN DAN
SASARAN
STRATEGIS
K/L
PENYUSUNAN
ARAH
KEBIJAKAN,
STRATEGI DAN
KERANGKA
REGULASI K/L
PENYUSUNAN
TARGET DAN
PENDANAAN
PENYUSUNAN
KERANGKA
KELEMBAGAAN
LANGKAH III: PENYUSUNAN VISI DAN MISI K/L
Hasil penyusunan Visi dan Misi K/L dituangkan dalam dokumen Renstra K/L Bab II. Visi,
Misi, dan Tujuan K/L
90
Rumusan Visi K/L
1. Visi harus dapat memberikan arah pandangan kedepan
terkait dengan kinerja dan peranan organisasi K/L
2. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi
masa depan yang ingin diwujudkan oleh organisasi K/L
3. Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah
dipahami,
4. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah
diingat, dan
5. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam
pencapaian
Misi K/L
Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi
Visi K/L
Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin
dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan
1 2 3 4 5 87
PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN
6

Rumusan Sasaran Strategis:
• Ukuran pencapaian Tujuan K/L;
• Mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam K/L;
• Dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam
RPJMN maupun RPJPN sesuai bidang tugas fungsi K/L dan/atau
setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan RPJMN namun tetap
sesuai dengan visi, misi dan tugas fungsi K/L yang bersangkutan;
• Memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan sasaran
pembangunan dalam RPJMN maupun RPJPN;
• Dirumuskan dengan jelas dan terukur;
• Sasaran strategis K/L harus dilengkapi dengan indikator dan target
kinerja.
LANGKAH IV: PENYUSUNAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS K/L
Hasil penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L dituangkan dalam dokumen Renstra K/L
Bab II. Visi, Misi, dan Tujuan K/L
91
SASARAN STRATEGIS K/LTUJUAN K/L
Rumusan Tujuan:
• Sejalan dengan Visi dan Misi K/L;
• Menunjukkan kondisi yang ingin dicapai (5 tahun
mendatang);
• Dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L;
• Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis,
arah kebijakan dan strategi, serta program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L.
PERSIAPAN
IDENTIFIKASI
KONDISI
UMUM DAN
PERMASALAH
AN K/L
PENYUSUNAN
VISI DAN MISI
K/L
PENYUSUNAN
TUJUAN DAN
SASARAN
STRATEGIS K/L
PENYUSUNAN
ARAH
KEBIJAKAN,
STRATEGI DAN
KERANGKA
REGULASI K/L
PENYUSUNAN
TARGET DAN
PENDANAAN
PENYUSUNAN
KERANGKA
KELEMBAGAAN
DAN KEBUTUHAN
SUMBERDAYA
1 2 3 4 5 87
PENYUSUNAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
6

LANGKAH V: PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI
Hasil penyusunan Arah Kebijakan, Strategi dan Kerangka Regulasi K/L dituangkan dalam
dokumen Renstra K/L Bab III. Strategi dan Kebijakan
PERSIAPAN
IDENTIFIKASI
KONDISI UMUM
DAN
PERMASALAHAN
K/L
PENYUSUNAN
VISI DAN MISI
K/L
PENYUSUNAN
TUJUAN DAN
SASARAN
STRATEGIS
K/L
PENYUSUNAN
ARAH
KEBIJAAKAN,
STRATEGI
DAN
KERANGKA
REGULASI
K/L
PENYUSUNAN
TARGET DAN
PENDANAAN
PENYUSUNAN
KERANGKA
KELEMBAGAAN
1 2 3 4 5 87
PENYUSUNAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
6
92
ARAH
KEBIJAKAN,
STRATEGI DAN
KERANGKA
REGULASI K/L
I. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
Sesuai dengan penugasan RPJMN (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III), termasuk di dalamnya
penjelasan mengenai penugasan K/L terkait Program Lintas.
II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI K/L
▪ Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga memper-
timbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan
▪ Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang
bersangkutan
▪ Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program
III. KERANGKA REGULASI
▪ Gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh K/L dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta
kewenangannya.
▪ Penjabaran mengenai peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis K/L.
▪ Penuangan Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi dalam Matriks Kerangka Regulasi.

