Dokumen ini membahas peran Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam mendukung reformasi sistem penganggaran pemerintah berbasis kinerja. Beberapa poin kuncinya adalah memastikan rencana dan anggaran kementerian/lembaga sejalan dengan program prioritas nasional, mengawasi belanja barang dan modal, serta meningkatkan sinergi antar aparat pengawasan internal pemerintah dalam mendukung implementasi reformasi anggaran.

1. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan KesempurnaanIntegritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan
Peran APIP dalam Redesign
Sistem Penganggaran
Jakarta, 11 Februari 2020

2. Inspektorat Jenderal toward IACM 4 2
Agenda
Pendahuluan
Peran APIP dalam Redesign Penganggaran
Implementasi Pengawasan Itjen Kemenkeu
berdasarkan Redesign Penganggaran
Rp
• Tusi APIP
• Paradigma Pengawasan

3. Pendahuluan: Tusi APIP dan Paradigma Pengawasan

4. Inspektorat Jenderal toward IACM 4
Tugas dan Fungsi APIP
4
Pasal 11 PP 60 Tahun 2008
Memberikan keyakinan yang
memadai atas ketaatan,
kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah;
Memberikan peringatan dini
dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instansi Pemerintah
Memelihara dan meningkatkan kualitas tata
kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah.

5. Inspektorat Jenderal toward IACM 4
Paradigma Baru Pengawasan APIP
“Pengawasan APIP yang Efisien dan Efektif dalam Mendukung
Pencapaian Tujuan Kementerian/Lembaga”
Watchdog
Compliance Audit
 Operasional/teknis
 Tidak mengenal
area pengawasan
dan fokus pada
satker
Strategic Partner dan Trusted Advisor
Assurance & Consulting
 Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan
Medium Term Expenditure Framework:
 Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan
compliance
 Pemanfaatan TIK dalam Pengawasan (TABK mengarah ke
CACM )
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
5

6. Peran APIP dalam Redesign Penganggaran

7. Inspektorat Jenderal toward IACM 4
Memastikan Renstra K/L selaras
dengan kebijakan dan program
prioritas nasional RPJMN 2020-
2024
Memastikan perencanaan dan
penganggaran K/L konsisten mencapai
sasaran jangka menengah termasuk
Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
Mengawal Program Strategis
K/L tidak hanya fokus pada
yang sifatnya operasional Unit
Eselon I
Memastikan kebijakan
pengawasan Itjen selaras
dengan Redesign Penganggaran
Kebijakan Pengawasan APIP dalam mendukung
Redesign Penganggaran
7

8. Inspektorat Jenderal toward IACM 4
Policy
• Reviu RKA-K/L fokus aspek Value for Money
dan Total Cost of Ownership
Budget
Allocation
• Evaluasi SAKIP
• Compliance/Performance audit atas Belanja
Barang dan Modal
Spending
Terwujudnya Kesiapan
Implementasi Redesign Sistem
Penganggaran K/L
Meningkatnya Kualitas
Penganggaran K/L
Meningkatnya Kualitas
Spending
• Regulation
• Human resources
• Change management
• Integrated IT
Area Pengawasan APIP Dalam Redesign Sistem Penganggaran
Sinergi APIP Dalam Implementasi Redesign Sistem Penganggaran
Human
Resources
Program
Lintas K/L
Sinergi dalam pengembangan kompetensi SDM APIP dalam rangka pengawalan
implementasi Redesign Sistem Penganggaran
Sinergi dalam pengawasan proses perencanaan dan pengganggaran atas Program
Lintas K/L
8

9. Implementasi Pengawasan Itjen Kemenkeu dalam
Redesign Penganggaran

10. Inspektorat Jenderal toward IACM 4
Pengawasan atas Redesign Sistem Penganggaran
KAJIAN ITJEN
• Informasi Kinerja (Outcome based)
• Biaya output dengan ABC
IMPLEMENTASI
• Penyelarasan IK, BSC, & Anggaran
• Penyiapan dukungan data & TIK
• Restrukturisasi Program
DAMPAK
• Efisiensi
• Fleksibilitas
• Kejelasan Informasi
Pengawasan oleh Itjen
KEMENKEU NASIONAL: K/L & PEMDA
Pengawasan atas:
• Renja & RKA-Kemenkeu, & RKA-BUN
• Penelaahan RKA-K/L pada DJA
• Belanja Barang & Belanja Modal
1. Evaluasi Spending Review DJPb dan
Evaluasi Kinerja Anggaran DJA
2. Koordinasi AAIPI dan APIP
3. Koordinasi Kemendagri & Kemendes
10

11. Inspektorat Jenderal toward IACM 4
Highlight Area Pengawasan Itjen Kemenkeu
2. Pengelolaan Penerimaan Negara
(Ir I, II, V, VI, IBI)
 Coretax
 Data Quality
 Fraud dalam Proses Restitusi
 Program Sinergi DJP – DJBC – DJA
 Fasilitas PLB
 Patroli Laut
 Penetapan Nilai Pabean dan Transaksi E-
Commerce
 Program PIBT dan Penjaluran Importasi
 Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor-KITE
 Tata Kelola dan Risiko Fraud Peradilan Pajak
3. Pengelolaan Belanja Negara (Ir III, V)
 Kajian Perbaikan PBK
 Belanja Subsidi
 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
5. Dukungan Manajemen (Ir VI, VII, IBI)
 Reviu RKA, RK BMN, dan LK BA 015
 Pengawalan Reformasi Birokrasi
 Penguatan Integritas dan UKI
 Pengelolaan SDM dan Jabatan
Fungsional
 Pengelolaan Investasi pada BLU
 Pengelolaan TIK
 Implementasi Corpu
4. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
(Ir III, IV, V)
 Reviu RKA dan LK BA BUN
 Pengelolaan Aset Eks BLBI dan BMN
Idle
 Revaluasi Aset
 Kredit Ultra Mikro
 Implementasi SAKTI
 Pengelolaan SUN
 Penjaminan Pemerintah
 Cadangan Beras
 Pengelolaan BLU
 Pengelolaan KPBU
 BMN TNI
1. Kebijakan Fiskal (Ir I, II, IV)
GRC pada Kebijakan dan Kerjasama Multilateral
Penyelarasan Area Pengawasan dengan Program Kemenkeu
“Menguatkan Budaya Integritas dan Meningkatkan Kinerja Kementerian Keuangan”
11

12. Inspektorat Jenderal toward IACM 4 12
PenguatanPengawasanK/LdanPemdaMelaluiAAIPI
Issue 2019 2020
Reviu Laporan Keuangan, RKA, dan RK BMN pada K/L √ √
Pengutan Pajak oleh Bendahara Pemerintah dan Pengawasan atas PNBP √ √
Revaluasi BMN di Lingkungan APIP K/L √ √
Pengawasan atas Penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik √ √
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Setiap K/L/Pemda √
Pengawasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa √

13. Terima Kasih
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Gedung Djuanda II Lantai 4–13
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710
Telp. (021) 3865430
itjenkemenkeuItjenKemenkeuItjenKemenkeuwww.itjen.kemenkeu.go.id Inspektorat Jenderal KementerianKeuangan
Inspektorat Jenderal toward IACM 4