1. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2018 bertujuan membangun integritas dan mencapai Wilayah Bebas Korupsi melalui reformasi birokrasi. 2. Pembangunan Zona Integritas dilakukan melalui beberapa tahapan seperti perencanaan, penataan tata kelola, pengelolaan SDM, dan penguatan akuntabilitas. 3. Target utama rencana kerja ini adalah mening

1. 1
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METRO JAYA
RESOR METROPOLITAN JAKARTA SELATAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
POLRES METRO JAKARTA SELATAN TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2015-2019, Polri telah menyusun Road Map
Reformasi Birokrasi Gelombang III Tahun 2016-2019, meliputi 9 program, 37 kegiatan, 94 rencana
aksi dan 15 quick wins sebagai penjabaran dari 8 area perubahan bidang Mental Aparatur,
Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, peraturan
perundang-undangan dan pelayanan public.
Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 diarahkan agar dapat
memenuhi tuntutan masyarakat sesuai dengan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan
pelayan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum
dalam Birokrasi yang berbasis kinerja (Performance Based Bureaucracy) yang efektif, efisien dan
ekonomis, difokuskan pada upaya untuk mencapai outcomes (hasil) dalam mewujudkan good
governance dan clean government. Karena itu pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri saat ini
merupakan penguatan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebelumnya.
Agar target pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dapat tercapai sesuai sasaran dalam mewujudkan
Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan
Birokrasi yang efektif dan efisien, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
Oleh karena itu Polres Metro Jakarta Selatan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
program-program Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 agar dapat memenuhi
tuntutan masyarakat sesuai dengan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan
masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum dalam
Birokrasi yang berbasis kinerja (Performance Based Bureaucracy) yang efektif, efisien dan
ekonomis, difokuskan pada upaya untuk mencapai outcomes (hasil) dalam mewujudkan good
governance dan clean government.

2. 2
Dalam rangka mewujudkan Grand Strategi Polri gelombang III tahun 2015-2019, Polres Metro
Jakarta Selatan memantapkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK)
sebagai penjabaran strive for excellence dengan konsep good governance dengan harapan
masyarakat akan mendapatkan layanan kepolisian yang lebih mudah (eysier), lebih cepat (faster),
lebih modern (viewer) dan lebih terjangkau (cheaper)
B. DASAR
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pem
erintah ( SPIP ) ;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantas-
an Korupsi ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi
Pemerintah.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Rencana kerja Pembangunan Zona Integritas ini dimaksudkan sebagai acuan bagi satfung
dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan
2. Tujuan penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas adalah memberikan
keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas menuju
WBK/WBBM.
D. PENGERTIAN UMUM
a. ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang
pimpinan dan seluruh Anggotanya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK / WBBM
melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik mulai dari Kapolri dan jajaranya
b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit
kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan. Penataan
tatalaksana, penetaan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan
akuntabilitas kinerja.

3. 3
c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan
kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan.
penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan
,penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
d. Satker, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
e. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Kapolri yang mempunyai tugas
melakukan penilaian Satker dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK/menuju
WBBM;
f. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap
unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM.Tim
Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik
Indonesia (ORI).

4. 4
BAB II
PENETAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
5. Perencanaan Pembangunan Zona Integritas
Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
a. Perencanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Polri dilaksanakan hanya pada
tingkat Mabes Polri sebagai deklarasi /pernyataan dari kapolri bahwa Polri siap membangun
Zona Integritas ;
E. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
a. Target ;
1) Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit ke
rja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
2) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yan
g diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
3) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya
resistensi terhadap perubahan.
b. Indikator ;
1) Penyusunan Tim Kelompok Kerja
Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
a) Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembanguna
n Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

5. 5
b) Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur
/mekanisme yang jelas.
2) Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK /
WBBM
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
a) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritaas menuju
WBK/WBBM telah disusun ;
b) Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM telah memuat target-
target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zon
a Integritas menuju WBK/WBBM ;
c) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pem
bangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
1) Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan
Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dil
aksanakan sesuai dengan target yang direncanakan ;
2) Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM ;
3) Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.
d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-
hal berikut :

6. 6
1) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangun
an Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
2) Agen Perubahan telah ditetapkan ;
3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi ;
4) Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.
2. PENATAAN TATA LAKSANA
a. Target ;
1) Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan
manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona
Integritas menuju WBK/WBBM ;
3) Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
b. Indikator ;
1) Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya telah dilakukan, seperti :
a) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis
instansi;
b) Prosedur operasional tetap telah diterapkan;
c) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.
2) E-Office
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya telah dilakukan, yaitu

