Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
Similar to PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
PP 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
- 1. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH By Noldy Hosea Pellokila, S.Sos, MM Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Provinsi NTT by. Noldy HP
- 2. DASAR PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (UU nomor 23 Tahun 2014 by. Noldy HP
- 3. KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN by. Noldy HP Mengoordinasikan Binawas penyelenggaraan TP di Daerah kabupaten/kota melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan TUGAS PENDANAAN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DIBEBANKAN PADA APBN Pasal 91
- 4. PERANGKAT GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT Pasal 93 1) Gubernur dalam menyelenggarakan tugas sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur. 2) Perangkat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sekretariat dan paling banyak 5 (lima) unit kerja. 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh sekretaris gubernur. 4) Sekretaris daerah provinsi karena jabatannya ditetapkan sebagai sekretaris gubernur. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat gubernur diatur dalam peraturan pemerintah. by. Noldy HP
- 5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah •BinawasPemerintah Pusat •Binawas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Provinsi Kabupaten/ Kota Pasal 373by. Noldy HP
- 6. PP Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 6
- 8. KEWENANGAN PROVINSI KABUPATEN/ KOTA • Pembinaan Umum MENTERI TEKNIS/KEPALA LPNK • Pembinaan Teknis GUBERNUR • Pembinaan Umum • Pembinaan Teknis Pasal 3 Ayat (1 & 4) Gubernur sebagai WPP dibantu oleh perangkat gubernur sebagai WPP by. Noldy HP
- 9. PEMBINAAN UMUM pembagian Urusan Pemerintahan kelembagaan Daerah kepegawaian pada Perangkat Daerah keuangan Daerah pembangunan Daerah pelayanan publik di Daerah kerja sama Daerah kebijakan Daerah kepala Daerah dan DPRD pembinaan lain sesuai ketentuan per-UU Pasal 3 Ayat (2) MENDAGRI GUBERNUR by. Noldy HP
- 10. PEMBINAAN TEKNIS Pasal 3 Ayat (3 & 4) • Teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi • Teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah Kabupaten/kota Gubernur sebagai WPP dibantu oleh perangkat gubernur sebagai WPP by. Noldy HP
- 11. BENTUK PEMBINAAN KONSULTASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENELITIAN DAN PENGEM BANGAN FASILITASI Pasal 3 Ayat (8)by. Noldy HP
- 13. Konsultasi by. Noldy HP Provinsi diselenggarakan oleh Mendagri dan menteri teknis/ kepala LPNK Kabupaten / Kota diselenggarakan gubernur sebagai WPP Mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Pemda yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur secara tegas dalam ketentuan per-UU Langsung Tidak Langsung • berita acara hasil konsultasi • Secara tertulis dalam surat jawaban. Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Pemda melalui penyempurnaan dan/atau penyelarasan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan Per- UU Pasal 5
- 14. Pendidikan dan Pelatihan by. Noldy HP Diklat teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri Diklat kepemimpinan pemerintahan dalam negeri Diklat kepamongprajaan Diklat teknis dan fungsional substantif kementerian/LPNk Diklat lain sesuai ketentuan Per-UU Dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pasal 6 & 7
- 15. Penelitian dan Pengembangan by. Noldy HP Litbang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Litbang termasuk pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian. Litbang dapat dilakukan melalui kerja sama antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan lainnya. Hasil Litbang dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Mendagri menetapkan standardisasi program penelitian dan pengembangan untuk pembinaan umum. Menteri teknis/kepala LPNk menetapkan standardisasi program penelitian dan pengembangan untuk pembinaan teknis sesuai dengan kewenangannya Pasal 8 & 9
- 16. Pengecualian by. Noldy HP a. Gubernur sebagai WPP belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis, Mendagri dan menteri teknis/kepala LPNk melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai WPP; atau b. Gubernur sebagai WPP tidak melakukan pembinaan umum dan teknis, Mendagri dan menteri teknis/kepala LPNk melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 3 ayat (5)
- 17. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH by. Noldy HP