PERSIAPAN
IDENTIFIKASI
KONDISI UMUM
DAN
PERMASALAHAN
K/L
PENYUSUNAN
VISI DAN MISI
K/L
PENYUSUNAN
TUJUAN DAN
SASARAN
STRATEGIS K/L
PENYUSUNAN
ARAH
KEBIJAAKAN,
STRATEGI DAN
KERANGKA
REGULASI K/L
PENYUSUNAN
TARGET DAN
PENDANAAN
PENYUSUNAN
KERANGKA
KELEMBAGAAN
LANGKAH VI: PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN K/L BESERTA INDIKATOR
Hasil penyusunan Program dan Indikatornya dituangkan dalam dokumen Renstra K/L pada Bab III. Strategi dan
Kebijakan, sedangkan detail Program dan Kegiatan beserta informasi kinerja nya dituangkan dalam lampiran
matrik kinerja
93
RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
PENYUSUNAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
PRINSIP
AKUNTABILITAS
ORGANISASI
PRINSIP
AKUNTABILITAS
KABINET
1 2 3 4 5 87
6

LANGKAH VII: PENDEKATAN PENGHITUNGAN
KEBUTUHAN PENDANAAN K/L (BERBASIS KPJM)
94
 Uraian Kerangka Pendanaan meliputi:
▪ Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis, meliputi sumber
pendanaan dari APBN (Pemerintah) maupun dari pihak Swasta.
▪ Penjelasan mengenai pemenuhan kebutuhan pendanaan yang menggunakan sumber-sumber
pendanaan di luar dari APBN (Non- APBN) seperti: PPP (KPS), CSR, dst.
▪ Rincian Penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju.
 Langkah-langkah penentuan Target dan Pendanaan antara lain :
1. Penyiapan sumber data RKA-KL Tahun berjalan, sampai pada level komponen;
2. Evaluasi data RKA K/L tahun 2014, meliputi: Identifikasi keberlanjutan Program, Kegiatan, Output
dan Komponen; Penyempurnaan Output dan Identifikasi Komponen dan Biaya Komponen.
3. Rekapitulasi hasil Review Baseline;
4. Penghitungan tahun 2015;
5. Penghitungan tahun 2016-2019.
PERSIAPAN
IDENTIFIKASI
KONDISI UMUM
DAN
PERMASALAHAN
K/L
PENYUSUNAN
VISI DAN MISI
K/L
PENYUSUNAN
TUJUAN DAN
SASARAN
STRATEGIS K/L
PENYUSUNAN
ARAH
KEBIJAAKAN,
STRATEGI
DAN
KERANGKA
REGULASI K/L
PENYUSUNAN
TARGET DAN
PENDANAAN
PENYUSUNAN
KERANGKA
KELEMBAGAAN
1 2 3 4 5 87
PENYUSUNAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
6

LANGKAH VIII: PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN KEBUTUHAN SUMBERDAYA
95
PERSIAPAN
IDENTIFIKASI
KONDISI UMUM
DAN
PERMASALAHAN
K/L
PENYUSUNAN
VISI DAN MISI
K/L
PENYUSUNAN
TUJUAN DAN
SASARAN
STRATEGIS
K/L
PENYUSUNAN
ARAH
KEBIJAAKAN,
STRATEGI
DAN
KERANGKA
REGULASI
PENYUSUNAN
TARGET DAN
PENDANAAN
PENYUSUNAN
KERANGKA
KELEMBAGAAN
1 2 3 4 5 87
 Uraian Kerangka Kelembagaan meliputi:
▪ Kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran
strategis;
▪ Tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal;
▪ Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya
manusia secara kualitas maupun kuantitas.
 Kerangka kelembagaan disusun untuk mampu menopang dan mewujudkan berbagai aturan atau
rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:
1. Pencapaian visi dan misi K/L;
2. Struktur organisasi dan kebutuhan sumberdaya harus benar-benar disesuaikan dengan
kapasitas pengelolaan sumberdaya K/L yang bersangkutan;
3. Ketersediaan anggaran untuk K/L yang bersangkutan.
PENYUSUNAN
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
6

D.1. RENCANA TINDAK LANJUT
97
 Penyempurnaan Permen dan Pedoman Penyusunan Renstra
(Tim Teknis Lintas Deputi dan Biro Hukum)16 April 2014
 Koordinasi dengan Kementerian PAN & RB  28-29 April 2014
 Uji coba pada K/L pilot (Kem PU, Kem Pertanian, Kem
Perindustrian, KemSos, MA, MK, Kem Agama, Kem Kesehatan)
 1-7 Mei 2014
 Sosialisasi Internal Bappenas  19 Mei 2014
 Launching Permen Pedoman Renstra dan Rancangan
Teknokratik RPJMN 2015-2019  21 Mei 2014
 Sosialisasi Eksternal seluruh K/L (teknis)  22-23 Mei 2014

D.2. CATATAN KHUSUS TERKAIT RENSTRA K/L
 Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L ini hanya
ditujukan untuk penyusunan rencana strategis pada tingkat K/L.
Bagi K/L yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada
tingkat yang lebih rendah (Eselon I dan Eselon II), maka ketentuan
proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing
K/L.
 Setiap K/L sangat diharapkan untuk tidak melakukan perubahan
Renstra K/L yang telah ditetapkan. Perubahan terhadap Renstra
K/L berjalan hanya dapat dilakukan sepanjang:
– Tidak terkait dengan target pencapaian RPJM Nasional dan/atau
kontrak kinerja dengan Presiden.
– Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas pokok
dan fungsi
 Perubahan terhadap Renstra K/L yang telah ditetapkan oleh
pimpinan K/L, harus ditelaah kembali oleh dengan Kementerian
PPN/ Bappenas.
98

LANJUTAN...
 Untuk institusi maupun kepemimpinan yang dibentuk atau
terpilih dalam periode RPJM Nasional 2015-2019 maka
penyusunan Renstra lembaga tersebut mengikuti Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L ini, dengan tetap
mengacu kepada target capaian dan periode waktu RPJM Nasional
2015-2019.
 Untuk Lembaga Tinggi Negara tetap harus menyusun Renstra
lembaganya dengan menggunakan Pedoman Penyusunan dan
Penelaahan Renstra K/L ini, dengan tetap mengacu kepada target
capaian yang ada dalam RPJM Nasional 2015-2019.
 Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan pengecekan
Renstra K/L yang telah ditetapkan oleh pimpinan K/L dengan
Perpres RPJM Nasional 2015-2019, dan melaporkan hasil
pengecekan seluruh Renstra K/L kepada Presiden.
99

LAMPIRAN 1: USULAN MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
102
Catatan: Alokasi Anggaran terdapat di Output
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran
Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi
Target Alokasi (Rp 000) Unit
Organisasi
Pelaksana2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
K/L XXX XXX XXX XXX XXX
PROGRAM A XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Program (Outcome) 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Program XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Program (Outcome) 2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Kegiatan 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Kegiatan (Output) 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
- Indikator Kinerja Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Kegiatan (Output 2) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Kegiatan (Output 3) XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Kegiatan 2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Kegiatan (Output) 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Sasaran Kegiatan XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Dst

Lampiran 3
PENYUSUNAN PENDANAAN K/L

PENYIAPAN DATA
(LANGKAH 1)
A. Data RKA K/L 2014 memuat:
1. Alokasi anggaran pada Program, Kegiatan, Output dan Komponen;
2. Alokasi anggaran untuk tahun berjalan (2014) dan jangka menengah
(2015-2017);
3. Volume target dan satuannya hanya terdapat pada tingkat keluaran
(Output) pada setiap tahun (2014-2017);
– Pada tingkat komponen tidak tersedia data volume Komponen.
B. Data TA 2013:
1. Realisasi capaian kinerja
2. Persetujuan multiyears
3. Dokumen loan/grant agreement
4. Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan
5. Inventarisasi Barang Milik Negara
6. Kontrak-kontrak untuk operasional
C. Data dukung lainnya
1. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional
2. Background Study
104