7. 7
a) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi ;
b) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi ;
c) Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
3) Keterbukaan Informasi Publik
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya telah dilakukan, seperti :
1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan ;
2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi
publik.
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
a. Target ;
1) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-
masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada
masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3) Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona
Integritas menuju WBK/WBBM;
4) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;
5) Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.
b. Indikator ;
1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisas
i
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :

8. 8
a) Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya
dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
b) Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya;
c) Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana
kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
2) Pola Mutasi Internal
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
a) unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
b) unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal;
c) unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan
pola rotasi internal.
3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
a) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building /
transfer knowledge) ;
b) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja
terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainn
ya.
4) Penetapan Kinerja Individu
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
a) telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi ;

9. 9
b) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level diatasnya ;
c) telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
d) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mu
lai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
5) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan / diimplementasikan;
6) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharus
nya dilakukan, seperti pelaksanaan system informasi kepegawaian pada unit
kerja telah dimutakhirkan secara berkala.
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
a. Target
1) Meningkatnya kinerja instansi pemerintah ;
2) Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
b. Indikator
1) Keterlibatan Pimpinan
Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah
satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan str
ategis unit kerja tersebut. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang
diinginkan dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber
daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan.

10. 10
Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan
baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilak
ukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut :
a) Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat
penyusunan perencanaan ;
b) Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusuna
n penetapan kinerja ;
c) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.
2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari
pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk me
ngukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini :
a) Unit kerja telah memiliki dokumen perencanaan;
b) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;
c) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable,
Relevant and Time bound (SMART);
d) Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;
e) Pelaporan kinerja telah memmberikan informasi tentang kinerja;
f) Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani
5. PENGUATAN PENGAWASAN
a. Target
1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-
masing instansi pemerintah ;
2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing
instansi pemerintah ;

11. 11
3) Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada
masing-masing instansi pemerintah ;
4) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing- masing instansi
pemerintah.
b. Indikator
1) Pengendalian Gratifikasi
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
a) unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian
gratifikasi;
b) unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
a) unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
b) unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
c) unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
risikoyang telah diidentifikasi; dan
d) unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI
kepada seluruh pihak terkait.
3) Pengaduan Masyarakat
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
a) unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat
;
b) unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan
pengaduan masyarakat;

12. 12
c) unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat;
d) unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat.
4) Whistle Blowing System
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
a) unit kerja telah menerapkan whistle blowing system ;
b) unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing
system ;
c) unit kerja menindak lanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle
blowing system.
5) Penanganan Benturan Kepentingan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
a) Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi
utama;
b) Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
c) Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
d) Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan;
e) Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan.
6. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
a. Target

13. 13
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan le
bih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah ;
1) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan
internasional pada instansi pemerintah ;
2) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanaan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
b. Indikator
1) Standar Pelayanan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
a) Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan;
b) Unit kerja telah memaklumatkan standar pelayanan;
c) Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;
d) Unit kerja telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan
SOP.
2) Budaya Pelayanan Prima
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
a) Unit kerja telah memiliki sitem reward and punishment bagi pelaksana
layanan lakukan sosialisasi/pelatihan berupa
kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan buday
a pelayanan prima;
b) Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses
melalui berbagai media;

14. 14
c) Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment
bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerim
a layanan bila layanan tidak sesuai standar;
d) Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu / terintegrasi;
e) Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan.
3) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang
seharusnya dilakukan, seperti :
a) Unit kerja telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan ;
b) Hasil survey kepuasan masyakat dapat diakses secara terbuka ;
c) Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan
masyarakat
F. RENCANA AKSI INDIKATOR HASIL
1. Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN
a. Target
1) Nilai survey persepsi korupsi (survey eksternal);
2) Persentase temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) yang ditindak
lanjuti.
b. Indikator
1) Peningkatan nilai survey persepsi korupsi;
2) Peningkatan persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.
2. Kualitas pelayanan publik
a. Target

15. 15
Peningkatan nilai persepsi kualitas pelayanan publik.
b. Indikator
Perubahan kualitas pelayanan menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih humanis.
Jakarta, Januari 2018
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA SELATAN
MARDIAZ K DWIHANANTO. S.IK, M. Hum
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71120264
PARAF :
1. Kabag Ren :
2. Kasium :
3. Wakapolres :