1. PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
EFFECTIVE BUDGETING AND COST CONTROL TRAINING
(PENERAPAN PADA MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH)
REPÚBLIKA DEMOKRÁTIKA DE TIMÓR-LESTE
BALI, 28 MEI 2019
2.
3. Riwayat Jabatan :
1. Kepala Bagian Administrasi Pusat Inovasi Pelayanan
Publik LAN RI (10 Januari 2017 – 28 Februari 2018)
2. Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian
Desentralisasi
dan Otonomi Daerah LAN RI
(10 Januari 2014 – 9 Januari 2017)
3. Kepala Bagian Administrasi Pusat Kajian Kinerja
Sumber
Daya Aparatur LAN (15 Maret 2013 – 9 Januari
2014)
4. Kepala Bagian Keuangan LAN RI
(20 Maret 2009 – 14 Maret 2013)
5. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Bagian
Keuangan
LAN RI (5 Juli 2000 – 19 Maret 2009)
ANI SUPRIHARTINI, SE, MM
Widyaiswara Ahli Madya
Pusbangkompimnas dan MASN LAN RI
Hp.085711725390 , anisuprihartini11@gmail.com
Diklat Pim :
Penyetaraan RLA dg Latpim
Tk. II (2018)
Diklatpim Tk III (2009)
Diklat ADUM (2000)
Diklat Prajabatan Gol III
(1996)
Pendidikan :
S2. Magister Manajemen
Unkris
S1. Akuntansi UGM
4. PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ACUA
N
RENSTRA
RENCANA
INDUK
SISTRANAS
RKP
Bottom Up
Planning
Top Down
Planning
PENDEKATAN
PENGANGGARAN TERPADU
PENGANGGARAN BERBASIS
KINERJA (PBK)
KERANGKA PENGELUARAN
JANGKA MENENGAH (KPJM)
4
5. MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN
PAGU KEBUTUHAN
(1)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN
PAGU INDIKATIF (2)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN
PAGU ANGGARAN
(3)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN
PAGU ALOKASI ANGGARAN
(4)
5
6. TIMELINE PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN / LEMBAGA
6
JANUARI FEBRUARI APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SE
PENYUSUNAN
PAGU KEBUTUHAN
ESELON 1 (SAT-1)
RENJA K/L
PAGU
INDIKATIF
TRILATERAL
MEETING
RKP RKA PAGU
ANGGARAN
NOTA KEUANGAN
RAPBN
MUSRENBANGNAS
PEMBAHASAN TERPADU
KEMENHUB (SAT-2)
MARET
REVIEW OLEH ITJEN
PENELITIAN OLEH BIROREN
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
AN DIPA
PENELITIAN OLEH BIROREN
REVIEW OLEH ITJEN
PEMBAHASAN DENGAN DPR RI
RKA PAGU ALOKASI ANGGARAN
7. Catatan Hasil
Penelitian (CHP)
PENELITIAN DAN REVIEW
PAGU ANGGARAN
DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
RKA-KL
ESELON I dan Dokumen
Pendukung dituangkan
dalam Berita Acara
Dokumen RKA-KL Eselon I
disempurnakan dan seuai
format sistem aplikasi
RKA-K/L yang telah disusun
ditandatangani oleh Pejabat Eselon I
sebagai penanggungjawab program
dan disampaikan kepada Menteri
untuk selanjutnya disampaikan
kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Anggaran dan
Menteri PPN/Kepala Bappenas c.q.
Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan Nasional
PAGU ANGGARAN
dikeluarkan oleh
Kemenkeu
Rincian kegiatan
diinformasikan
kepada UPT/SATKER
Diteliti oleh Sekretariat
Jenderal c.q Biro
Perencanaan
MENHUB
ESELON I menyusun
RKA-KL Pagu Anggaran
mengacu pada Renja-
K/L, RKP, standar biaya
dan kebijakan
Pemerintah
Direview oleh API
(Inspektorat Jenderal)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
(9 & 10)
Pasal 17 ayat (1)
(9 & 10)
Catatan Hasil Review
(CHR)
(5)
(6)
(7)
(7)
7
8. PENELITIAN DAN REVIEW
ALOKASI ANGGARAN
ESELON I menyusun
Rincian Kegiatan
RKA-KL Alokasi Anggaran
mengacu kepada Rincian
Kegiatan dalam Pagu
Anggaran
ALOKASI
ANGGARAN
dikeluarkan oleh
Kemenkeu
Hasil pembahasan RKA per Program
ditandatangani Pimpinan DPR RI dan Sesjen a.n
Menteri disampaikan oleh Sesjen atas nama
Menteri kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat
Jenderal Anggaran dan Menteri PPN/Kepala
Bappenas c.q. Deputi Bidang Pendanaan
Pembangunan Nasional dan dipergunakan
sebagai acuan penelaahan dalam proses
penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA)
(1)
Kegiatan yang tidak lengkap data
dukungnya tetapi tetap diusulkan dalam
RKA :
a. Diberikan catatan bahwa anggaran
dapat dicairkan apabila sudah
lengkap data dukungnya; atau
b. Dimasukkan ke dalam output
cadangan, jika dipastikan kegiatan
tersebut tidak dapat terlaksana.
Output cadangan dapat
direalokasi/direvisi untuk kegiatan lain
sesuai dengan peraturan yang
berlaku
8
Rincian kegiatan dalam
Alokasi Anggaran
disampaikan kepada
Menteri sebagai bahan
pembahasan dengan DPR
RI dalam Rapat Kerja
dengan Menteri
Perhubungan dan Rapat
Dengar Pendapat dengan
masing-masing Pejabat
Eselon I
Hasil kesepakatan pembahasan dalam
Raker Menhub dan RDP Para Eselon I
dipergunakan dalam penyesuaian RKA
& Rekapitulasi hasil pembahasan RKA
per Program ditandatangani Pimpinan
DPR RI dan Sesjen a.n Menteri,
sedangkan hasil pembahasan RKA
Kementerian per Kegiatan
ditandatangani Pimpinan DPR RI dan
Pejabat Eselon I terkait
(2) & (3)
Penelitian dan review oleh
Setjen c.q Biro Perencanaan
dan Itjen
Penyampaian
CHP/CHR
Catatan Hasil Penelitian
(CHP) dan Catatan Hasil
Review (CHR)
Dokumen RKA-KL Eselon I
Yang telah disempurnakan
DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
9. HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA
OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
REPENAS
RKP
APBN
Renstra KL
Ranc. Renja-KL
RKA-KL
5Tahun
1Tahun
1Tahun
PLATFORM PRESIDEN
KEPPRES RINCIAN
APBN
DOK. PELAKSANAAN
ANGGARAN
10. HUBUNGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DENGAN RENCANA KERJA KL DAN RENCANA KERJA SKPD
(UU 25/2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)
PUSAT
DAERAH acuan
RPJP
Nasional
RPJM
Nasional
RKP
RENSTRA
KL
RENJA
KL
RPJP
Daerah
RPJM
Daerah
RKP
Daerah
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
acuan diperhatikan
pedoman dijabarkan
pedoman
pedoman dijabarkan
pedoman
pedoman
pedoman
11. JANUARI – APRIL
Renstra
KL
SEPTEMBER - DESEMBER
KEPPRES
TENTANG
RINCIAN APBN
MEI – AGUSTUS
Kebijakan
Umum dan
Prioritas
Anggaran
PENELAAHAN
KONSISTENSI
DENGAN PRIORITAS
ANGGARAN
Pembahasan
Pokok-pokok
Kebijakan
Fiskal & RKP
Pembahasan
RKA-KL
PEMBAHASAN
RAPBN
PENGESAHAN
DPR
KABINET/
PRESIDEN
KEMENTRIAN
PEREN-
CANAAN
Kementrian
Keuangan
Kement.
Negara/
Lembaga
(4)
(7)
(8) (9)
(5)
(2)
(6)
(11)
(12)
Rancangan
Renja KL
SEB PRIORITAS
PROGRAM DAN
PAGU INDIKATIF
(1)
(14)
(13)
(10)
(3)
Daerah
PENELAAHAN
KONSISTENSI
DENGAN RKP
RANCANGAN
KEPPRES TTG
RINCIAN
APBN
UU APBN
NOTA
KEUANGAN
RAPBN DAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN
RAPBN
(HIMPUNAN
RKAKL)
SE PAGU
SEMENTARA
KONSEP
DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
RKA-KL
LAMPIRAN 3 – PP 21 TAHUN 2004 TENTANG PENYUSUNAN RKA-KL
12. DPR
Kementerian
Keuangan
(DJA)
Kementerian
Perencanaan
DPR
Komisi Terkait
PROSES PERENCANAAN
Renja-KL RKA-KL
Pembahasan
RKA-KL
Penelaahan
RKA-KL
Penelaahan
RKA-KL
Himpunan
RKA-KL
(Pertengahan
Agustus)
NK, RAPBN UU APBN
(Akhir Oktober)
Perpres
Rincian
APBN
(Akhir November)
Himpunan
RKA-KL
Konsep
DIPA
SEB
Pagu
Indikatif
(Maretl)
SE MK
Pagu
Sementara
(pertengahan
Juni)
Kementerian/Lembaga
Kementerian
Perencanaan
menelaah Renja-KL
berkoordinasi
dengan
Kementerian
Keuangan
(Pertengahan Juli)
Menkeu (DJAPK)
menelaah
kesesuaian RKA-KL
dengan Pagu
Sementara, Standar
Biaya, dan
Prakiraan Maju
13. Keluaran dari masing-masing kegiatan
dalam satu program harus secara sinergis
mendukung pencapaian hasil yang
diharapkan dari program yang
bersangkutan . PP No. 20 th 2004 Ttg RKP
Pasal 8 ayat (2)
KEGIATAN DALAM
PERLU DIEVALUASI
APAKAH PROGRAM SUDAH SEJALAN
DENGAN TUGAS POKOK ORGANISASI.
APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH SESUAI
DAN SECARA SINERGIS MENDUKUNG
PROGRAMNYA
APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH
MEMPUNYAI KELUARAN YANG SESUAI
SINKRONISASI
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
14. Penempatan program-program pada
fungsi/subfungsi yang sesuai, misalnya semua
program pendidikan dan latihan ditempatkan pada
Fungsi/Subfungsi Pendidikan;
Penyesuaian/penambahan program-program
kementerian negara/lembaga agar lebih konsisten
dengan tugas pokok dan fungsi kementerian
negara/lembaga;
Ditetapkannya Program Penyelenggaran Pimpinan
Kepemerintahan dan Kenegaraan di semua
Kementerian Negara/Lembaga untuk menampung
kegiatan eks Administrasi Umum;
15. Penempatan kegiatan-kegiatan pada program yang
benar-benar sesuai, sehingga keluaran/output
kegiatan akan menunjang tercapainya
hasil/sasaran/output dari program;
Nomenklatur kegiatan dan subkegiatan lebih
sederhana yang sedapat mungkin menggambarkan
keluaran/output yang hendak dicapai;
Dikelompokkannya kegiatan-kegiatan ke dalam (a)
kegiatan yang terkait dengan program tertentu dan
(b) kegiatan yang dapat terkait dengan semua
program.
17. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran
Priotitas Pembangunan Nasional dan/atau Prioritas
Kementerian Negara/Lembaga.
Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat
Kebutuhan dana Pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang
anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri.
Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat
tahun jamak (multi years)
Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
percepatan pemulihan pasca konflik dan pasca bencana di
berbagai daerah.
18. Visi dan Misi kementerian negara/lembaga.
Skala Prioritas.
RKA-KL disusun berdasarkan skala prioritas dengan mengacu pada:
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil pembahasan dgn DPR
Pagu Sementara/Pagu Definitif
Hasil Kesepakatan DPR dengan kementerian negara/lembaga
Tupoksi unit organisasi kementerian negara/lembaga
Pengalokasian anggaran kedalam kegiatan/subkegiatan dalam RKA-KL
tidak dapat mengakibatkan :
pergeseran anggaran antar program
pengurangan belanja mengikat
perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan
(RM/PLN/HLN/PNBP)
yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu
Sementara.
Perhitungan alokasi biaya didasarkan pada indeks satuan biaya yang
ditetapkan.
