Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Disampaikan Oleh:
BAGUS AGUNG HERBOWO
Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Wilayah I
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Bandar Lampung , 9 Agustus 2022
TATACARA EVALUASI DOKUMEN
Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor86 Tahun 2017

REPUBLIK INDONESIA
DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
DASAR HUKUM

REPUBLIK INDONESIA
DOKUMENPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
BerdasarkanUUNo.23Tahun2014TentangPemerintahanDaerah
REPUBLIK INDONESIA
Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran
yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap PD.
Memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
Penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka
ekonomi Daerah, prioritas Pemb. Drh, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RKP dan program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Penjabaran dari visi, misi, dan Prog. KDH yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan
Daerah dan Keuda, serta program PD dan lintas PD yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran
pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua
puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN
dan RTRW.
UU No.23 Th. 2014,
Pasal 263-264
UU No.23 Th. 2014,
Pasal 272-273
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Rencana
Pembangunan
Daerah
Rencana
Perangkat
Daerah
Ditetapkan dengan PERDA
paling lama 6 (enam) bulan
setelah RPJPD periode
sebelumnya berakhir
Ditetapkan dengan PERDA
paling lama 6 (enam) bulan
setelah Kepala Daerah terpilih
dilantik
Ditetapkan dengan Perkada
Ditetapkan dengan
Perkada setelah RPJMD
ditetapkan.
Ditetapkan kepala daerah
setelah RKPD ditetapkan
RPJPD
RPJMD
RKPD
RENSTRA
PD
RENJA
PD

REPUBLIK INDONESIA
RPJPD
n Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun (Pasal 1
Permendagri no.86/2017).
n RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok
pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW (Pasal 12 ayat (1) Permendagri
no.86/2017).
n Sistematika RPJPD adalah (1) pendahuluan, (2) gambaran umum kondisi Daerah, (3)
permasalahan dan isu strategis Daerah, (4) visi dan misi Daerah, (5) arah
kebijakan dan sasaran pokok Daerah, dan (6) penutup (Pasal 20 Permendagri
no.86/2017).

REPUBLIK INDONESIA
KINERJA KEPALA PD
(ESELON II)
KINERJA KEPALA
BIDANG (ESELON III)
KINERJA KEPALA
SEKSI (ESELON IV)
SASARAN POKOK
(Pertumbuhan Ekonomi)
RPJPD ARAH KEBIJAKAN
SASARAN DAERAH
(Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian)
KINERJA KEPALA
DAERAH
TUJUAN DAERAH
(Pertumbuhan Ekonomi)
VISI
MISI
RPJMD
SASARAN PD
(Tingkat pendapatan petani)
PROGRAM
(Produksi pertanian)
PROGRAM
(produksi Perkebunan)
KEGIATAN
(pengadaan
bibit unggul)
KEGIATAN
(pelatihan
SDM petani)
KEGIATAN
(Penggunaan
teknologi tepat
guna)
KEGIATAN
(Pembukaan
lahan
perkebunan)
TUJUAN PD
(NTP)
RENSTRA PD
KINERJA DAERAH
ARSITEKTUR KINERJA

REPUBLIK INDONESIA
Pasal 275 UU Nomor 23 Tahun 2014 Pengendalian dan evaluasi
pembangunan Daerah meliputi:
1. pengendalian terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan Daerah;
2. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
3. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
Dasar Hukum Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah

REPUBLIK INDONESIA
a. Pengendalian
Serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin/memastikan bahwa suatu
kebijakan/program/kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.
Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi. Hasil pemantauan dan
supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi.
b. Pelaksanaan
Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk
melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan
dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan.
c. Evaluasi
Rangkaian kegiatan membandingkan dan menilai realisasi Indikator dan sasaran kinerja
mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak
(impact), terhadap rencana dan standar.
PENGERTIAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA
EVALUASI HASIL PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Renstra
SKPD
Renja
SKPD
RKA SKPD
DPA
SKPD
Pedoman
Pedoman
Diacu
Dipedomani
RKP
RPJM
Nasional
RPJMD
RKP
Daerah
RAPBD APBD
Pedoman
Dijabarkan
Bahan
Bahan
RPJP
Daerah Pedoman
RPJP
Nasional
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Dipedomani
Dipedomani
KUA &
PPAS