- 18. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pengawasan Umum • Mendagri untuk Daerah Provinsi • Gubernur untuk daerah Kab/Kota Pengawasan Teknis • Menteri Teknis untuk Daerah Provinsi • Gubernur untuk daerah Kab/Kota Binawas oleh Kepala Daerah (Pasal 17) • Gubernur untuk daerah Provinsi • Bupati / Walikota untuk daerah Kab /Kota Revie Monitoring Evaluasi Pemeriksaan Pengawasan Lain Pasal 10 ayat (1) , (6), (11) & (12) Gubernur sebagai WPP dibantu oleh perangkat gubernur sebagai WPP Audit Revieu Monitoring Evaluasi Pemantauan Bimtek Binawas lain Inspektorat Daerah APBN APBD
- 19. PENGAWASAN UMUM Pembagian Urusan Pemerintahan Kelembagaan Daerah Kepegawaian pada Perangkat Daerah Keuangan Daerah Pembangunan Daerah Pelayanan Publik di Daerah Kerjasama Daerah Kebijakan Daerah Kepala Daerah dan DPRD Pengawasan lain sesuai Per-UU by. Noldy HP Pasal 10 ayat (2)
- 20. PENGAWASAN TEKNIS by. Noldy HP capaian SPM atas pelayanan dasar ketaatan terhadap ketentuan Per-UU termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK dampak pelaksanaan UP konkuren akuntabilitas pengelolaan APBN dalam pelaksanaan UP konkuren Pasal 10 ayat (3) dan (4) Pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi UP yang diserahkan ke daerah provinsi Kab/kota
- 21. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan by. Noldy HP Pasal 11
- 22. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan BINAWAS PENYELENGGARAAN PEMDA 5 (IIMA) TAHUNAN ditetapkan Mendagri dengan mengacu pada RPJMN Prioritas Binawas Penyelenggaraan Pemda Sasaran dan target Binawas Penyelenggaraan Pemda BINAWAS PENYELENGGARAAN PEMDA TAHUNAN ditetapkan paling lambat akhir bulan April setiap tahun oleh Mendagri berdasarkan masukan dari menteri teknis/kepala LPNk dan kepala daerah fokus Binawas Penyelenggaraan Pemda yang disusun berbasis prioritas dan risiko Sasaran Binawas Penyelenggaraan Pemda Jadwal pelaksanaan Binawas Penyelenggaraan Pemda by. Noldy HP Pasal 12
- 23. Koordinasi, Perencanaan & Penganggaran by. Noldy HP Mendagri dan menteri teknis/kepala LPNk melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan Binawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan disampaikan kepada gubernur. Gubernur sebagai WPP melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan Binawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab/kota dan disampaikan kepada bupati/walikota. Harmonisasi jadwal pelaksanaan Binawas dilakukan berdasarkan prinsip keserasian dan keterpaduan serta berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Menteri dan menteri teknis/kepala LPNk wajib mencantumkan program Binawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/LPNk sesuai dengan kewenangan masingmasing berdasarkan ketentuan Per- UU. Pemerintah Daerah wajib mencantumkan program Binawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta mengalokasikan anggaran Binawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam APBD Pasal 13 & 14
- 24. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan UP yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan Per-UU PROFESIONAL INDEPENDEN OBJEKTIF TIDAK TUMPANG TINDIH ANTAR APIP BERORIENTASI PADA PERBAIKAN DAN PERINGATAN DINI PRINSIP by. Noldy HP Pasal 10 ayat (12), Pasal 16 ayat (1) & (1)
- 25. Pengawasan APIP by. Noldy HP Tahap penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Tahap pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahap pelaksanaan program strategis nasional di daerah berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian RPJMD pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan Per-UU Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat (3)
- 26. perencanaan penganggaran pengorganisasian PelaksanaanPelaporan evaluasi Pertanggung jawaban Binawas Kepala Daerah pelaksanaan UP TP bersumber APBD Ketaatan terhadap Per-UU NSPK akuntabilitas pengelolaan Keuda Desa Pasal 18, Pasal 19 ayat (1)by. Noldy HP pemeriksaan & penilaian atas manfaat & keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan prokeg Pemeriksaan secara berkala atau sewaktu- waktu maupun pemeriksaan terpadu reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu- waktu dari PD pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, KKN Monev terhadap program dan kegiatan PD sasaran Bentuk
- 27. PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH pelaksanaan urusan pcmerintahan yang menjadi kewenangan daerah pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ketaatan terhadap ketentuan per-UU termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pclaksanaan, pclaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD by. Noldy HP
- 28. BENTUK PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH Pemeriksaan dan panilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu Pengujian dan/atau reviu terhadap dokumen dan/atau laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/Satuan Kerja Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan KKN Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah by. Noldy HP
- 29. Pengecualian by. Noldy HP a. Gubernur sebagai WPP belum mampu melakukan pengawasan umum dan teknis, Mendagri dan menteri teknis/kepala LPNk berdasarkan permintaan bantuan dari Gubernur sebagai WPP, melakukan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berkoordinasi kepada gubernur sebagai WPP; atau b. Gubernur sebagai WPP tidak melakukan pengawasan umum dan teknis, Mendagri dan menteri teknis/kepala LPNk berdasarkan telaahan hasil Binawas, melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 10 ayat (7)
- 30. Pengawasan oleh DPRD by. Noldy HP pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan Pasal 20 ayat (1) dan (2)
- 31. Hak DPRD dalam Pengawasan by. Noldy HP mendapatkan LHP BPK melakukan pembahasan terhadap LHP BPK meminta klarifikasi atas temuan LHP BPK meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan Per-UU Pembahasan dan klarifikasi terhadap LHP BPK hanya dilakukan terhadap LKPD yang tidak memperoleh opini WTP Pasal 20 ayat (3) dan (4)
- 32. Pengawasan oleh Masyarakat by. Noldy HP perorangan perwakilan kelompok pengguna pelayanan Perwakilan kelompok pemerhati, perwakilan badan hukum Pasal 21
- 33. Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan by. Noldy HP a. nama dan alamat pihak yang melaporkan; b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan; c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan Per- UU; d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran Pasal 22
- 34. Pelaporan Hasil Pengawasan by. Noldy HP Laporan hasil pengawasan bersifat : rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil Binawas terhadap Perangkat Daerah kab/kota dan Binawas terhadap desa serta Binawas lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan Per-UU kepada gubernur sebagai WPP. Gubernur menyampaikan laporan hasil Binawas terhadap Perangkat Daerah provinsi dan Binawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/kota serta Binawas lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan Per-UU kepada Mendagri Menteri teknis/kepala LPNk menyampaikan laporan hasil Binawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing kepada Presiden melalui Mendagri dan Mendagri menyampaikan laporan hasil Binawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden Menteri menyusun ikhtisar hasil Binawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional berdasarkan laporan hasil Binawas dengan melibatkan menteri teknis/kepala LPNk terkait dan kepala daerah & menyampaikan kepada Presiden Pasal 23 & 24
- 35. Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan by. Noldy HP APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat & melakukan koordinasi dengan APH APH melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan Per-UU setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP Pemeriksaan oleh APIP dan APH dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan & melakukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal Pasal 25 ayat (1), (2), (3), (4) & (5)
- 36. Koordinasi APIP & APH dalam penanganan pengaduan by. Noldy HP pemberian informasi verifikasi pengumpulan data dan keterangan pemaparan HP penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan Per-UU Hasil koordinasi dituangkan dalam berita acara Ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan ketentuan Per-UU yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan Ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada APH untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Per-UU Bentuk dan hasil koordinasi bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Per-UU Pasal 25 ayat (6) s/d (10) & Pasal 26
- 37. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP by. Noldy HP Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil Binawas. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil Binawas, wakil kepala daerah mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil Binawas dengan dibantu oleh inspektorat. Tindak lanjut hasil Binawas yang terkait dengan TP dan/atau TGR wajib dilakukan proses TP dan/atau TGR sesuai dengan ketentuan Per-UU. Tindak lanjut hasil Binawas yang tidak terkait dengan TP dan/atau TGR dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil Binawas diterima. Selama masa tindak lanjut, hasil Binawas tidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Per-UU. APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Binawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil pemutakhiran data tindak lanjut secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri. Pasal 27 & 28
- 38. Evaluasi by. Noldy HP Menteri, menteri teknis/kepala LPNk terkait, dan kepala daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan Per-UU Pasal 30
- 39. Penghargaan by. Noldy HP Presiden memberikan penghargaan kepada Pemda yang mencapai peringkat kinerja tertinggi secara nasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan Per-UU Penghargaan diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun setiap tahun oleh Mendagri. Pasal 31
- 40. Fasilitasi Khusus by. Noldy HP Jika hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah membuktikan daerah berkinerja rendah: Menteri dan menteri teknis/kepala LPNk sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pembinaan secara berkoordinasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah provinsi; dan gubernur sebagai WPP melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Pasal 32
- 41. by. Noldy HP Jika pembinaan telah dilakukan dan daerah tidak menunjukkan perbaikan kinerja serta penyelenggaraan UP tertentu yang telah dibina tersebut tidak berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas atau tidak berpotensi merugikan sebagian besar masyarakat di daerah yang bersangkutan Menteri melakukan fasilitasi khusus terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi, setelah berkoordinasi dengan menteri teknis/kepala LPNk; atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi khusus terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kab/kota, setelah meminta pertimbangan Menteri. Fasilitasi Khusus Pasal 32
- 42. Bentuk Fasilitasi khusus by. Noldy HP keterlibatan secara langsung dalam perumusan dan pengarahan pelaksanaan kebijakan advokasi dan pengkajian urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah analisis kemungkinan dampak UP tertentu yang menjadi kewenangan daerah pilihan tindakan pengurangan risiko UP tertentu yang menjadi kewenangan daerah alokasi ASN yang tersedia untuk melaksanakan UP tertentu yang menjadi kewenangan daerah bentuk fasilitasi khusus lainnya sesuai dengan ketentuan Per-UU Dalam hal daerah yang sudah dibina dan dilakukan fasilitasi khusus tetap tidak menunjukkan perbaikan kinerja dan berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas atau berpotensi merugikan sebagian besar masyarakat di daerah yang bersangkutan, Mendagri melakukan pengambilalihan pelaksanaan UP tertentu yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan kab/kota, setelah berkoordinasi dengan menteri teknis/kepala LPNk terkait, dengan dibiayai APBD yang bersangkutan. Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) & (2)
- 43. Pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu yang diambil alih by. Noldy HP pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kewenangan daerah yang diambil alih pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak pemenuhan dengan segera terhadap prasarana dan sarana pemulihan dengan segera pelayanan dan/atau penyelenggaraan urusan pada masyarakat yang terkena dampak bentuk pelaksanaan lainnya sesuai dengan ketentuan Per-UU Pasal 33 ayat (3)
- 45. PRINSIP PENGENAAN SANKSI • Sanksi kepada pejabat pemerintahan esensinya agar penggunaan kekuasaan negara terhadap warga negara atau masyarakat haruslah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik • Apabila terdapat pejabat pemerintahan yang melanggar sumpah, janji, larangan dan kewajiban serta bertindak tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, harus ddikenakan sanksi. • APIP berada dalam posisi untuk meyakinkan dan menguji tindakan pejabat tersebut, derajat kesalahan yang dilakukan dan jenis sanksi yang akan dikenakan kepada penyelenggara pemerintahan daerah 45
- 46. Sanksi Administratif 46 Jenis Sanksi Administratif 1. Teguran Tertulis; 2. Tidak Dibayarkan Hak Keuangan Selama 3 (Tiga) Bulan; 3. Tidak Dibayarkan Hak Keuangan Selama 6 (Enam) Bulan; 4. Penundaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah; 5. Pengambilalihan Kewenangan Perizinan; 6. Penundaan Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil; 7. Mengikuti Program Pembinaan Khusus Pendalaman Bidang Pemerintahan; 8. Pemberhentian Sementara Selama 3 (Tiga) Bulan; dan/atau 9. Pemberhentian.
- 47. Sanksi Administratif 47 Tahapan Sanksi Administratif Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif dijatuhi sanksi administratif secara bertahap berupa: 1. Teguran Tertulis; 2. Teguran Tertulis Kedua; 3. Pemberhentian Sementara Selama 3 (Tiga) Bulan; dan/atau 4. Pemberhentian.
- 48. PENDANAAN by. Noldy HP Pendanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat bersumber dari APBN Pendanaan Pembinaan dan Pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan Per- UU. Pasal 49
- 49. KETENTUAN PERALIHAN by. Noldy HP Dalam hal perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum terbentuk, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Pasal 50
- 50. TERIMA KASIH NOLDY H. PELLOKILA, S.SOS, MM Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Provinsi NTT by. Noldy HP