Panel i rakornas 2019 - kementerian perekonomian

1. 1 3 N o v e m b e r 2 0 1 9
S e n t u l ,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia
Berdasarkan 5 Prioritas Pembangunan Nasional
PROGRAM
PRIORITAS
BIDANG
PEREKONOMIAN
Disampaikan pada:
RAKORNAS Pemerintah Pusat dan Daerah

2. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Program Bidang Perekonomian
(Berdasarkan 5 Prioritas Pembangunan Nasional)
2
Visi Misi Presiden
2020-2024
Rencana Kerja
Pemerintah 2020
Program K/L di
APBN 2020
RPJMN 2020-2024
(Rancangan Teknokratik)
•Membangun SDM yang pekerja
keras, dinamis, terampil,
menguasai iptek, bekerja sama
dengan talenta global.
•Dukungan Program: Kartu
Prakerja, Ekosistem
ketenagakerjaan, Pendidikan
Vokasi, Super Deduction Tax.
Pembangunan
SDM
•Infrastruktur yang
menghubungkan ke sumber-
sumber pertumbuhan ekonomi,
dan akses ke destinasi wisata.
•Dukungan Program: Proyek
Strategis Nasional (PSN),
Percepatan Pengadaan Tanah,
dan Kebijakan Satu Peta.
Pembangunan
Infrastruktur
•Penyederhanaan regulasi melalui
penerbitan dua Omnibus Law.
•Dukungan Program: Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja,
Omnibus Law Perpajakan.
Penyederhanaan
Regulasi
•Penyederhanaan birokrasi
melalui reformasi birokrasi dan
otomasi dan integrasi sistem
layanan.
• Dukungan Program:
Ekosistem Kemudahan
Berusaha, Elektronifikasi
Keuangan Daerah, Sistem
OSS.
Penyederhanaan
Birokrasi
•Melepas ketergantungan pada
sumber daya alam menjadi daya
saing manufaktur dan jasa modern
yang mempunyai nilai tambah tinggi.
•Dukungan Program: Pengembangan
Industri Ekspor, Industri Petrokimia,
Ekonomi Digital, Mandatori B30,
Peningkatan UMKM, KUR,
Pengendalian Inflasi Nasional.
Transformasi
Ekonomi
Program Strategis Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024
“Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing”

3. PROGRAM PRIORITAS BIDANG PEREKONOMIAN (TERKAIT PEMERINTAH DAERAH)*
3
. Prioritas Pengembangan SDM: Program Kartu Prakerja
Prioritas Pembangunan Infrastruktur: Kebijakan Satu Peta
Prioritas Penyederhanaan Regulasi: Omnibus Law
Prioritas Penyederhanaan Birokrasi: Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Prioritas Transformasi Ekonomi: 1. Pengendalian Inflasi Nasional
Prioritas Transformasi Ekonomi: 2. Kredit Usaha Rakyat
1
2
3
4
5
6
*Diambil dari 15 Program Prioritas dan 33 Program Kerja 2020 Kemenko Perekonomian

4. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
DESKRIPSI PROGRAM
▪ Program Kartu Prakerja merupakan bantuan pelatihan vokasi untuk
meningkatkan kompetensi.
▪ Penerima Kartu Prakerja adalah WNI yang mencari kerja, sedang aktif
bekerja atau yang terkena PHK
URAIAN PROGRAM/KEGIATAN
SASARAN KINERJA
Nov 19 Des 19 Jan 20
• Penyusunan Perpres Kartu PraKerja
• Penyusunan Permenaker Kartu PraKerja
• Pembentukan PMO
• Launching Kartu PraKerja
SASARAN/TUJUAN
Sasaran dari Program Kartu PraKerja antara lain:
▪ Pembekalan kompetensi kerja bagi pengangguran (skilling)
▪ Peningkatan kompetensi kerja bagi pekerja (upskilling)
▪ Alih kompetensi kerja bagi pekerja terdampak PHK (reskilling)
URAIAN KEGIATAN
TARGET/INDIKATOR KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN
4
▪ Penyusunan Perpres Kartu PraKerja sebagai dasar hukum
pelaksanaan kartu PraKerja
▪ Pembentukan Project Management Officer sebagai lembaga
yang bertanggungjawab untuk implementasi Kartu PraKerja
▪ Launching Program Kartu PraKerja
PROGRAM PENERAPAN KARTU PRAKERJA
Diharapkan dengan program ini terwujudnya:
❑ Perluasan kesempatan kerja
❑ Peningkatan produktivitas dan daya saing bagi tenaga kerja
❑ Peningakatan kompetensi kerja dan profesionalitas tenaga kerja
“Program Kartu Prakerja adalah bantuan pelatihan vokasi yang ditujukan untuk pencari
kerja, pekerja/buruh aktif, dan/atau pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan
kerja, yang membutuhkan peningkatan kompetensi.”
Daftar di
Website
atau ke BLK
Mengikuti
pelatihan
Mendapatkan
insentif
Mendapatkan
sertfikat
Memberikan
rating dan
ulasan
Pilih lembaga
pelatihan
Vokasi
di Website/
Apps
Proses
Seleksi Online
1 2 3 4 5 6 7 8
Survei
kebekerjaan
Mekanisme:
Manfaat Kriteria Penerima Kartu
1
2
3
Pelatihan Vokasi
Sertifikasi Kompetensi
Insentif
1
2
3
Warga Negara Indonesia
Berusia 18 tahun ke atas
Tidak sedang mengikuti pendidikan formal
Prioritas Pengembangan SDM

5. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
PP.1.3
SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA
▪ Program Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) merupakan program
perbaikan data spasial, yang mengacu pada satu standar, satu referensi,
satu basis data, dan satu geoportal.
▪ Program dilakukan melalui proses Kompilasi, Integrasi dan Sinkronisasi data
spasial, dan penyelesaian sinkronisasi antar Informasi Geospasial Tematik
(IGT)
▪ Penambahan IGT Bidang Kemaritiman, IGT Bidang Kebencanaan, IGT
Bidang Ekonomi dan IGT Keuangan.
DESKRIPSI PROGRAM DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM
Sasaran Program 2020 2021 2022 2023 2024
• Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih
• Kompilasi Penambahan IGT Penambahan IGT
Kemaritiman, IGT Kebecanaan, IGT Ekonomi dan IGT
Keuangan
• Integrasi Penambahan IGT Penambahan IGT
Kemaritiman, IGT Kebecanaan, , IGT Ekonomi dan
IGT Keuangan
❑ Output : Paket Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan Satu Peta (Penambahan IGT
Kemaritiman, IGT Kebecanaan, IGT Sentra Produksi, IGT Logistk dan Penyelesaian Sinkronisasi)
❑ Outcome : Penurunan Konflik lahan dan kepastian perizinan ruang
▪ Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
▪ Arahan Presiden dalam Launching Geoportal PKSP tanggal 11
Desember 2018
INDIKATOR KINERJA
5
PROGRAM PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA (PKSP)
TUJUAN PROGRAM
Mengapa Dibutuhkan Kebijakan Satu Peta?
Penggunaan peta
dengan format dan
standar yang
berbeda-beda.
PEMERINTAH SWASTA
MASYARAKAT
LSM
Konflik di
perbatasan
daerah
Sengketa tanah
Pembangunan yang
tidak sesuai dengan
peruntukan tata ruang
Diperlukan satu peta
yang akurat dan
akuntabel
Upaya perwujudan Satu Peta yang akurat dan akuntabel diwujudkan melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta.
Pemanfaatan peta tematik melalui Geoportal oleh K/L dan Pemerintah Daerah, untuk berbagai program/ kebijakan berbasis spasial.
Capaian Integrasi Peta Tematik
Telah
terintegrasi
dari 84 peta
80
Telah
terintegrasi
dari 80 peta
73
Telah
terintegrasi
dari 79 peta
73
Telah
terintegrasi
dari 79 peta
72
Telah
terintegrasi
dari 83 peta
79
Telah
terintegrasi
dari 77 peta
66
Telah
terintegrasi
dari 78 peta
65
▪ Perbaikan data spasial dengan satu standar, satu referensi, satu basis
data, dan satu geoportal
▪ Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan
Prioritas Pembangunan Infrastruktur

6. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Periode 2019-2024 pada tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan:
“Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua UU besar. Yang pertama, UU Cipta
Lapangan Kerja. Yang kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan
menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU”
1 PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA
2 PERSYARATAN INVESTASI
5 KEMUDAHAN BERUSAHA
3 KETENAGAKERJAAN
6 DUKUNGAN RISET DAN INOVASI
Isi Substansi dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja antara lain:
Catatan: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja membutuhkan substansi terkait:
1. Perpajakan, PNBP, PDRD → disiapkan oleh Kemenkeu
2. Perlindungan UMKM (dapat disatukan atau terpisah dengan Omnibus Law Cipta Lap. Kerja)
3. Pembiayaan perbankan/ non perbankan → disiapkan oleh BI dan OJK
11 KAWASAN EKONOMI
4 KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN UMKM
7 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
8 PENGENAAN SANKSI (MENGHAPUS PIDANA)
9 PENGADAAN LAHAN
10 KEMUDAHAN PROYEK PEMERINTAH
6
PROGRAM OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA
Prioritas Penyederhanaan Regulasi

7. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
Definisi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP)
MANFAAT ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA
Mendorong
kemandirianfiskal daerah.
• Inovasie-retribusi denganmenggunakanQR
IndonesianStandard (QRIS)untukoptimalisasiPAD
yang diawali denganpilot project.
• Penyelenggaraanchampionshipuntukmeningkatkan
motivasiPemdadalam inovasidan perluasan
elektronifikasi transaksi Pemda.
• PembentukanTimPerluasanDigitalisasi Daerah
(TPDD)untukmemperkuatkoordinasidan kolaborasi
dalam implementasielektronifikasi transaksi Pemda.
PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMDA
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi
pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital
Mengurangi ketergantungan
daerah terhadap pendanaan
yang bersumber dari APBN
melalui peningkatan PAD
sebesar sebesar 11,1 %.
Elektronifikasi transaksi Pemerintah meningkatkan
efektivitas layanan publik, efisiensi, kesehatan fiskal, serta
mendukung transparansi dan governance Pemerintah
PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH
Prioritas Penyederhanaan Birokrasi

8. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
PP.1.3
DESKRIPSI DAN TUJUAN PROGRAM
SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN PROGRAM: TERJAGANYA INFLASI DI KISARAN SASARAN
INDIKATOR KINERJA
• Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan
pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
• Langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam
rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi
yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
• Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian
pencapaian sasaran inflasi.
• Menjaga realisasi inflasi dalam rentang sasaran yang telah ditetapkan
• Keppres 23/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional
• Output : Rekomendasi kebijakan pengendalian pencapaian sasaran inflasi
• Outcome : Terjaganya realisasi inflasi dalam rentang sasaran
Tahun 2020 2021 2022* 2023* 2024*
Sasaran
Inflasi
3,5%
±1%
3%
±1%
2,5%
±1%
2 %
±1%
2%
±1%
8
* hasil assesmen internal sementara Sekretariat TPIP untuk direkomendasikan dalam forum High Level Meeting (HLM)
TPIP tahun 2020 sebelum ditetapkan melalui PMK berdasarkan UU Keuangan Negara
PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL
Prioritas Transformasi Ekonomi

9. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian
DESKRIPSI PROGRAM
• Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Program pemerintah untuk
meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan
formal.
• KUR telah mengalami perubahan skema dari skema penjaminan menjadi
skema subsidi bunga.
• Total Realisasi penyaluran KUR (2015 sd 2019) sebesar Rp 449,59 T
dengan outstanding Rp 158,1 T, dan NPL 1,23%.
SASARAN/TUJUAN
• meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif;
• meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
• mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
FOKUS KEGIATAN
▪ Penurunan Suku Bunga KUR Tahun 2020 dari 7%
menjadi 6%
▪ Peningkatan Maksimum Plafon KUR Mikro dari Rp. 25
Juta menjadi Rp. 50 Juta per debitur
▪ Peningkatan Target penyaluran KUR menjadi Rp190
tahun 2020
TARGET/INDIKATOR KINERJA DAN JADWAL PELAKSANAAN
9
Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
Growth (%) 14% 16% 16% 19% 20%
Target Sektor
Produksi
60% 60% 60% 60% 60%
PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
Penyaluran KUR masih didominasi di pulau Jawa (54.3%), diikuti
dengan Sumatera (20.3%), dan Sulawesi (10.2%)
ISU PENYALURAN KUR
SUMATERA
Rp 91,7 triliun
KALIMANTAN
JAWA
SULAWESI MALUKU &
PAPUA
BALI & NUSA TENGGARA
20,38%
6,01%
Rp 27,03 triliun
Rp 244,4 triliun Rp 31,84 triliun
7,08%
Rp 45,88 triliun
10,21% Rp 9,03 triliun
2.01%
Jumlah Realisasi KUR (Rp)
Persentase Realisasi KUR
Jumlah Debitur KUR
889.231
1.806.742
292.354
1.072.531
3.113.813
10.847.963
54,32%
Prioritas Transformasi Ekonomi

10. TERIMA KASIH