BAPPENAS
File Presentasi ini bisa didownload di http://www.ziddu.com/download/6212001/2009_041_Inersia_3.pdf.html www.dadangsolihin.com
www.dadangsolihin.com
Materi Tugas dan Fungsi Bappeda Susunan dan Struktur Organisasi Tupoksi Kepala Badan Tupoksi  Sekretariat Tupoksi  Bidang Ekonomi Tupoksi  Bidang Sosial Budaya Tupoksi  Bidang Fisik dan Prasarana Tupoksi Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendataan dan Pelaporan Tupoksi  Bidang Penanaman Modal UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Tata Kerja www.dadangsolihin.com
Tugas dan Fungsi Bappeda  (Permendagri 57/2007 tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  sebagai unsur  perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas  Perumusan kebijakan perencanaan daerah,  Koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah. www.dadangsolihin.com
Tugas dan Fungsi Bappeda dalam Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Proses Teknokratik :  M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif :  D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh  stakeholders,  antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up :  D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
Tugas dan Fungsi Bappeda dalam Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Musyawarah Perencanaan Pembangunan   Daerah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan   Daerah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan  SKPD  sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
Tugas dan Fungsi Bappeda dalam Penyusunan RPJPD Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah  Mengacu pada RPJP Nasional. www.dadangsolihin.com Rancangan  RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan  Akhir Penetapan Rancangan   RPJPD  menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda B ahan Rancangan  RPJP   M elibatkan Masyarakat Oleh Bappeda Oleh  DPRD
Tugas dan Fungsi Bappeda dalam Penyusunan RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun  Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai  pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka  E konomi Daerah Program SKPD Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka  E konomi Daerah e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) www.dadangsolihin.com SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
Tugas dan Fungsi Bappeda dalam Penyusunan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan   Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka  E konomi Daerah Program SKPD Prioritas Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka  E konomi Daerah    Pagu Indikatif d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota Sinkronisasi Program SKPD Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg  Wakil Pemerintah Pusat Harmonisasi Dekon dan TP (4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS Sinkronisasi Program KL/SKPD Harmonisasi Dekon dan TP Maret April April MUSRENBANG  Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) www.dadangsolihin.com SKPD Menyusun   Renja SKPD Program SKPD
Langkah Penyusunan APBD www.dadangsolihin.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RKPD KUA Nota Kesepakatan  KUA PPAS Nota Kesepakatan  PPA SE-KDH Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pembahasan RKA-SKPD Perbaikan RKA-SKPD Rancangan APBD Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  (PPKD) 10 11 12 13 14 15 16 17 Pembahasan Rancangan APBD TAPD Persetujuan DPRD Raperda APBD Penyusunan Rancangan Per-KDH Penjabaran APBD P P K D Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD SK Mendagri   Evaluasi Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD Pembahasan Pimpinan DPRD Ha s il Evaluasi Mendagri Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD SK Pimpinan DPRD Penyempurnaan Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD Penetapan Perda dan Per-KDH Penjabaran APBD oleh KDH 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Penyusunan Rancangan DPA-SKPD SKPD Verifikasi Rancangan DPA-SKPD TAPD Pengesahan DPA-SKPD PPKD Persetujuan DPA-SKPD Sekda Pendistribusian DPA-SKPD PPKD Pelaksanaan DPA-SKPD SKPD Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
Susunan Organisasi Kepala Badan;  Sekretariat;  Bidang Ekonomi;  Bidang Sosial Budaya;  Bidang Fisik dan Prasarana;  Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendataan dan Pelaporan;  Bidang Penanaman Modal;  UPT; dan  Kelompok Jabatan Fungsional.  www.dadangsolihin.com
Struktur Organisasi www.dadangsolihin.com Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Bidang Fisik dan Prasarana Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendataan dan Pelaporan Bidang Penanaman Modal Unit Pelaksana Teknis
Tupoksi Kepala Badan Kepala Badan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal.  www.dadangsolihin.com
Sekretariat (1) Tugas:  Melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappeda dan Penanaman Modal yang meliputi: Urusan Umum dan Kepegawaian,  Urusan Keuangan, Serta  Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan.  www.dadangsolihin.com
Sekretariat (2) Fungsi :  Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dan perencanaan pembangunan dengan satuan organisasi di lingkungan Bappeda dan Penanaman Modal;  Pengelolaan program Administrasi Umum dan Kepegawaian;  Pengelolaan program Penyusunan Rencana Kegiatan dan Administrasi Keuangan; dan  Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.  www.dadangsolihin.com
Sekretariat (3) Sekretariat terdiri dari :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  Sub Bagian Keuangan; dan  Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan. www.dadangsolihin.com
Sekretariat (4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: Administrasi umum  Urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, kepustakaan Kepegawaian  Pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan www.dadangsolihin.com
Sekretariat (5) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas: Penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas: Mengumpulkan, menghimpun dan menginventarisasi perencanaan dari masing-masing Bidang,  Monitoring dan evaluasi,  Mendokumentasikan kegiatan terhadap program pembangunan Bappeda dan Penanaman Modal. www.dadangsolihin.com
Bidang Ekonomi (1)  Tugas  Mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang  pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral .  Fungsi :  Penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi  pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral ;  www.dadangsolihin.com
Bidang Ekonomi (2) Fungsi :  Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang  pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan , yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;  Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana  pembangunan di bidang  perhubungan, tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral  yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.  www.dadangsolihin.com
Bidang Ekonomi (3) Bidang Ekonomi terdiri dari :  Sub Bidang Pertanian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Industri dan Perdagangan , mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan  pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan .  Sub Bidang Perhubungan, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral  mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan  perhubungan, tenaga kerja, pertambangan, energi dan sumber daya mineral . www.dadangsolihin.com
Bidang Sosial Budaya (1) Tugas   Mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang  pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi, sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata .  fungsi :  Penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi  pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi, sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata . www.dadangsolihin.com
Bidang Sosial Budaya (2) Fungsi :  Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang  pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi  yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan  penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang  sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata  yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya. www.dadangsolihin.com
Bidang Sosial Budaya (3) Bidang Sosial Budaya terdiri dari : Sub Bidang Pemerintahan  mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan  pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi .  Sub Bidang Sosial Budayadan Pariwisata  mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan  sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata . www.dadangsolihin.com
Bidang Fisik dan Prasarana (1) Tugas  Mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang  lingkungan hidup, tata ruang, pertanahan, perumahan/ keciptakaryaan, fasilitas umum, prasarana jalan/kebinamargaan, pos dan telekomunikasi serta pengairan . Fungsi :  Penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi,  lingkungan hidup, tata ruang, pertanahan, perumahan/keciptakaryaan, fasilitas umum, prasarana jalan, pos dan telekomunikasi, bina marga dan pengairan .  www.dadangsolihin.com
Bidang Fisik dan Prasarana (2) Fungsi :  Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang  lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan  yang disusun oleh perangkat daerah dan badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;  Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang  perumahan/ keciptakaryaaan, fasilitas umum, prasarana jalan/kebinamargaan, pos dan telekomunikasi dan pengairan  yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.  www.dadangsolihin.com
Bidang Fisik dan Prasarana (3) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :  Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang  mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang  lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan .  Sub Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum  mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang perumahan dan fasilitas umum dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan  perumahan/keciptakaryaan, prasarana jalan/ kebinamargaan, pos dan telekomunikasi serta pengairan . www.dadangsolihin.com
Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik, Pendataan dan Pelaporan (1) Tugas  Mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, menghimpun data, statistik, melakukan analisa dan penilaian, pemantauan dan menyusun laporan pelaksanaan pembangunan serta penyusunan statistik dan dokumentasi. Fungsi :  Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penelitian dan pengembangan; dan  Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program statistik, pendataan dan pelaporan. www.dadangsolihin.com
Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik, Pendataan dan Pelaporan (2) Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik, Pendataan dan Pelaporan terdiri dari : Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan  mempunyai tugas menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana.  Sub Bidang Statistik, Pendataan dan Pelaporan  mempunyai tugas menyelenggarakan program statistik, pendataan dan pelaporan dalam arti mengumpulkan, mempersiapkan dan menganalisa data dasar untuk perencanaan pembangunan, penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota, pengembangan jejaring statistik khusus skala kota, pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survei antar sensus skala kota, survei skala nasional, survei sosial dan ekonomi dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan. www.dadangsolihin.com
Bidang Penanaman Modal (1) Tugas  Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanaman modal.  Fungsi  Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program  Promosi dan kerjasama investasi;  Pembinaan dan pengawasan investasi. www.dadangsolihin.com
Bidang Penanaman Modal (2) Bidang Penanaman Modal terdiri dari : Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi  mempunyai tugas menyelenggarakan program Promosi dan Kerjasama Investasi dalam arti penyusunan rencana dan program investasi, menilai dan mengevaluasi permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku, penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penanaman modal, penyusunan dan pengolahan data/informasi investasi serta pelaksanaan kegiatan promosi daerah.  SubBidang Pembinaan dan Pengawasan Investasi  mempunyai tugas menyelenggarakan program pembinaan dan pengawasan investasi dalam arti melaksanakan pengkoordinasian pembinaan, pengawasan, perizinan dan pengendalian kegiatan investasi di daerah. www.dadangsolihin.com
UPT dan Jabatan Fungsional  Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana Operasional Bappeda dan Penanaman Modal di lapangan.  Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan;  Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan  kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.  Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.  www.dadangsolihin.com
Tata Kerja (1) Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. www.dadangsolihin.com
Tata Kerja (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. www.dadangsolihin.com
Terima Kasih www.dadangsolihin.com
Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com

Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

  • 1.
  • 2.
    File Presentasi inibisa didownload di http://www.ziddu.com/download/6212001/2009_041_Inersia_3.pdf.html www.dadangsolihin.com
  • 3.
  • 4.
    Materi Tugas danFungsi Bappeda Susunan dan Struktur Organisasi Tupoksi Kepala Badan Tupoksi Sekretariat Tupoksi Bidang Ekonomi Tupoksi Bidang Sosial Budaya Tupoksi Bidang Fisik dan Prasarana Tupoksi Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendataan dan Pelaporan Tupoksi Bidang Penanaman Modal UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Tata Kerja www.dadangsolihin.com
  • 5.
    Tugas dan FungsiBappeda (Permendagri 57/2007 tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas Perumusan kebijakan perencanaan daerah, Koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah. www.dadangsolihin.com
  • 6.
    Tugas dan FungsiBappeda dalam Proses Perencanaan www.dadangsolihin.com Proses Teknokratik : M enggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . Partisipatif : D ilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . Proses top-down dan bottom-up : D ilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .
  • 7.
    Tugas dan FungsiBappeda dalam Tahapan Perencanaan www.dadangsolihin.com Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
  • 8.
    Tugas dan FungsiBappeda dalam Penyusunan RPJPD Visi, misi, dan arah pembangunan Daerah Mengacu pada RPJP Nasional. www.dadangsolihin.com Rancangan RPJPD Musrenbang RPJPD Penyusunan Rancangan Akhir Penetapan Rancangan RPJPD menjadi Perda Proses Teknokratik oleh Bappeda B ahan Rancangan RPJP M elibatkan Masyarakat Oleh Bappeda Oleh DPRD
  • 9.
    Tugas dan FungsiBappeda dalam Penyusunan RPJMD Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah Program SKPD Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah e) Program SKPD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) www.dadangsolihin.com SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
  • 10.
    Tugas dan FungsiBappeda dalam Penyusunan RKPD Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APB D Rancangan Akhir RKPD Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah Program SKPD Prioritas Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka E konomi Daerah  Pagu Indikatif d) Program SKPD MUSRENBANG Kab/Kota Sinkronisasi Program SKPD Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat Harmonisasi Dekon dan TP (4) Bappenas menyelenggarakan MUSRENBANGNAS Sinkronisasi Program KL/SKPD Harmonisasi Dekon dan TP Maret April April MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan Mei ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11.a ) ( 11.b ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) www.dadangsolihin.com SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD
  • 11.
    Langkah Penyusunan APBDwww.dadangsolihin.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RKPD KUA Nota Kesepakatan KUA PPAS Nota Kesepakatan PPA SE-KDH Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pembahasan RKA-SKPD Perbaikan RKA-SKPD Rancangan APBD Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 10 11 12 13 14 15 16 17 Pembahasan Rancangan APBD TAPD Persetujuan DPRD Raperda APBD Penyusunan Rancangan Per-KDH Penjabaran APBD P P K D Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD SK Mendagri Evaluasi Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD Pembahasan Pimpinan DPRD Ha s il Evaluasi Mendagri Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD SK Pimpinan DPRD Penyempurnaan Raperda dan Raper KDH Penjabaran APBD Penetapan Perda dan Per-KDH Penjabaran APBD oleh KDH 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Penyusunan Rancangan DPA-SKPD SKPD Verifikasi Rancangan DPA-SKPD TAPD Pengesahan DPA-SKPD PPKD Persetujuan DPA-SKPD Sekda Pendistribusian DPA-SKPD PPKD Pelaksanaan DPA-SKPD SKPD Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban
  • 12.
    Susunan Organisasi KepalaBadan; Sekretariat; Bidang Ekonomi; Bidang Sosial Budaya; Bidang Fisik dan Prasarana; Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendataan dan Pelaporan; Bidang Penanaman Modal; UPT; dan Kelompok Jabatan Fungsional. www.dadangsolihin.com
  • 13.
    Struktur Organisasi www.dadangsolihin.comKepala Bappeda dan Penanaman Modal Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Bidang Fisik dan Prasarana Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendataan dan Pelaporan Bidang Penanaman Modal Unit Pelaksana Teknis
  • 14.
    Tupoksi Kepala BadanKepala Badan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal. www.dadangsolihin.com
  • 15.
    Sekretariat (1) Tugas: Melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappeda dan Penanaman Modal yang meliputi: Urusan Umum dan Kepegawaian, Urusan Keuangan, Serta Urusan Penyusunan Rencana Kegiatan. www.dadangsolihin.com
  • 16.
    Sekretariat (2) Fungsi: Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dan perencanaan pembangunan dengan satuan organisasi di lingkungan Bappeda dan Penanaman Modal; Pengelolaan program Administrasi Umum dan Kepegawaian; Pengelolaan program Penyusunan Rencana Kegiatan dan Administrasi Keuangan; dan Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan. www.dadangsolihin.com
  • 17.
    Sekretariat (3) Sekretariatterdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan. www.dadangsolihin.com
  • 18.
    Sekretariat (4) SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: Administrasi umum Urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, kepustakaan Kepegawaian Pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan www.dadangsolihin.com
  • 19.
    Sekretariat (5) SubBagian Keuangan mempunyai tugas: Penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan. Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas: Mengumpulkan, menghimpun dan menginventarisasi perencanaan dari masing-masing Bidang, Monitoring dan evaluasi, Mendokumentasikan kegiatan terhadap program pembangunan Bappeda dan Penanaman Modal. www.dadangsolihin.com
  • 20.
    Bidang Ekonomi (1) Tugas Mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral . Fungsi : Penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral ; www.dadangsolihin.com
  • 21.
    Bidang Ekonomi (2)Fungsi : Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri, perdagangan , yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang perhubungan, tenaga kerja, energi dan sumber daya mineral yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya. www.dadangsolihin.com
  • 22.
    Bidang Ekonomi (3)Bidang Ekonomi terdiri dari : Sub Bidang Pertanian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Industri dan Perdagangan , mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan . Sub Bidang Perhubungan, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan perhubungan, tenaga kerja, pertambangan, energi dan sumber daya mineral . www.dadangsolihin.com
  • 23.
    Bidang Sosial Budaya(1) Tugas Mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi, sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata . fungsi : Penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi, sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata . www.dadangsolihin.com
  • 24.
    Bidang Sosial Budaya(2) Fungsi : Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya. www.dadangsolihin.com
  • 25.
    Bidang Sosial Budaya(3) Bidang Sosial Budaya terdiri dari : Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan pendidikan, seni budaya, pemuda, olah raga, kesehatan, hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi . Sub Bidang Sosial Budayadan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian, perencanaan, pengumpulan, pengolahan data, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembangunan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan sosial, agama, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pariwisata . www.dadangsolihin.com
  • 26.
    Bidang Fisik danPrasarana (1) Tugas Mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang, pertanahan, perumahan/ keciptakaryaan, fasilitas umum, prasarana jalan/kebinamargaan, pos dan telekomunikasi serta pengairan . Fungsi : Penyusunan, pengkoordinasian program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi, lingkungan hidup, tata ruang, pertanahan, perumahan/keciptakaryaan, fasilitas umum, prasarana jalan, pos dan telekomunikasi, bina marga dan pengairan . www.dadangsolihin.com
  • 27.
    Bidang Fisik danPrasarana (2) Fungsi : Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan yang disusun oleh perangkat daerah dan badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pengkoordinasian dan pemaduan rencana pembangunan di bidang perumahan/ keciptakaryaaan, fasilitas umum, prasarana jalan/kebinamargaan, pos dan telekomunikasi dan pengairan yang disusun oleh perangkat Daerah dan Badan lain serta penginventarisasian masalah dan merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya. www.dadangsolihin.com
  • 28.
    Bidang Fisik danPrasarana (3) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari : Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkungan hidup, tata ruang dan pertanahan . Sub Bidang Perumahan dan Fasilitas Umum mempunyai tugas menyelenggarakan program pengkoordinasian dan perencanaan pembangunan di bidang perumahan dan fasilitas umum dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana program pembangunan perumahan/keciptakaryaan, prasarana jalan/ kebinamargaan, pos dan telekomunikasi serta pengairan . www.dadangsolihin.com
  • 29.
    Bidang Penelitian, Pengembangan,Statistik, Pendataan dan Pelaporan (1) Tugas Mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, menghimpun data, statistik, melakukan analisa dan penilaian, pemantauan dan menyusun laporan pelaksanaan pembangunan serta penyusunan statistik dan dokumentasi. Fungsi : Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penelitian dan pengembangan; dan Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program statistik, pendataan dan pelaporan. www.dadangsolihin.com
  • 30.
    Bidang Penelitian, Pengembangan,Statistik, Pendataan dan Pelaporan (2) Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik, Pendataan dan Pelaporan terdiri dari : Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan dalam arti mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana. Sub Bidang Statistik, Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program statistik, pendataan dan pelaporan dalam arti mengumpulkan, mempersiapkan dan menganalisa data dasar untuk perencanaan pembangunan, penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota, pengembangan jejaring statistik khusus skala kota, pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survei antar sensus skala kota, survei skala nasional, survei sosial dan ekonomi dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan. www.dadangsolihin.com
  • 31.
    Bidang Penanaman Modal(1) Tugas Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanaman modal. Fungsi Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program Promosi dan kerjasama investasi; Pembinaan dan pengawasan investasi. www.dadangsolihin.com
  • 32.
    Bidang Penanaman Modal(2) Bidang Penanaman Modal terdiri dari : Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan program Promosi dan Kerjasama Investasi dalam arti penyusunan rencana dan program investasi, menilai dan mengevaluasi permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku, penyelenggaraan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penanaman modal, penyusunan dan pengolahan data/informasi investasi serta pelaksanaan kegiatan promosi daerah. SubBidang Pembinaan dan Pengawasan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan program pembinaan dan pengawasan investasi dalam arti melaksanakan pengkoordinasian pembinaan, pengawasan, perizinan dan pengendalian kegiatan investasi di daerah. www.dadangsolihin.com
  • 33.
    UPT dan JabatanFungsional Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana Operasional Bappeda dan Penanaman Modal di lapangan. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan; Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. www.dadangsolihin.com
  • 34.
    Tata Kerja (1)Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. www.dadangsolihin.com
  • 35.
    Tata Kerja (2)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. www.dadangsolihin.com
  • 36.
  • 37.