Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

19,247 views

Published on

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

0 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
19,247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69
Actions
Shares
0
Downloads
1,348
Comments
0
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

  1. 1. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 050/200/II/BANGDA/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2008
  2. 2. PEDOMAN PENYUSUNANRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2008 i
  3. 3. ii
  4. 4. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 28 Februari 2008Nomor : 050/200/II/Bangda Kepada Yth.Sifat : SEGERA Sdr. GubernurLampiran : 1 (Satu) berkasHal : Pedoman Penyusunan Rencana di - Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Seluruh Indonesia SURAT EDARAN Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakanbahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakandokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satudokumen perencanaan yaitu Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karenamenjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah denganperencanaan dan penganggaran tahunan. Berdasarkan hal tersebut dan sebagai upaya untuk membantu Pemerintah Daerahdalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan,khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunandaerah provinsi/kabupaten/kota, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran MenteriDalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Maksud dan tujuan dari pedoman ini adalah untuk memperjelas tahapan, langkahdan substansi penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk pelaksanaan musyawarahperencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten/kota danprovinsi.Pedoman terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:1. Bagian A: Umum, berisi latar belakang, landasan hukum, fungsi kedudukan dan pendekatan RKPD, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pedoman, serta sistematika pedoman. iii
  5. 5. iv
  6. 6. 2. Bagian B: Proses Penyusunan RKPD, antara lain berisi tentang persiapan dan pengorganisasian pemangku kepentingan, penyusunan rancangan awal RKPD, Renja SKPD, proses musrenbang, dan pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran daerah.3. Bagian C: Teknis Penyusunan Dokumen RKPD (prototype), berisi langkah-langkah dalam menyusun dokumen mulai tahap persiapan dan pengorganisasian hingga proses penganggaran.4. Bagian D: Penutup, berisi kaidah dalam menggunakan pedoman. Surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dengan terbitnya pedoman ini diharapkan daerahdapat menyusun RKPD disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kemampuanperencanaan di masing-masing daerah dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip yangterkandung dalam peraturan perundangan dan tata kepemerintahan yang baik. Kepada para Gubernur diminta untuk menindaklanjuti Surat Edaran dimaksud danselanjutnya memberitahukan dan mensosialisasikan kepada para Bupati dan Walikota diwilayah masing-masing. Demikian untuk menjadi perhatian. a.n. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH H. SYAMSUL ARIEF RIVAITembusan disampaikan kepada Yth:1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Sebagai Laporan)2. Bapak Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas3. Sdr. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia v
  7. 7. vi
  8. 8. DEPARTEMEN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata - Jakarta Selatan KATA PENGANTAR Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaanpembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakanpenjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangkawaktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritaspembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsungoleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat,dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadipedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Mengingat pentingnya peranan RKPD dalam kerangka perencanaan danpenganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatanpembangunan tahunan dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD, maka diperlukanpedoman penyusunan RKPD untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitassubstansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif danresponsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, terbitnya SE Mendagri tentang Pedoman Penyusunan Rencana KerjaPembangunan Daerah ini menjadi satu hal yang penting dan strategis sebagai pedomanteknis/operasional penyusunan RKPD. Dengan adanya SE Mendagri ini diharapkan prosespenyusunan dan substansi dokumen RKPD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indo-nesia dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan proses penyusunan RKPDdan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahsecara berkelanjutan. Jakarta, 28 Februari 2008 Afriadi S. Hasibuan Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri vii
  9. 9. viii
  10. 10. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SAMBUTAN Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya SE Mendagri tentangPedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini. Dengan adanya pedomanini, Pemerintah Daerah telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasionalpenyusunan RKPD, guna mendukung perencanaan tahunan daerah yang memenuhiperaturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Pedoman yang ditujukan untuk memperjelas tahapan, langkah-langkah, dansubstansi untuk penyusunan RKPD ini dirancang dengan pendekatan sefleksibel mungkinsehingga daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi danperkembangan kemampuan perencanaan di masing-masing daerah, namun tetapmengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalamPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan prinsip-prinsiptata kelola kepemerintahan yang baik. Direktorat Perencanaan Ditjen Bangda menyampaikan penghargaan dan terima kasihyang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah bekerjasama dalam pengembangandan penyusunan pedoman ini, khususnya pihak peserta Konsultasi Regional pada akhirNovember 2007, yang telah menyampaikan kritik dan masukannya untuk penyempurnaanrancangan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memenuhi harapan kita semua untuk perbaikan kualitasperencanaan daerah dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secaraberkelanjutan. Jakarta, 28 Februari 2008 H. Syamsul Arief Rivai Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri ix
  11. 11. x
  12. 12. Daftar IsiSURAT EDARAN ................................................................................................................ iiiKATA PENGANTAR ........................................................................................................... viiSAMBUTAN ........................................................................................................................ ixDAFTAR ISI ......................................................................................................................... xiDAFTAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN .................................................................... xvBAGIAN A: UMUM .............................................................................................................. 11. Latar Belakang ............................................................................................................ 32. Landasan Hukum ........................................................................................................ 33. Fungsi, Kedudukan, dan Pendekatan RKPD .............................................................. 3 3.1. Fungsi RKPD ....................................................................................................... 3 3.2. Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah ................................................................ 4 3.3. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD......................................... 5 3.4. Tahapan dalam Proses Penyusunan RKPD ........................................................ 74. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Pedoman ......................................................11 4.1. Tujuan dan Sasaran Pedoman ...........................................................................11 4.2. Ruang Lingkup dan Substansi Pedoman ...........................................................115. Sistimatika Pedoman .................................................................................................11 A. Umum .................................................................................................................11 B. Proses Penyusunan RKPD ................................................................................11 C. Teknis Penyusunan RKPD ................................................................................ 12 D. Penutup ............................................................................................................. 12BAGIAN B: PROSES PENYUSUNAN RKPD ................................................................... 131. PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN PEMANGKU KEPENTINGAN .............. 15 1.1. Orientasi RKPD ................................................................................................. 15 1.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan .................................................................. 15 1.3. Pembentukan Tim dan Rekrutmen Fasilitator .................................................... 16 1.4. Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen ............................................. 17 1.5. Pengumpulan Data dan Informasi ..................................................................... 17 1.6. Penyiapan Daftar Isi ........................................................................................... 172. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD ........................................................... 18 2.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Awal RKPD ........................................ 18 2.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 19 xi
  13. 13. 3. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD .......................................................... 20 3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Renja SKPD ...................................... 21 3.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 22 3.2.1. Kegiatan Persiapan: ................................................................................ 22 3.2.2. Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen: .......................................... 23 3.2.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD: .................................... 234. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD ...................................................................... 25 4.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan RKPD ................................................. 25 4.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 265. MUSRENBANG ........................................................................................................ 26 5.1. Musrenbang Desa/Kelurahan ............................................................................ 28 5.2. Musrenbang Kecamatan .................................................................................... 29 5.3. Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/Kota .............................................. 30 5.4. Musrenbang Kabupaten/Kota ............................................................................ 31 5.5. Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi ........................................................... 32 5.6. Musrenbang Provinsi ......................................................................................... 33 6.7. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) ............................ 346. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD .............................................................. 34 6.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ....................................... 34 6.2. Tata Cara Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ............................................... 357. PENYUSUNAN RENJA SKPD.................................................................................. 35 7.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Renja SKPD .......................................................... 35 7.2. Tata Cara Penyusunan Renja SKPD ................................................................. 368. PENYIAPAN DAN PENETAPAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG RKPD DAN PERATURAN KEPALA SKPD TENTANG RENJA SKPD ...................... 36 8.1. Penyiapan dan penetapan PERKADA ............................................................... 36 8.2. Penyiapan dan penetapan PERKA SKPD ......................................................... 379. PENGINTEGRASIAN RKPD KE DALAM PROSES PENGANGGARAN DAERAH .. 37 9.1. Penyusunan KUA dan PPAS ............................................................................. 38 9.2. Penyusunan RKA SKPD ................................................................................... 39 9.3. Penyusunan RAPBD ......................................................................................... 39BAGIAN C: TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD (PROTOTYPE) ........................ 41BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................... 43 1.1. Latar Belakang ............................................................................................ 43 1.2. Landasan Hukum ........................................................................................ 43 1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................... 43 1.4. Sistimatika Dokumen RKPD ....................................................................... 43BAB II. EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH .................................. 43 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah ............................ 43 2.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah ........................................................................................................ 44 2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak ........................................................ 44 xii
  14. 14. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH ............................................. 45 3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun ... (tahun lalu) dan Perkiraan Tahun .... ....... (tahun berjalan) ........................................................................................... 45 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun ..... dan Tahun ..... 45 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah. ............................................................... 45 3.4. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah ..................... 46 3.4.1. Dana Desentralisasi / APBD ............................................................. 46 3.4.2. Dana Dekonsentrasi / APBN ............................................................. 47 3.4.3. Dana Tugas Pembantuan / APBN.................................................... 47 3.4.4. Dana Otonomi Khusus / APBN ......................................................... 47 3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................................. 47 3.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................................. 48 3.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................ 48 3.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................ 49BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN (Tahun Rencana) ................. 49 4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .................................. 49 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah ............................. 49BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ................................................................ 50BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN .................................................................................... 50BAGIAN D. PENUTUP ...................................................................................................... 51Daftar BaganBagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004 .................... 5Bagan 2a. Alur Perencanaan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan APBD ................... 9Bagan 2b. Alur Penyusunan Dokumen RKPD dan Dokumen Renja SKPD ................... 10Bagan 3. Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD ............................... 20Bagan 4. Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Renja SKPD.............................. 25 xiii
  15. 15. Daftar TabelTabel 1. Contoh Susunan Tim Penyusun RKPD ........................................................... 57Tabel 2. Contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD ................................. 58Tabel 3. Inventarisasi Sumber dan Jenis Data/Informasi untuk Penyusunan RKPD .... 59Tabel 4. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Review Pencapaian RPJMD ........................................................................................ 60Tabel 5. Format Daftar Rancangan Program dan Kegiatan RKPD/Renja SKPD .......... 61Tabel 6. Contoh Prototype Daftar Isi Renja SKPD ........................................................ 62Tabel 7. Pengisian RKA-SKPD 2.2.1 dan Penyusunan Prakiraan Maju Berdasarkan Biaya Satuan Per Keluaran Kegiatan ............................................................. 63Tabel 8. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Provinsi/ Kabupaten/Kota* Tahun....dan Tahun... ........................................................... 64Tabel 9. Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak di Tingkat Nasional, Provinsi.....dan Kab/Kota.......Tahun. ........................................................................................ 65Tabel 10. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Prov./Kab./Kota......Tahun........dan Tahun..........serta Perubahannya .................................................................... 66Tabel 11. Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Prov./Kab./Kota .............. 67Tabel 12. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah, dan Pagu Anggaran RKPD .............................................................................................. 68Tabel 13. Contoh Matrik Prioritas Pembangunan ............................................................ 70Tabel 14. Rencana Kerja dan Pendapatan Menurut Bidang Urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi/Kab./Kota........Tahun.......(tahun rencana) ........................ 70Daftar ReferensiReferensi R-1. Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 2004-2009 .... 73Referensi R-2. Indikator Kemajuan Otonomi Daerah ........................................................ 75Referensi R-3. Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah .......................... 76Referensi R-4. Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah .......................................................... 77Referensi R-5. Contoh Tolok Ukur Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah Menurut SKPD ............................................................................. 81 xiv
  16. 16. Daftar Peristilahan dan Singkatan1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun.2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun.6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.7) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.8) Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/ wakil kepala daerah, dan SKPD.9) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.10) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.11) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. xv
  17. 17. 12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.13) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.14) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat ILPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di Daerah.15) Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat dengan RTR adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang.16) Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah.17) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.18) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.19) Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.20) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD.21) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.22) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD setelah disepakati dengan DPRD.23) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.24) Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.25) Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. xvi
  18. 18. 26) Kinerja adalah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.27) Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.28) Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.29) Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.30) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.31) Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.32) Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (strate- gic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan dan program.33) Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.34) Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.35) Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.36) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.37) Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.38) Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota.39) Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.40) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.41) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.42) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.43) Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. xvii
  19. 19. 44) Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stake- holder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/ pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan.45) Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan stake- holder dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbangda di peringkat kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focus group discussions di peringkat SKPD maupun di peringkat lintas SKPD.46) Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.47) Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/ kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/ kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.48) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.49) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.50) Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Fo- rum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.51) Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan persiapan, memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklajuti hasil Musrenbang.52) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.53) Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan.54) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang.55) Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.56) NGO adalah singkatan dari Non-Governmental Organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM.57) CBO adalah singkatan dari Community Based Organization (Kelompok Masyarakat Sipil).58) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Sipil). xviii
  20. 20. UMUM 1
  21. 21. 2
  22. 22. BAGIAN A: UMUM 1. Latar BelakangU ndang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahtelah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaanpembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunandaerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek/1tahun (RKPD).Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis,yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaandan penganggaran tahunan, untuk itu maka sesuai amanat dalam kedua undang-undangdiatas, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalampenyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaan-perencanaan yang bersifat sektoral di daerah. 2. Landasan HukumKewajiban daerah untuk menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBDdiamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain:1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/ Kota;7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3
  23. 23. 3. Fungsi, Kedudukan dan Pendekatan RKPD 3.1. Fungsi RKPDFungsi RKPD mencakup sebagai berikut:• Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;• Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;• Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;• Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;• Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;• Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;• Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;• Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.• Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat. 3.2. Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahRKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangankerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannyadengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalammenentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu AnggaranSementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakatiselanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiapbulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1Desember.Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakanacuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Prosespenyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan denganproses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). 4
  24. 24. Pedoman Dijabarkan RPJP RPJM NASIONAL NASIONAL RKP Diperhatikan Pedoman Dijabarkan RPJM Pedoman RPJP RKPD DAERAH Penyusunan DAERAH DAERAH RAPBD 20 Tahun Pedoman Diacu RENSTRA RENJA SKPD Pedoman SKPD 5 Tahun 1 TahunBagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004 3.3. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPDAda lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, politis,partisipatif, top-down, dan bottom-up.a. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja)Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitasdokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPDdalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalamMusrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalammenyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasicapaian program dan kegiatan.Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:1. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu2. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini3. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD4. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan5. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah)6. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja7. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal8. Tolok ukur dan target kinerja keluaran9. Tolok ukur dan target kinerja hasil10. Pagu indikatif program dan kegiatan.11. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya12. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran 5
  25. 25. b. Pendekatan Demokratis dan PartisipatifPendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:1. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan3. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan4. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal5. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD6. Pelibatan media7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif8. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas programc. Pendekatan PolitisPendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:1. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah2. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD3. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses penyusunan RKPD4. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD5. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBDd. Pendekatan Bottom-upPendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih2. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah3. Mempertimbangkan hasil Forum SKPDe. Pendekatan Top-downPendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:1 Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L2 Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD3 Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD4 Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem.5 Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan sebagainya. 6
  26. 26. 3.4. Tahapan dalam Proses Penyusunan RKPDSecara garis besar, tahapan proses penyusunan RKPD dapat dibagi dalam delapan tahapanutama, yaitu: Tahap 1 Persiapan dan Pada tahap ini dilakukan orientasi mengenai RKPD, Pengorganisasian Para identifikasi para pemangku kepentingan untuk dilibatkan Pemangku Kepentingan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim Penyusun RKPD, Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen, pengumpulan data dan informasi, serta penyusunan daftar isi RKPD. Tahap 2 Penyusunan Rancangan Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan review RPJMD, Awal RKPD review usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan terkait, menyusun dokumen rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD. Tahap 3 Penyusunan Rancangan Tahapan ini meliputi kegiatan persiapan penyusunan, Renja SKPD kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD. Tahap 4 Penyusunan Rancangan Pada tahap ini dilakukan penilaian dan pembahasan atas RKPD rancangan Renja SKPD yang disampaikan Kepala SKPD kepada Bappeda, pengintegrasian rancangan Renja SKPD ke dalam Rancangan Awal RKPD untuk menjadi Rancangan RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD untuk sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah, dan penyampaian tembusan Rancangan RKPD kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan RKPD Provinsi. Tahap 5 Musrenbang Tahap ini merupakan pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan perencanaan, melalui pelaksanaan Musrenbang sejak tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, Forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi, sesuai jadwal yang ditetapkan. Tahap 6 Penyusunan Rancangan Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD RKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang tahunan daerah dengan tetap memperhatikan rancangan RKP untuk RKPD Provinsi, dan rancangan RKPD Provinsi untuk RKPD Kabupaten/Kota. Tahap 7 Penyiapan dan Penetapan Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan Peraturan RKPD/Renja peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan penyiapan dan SKPD penetapan peraturan Kepala SKPD untuk Renja SKPD. Tahap 8 Pengintegrasian RKPD ke Pada tahap ini RKPD perlu diterjemahkan ke dalam proses dalam Proses penganggaran melalui penyusunan KUA, PPAS, dan RKA Penganggaran Daerah SKPD. 7
  27. 27. Bagan 2A memperlihatkan alur proses penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, danAPBD. Bagan tersebut menunjukkan kedudukan RKPD dalam proses perencanaan danpenganggaran tahunan daerah, dimana RKPD merupakan acuan penyusunan KUA, PPAS,dan APBD.Bagan 2B memperlihatkan rincian tahapan dan kegiatan dalam proses penyusunan RKPDdan Renja SKPD 8
  28. 28. PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA SKPD PENYUSUNAN KUA DAN APBD Pedoman Penyusunan APBD Dokumen RKP RPJM-D (PERDA) Penyusunan Rancangan Rancangan KUA Awal RKPD Rancangan Penyusunan Rancangan Rancangan m- 1 Feb RKPD Rancangan PPAS PERKADA tentang Akhir RKPD Penjabaran APBD m- 1 Jun m- 2 Mei m- 1 Mar m- 2 Sept Proses Rancangan Dokumen RKPD Dokumen PERKADA Renja SKPD (Perkada) Kebijakan Umum tentang Tekno- APBD (KUA) RKA- Penjabaran Kratis m- 4 Mei SKPD APBD m- 4 Feb Dokumen Prioritas Renja m- 4 Des Renstra & Plafon Anggaran SKPD SKPD Sementara Rancangan PERDA (Peraturan (PPAS) PERDA tentang tentang Kepala APBD APBD SKPD) Dokumen Renja SKPD m- 4 Des (Perka SKPD) m- 4 Mei Penetapan Nota Kesepakatan Pembahasan Penetapan Kepala Pembahasan Penetapan SE Ranperda APBD Peraturan Kep. Kebijakan Umum KaDa ttg Daerah tentang Perda KUA & PPAS oleh Pemda dan Daerah ttg RKPD APBD APBD dan Perkada9 (TAPD & Pedoman DPRD m- 4 Mei Penyusunan Penjabaran APBD Panggar Proses Penetapan Nota Kesepakatan RKA-SKPD m- 2 Okt m- 3 Des DPRD Legis- Peraturan Kep. PPAS SKPD ttg Renja m- 2/3 Jul m- 1 Agt Keputusan Evaluasi Ranperda lasi/ m- 4 Jul Bersama Kepala SKPD APBD dan Ranpekada Politis Daerah dan m- 4 Mei DPRD thdp Penjabaran APBD oleh Ranperda APBD Gubernur m- 1 Des m- 2 Des Pembahasan Musrenbang Konsultasi dgn Delegasi Konsultasi Publik Forum SKPD Daerah/RKPD Peserta Musrenbang Ranperda APBD Proses Sosialisasi m- 1 Mar m- 3 Mar Ranperda (RAPBD) Partisi- kepada patif Musrenbang Masyarakat Kecamatan m- 3 Feb Musrenbang Desa/Kel. m- 4 Jan Bagan 2A. Alur Penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS dan APBD Keterangan: m Batas waktu penyelenggaraan pada minggu ke..... -----> Konsultatif/Sosialisasi
  29. 29. 10 Bagan 2B. Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Dokumen Rencana Kerja SKPD ( Renja SKPD)
  30. 30. 4. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pedoman 4.1. Tujuan dan Sasaran PedomanPedoman ini dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannyayang ditentukan oleh peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunannasional, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggarantahunan daerah provinsi/kabupaten/kota. Pedoman ini ditujukan untuk memperjelas tahapan,langkah-langkah, dan substansi untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasukpelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahansampai dengan tingkat kabupaten/kota dan provinsi.Pedoman ini dirancang dengan pendekatan seluwes mungkin sehingga daerah dapatmelakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangankemampuan perencanaan di masing-masing daerah, namun tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam Undang-undang 25/2004,PP-8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta prinsip-prinsip tata kelolakepemerintahan yang baik (good governance). 4.2. Ruang Lingkup dan Substansi PedomanPedoman penyusunan RKPD secara umum merupakan pedoman bagi daerah kabupaten/kota maupun provinsi yang berisikan mengenai tata cara penyusunan dokumen RKPD mulaidari tahap persiapan, penyiapan dan penetapan RKPD dalam bentuk Peraturan KepalaDaerah, hingga proses pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunandaerah.Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah(Musrenbangda) merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD. Oleh karena itupedoman ini mencakup juga hal-hal pokok/prinsip-prinsip dalam pelaksanaan musrenbangtahunan daerah mulai dari musrenbang desa/kelurahan sampai dengan musrenbang Provinsi.Pengaturan penyelenggaraan Musrenbang secara lebih lebih terinci akan diatur dalamPermendagri tersendiri tentang Musrenbang. 5. Sistimatika PedomanPedoman penyusunan RKPD ini secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:A. UMUMMerupakan pengantar bagi pengguna pedoman untuk memahami filosofi dan latar belakangpenyusunan RKPD, substansi utama RKPD, pendekatan perencanaan, serta keterkaitandokumen RKPD dengan dokumen lainnya. 11
  31. 31. B. PROSES PENYUSUNAN RKPDBerisikan penjelasan singkat tentang tahapan-tahapan dalam penyusunan RKPD dilengkapidengan bagan alir penyusunan RKPD.C. TEKNIS PENYUSUNAN RKPDBerisikan pedoman langkah-langkah dalam rangka menyusun dokumen, mulai dari tahappersiapan dan pengorganisasian para pemangku kepentingan, penyusunan rancanganRKPD/Renja SKPD, hal-hal pokok dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang,penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD, penyiapan dan penetapan RKPD/RenjaSKPD, dan pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran daerah.D. PENUTUPBerisikan kaidah-kaidah dalam menggunakan pedoman penyusunan dokumen RKPD.Pedoman teknis penyusunan RKPD diupayakan agar lebih bersifat operasional, sehinggamudah diikuti para pengguna, untuk keperluan itu juga dilengkapi dengan lampiran-lampiranteknis dan matriks/tabel-tabel untuk mempermudah kajian. 12
  32. 32. PROSES PENYUSUNAN RKPD 13
  33. 33. 14
  34. 34. BAGIAN B: PROSES PENYUSUNAN RKPD 1. PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN PEMANGKU KEPENTINGANK ualitas suatu perencanaan akan dipengaruhi oleh sejauhmana kematangan dalam tahap persiapan, sedangkan legitimasinya dari sisi partisipasi ditentukan oleh seberapa jauhketerlibatan para pemangku kepentingan. Tahapan persiapan dan pengorganisasianpemangku kepentingan meliputi : orientasi mengenai RKPD, identifikasi para pemangkukepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim PenyusunRKPD, Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RKPD, pengumpulan data daninformasi, serta penyusunan daftar isi RKPD. 1.1. Orientasi RKPDKesamaan pemahaman merupakan salah satu syarat pencapaian kesepakatan untuk tujuanbersama. Oleh karena itu, maka dalam penyusunan RKPD perlu dilakukan orientasi bagipihak-pihak yang terkait, baik yang menyangkut proses dan pendekatan perencanaanmaupun berkaitan dengan substansi perencanaan itu sendiri.Adapun proses orientasi mengenai RKPD, adalah sebagai berikut:Langkah-1 : Membentuk tim inti penyusun RKPD yang anggotanya berasal dari unsur BappedaLangkah-2 : Mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan RKPDLangkah-3 : Menyusun jadwal/agenda, bahan presentasi dan narasumber untuk kegiatan orientasi RKPD (dari unsur Bappeda, atau bila dipandang perlu dapat mengundang narasumber dari luar daerah yang memahami betul tentang RKPD).Langkah-4 : Melakukan lokakarya/workshop orientasi dengan mengundang seluruh SKPD, DPRD, Perguruan Tinggi dan unsur LSM yang relevan untuk mengikuti orientasi.Langkah 5 : Menyusun kesepakatan bersama mengenai pokok-pokok yang perlu dilakukan dalam penyusunan RKPD, baik yang menyangkut proses penyusunan, substansi utama, pendekatan RKPD, maupun rancangan sementara agenda penyusunan dokumen RKPD. 1.2. Identifikasi Pemangku KepentinganIdentifikasi para pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mencari siapa dan dari unsurmana yang memiliki kompetensi untuk dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunanRKPD. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:Langkah-1 : Menyusun inventarisasi daftar perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi, LSM dan individu yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan. Data dapat bersumber dari Bappeda sendiri, Kesatuan Bangsa, atau sumber lainnya. 15
  35. 35. Langkah-2 : Melakukan kajian pengalaman dari institusi atau individu yang terdaftar dan selanjutnya menentukan siapa individu atau institusi yang cocok untuk dilibatkan sebagai tim penyusun, fasilitator, narasumber, advisor atau sebagai mitra diskusi, dan juga menentukan keterlibatan masing-masing dalam keseluruhan proses penyusunan RKPD.Langkah-3 : Menyiapkan surat permintaan resmi dari Bappeda atau Kepala Daerah untuk pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RKPD sesuai peran yang dikehendaki.Langkah-4 : Mengundang para pemangku kepentingan yang relevan dan sesuai perannya dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan dokumen RKPD. 1.3. Pembentukan Tim dan Rekrutmen FasilitatorMengingat RKPD merupakan rencana tahunan daerah yang mencakup seluruh bidangpembangunan di daerah, maka tim penyusun sebaiknya juga melibatkan unsur parapemangku kepentingan di luar Bappeda, misalnya unsur perguruan tinggi, unsur asosiasi/LSM, dan unsur SKPD lain yang sangat terkait dengan kepentingan RKPD. Untuk lebihefektifnya kerja tim, maka tim penyusun dibagi dalam kelompok-kelompok kerja (POKJA).Dengan demikian, tim penyusun akan terdiri atas Tim Inti dan Kelompok Kerja. Tim Intisendiri terbagi habis di dalam POKJA. Pembagian pokja perlu diatur berdasarkan fungsipemerintahan daerah atau gabungan beberapa fungsi yang mempunyai keterterkaitan erat,serta sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga setiap pokja-dalam proses pematangankonsepnya-dapat melakukan diskusi masing-masing secara terpisah.Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:Langkah-1 : Menentukan pilihan calon-calon anggota kelompok kerja/tim penyusun RKPD dan calon individu/kelompok mitra diskusi yang dinilai potensial berdasarkan hasil kajian identifikasi para pemangku kepentingan.Langkah-2 : Menyusun surat permintaan kesediaan kepada calon terpilih anggota kelompok kerja tim penyusun RKPD melalui atasan calon tersebut, untuk bergabung menjadi anggota kelompok kerja tim penyusun RKPD.Langkah-3 : Untuk hal yang sama, menyusun surat permintaan kesediaan pada calon individu/kelompok untuk dapat berperanserta dalam diskusi-diskusi terfokus yang akan dilaksanakan selama proses penyusunan dokumen RKPD.Langkah-4: Merekrut fasilitator yang kompeten dari unsur pemerintah/non pemerintah, guna memastikan terdapatnya kualitas hasil kesepakatan dan pengambilan keputusan dalam diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik, dan musrenbang. Tabel 1 memperlihatkan contoh pengorganisasian dan susunan Tim Penyusun RKPD. 16
  36. 36. 1.4. Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan DokumenPenyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam prosespenyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasukseluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metodapelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan.Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut:Langkah-1 : Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (deadline) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan. Lihat Lampiran 1 Contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPDLangkah-2 : Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut.Langkah-3 : Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metoda dan jadwal pelaksanaanLangkah-4 : Menjabarkan rencana kerja penyusunan RKPD tersebut oleh masing-masing Pokja Tabel 2 memperlihatkan contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD. 1.5. Pengumpulan Data dan InformasiSetiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadaidan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yangdikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan,capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.Langkah-1: Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RKPD dan menuangkannya dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan pemantauan.Langkah-2: Melakukan pengumpulan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkanLangkah-3: Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel 3 memperlihatkan contoh check list untuk inventarisasi sumber dan jenis data/ informasi yang diperlukan dalam penyusunan RKPD. 17
  37. 37. 1.6. Penyiapan Daftar IsiDokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangka menengah daerahke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatantahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi proses penyusunan RAPBD, mulai dariperumusan Kebijakan Umum APBD, penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran hinggapenyusunan RKA-SKPD dan RAPBD. Oleh karena itu substansi RKPD seyogyanya mampumenjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya. 2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPDRancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh prosespenyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomidaerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencanakeja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiapSKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkanrancangan Renja SKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaanpembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.Arah kebijakan keuangan daerah di dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi memuat indikasibelanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, indikasi belanjadana dekonsentrasi, indikasi belanja dana sektoral, serta indikasi belanja tugas pembantuanpemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada pemerintahan desa, sedangkanarah kebijakan keuangan daerah dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota memuatindikasi belanja bagi hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa serta indikasibantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Informasi ini sangatberguna sebagai acuan desa dalam menyusun rancangan RKT (Rencana Kerja Tahunan)desa.Di dalam penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan review RPJMD, review usulanprogram dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan untuk tahunrencana, kajian terhadap RKP, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerahuntuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait,merumuskan rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD denganSKPD.Penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, untukitu Bappeda membentuk tim penyusun RKPD yang bertugas melaksanakan seluruh prosespenyusunan dokumen RKPD. 2.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Awal RKPDHal prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah:1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada hasil review RPJMD dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, hasil review terhadap usulan-usulan SKPD yang tertuang dalam prakiraan maju yang diajukan tahun sebelumnya, serta memperhatikan perkiraan kemampuan keuangan daerah . 18
  38. 38. 2. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi a. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu b. Rancangan kerangka ekonomi daerah c. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah e. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD3. Informasi pagu indikatif bagi setiap SKPD dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan dalam rancangan awal RKPD. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap SKPD (dan desa untuk RKPD kabupaten/kota) sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja SKPD (dan rencana kerja tahunan desa). Pagu indikatif SKPD dan indikasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor pendanaan dalam pembahasan forum SKPD maupun dalam pelaksanaan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien.4. Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan, efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan.5. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap SKPD didasarkan pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.6. Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan oleh Tim Inti Penyusunan RKPD dibawah tanggung jawab Bappeda, yang prosesnya dilakukan secara partisipatif.7. Penyusunan rancangan awal RKPD dapat dimulai segera setelah dicapainya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD untuk pelaksanaan tahun sebelumnya (sekitar bulan Desember). Selanjutnya, paling lambat pada Minggu ke-3 bulan Januari Rancangan Awal RKPD sudah selesai disusun dan disebarkan kepada setiap SKPD dan unit kegiatan. 2.2. Tata Cara PenyusunanLangkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah sebagaiberikut:1. Bappeda melakukan review RPJMD untuk melihat seberapa jauh pencapaian target kinerja program; isu dan permasalahan yang dihadapi; dan indikasi prioritas program pada tahun rencana2. Bappeda melakukan kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD untuk tahun rencana. Kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD ini diambil dari prakiraan maju RKA-SKPD tahun (n+1) dari usulan tahun sebelumnya untuk dikonfirmasi kembali kepada setiap SKPD.3. Bappeda menyiapkan konsep Surat Edaran Kepala Daerah yang ditujukan kepada seluruh SKPD, berisikan permintaan agar setiap SKPD mengkonfirmasi, mereview atau memperbaiki usulan atas rencana program dan kegiatan tahun rencana yang diajukan pada tahun sebelumnya, dengan memperhatikan prioritas daerah.4. Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh SKPD dengan dilengkapi dengan formulir-formulir isian/matriks rencana program dan kegiatan SKPD yang telah 19
  39. 39. disiapkan Bappeda, disertai batas waktu pengembalian formulir isian tersebut kepada Bappeda.5. Bappeda menerima pengembalian formulir isian rencana program dan kegiatan yang telah dikonfirmasi/ direview/ dievaluasi atau usulan perubahan dari masing-masing SKPD.6. Bappeda melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap matriks-matriks program setiap SKPD berdasarkan pengembalian formulir isian dari SKPD yang disesuaikan dengan hasil review RPJMD, serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pencapaian tahun lalu.7. Dalam melaksanakan langkah (1), (2), (3), (4) dan (5), secara simultan Bappeda melalui Tim Intinya menyiapkan dokumen Rancangan Awal RKPD secara lengkap dengan menggunakan pedoman sebagaimana dijelaskan dalam Bagian-C.8. Bappeda bersama Sekda mengundang seluruh Kepala SKPD untuk pembahasan rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja-SKPD.9. Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh SKPD sebagai bahan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja SKPD. Rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota juga merupakan bahan acuan bagi desa/kelurahan dan kecamatan untuk melakukan Musrenbang desa/kelurahan dan musrenbang kecamatan.10. Pengiriman rancangan awal RKPD tersebut disertai dengan catatan agar setiap SKPD menyerahkan rancangan Renja SKPD kepada Bappeda sesuai dengan kalender perencanaan yang disampaikan..Secara diagramatis dapat digambarkan sebagai berikut : Abalisis Kondisi dan Perkiraan Kemampuan Permasalahan Daerha Keuangan Daerah Mutakhir Review RPJMD Rumusan Kebijakan - Prioritas dan Target Penyiapan Rumusan Keuangan Daerah; Program Rancangan Awal Prioritas Program dan - Perkiraaan Capaian RKPD Kegiatan; serta Pagu Indikatif Review Usulan Program dan Kegiatan dari RKA-SKPD Tahun Sebelumnya Bagan 3. Proses Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tabel 4 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk mereview realisasi target capaian kinerja RPJMD. Format ini dapat digunakan untuk mengana- lisis kesenjangan pencapaian program/kegiatan, faktor-faktor penyebabnya, dan mengidentifikasi kebutuhan prioritas program dan kegiatan tahun rencana. Tabel 5 kolom 5, 6 dan 7 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk mereview usulan program dan kegiatan SKPD serta prioritas tahun rencana berdasarkan prakiraan maju (n+1) RKPD tahun berjalan. 20
  40. 40. 3. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPDRancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akandilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengantugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerahterpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD masih bersifat indikatif yangdiselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatanpersiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatanpenyusunan Rancangan Renja SKPD.Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepalaSKPD yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, untuk itu masing-masing SKPD perlu membentuk tim penyusun Renja SKPD yang bertugas melaksanakanseluruh proses penyusunan dokumen Renja SKPD sampai dengan penyusunan RKA-SKPD. 3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Renja SKPDPrinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.3. Substansi rancangan Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.4. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD.6. Progam/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.8. Dibentuknya forum SKPD sebagai forum diskusi, tidak hanya ditujukan untuk pembahasan program dan kegiatan tahunan saja, melainkan juga sebagai sarana diskusi dalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang terkait dengan bidang SKPD masing-masing. Untuk itu pemilihan peserta forum SKPD harus yang betul-betul memiliki komitmen, serta sesuai dengan kapasitas dan kompetensi menurut bidangnya.9. Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota selesai disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappeda paling lambat pada minggu ke-4 bulan Februari, sedangkan untuk Renja SKPD Provinsi paling lambat pada minggu pertama bulan Maret. 21
  41. 41. 10. Program dan kegiatan di dalam Renja SKPD Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk didanai melalui APBD Provinsi dan APBN, dan/atau usulan program/kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK. Tembusannya disampaikan oleh SKPD Kabupaten/Kota kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga yang sesuai.11. SKPD Provinsi melakukan pengkajian terhadap usulan program/kegiatan yang disampaikan SKPD terkait dari kabupaten/kota yang ada di provinsi, selanjutnya dibahas bersama SKPD-SKPD kabupaten/kota tersebut dalam forum SKPD Provinsi untuk menentukan kesepakatan prioritas terhadap program/kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi dan/atau APBN. Tabel 5 kolom 1, 2, 3, 4, 8 sampai dengan 14 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk menyusun rancangan program dan kegiatan RKPD/Renja SKPD 3.2. Tata Cara Penyusunan 3.2.1. Kegiatan Persiapan:Kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dilakukan sebelum Rancangan AwalRKPD diterima SKPD, atau segera setelah RAPBD tahun sebelumnya disahkan menjadiAPBD (awal Desember).Langkah-langkah pada Kegiatan Persiapan mencakup:1. Melakukan identifikasi para pemangku kepentingan Identifikasi dan seleksi para pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai peserta forum SKPD, dan/atau yang akan dipilih sebagai anggota Tim Penyusun Renja SKPD, mencakup individu ataupun lembaga yang dinilai kompeten, relevan, dan representa- tive. Jika kegiatan ini telah dilakukan pada waktu penyusunan Renja tahun sebelumnya, maka pada langkah ini cukup mereview dan melakukan perubahan yang diperlukan berdasarkan masukan tahun sebelumnya.2. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD Pada langkah ini selain membentuk Tim Penyusun Renja SKPD disarankan pula untuk menetapkan fasilitator untuk membantu proses pelaksanaan perencanaan partisipatif yang efektif dan efisien. Tim yang dibentuk diusahakan melibatkan anggota dari unsur LSM yang memiliki kompetensi dan komitmen. Tim penyusun Renja SKPD, dapat dibentuk untuk masa waktu beberapa tahun, dan dapat juga sekaligus dirangkap/ merangkap Tim penyusun Renstra SKPD. Jika tim telah terbentuk pada tahun sebelumnya, maka jika diperlukan dapat direview kembali.3. Penyiapan Kelembagaan Forum SKPD Pada langkah ini dilakukan penyiapan kelembagaan forum SKPD yang pesertanya merupakan perwakilan para para pemangku kepentingan yang memiliki relevansi dan kompetensi khusus serta punya komitmen dengan SKPD yang bersangkutan. Jika kelembagaan forum SKPD ini sudah terbentuk, maka tinggal dilanjutkan.4. Pengisian Formulir (Isian) Pada langkah ini Tim Penyusun Renja SKPD melakukan konfirmasi terhadap formulir 22
  42. 42. isian/matrik yang disampaikan oleh Kepala Daerah tentang usulan program dan kegiatan yang diajukan SKPD tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju serta menyerahkan formulir isian yang telah dilengkapi dan telah direview kepada Bappeda.5. Penyusunan Rencana Kerja Tim untuk Penyusunan Renja SKPD Tim Penyusun Renja SKPD menyusun rencana kerja untuk penyusunan Renja SKPD serta menyiapkan outline atau daftar isi Renja SKPD dengan lampiran berupa format kegiatan yang akan dianggarkan. Format kegiatan yang akan dianggarkan tersebut menggunakan format sesuai ketentuan yang diatur dalam PERMENDAGRI No 59/2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13/2006.6. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Kementrian/Lembaga (K/L) Terkait Tim Penyusun Renja SKPD meminta/mengumpulkan informasi atau berkonsultasi dengan K/L sehubungan dengan rancangan Renja K/L untuk bidang/sektor terkait di provinsi dan kabupaten/kota.7. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Provinsi Terkait Tim Penyusun Renja SKPD kabupaten/kota meminta/mengumpulkan informasi atau berkonsultasi sehubungan dengan rancangan Renja SKPD Provinsi untuk bidang/sektor terkait. Tabel 6 memperlihatkan Prototype Daftar Isi Rancangan Renja SKPD 3.2.2. Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen:Merupakan kegiatan pengkajian terhadap dokumen program/kegiatan yang terkait langsungdengan penyusunan Renja SKPD dalam rangka koordinasi dan sinergi program/kegiatanSKPD. Kegiatan dapat dilaksanakan sebelum rancangan awal RKPD diterima.Langkah-langkah pada kegiatan analisis dan pengkajian dokumen ini mencakup:1. Melakukan Kajian terhadap Rancangan Awal RKP Nasional (dan RKPD Provinsi) Langkah ini dimaksudkan untuk melihat arahan dan prioritas program/kegiatan yang terkait SKPD yang bersangkutan.2. Review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Melakukan identifikasi arahan dan prioritas RPJM Nasional untuk diakomodasikan dalam penyusunan Renja SKPD Provinsi. Untuk Renja SKPD Kabupaten/Kota juga perlu mengidentifikasi arahan dan prioritas RPJM Provinsi atau dari Renja SKPD Provinsi tahun yang direncanakan (jika telah disusun), untuk diakomodasikan dan disinergikan dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota. Jika belum diperoleh informasi untuk tahun yang direncanakan, maka dapat diidentifikasi dari RKP/RKPD Provinsi tahun lalu.3. Kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra SKPD Melakukan evaluasi status capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap RPJM Daerah dan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD pada tahun rencana, sesuai Tupoksi SKPD dalam rangka mencapai sasaran hasil pembangunan tahun rencana4. Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan tahun berjalan, evaluasi pencapaian SPM serta review terhadap kebutuhan pro- 23
  43. 43. gram dan kegiatan yang diusulkan tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju pada program/ kegiatan (n + 1)5. Meminta/menerima Rancangan Awal RKPD secara resmi dari Bappeda 3.2.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD:Kegiatan ini dilaksanakan setelah SKPD menerima secara resmi dokumen Rancangan AwalRKPD dari Bappeda.Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup:1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD pada tahun bersangkutan.2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan SKPD sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD maupun RPJMD.3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan lakukan pengecekan apakan program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut.4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas SKPD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan.5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD ke dalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rancangan Renja SKPD Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan dari SKPD kabupaten/ kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota.6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan SKPD yang tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.7. Menyiapkan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk mendapatkan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka kepala SKPD menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja SKPD yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD.8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Renja SKPD, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan SKPD serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA- SKPD.9. Rancangan Renja SKPD Provinsi memuat hasil identifikasi program dan kegiatan, dirinci menurut kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan serta perkiraan alokasi sumber pendanaan dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya. 24
  44. 44. 10. Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program dan kegiatan SKPD Provinsi yang berasal dari RPJM Propinsi dan/atau dari Renja SKPD Provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi tahun sebelumnya.11. Tembusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota disampaikan kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/ atau APBD Provinsi.12. Untuk Renja SKPD provinsi, tembusannya disampaikan kepada Kemeterian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus).Skematis proses penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat digambarkan sebagaiberikut : Review Rancangan Review Awal RKPD Renstra SKPD Identifikasi Program/ Kegiatan terkait SKPD Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Rumusan Wajib/Pilihan Skala Prioritas Rancangan SKPD terhadap Renja SKPD Target Renstra SKPD Usulan Hasil Identifikasi Program Musrenbang dan dan Kegiatan yang Forum ditangani PusatBagan 4. Proses Penyusunan Rancangan Renja SKPD 25
  45. 45. 4. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPDMerupakan tahap lanjutan, berupa kajian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPDyang diintegrasikan dengan Rancangan Awal RKPD untuk disperbaiki menjadi RancanganRKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukandan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD sebagaibahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah. Ringkasan rancangan RKPDProvinsi disampaikan kepada Bappenas, sedangkan ringkasan RKPD Kabupaten/Kotadisampaikan kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunanRKP Nasional dan/atau RKPD Provinsi.Rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPDdengan rancangan Renja setiap SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review darisetiap SKPD.Penyusunan Rancangan RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dan materiprogram/kegiatan yang termuat merupakan bahan utama dalam penyelenggaraanmusrenbang tahunan daerah. 4.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan RKPDPrinsip-prinsip penyusunan Rancangan RKPD mencakup:1. Merupakan proses tindak lanjut dan kesinambungan dari penyusunan rancangan awal RKPD dan penyusunan Renja SKPD.2. Substansi pokok rancangan RKPD meliputi : evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; rancangan kerangka ekonomi daerah; arah kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan daerah; rencana program dan kegiatan prioritas yang dilengkapi dengan pagu indikatif.3. Menjamin konsistensi program dan kegiatan SKPD terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan prioritas pembangunan daerah.4. Setiap prioritas pembangunan daerah memiliki maksud mencapai sasaran hasil pembangunan jangka menengah daerah yang terukur dan jelas indikatornya.5. Menjamin kesinambungan, efisiensi dan efektifitas program/kegiatan yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya.6. Penyelesaian dokumen Rancangan RKPD paling lambat pada minggu ke-2 bulan Maret. 4.2. Tata Cara PenyusunanTata cara penyusunan Rancangan RKPD adalah sebagai berikut:1. Bappeda menerima secara resmi naskah rancangan Renja-SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD2. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja-SKPD dengan SKPD yang bersangkutan terhadap tugas dan fungsinya, serta terhadap prioritas pembangunan daerah yang sudah dicanangkan.3. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan-kegiatan yang merupakan lintas SKPD 26

×