REPUBLIK INDONESIA
RPJPD
RPJPD
V I S I & M I S I 2 0 T H
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 TH
Arah Kebijakan
Pembangunan
5 Tahun I
Arah Kebijakan
Pembangunan
5 Tahun II
Arah Kebijakan
Pembangunan
5 Tahun IV
Arah Kebijakan
Pembangunan
5 Tahun III
Sasaran Pokok
5 Tahun I
Sasaran Pokok
5 Tahun II
Sasaran Pokok
5 Tahun IV
Sasaran Pokok
5 Tahun III
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH 20 TH
KETERHUBUNGAN ANTARDOKUMEN
(RPJPD vs RPJMD)
Pengendalian dan
Evaluasi RPJPD 2005-
2025 diukur melalui
pencapaian sasaran
pokok pada pelaksanaan
4 periode RPJMD.
PENGENDALIAN DAN EVALUASI JANGKA PANJANG

REPUBLIK INDONESIA
1) Pemerintah daerah pada tahun 2023 agar memulai Menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
2) Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana ayat
(1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang
sedang berjalan (UU 25/2004 Pasal 11 ayat (3).
3) RPJPD yang sudah disusun dapat menjadi pedoman calon kepala daerah yang akan
mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024 serta penyusunan RPJMD Teknokratik
2025-2030
DIMULAINYA PENYUSUNAN RPJPD
2022
Ev. RPJPD
2005-2025
2023
Penyusunan
Ranwal RPJPD
2024
• RPJMD Teknokratik
• Musrenbang RPJPD
• Pilkada serentak
2025
Penyusunan
RPJMD

REPUBLIK INDONESIA
TAHAPAN PENYUSUNAN DOKRENDA
BAGI PEMDA
Ev. RPJPD
2005-2025
TW III/IV
Atau
paling
lambat TW
I/II 2023
2023
Penyusunan
Ranwal
RPJPD
2024
• RPJMD Teknokratik 25-30
s.d. maret/april
• Konsultasi Publik -
Musrenbang RPJPD
antara Jan - Des
2025
• Ranwal RPJMD
6bulan
• Penetapan RPJPD
(menunggu RPJPN)
2022

REPUBLIK INDONESIA
1. Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan
penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka
panjang Daerah yang digunakan untuk mengetahui:
a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD provinsi dengan capaian sasaran RPJMD
provinsi; dan
b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD provinsi dengan arah kebijakan
pembangunan jangka panjang nasional
2. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok, arah
kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dapat dicapai, untuk
mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.
SUBSTANSI EVALUASI RPJPD

REPUBLIK INDONESIA
1. Persiapan
Bappeda provinsi menghimpun dokumen terkait, sekurang-kurangnya meliputi :
a. Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi;
b. Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi; dan
c. Hasil evaluasi Bappeda provinsi terhadap hasil RPJMD Provinsi Tahun ke-5
2. Pelaksanaan
Bappeda provinsi melakukan evaluasi hasil RPJPD provinsi melalui pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen,
menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar dokumen dan lain-lain, sebagai berikut :
a. Mengisi formulir evaluasi terhadap hasil RPJPD. Data yang digunakan untuk mengisi formulir adalah hasil evaluasi
terhadap Hasil RPJMD Provinsi Tahun ke-5. Untuk menilai rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja, digunakan
kriteria yang tercantum dalam Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja.
b. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah dituangkan dalam Peraturan
Daerah tentang RPJPD, dicatat dalam kertas kerja evaluasi terhadap hasil RPJPD provinsi.
3. Pelaporan
a. Kepala Bappeda provinsi menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Gubernur.
b. Gubernur menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
TATACARA PENYUSUNAN EVALUASI RPJPD PROVINSI

REPUBLIK INDONESIA
RPJMD periode I,II,III,IV
Evaluasi RPJMD periode I,II,III,
LKPJ 2005-2021
RPJPD Provinsi
RPJPD Provinsi sekitar
Capaian IKU, IKD daerah 2005-2021 (disetiap RPJMD)
Capaian IKU dan indikator program tiap OPD 2005-2021
(disetiap RPJMD)
KEBUTUHAN DOKUMEN

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA
VisI : Tuliskan visi jangka panjang provinsi yang dievaluasi.
Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang provinsi sesuai dengan yang tercantum
dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi
Kolom (2) Diisi dengan sasaran pokok yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi
Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi
sasaran pokok pembangunan jangka panjang provinsi yang dievaluasi. Indikator kinerja
sasaran pokok dapat dituliskan lebih dari satu
Kolom (4) diisi dengan data capaian pada awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan,
Tahun 2005) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun
perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan
jangka panjang provinsi seperti tertulis dalam RPJPD provinsi yang dievaluasi. Isikan
jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut
Kolom (5) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan.
Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut
Petunjuk Pengisian Formulir

REPUBLIK INDONESIA
Kolom (6) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5
(lima) tahunan RPJPD provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD provinsi yang bersangkutan.
Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut
Kolom (7) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau prosentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran
misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD provinsi pada tahapan RPJPD
provinsi berkenaan
Kolom (8) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan
target pada setiap tahapan RPJPD provinsi berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam %
(persentase)
Capaian tertinggi pada kolom 8 adalah 100% apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap
angka mutlak 100%
Kolom (9) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD
provinsi. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian kinerja
sasaran pokok RPJPD provinsi sekurang- kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;
contoh:
1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian 51% ≤
65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum
tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi (gap) sebesar 49% ≥35%
90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum
tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi (gap) sebesar 24% ≥10%

REPUBLIK INDONESIA
Kolom (10) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja sasaran
pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua)
pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas, contoh:
65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya
target target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi tersebut mencapai 51% ≤ 65%.
90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target
target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi tersebut dinyatakan tinggi
Catatan :
dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi yang
peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (10), dan
faktor penghambat pada Kolom (9)
Kolom (11) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD provinsi berikutnya guna membantu memastikan
tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD provinsi

REPUBLIK INDONESIA
• Baris Rata-rata capaian kinerja (%) dihitung dengan merata-rata seluruh sasaran pokok per periode pada kolom (8);
• Baris predikat kinerja diinterprestasikan dengan menggunakan hasil rata-rata capaian kinerja dengan menggunakan
kriteria tercantum dalam Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja berikut:
• Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD provinsi diisi usulan kebijakan pada RPJPD provinsi periode perencanaan
berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD provinsi yang dievaluasi
beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada
evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang provinsi.
INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
91% ≤ 100% Sangat tinggi
76% ≤ 90% Tinggi
66% ≤ 75% Sedang
51% ≤ 65% Rendah
≤ 50% Sangat Rendah

REPUBLIK INDONESIA
1. Persiapan
Bappeda kabupaten/kota menghimpun dokumen terkait, sekurang-kurangnya meliputi :
a.Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/kota;
b.Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/kota; dan
c.Hasil evaluasi Bappeda kabupaten/kotaterhadap hasil RPJMD Kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan
Bappeda kabupaten/kota melakukan evaluasi hasil RPJPD kabupaten/kota melalui pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen,
menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar dokumen dan lain-lain, sebagai berikut :
a.Mengisi formulir evaluasi terhadap hasil RPJPD sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Data yang digunakan untuk mengisi formulir
adalah hasil evaluasi terhadap Hasil RPJMD Kabupaten/kota Tahun ke-5. Untuk menilai rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja,
digunakan kriteria yang tercantum dalam Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja.
b.Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang
RPJPD, dicatat dalam kertas kerja evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota.
3. Pelaporan
a.Kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati/Walikota.
b.Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kabupaten/kota kepada Gubernur bersamaan dengan permohonan konsultasi
rancangan akhir RPJMD.
c. Bupati/Walikota melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota kepada Gubernur sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 5
(lima) tahun.
TATACARA PENYUSUNAN EVALUASI
RPJPD KABUPATEN/KOTA

REPUBLIK INDONESIA
Kolom (1) diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang provinsi sesuai dengan yang tercantum dalam
RPJPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi
Kolom (2) Diisi dengan sasaran pokok yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi
Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk mengukur realisasi sasaran
pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten/Kota yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran
pokok dapat dituliskan lebih dari satu
Kolom (4) diisi dengan data capaian pada awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan, Tahun
2005) untuk setiap indikator kinerja sasaran. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi
titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang provinsi seperti
tertulis dalam RPJPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar
yang digunakan pada Kolom tersebut
Kolom (5) diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Isikan
jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut
VisI : Tuliskan visi jangka panjang Kabupaten/Kota yang dievaluasi.

REPUBLIK INDONESIA
Kolom (6) diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5
(lima) tahunan RPJPD Kabupaten/Kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten/Kota yang
bersangkutan. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut
Kolom (7) diisi dengan data realisasi kinerja (dalam jumlah atau prosentase) untuk setiap indikator kinerja sasaran
misi berdasarkan capaian pada setiap akhir periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota pada tahapan
RPJPD Kabupaten/Kota berkenaan
Kolom (8) diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang merupakan rasio antara capaian dengan
target pada setiap tahapan RPJPD Kabupaten/Kota berkenaan. Tingkat realisasi ini dinyatakan dalam %
(persentase)
Capaian tertinggi pada kolom 8 adalah 100% apabila capaian lebih dari 100% hasil yang dihitung tetap
angka mutlak 100%
Kolom (9) diisi dengan faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD
Kabupaten/Kota. Identifikasi faktor penghambat yang paling signifikan yang tingkat realisasi capaian
kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota sekurang- kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat
singkat dan jelas; contoh:
65% (rendah) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum
tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota (gap) sebesar 49% ≥35%.
90% (tinggi) maka faktor penghambat yang dijelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih belum
tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota (gap) sebesar 24% ≥10%.

REPUBLIK INDONESIA
Kolom (10) diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian target target kinerja
sasaran pokok RPJPD. Identifikasi faktor pendorong yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua)
pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas. contoh:
1. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian
51% ≤ 65% (rendah) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung
tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut mencapai 51% ≤
65%.
2. predikat yang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD dengan capaian
76% ≤ 90% (tinggi) maka faktor pendorong yang dijelaskan yaitu faktor yang mendukung
tercapainya target target kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut dinyatakan tinggi.
Catatan :
dari penjelasan diatas, maka setiap predikat capaian target kinerja sasaran pokok RPJPD provinsi yang
peringkat kinerjanya dinilai, harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom (10),
dan faktor penghambat pada Kolom (9).
Kolom (11) diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya guna membantu
memastikan tercapainya target sasaran pokok setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota.

REPUBLIK INDONESIA
• Baris Rata-rata capaian kinrja (%) dihitung dengan merata-rata seluruh sasaran pokok per periode pada kolom (8);
• Baris predikat kinerja diinterprestasikan dengan menggunakan hasil rata-rata capaian kinerja dengan menggunakan kriteria
tercantum dalam Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja berikut:
• Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten/kota diisi usulan kebijakan pada RPJPD Kabupaten/kota periode
perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJPD Kabupaten/kota yang
dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada
evaluasi akhir periode perencanaan jangka panjang Kabupaten/kota.
INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
91% ≤ 100% Sangat tinggi
76% ≤ 90% Tinggi
66% ≤ 75% Sedang
51% ≤ 65% Rendah
≤ 50% Sangat Rendah

REPUBLIK INDONESIA
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJPD
KABUPATEN/KOTA LINGKUP PROVINSI
1. Persiapan
a. Bappeda Provinsi menerima/menghimpun dokumen dari kabupaten/kota terkait, sekurang- kurangnya
meliputi:
1.Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/kota;
2.Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten/kota yang disampaikan Bappeda Kabupaten/kota dan dilaporkan
kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun dan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun ke-5.
b. Teliti kelengkapan dan legalitas dokumen, apabila ditemukan dokumen yang belum lengkap dan atau
legalitasnya yang diragukan, maka tanda terima dokumen segera dikembalikan dan kepada pemerintah
daerah yang bersangkutan diminta untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
c. Teliti, apakah peraturan daerah tentang RPJPD yang disampaikan telah diklarifikasi oleh Gubernur.
Apabila belum diklarifikasi, maka tanda terima dokumen segera dikembalikan, pelaksanaan pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan RPJPD ditunda, lakukan proses klarifikasi terlebih dahulu.
d. Dalam hal dokumen yang diterima ada yang tidak lengkap dan atau diragukan legalitasnya, maka batas
waktu konsultasi ditunda terhitung sejak diterimanya dokumen yang lengkap dan berlegalitas sesuai
kewenangan.

REPUBLIK INDONESIA
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJPD
KABUPATEN/KOTA LINGKUP PROVINSI
2. Pelaksanaan.
a. Berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diterima/dihimpun, Bappeda Provinsi melakukan penilaian terhadap laporan evaluasihasil RPJPD
setiap kabupaten/kota melalui pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen, menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan
materi antar dokumen dan lain-lain, sebagai berikut :
• kolom 1 telah diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota
yang dievaluasi;
• kolom 2 telah diisi dengan sasaran pokok dari setiap misi jangka panjang kabupaten/kota yang dievaluasi;
• Kolom 3 telah diisi dengan indikator sasaran pokok untuk mengukur keberhasilan masing-masing sasaran pokok. Indikator pada sasaran pokok
dapat lebih dari satu;
• kolom 4 telah diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran.
Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka panjang kabupaten/kota
seperti tertulis dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut
• kolom 5 telah diisi dengan target pencapaian kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun perencanaan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan
target sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
• kolom 6 telah diisi dengan target kinerja sasaran pokok untuk setiap indikator kinerja sasaran misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD
kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJPD kabupaten/kota yang bersangkutan. Kolom ini diisi dengan volume dan satuan
target untuk setiap tahapan RPJPD kabupaten/kota;
• Dst, lakukan evaluasi dengan berpedoman pada petunjuk pengisian Formulir 2.
b. Hasil evaluasi berupa temuan dan penyebab, dicatat pada Kertas Kerja Evaluasi terhadap hasil RPJPD kabupaten/kota.
c. Berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi terhadap Hasil RPJPD kabupaten/kota, Bappeda Provinsi menyusun kesimpulan evaluasi terhadap hasil
RPJPD kabupaten/kota sesuai dengan Formulir 3.
d. Pengisian substansi Formulir 3. diolah dari Formulir 2. Dan memperhatikan Formulir 1

REPUBLIK INDONESIA
Formulir 3.
Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten/kota
Tahun Pelaksanaan2005-2025

REPUBLIK INDONESIA
Petunjuk Pengisian Formulir III:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut pengisian;
Kolom (2) diisi dengan nama kabupaten/kota yang telah dievaluasi;
Kolom (3) diisi dengan rata-rata capaian kinerja kabupaten/kota pada Kolom (8) Formulir 2 untuk
target diakhir periode;
Kolom (4) diisi dengan predikat capaian kinerja kabupaten/kota berdasarkan rata-rata capaian pada Kolom
(8) Formulir 2;
Kolom (5) diisi dengan faktor penghambat yang datanya diambil dari Kolom (9) Formulir 2;
Kolom (6) diisi dengan faktor pendorong yang datanya diambil dari Kolom (10) Formulir 2;
Kolom (7) diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan pada RPJPD kabupaten/kota berkenaan periode
perencanaan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode
RPJPD kabupaten/kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong
pencapaian kinerjanya. Kolom ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka
panjang kabupaten/kota.
Baris rekomendasi bagi RPJPD provinsi diisi dengan rekomendasi arahan kebijakan yang diperlukan pada
RPJPD provinsi periode perencanaan berikutnya berdasarkan kajian hasil evaluasi rencana pembangunan
jangka panjang antarkabupaten/kota. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka
panjang provinsi.

REPUBLIK INDONESIA
3. Pelaporan
a. Kepala Bappeda provinsi menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD
kabupaten/kota (Formulir 3) kepada Gubernur.
b. Gubernur memberikan rekomendasi kepada masing-masing Bupati/Walikota
berdasarkan hasil penilaian kinerja RPJPD kabupaten/kota, sebagai bahan
penyusunan RPJMD/RPJPD untuk periode berikutnya.
c. Penyampaian rekomendasi kepada masing-masing bupati/walikota dilakukan
paling lama 1 (satu) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD
kabupaten/kota diterima.
d. Gubernur melaporkan hasil evaluasi RPJPD kabupaten/kota kepada Menteri
paling lama 2 (dua) bulan setelah laporan evaluasi hasil RPJPD
kabupaten/kota disampaikan kepada Gubernur.

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
TERIMAKASIH

Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf

Similar to Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf (20)

More from BappedaLampungUtara

More from BappedaLampungUtara (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf