2. LATAR
BELAKANG
Dalam rangka penguatan penerapan RSPP,
menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran
terkini, dan penyempurnaan proses bisnis
penyusunan anggaran, perlu dilakukan
Perubahan Peraturan Direktur Jenderal
Anggaran tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA
2
3. 2
4
3
1
Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
PMK Nomor 208/PMK.02/2019
Tentang Petujuk Penyusunan dan
Penelaahan RKA-K/L dan
Pengesahan DIPA
Peraturan Pemerintah Nomor
90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Dan
Anggaran Kementerian/
Lembaga
PP Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Nasional
DASAR HUKUM
3
4. 4
Penganggaran
Terpadu
Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah
Penganggaran Berbasis
Kinerja
PENDEKATAN PENYUSUNAN RKA-K/L
mengintegrasikan seluruh proses
perencanaan dan penganggaran di
lingkungan K/L untuk
menghasilkan dokumen RKA-KL
sesuai dengan klasifikasi anggaran
menurut organisasi, fungsi, dan
jenis belanja.
memperhatikan keterkaitan antara
pendanaan dengan keluaran dan
hasil yang diharapkan, termasuk
efisiensi dalam pencapaian hasil
dan keluaran tersebut.
berdasarkan kebijakan, dengan
pengambilan keputusan yang
menimbulkan implikasi
anggaran dalam jangka waktu
lebih dari satu tahun anggaran.
4
5. DASAR PENYUSUNAN RKA-K/L
Rancangan Renja K/L dan Pagu Anggaran untuk
menyusun RKA-K/L Pagu Anggaran;
SEB Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran
untuk menyusun RKA-K/L APBN, atau Pagu
Perubahan APBN untuk menyusun RKA-K/L
APBN Perubahan;
Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan
APBN;
Hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam pembahasan
Rancangan Undang-Undang tentang
APBN/Rancangan Undang-Undang tentang
APBN-Perubahan;
Standar Biaya
Standar Akuntansi Pemerintah
Kebijakan penganggaran pemerintah pusat
5
6. Dasar Penyusunan RKA-K/L
Pokok-Pokok Perubahan Perdirjen Anggaran
Pencantuman
Pengaturan Mengenai
Informasi Kinerja dan
Tagging dalam
RKA-K/L
Penyempurnaan
Standardisasi
KRO/RO
/Komponen
Sinkronisasi
Belanja TKD DAK
FISIK
Penyempurnaan
Ketentuan Clearance
Perubahan-Perubahan
Lain dalam Perdirjen
Anggaran
8. 1 3
4
2
Deskripsi informasi
kinerja, penghapusan
output program,
penambahan informasi
lokus kegiatan
PENCANTUMAN LOKUS
Pencantuman Lokasi Kegiatan
dalam RKA-K/L untuk
memperinci sebaran alokasi dan
sinkronisasi belanja K/L dan TKD
DAK Fisik
TAGGING
Penjelasan kategori tagging
dalam RKA-K/L meliputi
nawacita, PN, Program Prioritas,
Kegiatan Prioritas, Proyek
Prioritas, dan Major Project, Janji
Presiden, dan Tematik Dukungan
APBN
Mempertegas pelaksanaan reviu
rumusan informasi kinerja pada
saat penelaahan dan pemanfaatan
rekomendasi monev aspek konteks
REVIU INFORMASI KINERJA PADA
PENELAAHAN RKA-K/L
STRUKTUR ANGGARAN
PENCANTUMAN PENGATURAN MENGENAI INFORMASI
KINERJA DAN TAGGING DALAM RKA-K/L
8
10. Dasar Penyusunan RKA-K/L
PENYEMPURNAAN STANDARDISASI KRO/RO/ KOMPONEN
75
%
Standardisasi
mengacu pada KRO
yang selama ini
secara alokasi
mewakili
Definisi KRO dan Perumusan RO Tertentu (16
KRO)
Definisi KRO dan RO pada Program Dukungan
Manajemen (4 KRO)
Standarisasi Komponen RO Layanan Perkantoran,
Layanan Sarana Internal dan Layanan Prasarana
Internal (3 RO)
VB
Standarisasi KRO/RO/Komponen Belanja TIK
(5 KRO)
Standarisasi Komponen RO Teknis Tertentu (3
Komponen)
anggaran Kementerian/ Lembaga.
Standardisasi dan pendefinisian
dilakukan untuk memberikan
panduan dalam memilih KRO yang
sesuai dan merumuskan RO yang
relevan.
10
11. Dasar Penyusunan RKA-K/L
PENYEMPURNAAN STANDARDISASI KRO/RO/ KOMPONEN
Contoh Definisi KRO dan Perumusan RO Tertentu
KRO Deskripsi KRO Perumusan RO Contoh rumusan RO
Bantuan
Keluarga
Berisikan RO berupa
bantuan pemerintah
terhadap kelompok
keluarga tertentu.
Nomenklatur RO secara spesifik menjelaskan tentang bentuk
bantuan yang diberikan kepada kelompok keluarga tertentu.
Bantuan dapat berupa barang, jasa dan tunai kepada
kelompok keluarga tertentu.
Format nomenklatur antara lain sbb:
- Bantuan….... ,
Satuan: Keluarga
∙ Bantuan Sosial Bersyarat
∙ Bantuan Sosial Insentif Modal
Usaha
∙ Bantuan Sosial Rehabilitasi
Rumah
∙ Bantuan Sosial Tunai
Peraturan
Pemerintah
Berisikan hanya RO yang
menghasilkan
Peraturan/RPP
Menuangkan dengan jelas, nama dari peraturan pemerintah
yang akan disusun.
Format nomenklatur sbb:
- Peraturan Pemerintah tentang…....
- Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor xx/xxx tentang..
Satuan: PP
∙ Peraturan Pemerintah tentang
Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah
∙ Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2007 tentang
Santunan dan Tunjangan Cacat
Prajurit Tentara Nasional
Indonesia
11
12. Dasar Penyusunan RKA-K/L
PENYEMPURNAAN STANDARDISASI KRO/RO/ KOMPONEN
KRO Deskripsi KRO Perumusan RO Contoh rumusan RO
Akreditasi
Produk
Berisikan RO berupa
keluaran dari pelaksanaan
layanan akreditasi produk
barang/jasa.
Nomenklatur RO secara spesifik menjelaskan akreditasi dan produk
yang diakreditasi. Format nomenklatur antara lain sbb:
Akreditasi …. [produk]
Satuan: Produk
∙ Akreditasi Pelatihan
Bidang Kesehatan
∙ Akreditasi Jurusan
Prasarana
Bidang
Konektivitas
Darat (Jalan)
Berisikan RO yang
menghasilkan bangunan
jalan. KRO ini bukan
bertujuan untuk
menampung RO yang
bersifat output antara,
aktivitas, dalam upaya
menghasilkan suatu RO.
Nomenklatur RO secara spesifik menjelaskan tentang prasarana bidang
konektivitas yang dibangun, tanpa perlu menjelaskan lokasi atau
ruas jalan yang dibangun/direhabilitasi, atau unit yang
melaksanakannya. Pencantuman lokasi pada nomenklatur RO
diperkenankan untuk RO Prioritas atau RO yang tercantum dalam
RPJMN.
Format nomenklatur antara lain sbb:
- Pelebaran…
- Pembangunan…
- Peningkatan…
Satuan: km
• Pelebaran Jalan
Menambah Lajur
• Pembangunan Jalan
Trans Papua
Contoh Definisi KRO dan Perumusan RO Tertentu
12
13. Dasar Penyusunan RKA-K/L
PENYEMPURNAAN STANDARDISASI KRO/RO/ KOMPONEN
Standarisasi Komponen RO Layanan Perkantoran, Layanan Sarana dan Prasarana Internal
RO Komponen Penjelasan
Layanan
Perkantoran
Gaji dan
Tunjangan
(kode: 001)
Anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan
kinerja, uang makan, uang lembur/uang makan lembur, uang lauk pauk TNI/Polri, dan lain-lain belanja
pegawai
Operasional
Pemeliharaan
Anggaran yang dialokasikan untuk operasional dan pemeliharaan antara lain :
a) Kebutuhan sehari hari perkantoran antara lain: ATK, barang cetak,alat kebersihan perlengkapan mesin
fotokopy/computer, langganan surat kabar/majalah, Biaya satpam, cleaning service, pengemudi,
pramubakti, Pengurusan sertifikat tanah/PBB
b) Langganan daya dan jasa (telepon, listrik, gas, internet dan denda keterlambatan, jasa pos/pengiriman,
internet, bandwith, komunikasi khusus diplomat, aplikasi rapat virtual sewa kantor/Gedung, kendaraan ,
mesin fotocopy
c) Pemeliharaan kantor antara lain pemeliharaan gedung bangunan/instalasi jaringan, sarana prasarana
kantor kendaraan bermotor dan pengurusan pajak
d) Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor antara lain, honor operasional satuan kerja, bahan
makanan/penambah daya tahan tubuh, pemeriksaan kesehatan pegawai, keprotokolan termasuk pas dan
biaya tol tamu (sepanjang belum terdapat rincian output layanan protokoler) operasional
Menteri/ketua/pimpinan Lembaga, ,pengambilan sumpah jabatan/pelantikan pakaian dinas, toga,
pakaian kerja.
13
14. Dasar Penyusunan RKA-K/L
PENYEMPURNAAN STANDARDISASI KRO/RO/ KOMPONEN
Standarisasi Komponen RO Layanan Perkantoran, Layanan Sarana dan Prasarana Internal
RO Komponen Penjelasan
Layanan Sarana
Internal (kode
951)
a. Pengadaan kendaraan bermotor;`
b. Pengadaan peralatan fasilitas
perkantoran
Komponen disesuaikan dengan kebutuhan
pada tahun rencana.
Layanan
Prasarana
Internal (kode
971)
a. Pembangunan/ renovasi gedung dan
bangunan; dan
b. Pengadaan tanah untuk
pembangunan/renovasi gedung dan
bangunan.
Komponen disesuaikan dengan kebutuhan
pada tahun rencana.
Definisi KRO dan RO pada
Program Dukungan Manajemen
Terdapat penambahan deskripsi pada KRO
dan RO pada pada Program Dukungan
Manajemen
Standarisasi KRO/RO/Komponen Belanja TIK
1. Penambahan KRO OM Sarana dan Prasarana
2. Penyesuaian penjelasan mengenai RO yang tercantum dalam KRO
Data dan Informasi Publik dan KRO Sarana dan Prasarana Internal
14
14
16. Dasar Penyusunan RKA-K/L
PENYEMPURNAAN SINKRONISASI BELANJA K/L DAN TKD DAK FISIK
The European languages are
members of the same.
The European languages are
members of the same.
The European languages are
members of the same.
Hal ini untuk memudahkan proses mapping antara Belanja K/L dengan TKD DAK Fisik
Lokasi kegiatan (lokus) mencerminkan
informasi mengenai lokasi
dihasilkannya dan/atau lokasi penerima
manfaat (beneficiaries) suatu RO atas
pelaksanaan kegiatan
Alokasi belanja K/L yang berbasis
kewilayahan dicantumkan lokasi
kegiatan (lokus)
Dalam rangka kebutuhan
sinkronisasi belanja K/L
dan TKD DAK FISIK
LOKUS
wilayah administratif pemerintahan (Pusat,
Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Desa)
lokasi khusus yang meliputi lokasi berdasarkan referensi
spesifik pada bidang tertentu (ruas jalan, jaringan irigasi dll.
16
18. PENYEMPURNAAN KETENTUAN CLEARANCE
Kegiatan atau proyek K/L berupa:
1)pembangunan/pengadaan system lT baru
atau aplikasi baru yang bersifat umum;
2)pengadaan server baru dan/atau pusat
data (data center) baru (DC/DRC); dan
3)Penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan
kepada pengguna SPBE (Aplikasi baru
yang bersifat Khusus);
KRO Belanja TIK
• Data dan
Informasi Publik
• Sarana dan
Prasarana Bidang
TIK
• OM Sarana
Bidang TIK
• OM Prasarana
Bidang TIK
• Sistem Informasi
Pemerintahan
Proses Clearance
Belanja TIK oleh
kominfo dan
Kemenpan RB
Contoh Dokumen
Hasil Clearance
18
20. Dasar Penyusunan RKA-K/L
PERUBAHAN-PERUBAHAN LAIN DALAM
PERDIRJEN ANGGARAN
Menghilangkan ketentuan
tentang penggunaan
penerimaan atas asuransi
Penambahan klausul pembayaran
tunggakan, penyelesaian pekerjaan tahun
sebelumnya dan penyelesaian kewajiban
kepada pihak ke-tiga termasuk
pelaksanaan hasil keputusan pengadilan
yang bersifat tetap (incraht) dimana pada
amar putusan terdapat perintah untuk
membayar sejumlah uang
Operasional dan
Pemeliharaan (OM) sarana
dan prasarana teknologi
informasi dan komunikasi
menjadi bagian dari
operasional dan
pemeliharaan kantor
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN DALAM RKA-K/L
HAL-HAL YANG DIBATASI UNTUK
DIALOKASIKAN DALAM RKA-K/L
Sesuai dengan perubahan ketentuan tarif PPN menjadi 11%, contoh perhitungan PPN dalam perdirjen
anggaran dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perubahan tarif terbaru,
PENYESUAIAN KETENTUAN PPN MENGIKUTI KETENTUAN PAJAK TERBARU
PENYESUAIAN KETENTUAN PPN MENGIKUTI KETENTUAN PAJAK TERBARU
20
21. PENUTUP
Standardisasi atas Rincian
Output akan dilakukan
secara bertahap sesuai
dengan hasil evaluasi
Penyempurnaan Proses Bisnis
Perencanaan Penganggaran akan terus
dilakukan guna semakin mempermudah
proses penganggaran dan mengalihkan
fokus pada hal yang lebih substantif
Penerapan Lokus Kegiatan
dalam RKA-K/L sebagai Upaya
memperjelas pengalokasian dan
mempermudah proses
sinkronisasi atas belanja di
daerah
2
3
1
