Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan peredaran obat-obatan terlarang di pelabuhan dan perairan Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan yang berlaku, instansi terkait, dan kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan pengawasan peredaran obat-obatan terlarang di pelabuhan dan perairan Indonesia.

2. “
”
o
o
o
“ KECEMASAN ADALAH KONDISI MANUSIA
BERHADAPAN DARI KEADAAN DAN KETIADAAN “

3. DASAR
o UU No 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
o UU No 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
o PASAL 4 (1), UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945
o UU No 8 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI NARKOTIKA 1961
BERSERTA PROTOKOL YANG MENTAH (LEMBAR NEGARA RI TAHUN 1976 No
36, TAMBAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No 3085)
o UU No TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION PSYCOTROPIKA
SUBSTANCER 1971 (KONVENSI PSYKOTROPIKA 1971) LEMBAR NEGARA RI
TAHUN 1996 No 100 & TAMBAHAN LEMBAR NEGARA RI No 3657)
o UU No 7 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST ILLICIT TRAFIC IN NARCOTICS, DRUG AND PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES 1988 (KONVENSI PBB TENTANG PEMBERANTASAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA 1988) & LEMBAR NEGARA RI TAHUN
1977 No 17 SERTA TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No 3679

4. A
F
B
C
H
D G
E

5. PERAN PELABUHAN
UU NO 17 TAHUN 2008, PASAL 68
PELABUHAN MEMILIKI PERAN SEBAGAI:
A. SIMPUL DALAM JARINGAN TRANSPORTASI SESUAI DENGAN
HIERARKINYA;
B. PINTU GERBANG KEGIATAN PEREKONOMIAN;
C. TEMPAT KEGIATAN ALIH MODA TRANSPORTASI;
D. PENUNJANG KEGIATAN INDUSTRI DAN/ATAU
PERDAGANGAN;

6. FUNGSI PELABUHAN
UU No 17 TAHUN 2008, PASAL 69
PELABUHAN BERFUNGSI SEBAGAI
TEMPAT KEGIATAN :
A. PEMERINTAHAN; DAN
B. PENGUSAHAAN.

7. PELABUHAN DARI SUDUT INDUSTRI
Ω ALUR PELAYARAN
Ω MASYARAKAT NELAYAN
Ω SEDIMENTASI
Industri Industri
Perdagangan Pelayaran
LAPANGAN EKONOMI
o MODA
o TRANSPORTASI
o INDUSTRI PERDAGANGAN
PERDAGANGAN BESAR FARMASI ;
 PERUSAHAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGADAAN
 PENYIMPANAN
 PENYALURAN
 PENGADAAN
Industri Industri
Pertambangan Pelabuhan

8. DI PELABUHAN DAN DI LAUT DIHADAPKAN ;
TIDAK DIPERBOLEHKAN DIPERBOLEHKAN
DIPERBOLEHKAN / DIGUNAKAN OLEH DUNIA
PENGOBATAN DAN ILMU PENGETAHUAN
DISALAH-GUNAKAN DAN DIEDARKAN SECARA GELAP
MELALUI TRANSPORTASI LAUT
DAN DAERAH PENDARATAN

9. KERAWANAN PEREDARAN GELAP OBAT-OBATAN
TERLARANG ATAS PERILAKU PERDAGANGAN
ANGKUTAN PERAN ; PEREDARAN
- EKONOMI
- SOSIAL
EKSPORT - POLITIK PEMUATAN
- KEWILAYAHAN
PERDAGANGAN RAWAN
IMPORT KEJAHATAN
TERSTRUKTUR
TRANSIT

10. KESELAMATAN PELAYARAN
MELAKSANAKAN FUNGSI
BEA & CUKAI PEMERINTAH
IMIGRASI UU No.17 / 2008 tentang Pelayaran
KARANTINA
KEAMANAN DAN
KETERTIBAN
BNNP
BEA & CUKAI
KOORDINASI TUGAS & FUNGSI
IMIGRASI SATGAS SEA PORT INTERDICTION
KARANTINA
POLISI
BALAI POM
KESEHATAN PELABUHAN
PENGELOLA
PELABUHAN

11. UU NO 17 TAHUN 2008, PASAL 211
KOORDINASI KEGIATAN
PEMERINTAHAN TERTINGGI
DI PELABUHAN ;
1. SYAHBANDAR MEMILIKI KEWENANGAN TERTINGGI MELAKSANAKAN
KOORDINASI KEGIATAN KEPABEANAN, KEIMIGRASIAN,
KEKARANTINAAN, DAN KEGIATAN INSTITUSI PEMERINTAHAN LAINNYA.
2. KOORDINASI YANG DILAKSANAKAN OLEH SYAHBANDAR
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DALAM RANGKA
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KESELAMATAN
DAN KEAMANAN PELAYARAN.

16. FASILITAS PELABUHAN :
• Daerah lego jangkar • Kolam pelabuhan
• Dermaga • Penahan gelombang
• Gudang • Tambatan
• Lapangan
SISTEM PENGAWASAN KAPAL MASUK :
PEMILIK/ AGEN KEGIATAN
No URAIAN KEGIATAN PPSA BANK TO
PELAYARAN B/M
1 Permintaan pelayan
2 an kapal & barang
3 (PPKB)
4 PPKB (A)
5 Pandu
6 Penunjukan PBM Penetapan
Pembayaran uang
uper dll
PPKB
Lokasi kapal sandar ditetapkan

17. UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008
Pasal 276
(1) UNTUK MENJAMIN TERSELENGGARANYA KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI LAUT
DILAKSANAKAN FUNGSI PENJAGAAN DAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI LAUT DAN PANTAI
(2) PELAKSANAAN FUNGSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DILAKUKAN OLEH
PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI
(3) PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIBENTUK DAN
BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PRESIDEN DAN SECARA TEKNIS OPERASIONAL
DILAKSANAKAN OLEH MENTERI

18. PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI
UU NO 17 TAHUN 2008, PASAL 277
TUGAS FUNGSI
a. MELAKUKAN PENGAWASAN KESELAMATAN A. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN
DAN KEAMANAN PELAYARAN; KEBIJAKAN UMUM PENEGAKAN HUKUM DI
b. MELAKUKAN PENGAWASAN, PENCEGAHAN, LAUT;
DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI b. MENYUSUN KEBIJAKAN DAN STANDAR
LAUT; PROSEDUR OPERASI PENEGAKAN HUKUM DI
c. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN LAUT SECARA TERPADU;
SERTA LALU LINTAS KAPAL; c. KEGIATAN PENJAGAAN, PENGAWASAN,
d. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN
SALVAGE, PEKERJAAN BAWAH AIR, SERTA PELANGGARAN HUKUM SERTA PENGAMANAN
EXPLORASI DAN EXPLOITASI KEKAYAAN LAUT; PELAYRAN DAN PENGAMANAN AKTIFITAS
e. PENGAMANAN SARANA BANTU PELAYARAN; MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DI WILAYAH
DAN PERAIRAN INDONESIA; DAN
f. MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN d. MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS
PENCAHARIAN DAN PERTOLONGAN JIWA ADMINISTRASI DI BIDANG PENEGAKAN
DILAUT. HUKUM DI LAUT SECARA TERPADU.

19. PENJAGA LAUT DAN PANTAI MEMPUNYAI KEWENANGAN
UU NO 17 TAHUN 2008 PASAL 278
DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGAN

20. UU No 17 TAHUN 2008, PASAL 208
1. DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI KESELAMATAN DAN KEAMANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PASAL 207 AYAT (1) SYAHBANDAR MEMPUNYAI TUGAS :
a. MENGAWASI KELAIKLAUTAN KAPAL, KESELAMATAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI PELABUHAN;
b. MENGAWASI TERTIB LALU LINTAS KAPAL DI PERAIRAN PELABUHAN DAN ALUR-PELAYARAN;
c. MENGAWASI KEGIATAN ALIH MUAT DI PERAIRAN PELABUHAN;
d. MENGAWASI KEGIATAN SALVAGE DAN PEKERJAAN BAWAH AIR;
e. MENGAWASI KEGIATAN PENUNDAAN KAPAL;
f. MENGAWASI PEMANDUAN;
g. MENGAWASI BONGKAR MUAT BARANG BERBAHAYA SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN;
h. MENGAWASI PENGISIAN BAHAN BAKAR;
i. MENGAWASI KETERTIBAN EMBARKASI DAN DEBARKASI PENUMPANG;
j. MENGAWASI PENGERUKAN DAN REKLAMASI;
k. MENGAWASI KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS PELABUHAN;
l. MELAKSANAKAN BANTUAN PENCARIAN DAN PENYELAMATAN;
m. MEMIMPIN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN PEMADAMAN KEBAKARAN DI PELABUHAN;
DAN
n. MENGAWASI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM.
2. DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 207 AYAT (1) SYAHBANDAR MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

21. PENGAWASAN OBAT-OBATAN DARI DAN KE PELABUHAN
 Agen • Kapal Penambahan personil
pelayaran patroli &
 Nakhoda Adpel
 Pemilik
Instansi terkait
 Masyarakat
maritime
• Kepanduan Laboratorium
 Masyarakat
pesisir &
pantai
Pengembangan
 Nelayan
Di luar pelabuhan
Informasi diterima dan
bantuan
KPLP/
SYAHBANDAR
yang duharapkan
INSTANSI
TERKAIT
/OTORITAS
disampaikan
PELABUHAN
 PBM * ADPEL
 Organda
 TKBM * KPPP
 Pengguna jasa
* KPLP
pelabuhan
 Masyarakat *CIQ
kepelabuhanan

22. KONDISI YANG DIHARAPKAN
- MEMBANGUN SISTEM KOORDINASI ANTAR INSTANSI TERKAIT
- MEMBANGUN SISTEM PERTUKARAN INFORMASI
- MEMBANGUN SISTEM HARMONISASI HUKUM
- MEMBANGUN SISTEM PENGAWASAN TERPADU TERHADAP PEREDARAN OBAT-
OBAT TERLARANG DARI DAN KE PELABUHAN
- MEMBANGUN SISTEM PATROLI BERSAMA
- MEMBANGUN MANAJEMEN PANYIDIKAN DI PELABUHAN DAN DI LAUT
- MENINGKATKAN PENGETAHUAN TENTANG OBAT-OBAT TERLARANG TERHADAP
SETIAP PERSONIL

23. Sekian
&
Terima kasih