REVIEW DATA RKA K/L 2014
(LANGKAH 2)
A. Menentukan keberlanjutan suatu Program, Kegiatan, Output dan
Komponen.
B. Menyempurnakan Output yang ada sesuai dengan terminologi Output
yang diharapkan (bukan input dan proses).
▪ Output hasil penyempurnaan dapat berasal dari Output eksisting atau
usulan Output baru.
▪ Mengklasifikasikan Output yang sudah disempurnakan menurut
jenisnya (Birokrasi, Pelayanan dan Regulasi serta Infrastruktur)
C. Melakukan identifikasi komponen yang menjadi bagian dari pencapaian
suatu Output.
▪ Sebuah Output memiliki satu atau beberapa komponen;
D. Melakukan pengelompokkan komponen sesuai dengan jenis biaya
keluarannya (BAK atau BLK).
105

A. IDENTIFIKASI KEBERLANJUTAN
 Program, Kegiatan, Output dan Komponen ditetapkan BERLANJUT apabila
masih akan tetap dilaksanakan dalam masa periode 2015-2019.
▪ Penetuan keberlanjutan didasarkan pada kebijakan, periode
pelaksanaan dan multiyears contract.
 Program, Kegiatan, Output dan Komponen ditetapkan TIDAK
BERLANJUT/BERHENTI apabila tidak akan dilaksanakan dalam masa
periode 2015-2019
▪ Program, Kegiatan, Output dan Komponen ditetapkan TIDAK
BERLANJUT/BERHENTI penyebabnya yaitu:
1. Pelakasanaan Program, Kegiatan, Output dan Komponen sudah
selesai atau dianggap selesai;
2. Program, Kegiatan, Output dan Komponen dianggap tidak relevan
lagi (dapat diefisienkan)
▪ Apabila tidak berlanjut maka alokasi pada baseline akan menjadi 0
(nol) dan menjadi hasil efisiensi.
 Pada tahap ini dimungkinkan untuk dilakukan penambahan Program
maupun Kegiatan baru yang belum ada di periode sebelumnya.
106

HASIL EFISIENSI
Program
Kegiatan
Alokasi Komponen pada
Baseline
Baseline untuk
Program tersebut
bernilai 0
Baseline untuk
Kegiatan tersebut
bernilai 0
Output
Baseline untuk
Output tersebut
bernilai 0
Komponen
Drop
(Review Baseline)
Baseline untuk
Komponen tersebut
bernilai 0
Dilakukan pada Langkah
4 (sesuai Kebijakan)
Inflasi
Satuan Harga
Volume
(Volume x Satuan Harga x Inflasi)
Identifikasi
Keberlanjutan
Identifikasi
Keberlanjutan
Identifikasi
Keberlanjutan
Identifikasi
Keberlanjutan
Drop
(Review Baseline)
Drop
(Review Baseline)
Drop
(Review Baseline)
Tidak
Berlanjut
Tidak
Berlanjut
Tidak
Berlanjut
Tidak
Berlanjut
Lanjut
Lanjut
Lanjut
Lanjut
A. IDENTIFIKASI KEBERLANJUTAN
107

B. PENYEMPURNAAN OUTPUT
 Menetapkan output kegiatan dari seluruh output berlanjut yang telah
dihasilkan.
▪ Definisi output yang dipergunakan sesuai peraturan yang ada
(barang atau jasa).
▪ Merupakan kerangka pikir logis dari input, proses dan output.
 Penyusunan output/usulan output.
▪ Menggunakan nomenklatur yang ada (sepanjang bukan input
maupun proses).
▪ Mengusulkan nomenklatur baru.
 Klasifikasi Output
▪ Birokrasi
▪ Pelayanan dan Regulasi
▪ Infrastruktur
INPUT PROSES OUTPUT
108

C. IDENTIFIKASI KOMPONEN
 Menetapkan komponen dari output yang telah
disempurnakan (usulan output).
▪ Menggunakan komponen yang berasal dari output yang
telah disempurnakan.
▪ Menggunakan output berlanjut yang bersifat input dan
proses.
▪ Menggunakan komponen baru yang berkaitan dengan
output yang disempurnakan (usulan output).
109

D. PENGELOMPOKAN KOMPONEN BIAYA KELUARAN
 Melakukan klasifikasi komponen menurut kelompok
biaya keluaran (BAK atau BLK).
▪ BAK merupakan kelompok biaya keluaran dari
komponen yang bersifat dukungan administratif
terhadap pencapaian Output.
▪ BLK merupakan kelompok biaya keluaran dari
komponen yang berkaitan secara langsung dengan
pencapaian Output.
 Komposisi alokasi BAK terhadap alokasi Output tidak
melebihi dari 15%, kecuali untuk output Operasional
Birokrasi.
Hasil dari LANGKAH 2 ini adalah daftar Program, Kegiatan, Output dan Komponen yang
sudah disempurnakan dan telah diklasifikasikan menurut kelompok biaya keluaran.
110

PEMILAHAN BIAYA KELUARAN
Biaya Langsung Keluaran (BLK) Biaya Administrasi Keluaran (BAK)
Pelaksanaan Administrasi
Perencanaan
Pengelolaan
Pelaporan
PELAYANAN INFRASTRUKTUR
Biaya Langsung Keluaran Biaya Administrasi Keluaran
522131Belanja Jasa Konsultan 521111Belanja Keperluan Perkantoran
522151Belanja Jasa Profesi 521112Belanja Pengadaan Bahan Makanan
523111Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 521113Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
523119Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnnya 521114Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
523121Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 521115Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
523129Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 521119Belanja Barang Operasional Lainnya
523131Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 521211Belanja Bahan
523132Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi 521212Belanja Barang Transito
523133Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 521213Belanja Honor Output Kegiatan
523199Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya 521219Belanja Barang Non Operasional Lainnya
531111Belanja Modal Tanah 522111Belanja Langganan Listrik
531112Belanja Modal Pembebasan Tanah 522112Belanja Langganan Telepon
534111Belanja Modal Jalan dan Jembatan 522113Belanja Langganan Air
534112Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan 522119Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
534114Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan 522121Belanja Jasa Pos dan Giro
534117
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama
Jalan dan Jembatan 522191Belanja Jasa Lainnya
534116Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan 521211Belanja Bahan
531113Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah
531114Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
531116Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah
531117Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
534113Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan
534115Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
534118Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan
111

IDENTIFIKASI KEBERLANJUTAN PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT
DAN KOMPONEN
112
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
Output: Layanan Perkantoran xx xx xx xx yyy xx xx xx xx
Komponen 001 yyy xxx xxx xxx xxx
Komponen 002 yyy xxx xxx xxx xxx
Output A.1.1. xx xx xx xx yyy xx xx xx xx
Komponen A.1.1.1. yyy xxx xxx xxx xxx
dst...
Kegiatan A.1.
Program A
VolumeProgram/Kegiatan/Output/K
omponen
Satuan
Volume
Alokasi Anggaran
(Rp juta)
L
L
L
L
L
L
L
L
B
B
B
L
L
L
B
L
L
L
B
Lanjut/
Berhenti (L/B)
Data Awal RKA K/L 2014
Identifikasi
Keberlanjutan
A

PENYEMPURNAAN OUTPUT, IDENTIFIKASI KOMPONEN DAN
PENGELOMPOKKAN BIAYA KELUARAN
113
Volume
Alokasi
Anggaran
(Rp Juta)
2014 2014
L
L
Output: Layanan Perkantoran xx xx L
Komponen 001 xxx L
Komponen 002 xxx L
Output A.1.1. xx xx L
Komponen A.1.1.1. xxx L
dst...
Program A
Kegiatan A.1.
Program/Kegiatan/Output/
Komponen
Lanjut/
Berhenti
(L/B)
O Output: Layanan Perkantoran
Output A.1.1.
Output A.x.x. (baru)
O
I
I
Usulan
Penyempurnaan
Output
Input/
Proses/
Output
(I/P/O)
Program A
Kegiatan A.1.
Output: Layanan Perkantoran
Komponen 001
Komponen 002
Output A.1.1.
Komponen A.1.1.1.
Komponen A.1.1.2.
Output A.1.3.
Output A.1.4.
Komponen A.1.x. (baru)
Output A.x.x. (baru)
Komponen A.x.x.1.
Komponen A.x.x.2.
Identifikasi Komponen
BAK
BAK
BLK
BLK
BLK
BAK
BLK
BAK
BLK
Kelompok
Biaya
Keluaran
Penyempurnaan
Output
Identifikasi
Komponen
Pengelompokan
Biaya
Hasil Identifikasi Keberlanjutan Program,
Kegiatan, Output dan Komponen
B C D

Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga

Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga

Similar to Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga (20)

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP

More from Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (15)

Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga