Paparan Pengawasan Ruang Laut Direktur PPSDK_Webinar Bengkulu.pdf
1. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 1
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
KEBIJAKAN PENGAWASAN KKPRL
WEBINAR SOSIALISASI KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP - KKP
DIREKTUR PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
2. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 2
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
OUTLINE
I PETA REGULASI
II PENGAWASAN RUANG LAUT
III CAKUPAN PENGAWASAN
IV PENGAWASAN KKPRL
V PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
VI PELANGGARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
VII TARIF DENDA ADMINISTRATIF
VIII SANKSI PIDANA
3. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 3
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014
Undang Undang Cipta Kerja
1. PETA REGULASI PENGAWASAN
UU Nomor 32 Tahun 2014
tentang Kelautan
Peraturan Pemerintah
PP 5 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
PP 27 Tahun 2021
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan
Perikanan
PP 21 Tahun 2021
Penyelenggaraan Penataan Ruang
PP 85 Tahun 2021 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
PERMENKP 30 Tahun 2021
Pengawasan Ruang Laut
PERMENKP 31 Tahun 2021
Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang
Kelautan dan Perikanan
PERMENKP 28 Tahun 2021
Penyelenggaraan Penataan
Ruang Laut
Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan
4. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 4
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Laut yang dilakukan terhadap
pemenuhan pelaksanaan dokumen
persetujuan/konfirmasi KKPRL
KKPRL
1
2. PENGAWASAN RUANG LAUT
Pengawasan pemanfaatan sumber
daya di Laut yang dilakukan terhadap
pemenuhan standar perizinan
berusaha subsektor pengelolaan
Ruang Laut
IZIN BERUSAHA
2
PENGAWASAN
RUANG LAUT
PERMENKP 30/2021
PENGAWAS KELAUTAN/ POLSUS PWP3K
5. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 5
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
WILAYAH PERAIRAN
3. CAKUPAN PENGAWASAN RUANG LAUT
WILAYAH YURIDIKSI
CAKUPAN
PENGAWASAN
a. perairan pedalaman yang berupa laut
pedalaman;
b. perairan kepulauan; dan
c. laut teritorial.
a. zona tambahan;
b. zona ekonomi eksklusif; dan
c. landas kontinen
Secara terpadu dengan pengawas dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria dan tata
ruang, dan kementerian atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
terkait lainnya.
KAWASAN PESISIR
6. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 6
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
4. PENGAWASAN KKPRL
KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT
Kesesuaian lokasi kegiatan
Kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
Pemenuhan hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut
Keabsahan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL
Penyampaian laporan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan
instalasi di Laut
Penyampaian laporan tertulis secara berkala pelaksanaan kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut
Kesesuaian pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL
dengan dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi; dan/atau
Dampak pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL terhadap
Ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan
pembudidaya ikan kecil.
1
2
3
4
5
6
7
8
7. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 7
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
4. PENGAWASAN KKPRL
Tipologi Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai
dengan dokumen RTR dan/atau rencana Zonasi (Pasal 42 PermenKP 30/2021)
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dan
dilakukan di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi
KKPRL dan dilakukan di lokasi yang sesuai dengan peruntukannya;
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi
KKPRL dan dilakukan di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
4. kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan
mengakibatkan perubahan fungsi ruang Laut;
5. kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang Laut dan mengakibatkan kerugian; dan
6. kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang Laut dan mengakibatkan kematian orang.
8. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 8
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
5. PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
PERIZINAN BERUSAHA
SUBSEKTOR
PENGELOLAAN RUANG LAUT
Pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi
Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam
Produksi garam
Biofarmakologi
Bioteknologi
Pemanfaatan air laut selain energi
Pelaksanaan Reklamasi
Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka
penanaman modal asing
Pemanfaatan pasir Laut;
Bangunan Laut dalam kegiatan wisata tirta lainnya
Rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di bawah 100 km (seratus
kilometer persegi)
Pipa dan/atau kabel bawah Laut.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 9
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
Pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang Laut berupa:
1. penggunaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang tidak sah;
2. tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan
instalasi di Laut kepada Menteri;
3. tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan
pemanfaatan ruang Laut secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali
kepada Menteri;
4. pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang tidak
sesuai dengan RTR, RZ, KAW, RZ KSNT;
5. pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL yang
mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan
tradisional, dan pembudi daya ikan kecil;
6. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki dokumen
persetujuan/konfirmasi KKPRL;
7. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam dokumen
persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan/atau
8. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, baik berupa
penutupan akses secara sementara maupun permanen.
6. PELANGGARAN KKPRL DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Sanksi administratif terhadap
pelanggaran ketentuan pemanfaatan
ruang Laut terdiri atas:
1. peringatan/teguran tertulis;
2. denda administratif;
3. penghentian sementara kegiatan:
4. penghentian sementara
pelayanan umum;
5. penutupan lokasi;
6. pencabutan dokumen
persetujuan/konfirmasi KKPRL;
7. pembatalan dokumen
persetujuan/konfirmasi KKPRL;
8. pembongkaran bangunan;
dan/atau
9. pemulihan fungsi ruang Laut.
SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN
10. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 10
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
7. TARIF DENDA ADMINISTRATIF BERDASARKAN PP85 TAHUN 2021
Lampiran Angka XVI PP 85 Tahun 2021
No. Denda Administratif Satuan Tarif (Rp)
A Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut Per pelanggaran 5% x total nilai investasi
F Pelanggaran Penggunaan Dokumen PKKPRL atau
KKRL yang tidak sah
Per ha 18.680.000,00
G Pelanggaran Tindakan Tidak Melaporkan Pendirian
dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut
kepada MKP
Per hari
keterlambatan
5.000.000,00
H Pelanggaran Tindakan Tidak Menyampaikan Laporan
Tertulis Secara Berkala Setiap 1 Tahun Sekali
kepada MKP
Per hari
keterlambatan
5.000.000,00
I Pelanggaran atas Pelaksanaan PKKPRL yang tidak
sesuai dengan RTR, RZKAW, dan RZKSNT
Per ha 18.680.000,00
J Pelanggaran atas Pelaksanaan PKKPRL yang
mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan
kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya kecil
Per pelanggaran 100% x Tarif izin persetujuan
kesesuaian
M Pelanggaran atas Kegiatan yang Mengakibatkan
Pencemaran dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan
dan Lingkungannya
Per ha Per luasan pencemaran/
Kerusakan x Faktor E
11. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 11
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
Pasal 73A
Setiap orang yang memanfaatkan pulau kecil dan perairan di sekitarnya
dalam rangka penanaman modal asing yang tidak memiliki perizinan
berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A yang mengakibatkan
perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah)
Pasal 75
Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari perairan yang tidak memiliki
perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
8. SANKSI PIDANA
Pasal 49B
Setiap orang yang melakukan
pemanfaatan ruang laut secara
menetap yang tidak memiliki Perizinan
Berusaha terkait pemanfaatan di Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
ayat (1) yang mengakibatkan
perubahan fungsi ruang dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp20.000.000.000,00
(dua puluh miliar rupiah)
Pasal 19 UUCK, Sektor Kelautan
Pasal 18 UUCK, Sektor Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
12. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 12
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
CONTOH KASUS
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
Total 22 Kasus Total Besaran Denda
2 Kasus Denda Administratif
16 Kasus Peringatan/Teguran Tertulis
4 Kasus Proses Tindak Lanjut (Permintaan
Keterangan dan Inspeksi Lapangan)
Rp11 Miliar (sudah dibayarkan)
Rp29Miliar (belum dibayarkan)
13. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 13
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
Pengaduan Penelaahan
Tanggal 17 Agustus
2021, poin laporan:
1. PT Anti Mainstream
melaksanakan
pembangunan
dermaga seluas 10
Ha sebelum
diterbitkan PKKPRL.
2. Pembangunan
sudah dimulai
tanggal 1 Juli 2021.
Tanggal 18 Agustus
2021, penelaahan
dengan:
1. Konfirmasi
kebenaran
kepada pelapor;
2. Analisis informasi
awal dan data
dukung;
3. Rekomendasi
permintaan
keterangan/
inspeksi
lapangan.
Tindak Lanjut
Tanggal 19-27 Agustus 2021,
tindak lanjut dengan:
1. Pembentukan Tim
Pemeriksa/ Inpeksi
Lapangan melalui SK
atau surat Tugas;
2. Melakukan permintaan
keterangan atau inspeksi
lapangan tanggal 26
Agustus 2021;
3. Menyusun BA
permintaan keterangan
atau inspeksi lapangan;
4. Laporan hasil:
pelanggaran.
Pengenaan Sanksi Administratif
Tanggal 29 Agustus 2021, dilakukan dengan
tahapan:
1. Inventaris kasus;
2. Pengumpulan dan pendalaman materi,
data, bahan keterangan dan bukti-bukti;
3. Penyusunan analisis teknis dan hukum;
4. Kesimpulan pelanggaran;
5. Rekomendasi sanksi;
6. Pengenaan sanksi administratif.
1 Data lokasi kasus, kegiatan, pemilik
usaha, informasi RZWP3K, pelapor.
2 Hasil BA:
a. sengaja melaksanakan
pembangunan tanpa PKKPRL;
b. Alasan PKKPRL masih proses,
pengajuan 16 Juni 2021, OSS
sempat error;
c. Terdesak kontrak kerja yang harus
dilaksanakan dan permohonan
percepatan pembangunan dari
Pemda;
d. Pekerjaan sudah selesai 26 Agustus 2021;
e. Dermaga dengan luas 5 Ha tidak sesuai peruntukan
dalam RZWP3K yaitu zona budidaya;
f. Itikad baik mensubmit ulang pengajuan OSS yang
sempat error.
CONTOH KASUS PEMBANGUNAN DERMAGA PT ANTI MAINSTREAM
3
14. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 14
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
Penyusunan analisis teknis dan hukum
Teknis:
- Kegiatan pembangunan belum ada PKKPRL
- 5 Ha dari 10 Ha di luar zona peruntukan berdasar RZWP3K
- Tingkat urgensi pelaksanaan permintaan Pemda
- Itikad baik mengajukan PKKPRL
Hukum:
Pasal 97 huruf a jo Pasal 98 Ayat (1) huruf a dan Ayat (3) jo Pasal 191 huruf a PP 21 Tahun 2021, yang berbunyi: Perbuatan tidak
menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat
(1) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) meliputi:
a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
3
Kesimpulan Jenis Pelanggaran:
- Pasal 42 ayat (1) huruf b dan c PermenKP 30 Tahun 2021, pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki dokumen PKKPRL di
lokasi yang sesuai dengan peruntukannya (b) dan tidak sesuai dengan peruntukannya (c);
4
Rekomendasi sanksi PermenKP 31 Tahun 2021:
- Pasal 4 huruf f , pemanfaatan ruang laut tidak memiliki PKKPRL; Pasal 7 ayat (2) huruf b, denda administratif;
- Pasal 19 ayat (3) huruf a, dengan sengaja mengabaikan PKKPRL; Rekomendasi sanksi administratif: denda administratif
- 5 Ha dari 10 Ha di luar zona peruntukan berdasar RZWP3K; Rekomendasi sanksi administratif: pembongkaran (penyesuaian
sesuai zona peruntukan) dan pemulihan fungsi ruang laut.
5
6
LANJUTAN
15. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 15
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
Pengenaan sanksi administratif (untuk denda dan pembongkaran dan pemulihan)
6
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif atas PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan
Perikanan, dijelaskan pada Lampiran angka XVI. DENDA ADMINISTRATIF Huruf I.
No Jenis PNBP Satuan Tarif (Rupiah)
I Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
yang Tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar
Wilayah (RZKAW),Rencana Zonasi Kawasan Strategis
Nasional Tertentu (RZ KSNT)
per ha 18.680.000,-
No Pertimbangan Luas Pelanggaran Besaran Denda
1 - Pembangunan karena permintaan pemda
- Terjadi error OSS
- Itikad baik mengajukan PKKPRL
- 5 Ha dari total pembangunan (10 Ha) tidak sesuai zona
5 ha Rp18.680.000 x 5 = Rp93.400.000,-
TOTAL DENDA ADMINISTRATIF Rp93.400.000,-
Selanjutnya kepada PT Anti Mainstream juga ditetapkan sanksi pembongkaran dermaga seluas 5 ha (penyesuaian sesuai
zona peruntukan pada RZWP3K) dan melaksanakan pemulihan fungsi ruang laut dengan tetap memperhatikan
kelestarian ekosistem laut.
Disampaikan surat penetapan sanksi administratif kepada PT Anti Mainstream, hak banding 7 hari kerja
LANJUTAN
16. PILAR – DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN @ditjenpsdkp https://kkp.go.id/djpsdkp 16
KEMENTERIAN
KELAUTAN
DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP
Gedung Mina Bahari IV Lantai 11
Jl. Medan Merdeka Timur 16
Jakarta Pusat