19. PERATURAN, ANTARA LAIN
1. PMK TTG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN
PENELAAHAN RKA-KL
2. RENJA-KL/RKP
3. SE MENKEU PAGU SEMENTARA/DEFINITIF
4. PMK TTG STANDAR BIAYA
DOKUMEN PENDUKUNG, ANTARA LAIN
1. TERM OF REFERENCE (TOR)
2. RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
3. DAFTAR PEMBAYARAN GAJI BULAN TERTT.
4. DATA ANALISIS KERUSAKAN BANGUNAN
5. DAFTAR JUMLAH & KONDISI INVENTARIS
Hal 18
20. Program-program dikaitkan dengan fungsi/subfungsi yang sesuai, sehingga
setiap program berada pada subfungsi tertentu.
Program-program dan alokasi anggarannya dalam Pagu Sementara tidak
dapat ditambah atau dikurangi, kecuali atas persetujuan/rekomendasi DPR-
RI/ Ketua Komisi Mitra Kerja kementerian negara/lembaga terkait yang
ditunjukkan dengan dokumen tertulis.
Alokasi anggaran pada masing-masing program tidak dapat digeser/diubah
antar sumber pendanaan/sumber pembiayaan
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
(Kode 000019) adalah program yang dapat terkait dengan semua fungsi pada
subfungsi lain-lain (Kode 0090), khususnya dalam rangka pengalokasian
anggaran untuk belanja-belanja yang sifatnya mengikat, sehingga kode
program tersebut adalah xx 9019. Dalam program xx9019 tersebut
dimungkinkan untuk adanya kegiatan-kegiatan/belanja-belanja yang tidak
mengikat.
22. SATKER
KEGIATAN
KEGIATAN DASAR
GAJI & TUNJANGAN YANG
MELEKAT PADA GAJI
LANGGANAN DAYA DAN JASA
PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA KANTOR
DIDANAI DARI BELANJA
MENGIKAT
KEGIATAN TUPOKSI (KEGIATAN PRIORITAS & KEGIATAN
PENUNJANG)
UNTUK MENCAPAI OUTPUT YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA
UNTUK MENDUKUNG MEWUJUDKAN SASARAN PROGRAM
DIDANAI DARI BELANJA TIDAK MENGIKAT
BELANJA MENGIKAT DAN BELANJA TIDAK MENGIKAT
23. Belanja Pegawai Tidak Mengikat
Belanja pegawai tidak mengikat adalah belanja pegawai yang diberikan
dalam rangka mendukung pembentukan modal dan atau kegiatan yang
bersifat temporer.
Anggaran untuk belanja pegawai tidak mengikat dapat disediakan untuk
kegiatan sepanjang:
pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/pokja.
mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur.
sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/instansi lain.
sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau
diluar jam kerja.
merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS
disamping tugas pokoknya sehari-hari.
bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal satker.
24. Contoh Belanja Pegawai Tidak Mengikat
Honorarium yang disediakan untuk PNS yang ditunjuk sebagai
pengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi kuasa
pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Honorarium ini
diberikan karena perangkapan jabatan/penugasan dan
tanggungjawab.
Honorarium yang disediakan untuk anggota Tim Penyusunan Draft
Peraturan Perundang-undangan yang mengikutsertakan
satker/instansi lain yang terkait. Honorarium ini diberikan dalam
rangka mencapai keluaran berupa peraturan
Honorarium yang disediakan untuk anggota Tim Penyusunan
Standar Biaya Khusus Kementerian/Lembaga yang anggotanya
terdiri dari unsur Kementerian/lembaga, Departemen keuangan,
dan Badan pusat Statistik. Honorarium ini disediakan dalam
rangka mencapai keluaran berupa standar biaya kegiatan tertentu.
25. K/L DJA SEKKAB DJPBN
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
RKA-KL YG
DISEPAKATI
DPR
PENELAAHAN
RKA-KL
HIMPUNAN
RKA-KL
PENYESUAIAN
RKA-KL DNG
PAGU DEFINITIF
PENELAAHAN
RKA-KL
PENYUSUNAN
RINCIAN APBN
SAPSK
PENETAPAN
PERPRES
KONSEP
PERPRES
PENGESAHAN
DIPA
KONSEP
DIPA
PERPRES
RABPP
MEKANISME PENYELESAIAN RKA-KL
UNIT
WAKTU
