Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to RPJMD
Similar to RPJMD (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
RPJMD
- 1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Oleh : NOLDY H. PELLOKILA, S.SOS, MM Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
- 3. Prinsip pembangunan Daerah a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional
- 4. PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERORIENTASI PADA PROSES TEKNOKRATIK • menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. PARTISIPATIF • melibatkan berbagai pemangku kepentingan POLITIS • menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD ATAS-BAWAH & BAWAH-ATAS • diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional
- 5. PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERORIENTASI PADA SUBSTANSI HOLISTIK-TEMATIK •Mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. INTEGRATIF •menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah SPASIAL •mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan
- 6. LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rencana pembangunan Daerah •RPJPD •RPJMD •RKPD Rencana Perangkat Daerah •Renstra Perangkat Daerah •Renja Perangkat Daerah Disusun BAPPEDA melalui koordinasi, sinergi & harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan Disusun PERANGKAT DAERAH melalui koordinasi, sinergi & harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan
- 7. RPJMD DALAM KERANGKA PERENCANAAN JANGKA PANJANG, MENENGAH & TAHUNAN RPJMD Renstra PD Renja PD RKPD KUA PPA Rancangan APBDRKA-PD RPJPD APBDDPA-PD • RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD; • RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD; • RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD; • Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra PD; • Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra mempedomani program prioritas dalam RPJMD; • RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; • Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas; • RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD; • Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD
- 8. Tahapan Penyusunan Rencana pembangunan Daerah persiapan penyusunan penyusunan rancangan awal penyusunan rancangan pelaksanaan Musrenbang perumusan rancangan akhir penetapan
- 9. Tahapan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah persiapan penyusunan penyusunan rancangan awal penyusunan rancangan pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah perumusan rancangan akhir penetapan
- 10. 10 1. Media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat. 2. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun. 3. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD). 4. Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda. 5. Instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- 11. Tata Cara Penyusunan RPJMD Tahapan Kegiatan persiapan penyusunan a. penyusunan rancangan keputusan KDH tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; b. orientasi mengenai RPJMD; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, sebelum penetapan KDH dan wakil KDH Terpilih, mencakup: analisis gambaran umum kondisi Daerah; perumusan gambaran KeuDa; perumusan permasalahan pembangunan Daerah; penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan perumusan isu strategis Daerah Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Dimulai sejak KDH dan wakil KDH terpilih dilantik, mencakup : a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD; b. penjabaran visi dan misi KDH; c. perumusan tujuan dan sasaran; d. perumusan strategi dan arah kebijakan; e. perumusan program pembangunan Daerah; f. perumusan program Perangkat Daerah; dan g. KLHS
- 12. Tata Cara Penyusunan RPJMD Tahapan Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD Merupakan penyempurnaan rancangan awal RPJMD & berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi serta disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi Daerah; c. gambaran keuangan Daerah; d. permasalahan dan isu srategis Daerah; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan i. Penutup Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan KDH & dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.
- 13. Tata Cara Penyusunan RPJMD Tahapan Kegiatan Perumusan Rancangan Akhir RPJMD • Merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD • BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum, paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD • KDH menyampaikan Ranperda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan KDH, terdiri dari Ranperda dan rancangan akhir RPJMD, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah KDH dan wakil KDH dilantik. Penetapan RPJMD • KDH menetapkan Ranperda tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Perda tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah KDH dan wakil KDH dilantik • Evaluasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah KDH dilantik. • Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD, anggota DPRD dan gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan. • RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- 14. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3 Aspek Pelayanan Umum 2.4 Aspek daya saing daerah BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 3.1.2 Neraca Daerah 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 3.2.2 Analisis Pembiayaan 3.3 Kerangka Pendanaan 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD
- 15. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 4.1 Permasalahan Pembangunan 4.2 Isu Strategis BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 5.1 Visi 5.2 Misi 5.3 Tujuan dan Sasaran BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IX PENUTUP SISTEMATIKA ...................
- 16. KETERKAITAN PENYAJIAN MATERI ANTAR-BAB BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IV PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROPEMDA BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Sasaran Visi & Misi BAB I PENDAHULUAN BAB IX PENUTUP