Dokumen tersebut membahas hasil pemutakhiran kawasan hutan untuk Tujuan Areal Lain (TORA) berdasarkan sumber data terbaru. Terdapat peningkatan luas TORA sebesar 707.346 Ha yang akan dialokasikan untuk berbagai keperluan seperti perkebunan, permukiman transmigrasi, dan pertanian lahan kering. Dokumen ini juga memaparkan realisasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di beberapa provinsi se
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanAdi Pujakesuma
“PERKEMBANGAN TORA YANG BERASAL
DARI KAWASAN HUTAN”
DISAMPAIKAN OLEH:
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PADA RAPAT KERJA NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Yogyakarta, 27- 28 Februrai 2020.
NAWACITA RPJMN 2015-2019 dan Dilanjutkan RPJMN 2020-2024.
Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset
(teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha) • Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman
rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha.
KETERANGAN
a) Kriteria 1 masih menunggu PP untuk menarik 20% (429.358 ha) di
lokasi pelepasan.
b) Kriteria 2 (938.878 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
c) Kriteria 3 (39.229 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
d) Kriteria 4 sudah dikeluarkan SK Pelepasan (264.578,31 ha) clear
jadi APL, tindak lanjut legalisasi dan reditribusi oleh BPN (Sudah
terbit sertifikat sebanyak 16.340 bidang untuk 6.515 KK pada 41
lokasi)
e) Kriteria 5,6, dan 7 terdiri dari :
1. Data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 seluas 307.516 ha (clear jadi APL)
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
2. Realisasi perubahan kawasan hutan dalam rangka RTRWP Kaltim (16.503
ha), Kepri (207.000 ha), Sulsel (72.558 ha), 296.061 ha. (clear jadi APL),
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN
6 3. Adendum IUPHHK 34.134 ha (clear jadi APL), tindak
lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN. 4. Adendum IUPHHK 16.895 ha (Kawasan Hutan), tindak lanjut
Perhutanan Sosial. 5. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 109.960,4 ha
(perubahan batas) 6. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 69.176,5 ha
(perhutanan sosial) 7. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 94.702 ha
(perubahan batas) 8. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 56.503,5 ha
(perhutanan sosial)
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
Presented by Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si, Head of Centre for Coastal and Marine Resources Studies/Indonesian Mangrove Society at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanAdi Pujakesuma
“PERKEMBANGAN TORA YANG BERASAL
DARI KAWASAN HUTAN”
DISAMPAIKAN OLEH:
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PADA RAPAT KERJA NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Yogyakarta, 27- 28 Februrai 2020.
NAWACITA RPJMN 2015-2019 dan Dilanjutkan RPJMN 2020-2024.
Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset
(teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha) • Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman
rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha.
KETERANGAN
a) Kriteria 1 masih menunggu PP untuk menarik 20% (429.358 ha) di
lokasi pelepasan.
b) Kriteria 2 (938.878 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
c) Kriteria 3 (39.229 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
d) Kriteria 4 sudah dikeluarkan SK Pelepasan (264.578,31 ha) clear
jadi APL, tindak lanjut legalisasi dan reditribusi oleh BPN (Sudah
terbit sertifikat sebanyak 16.340 bidang untuk 6.515 KK pada 41
lokasi)
e) Kriteria 5,6, dan 7 terdiri dari :
1. Data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 seluas 307.516 ha (clear jadi APL)
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
2. Realisasi perubahan kawasan hutan dalam rangka RTRWP Kaltim (16.503
ha), Kepri (207.000 ha), Sulsel (72.558 ha), 296.061 ha. (clear jadi APL),
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN
6 3. Adendum IUPHHK 34.134 ha (clear jadi APL), tindak
lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN. 4. Adendum IUPHHK 16.895 ha (Kawasan Hutan), tindak lanjut
Perhutanan Sosial. 5. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 109.960,4 ha
(perubahan batas) 6. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 69.176,5 ha
(perhutanan sosial) 7. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 94.702 ha
(perubahan batas) 8. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 56.503,5 ha
(perhutanan sosial)
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
Presented by Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si, Head of Centre for Coastal and Marine Resources Studies/Indonesian Mangrove Society at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Restore mangrove with the local community: Building with Nature Program in De...CIFOR-ICRAF
Presented by Eko Budi Priyanto, Coordinator of Community Development at Wetlands International Indonesia, at Inception Workshop "Capacity building of local government and community members for Mangrove Restoration", 15 July 2021.
In this session, the speaker shares the experience from the Building with Nature Program in Demak Regency, Central Java Province.. Speaker shares how the BioRights scheme as one of the strategies for the Building with Nature Program, plays an important role by involving the local community to restore the mangrove ecosystem in Demak Regency. BioRights scheme is the conditional loan to link environmental conservation/rehabilitation activities with community economic improvement.
Penyusunan RDTR berbasis bidang tanah harus segera diterapkan di Indonesia. Pertanahan dan Tata Ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RDTR Kabupaten/Kota di Indonesia
Presented by Muhammad Yusuf, Director of Directorate of the Coastal and Small Islands Utilization at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Restore mangrove with the local community: Building with Nature Program in De...CIFOR-ICRAF
Presented by Eko Budi Priyanto, Coordinator of Community Development at Wetlands International Indonesia, at Inception Workshop "Capacity building of local government and community members for Mangrove Restoration", 15 July 2021.
In this session, the speaker shares the experience from the Building with Nature Program in Demak Regency, Central Java Province.. Speaker shares how the BioRights scheme as one of the strategies for the Building with Nature Program, plays an important role by involving the local community to restore the mangrove ecosystem in Demak Regency. BioRights scheme is the conditional loan to link environmental conservation/rehabilitation activities with community economic improvement.
Penyusunan RDTR berbasis bidang tanah harus segera diterapkan di Indonesia. Pertanahan dan Tata Ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RDTR Kabupaten/Kota di Indonesia
Presented by Muhammad Yusuf, Director of Directorate of the Coastal and Small Islands Utilization at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara. Disampaikan pada: Coffee Morning Ditjen Mineral dan Batubara. Jakarta, 2 Februari 2017.
Analisis titik api di provinsi riau 2015Raflis Ssi
Izin HTI yang harus diaudit: CV. ALAM LESTARI, PT. ARARA ABADI, PT. ARSI NUSA PRIMA MANUNGGAL, PT. ARTELINDO WIRATAMA, PT. BALAI KAYANG MANDIRI, PT. BINA DAYA BENTALA, PT. BINA DAYA BINTARA, PT. BINA DUTA LAKSANA, PT. BUKIT BATABUH SEI INDAH, PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM, PT. BUKIT RAYA PELALAWAN, PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA, PT. DEXTER TIMBER PERKASA INDONESIA, PT. EKA WANA LESTARI DHARMA, PT. INHIL HUTANI PRATAMA, PT. KUARTET PUTRA MELAYU, PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT. MITRA HUTANI JAYA, PT. MITRA KEMBANG SELARAS, PT. MITRA TANINUSA SEJATI, PT. MULTI EKA JAYA TIMBER, PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL, PT. PEPUTRA SIAK MAKMUR, PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI, PT. PERKASA BARU, CV. BHAKTI PRAJA MULIA, CV. PUTRI LINDUNG BULAN, KUD BINA JAYA LANGGAM, PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER, PT. RIAU BINA INSANI, PT. RIAU JAMBI SEJAHTERA, PT. RIMBA LAZUARDI, PT. RIMBA MANDAU LESTARI, PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, PT. RIMBA PERANAP INDAH, PT. RIMBA ROKAN LESTARI, PT. RIMBA ROKAN PERKASA, PT. ROKAN PERMAI TIMBER, PT. RUAS UTAMA JAYA, PT. SARI HIJAU MUTIARA, PT. SATRIA PERKASA AGUNG, PT. SATRIA PERKASA AGUNG (KTH Sinar Merawang), PT. SATRIA PERKASA AGUNG (Unit Serapung), PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR, PT. SELARAS ABADI UTAMA, PT. SERAYA SUMBER LESTARI, PT. SUMATERA RIANG LESTARI, PT. SUMATERA SILVA LESTARI, PT. SUMBER MASWANA LESTARI, PT. SUNTARA GAJA PATI, PT. TRIOMAS FDI, PT. TUAH NEGERI, PT. UNI SERAYA, PT. WANANUGRAHA BINA LESTARI, PT. RAJA GARUDAMAS SEJATI
Izin Perkebunan yang harus diaudit: PT ALAMSARI LESTARI, PT BUMIREKSA NUSA SEJATI, PT DARMALI JAYA LESTARI, PT ELUAN MAHKOTA, PT GUNTUNG IDAMAN NUSA, PT MESKOM AGRO SARIMAS, PT MULTI GAMBUT INDUSTRI, PT Perkebunan Nusantara V PT SARI LEMBAH SUBUR, PT. GUNUNG MAS RAYA, PT. LANGGAM INTI HIBRINDO, PT. MEKARSARI ALAM LESTARI, PT. MITRA UNGGUL PUSAKA, PT. MUSIM MAS, PT. PUSAKA MEGA BUMI NUSANTARA, PT. SAFARI RIAU, PT. SEKAR BUMI ALAM LESTARI, PT. SURYA BRATASENA PLANTATIONS, PT. TEGUH KARSAWANA LESTARI, PT. TRIBAKTI SARI MAS, PT. WANAJINGGA TIMUR, PTPN V (SEI PAGAR), RIAU SAKTI TRANS MANDIRI, PT RIAU SAKTI UNITED PLANTATIONS
Olinesia webinar series Geothermal Overview GEx OliNesia
GAMBARAN UMUM PANAS BUMI
- KONDISI SAAT INI
- REGULASI DI BIDANG PANAS BUMI
- RENCANAPENGEMBANGAN PANAS BUMI
- DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGUSAHAAN PANAS BUMI
- TANTANGAN DAN UPAYA TEROBOSAN DALAM PENGEMBANGAN
PANAS BUMI
24.2 Manifesto Forestry Land Reform oleh Dianto Bachriadi.
Ini adalah pernyataan atau seruan untuk tidak ragu-ragu lagi melepaskan sebagian dari tanah-tanah yang selama ini menjadi bagian dari kawasan hutan untuk dijadikan sentra-sentra pertanian rakyat. Agar pembangunan ekonomi dan sosial yang dilakukan pada kawasan tersebut tidak mengulang lagi kesalahan masa lalu. Yang hanya menciptakan ketimpangan ekonomi dan kerusakan ekologi.
PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMETAAN
SUMBERDAYA DESA BERBASIS SPASIAL
Oleh Bito Wikantosa
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini
lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa
3. HASIL PEMUTAKHIRAN ARAHAN LOKASI TORA
(*) merupakan 20 % dari luas yang tergambar pada Peta
NO KRITERIA
LUAS PADA
PETA (Ha)
LUAS EFEKTIF
(Ha)
LUAS
REALISASI
(Ha)
1 Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan 2.189.685 437.937 (*) 341.731
2 Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif 2.169.960 2.169.960
3 Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru 65.363 65.363
4 Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip 514.909 514.909 41.323
5 Permukiman, fasos dan fasum 439.116 439.116
324.292
6 Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat 379.227 379.227
7 Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat 847.038 847.038
JUMLAH 6.605.297 4.853.549 707.346
10. 10
REALISASI TORA untuk Permukiman
Transmigrasi beserta fasos-fasumnya
yang sudah memperoleh persetujuan
prinsip
NO. PROVINSI
HASIL
IDENTIFIKASI (HA)
REALISASI S/D
DESEMBER 2016
UNIT LUAS (HA)
1 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11.027 4 4.380,30
2 SUMATERA UTARA 13.474 1 543,00
3 RIAU 30.264
4 KEPULAUAN RIAU 4.400
5 SUMATERA BARAT 11.751 5 3.398,75
6 JAMBI 984
7 SUMATERA SELATAN 8.059
8 KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG 2.505
9 BENGKULU 6.593 4 2.679,00
10 LAMPUNG 1 1.542,00
11 NUSA TENGGARA BARAT 1 1.037,50
12 NUSA TENGGARA TIMUR 4.746
13 KALIMANTAN BARAT 5.854 1 779,00
14 KALIMANTAN TENGAH 60.413 1 609,70
15 KALIMANTAN SELATAN 21.466 8 6.269,00
16 KALIMANTAN TIMUR/UTARA 59.133 12 10.435,25
17 SULAWESI UTARA 1.418 1 600,00
18 GORONTALO 4.111 1 571,74
19 SULAWESI BARAT 8.477 5 4.916,78
20 SULAWESI TENGAH 11.063 1 87,00
21 SULAWESI SELATAN 852
22 SULAWESI TENGGARA 23.583 1 438,62
23 MALUKU UTARA 40.409 2 1.417,16
24 MALUKU 30.393 1 445,00
25 PAPUA BARAT 49.274
26 PAPUA 104.021 2 1.172,75
TOTAL 514.269 52 41.323
11. NO PROVINSI
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 JUMLAH
UNIT LUAS (ha) UNIT LUAS (ha) UNIT LUAS (ha) UNIT LUAS (ha)
1 ACEH - - 4 4.380,30 - - 4 4.380,30
2 SUMATERA UTARA - - 1 543,00 - - 1 543,00
3 SUMATERA BARAT 1 438,00 3 2.060,00 1 900,75 5 3.398,75
4 BENGKULU 4 2.679,00 - - - - 4 2.679,00
5 LAMPUNG - - 1 1.542,00 - - 1 1.542,00
6 NUSA TENGGARA BARAT 1 1.037,50 - - - - 1 1.037,50
7 KALIMANTAN BARAT - - 1 779,00 - - 1 800,00
8 KALIMANTAN TENGAH 1 609,70 - - - - 1 609,70
9 KALIMANTAN SELATAN - - 1 1.150,00 7 5.119,00 8 6.269,00
10 KALIMANTAN TIMUR - - 8 7.070,25 - - 8 7.105,25
11 KALIMANTAN UTARA - - 4 3.365,00 - - 4 3.365,00
12 SULAWESI UTARA - - 1 600,00 - - 1 600,00
13 SULAWESI TENGAH - - 1 87,00 - - 1 87,00
14 SULAWESI TENGGARA - - 1 438,62 - - 1 438,62
15 GORONTALO - - - - 1 571,74 1 571,74
16 SULAWESI BARAT - - 1 470,00 4 1.244,78 5 1.714,78
17 MALUKU - - 1 445,00 - - 1 445,00
18 MALUKU UTARA - - 1 360,00 1 1.057,16 2 1.417,16
19 PAPUA 1 32,75 1 1.140,00 - - 2 1.172,75
JUMLAH 8 4.796,95 30 24.430,17 14 12.095,43 52 41.322,55
PELEPASAN KAWASAN HUTAN
UNTUK PERMUKIMAN TRANSMIGRASI SEBAGAI SUMBER TORA
12. Rincian Lokasi TORA untuk Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya
yang sudah memperoleh persetujuan prinsip
NO PROVINSI KABUPATEN LOKASI
SK PELEPASAN/SURAT PENEGASAN
TAHUN
SK
LUAS (HA) PROGRES
NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 SUMBAR PESISIR SELATAN INDRAPURA XXI/A/1 99/Menhut-VII/2014 20 Februari 2014 2014 438,00 SURAT PENEGASAN APL
2 BENGKULU SELUMA KAYU ELANG X/G/4 99/Menhut-VII/2014 20 Februari 2014 2014 700,00 SURAT PENEGASAN APL
3 BENGKULU BENGKULU UTARA MUARA SANTAN SP 1 99/Menhut-VII/2014 20 Februari 2014 2014 625,00 SURAT PENEGASAN APL
4 BENGKULU KAUR MUARA SAUNG IX/C/3,4 99/Menhut-VII/2014 20 Februari 2014 2014 639,00 SURAT PENEGASAN APL
5 BENGKULU SELUMA PAGAR BANYU SP 1 99/Menhut-VII/2014 20 Februari 2014 2014 715,00 SURAT PENEGASAN APL
6 NTB BIMA OI TOI IX/D/2 99/Menhut-VII/2014 20 Februari 2014 2014 1.037,50 SURAT PENEGASAN APL
7 ACEH NAGAN RAYA SEUNEAM Vc/A/4 464/MenLHK-PKTL/2015 21 Oktober 2015 2015 250,00 SURAT PENEGASAN APL
8 ACEH SINGKIL SUBULUSSALAM XV/B/3 464/MenLHK-PKTL/2015 21 Oktober 2015 2015 1.069,50 SURAT PENEGASAN APL
9 ACEH SINGKIL SUBULUSSALAM XV/C/2 464/MenLHK-PKTL/2015 21 Oktober 2015 2015 1.775,00 SURAT PENEGASAN APL
10 ACEH SINGKIL SUBULUSSALAM XVII/D/4 464/MenLHK-PKTL/2015 21 Oktober 2015 2015 1.285,80 SURAT PENEGASAN APL
11 SUMUT TAPANULI SELATAN PULO PAKKAT SP 2 464/MenLHK-PKTL/2015 21 Oktober 2015 2015 543,00 SURAT PENEGASAN APL
12 SUMBAR PESISIR SELATAN SINDANG SP 1 464/MenLHK-PKTL/2015 21 Oktober 2015 2015 225,00 SURAT PENEGASAN APL
13 SUMBAR DHARMASRAYA TIMPEH V XVII/G/5 464/MenLHK-PKTL/2015 21 Oktober 2015 2015 920,00 SURAT PENEGASAN APL
14 SUMBAR DHARMASRAYA TIMPEH VI XVII/G/6 464/MenLHK-PKTL/2015 21 Oktober 2015 2015 915,00 SURAT PENEGASAN APL
15 LAMPUNG TULANG BAWANG MESUJI F 464/MenLHK-PKTL/2015 21 Oktober 2015 2015 1.542,00 SURAT PENEGASAN APL
16 KALBAR KAPUAS HULU MANDAI SP 1 539/MenLHK-PKTL/2015 24 November 2015 2015 779,00 SURAT PENEGASAN APL
17 KALTIM PASIR PETIKU SEBAKUNG XVa/G/5 248/MenLHK-II/2015 1 Juni 2015 2015 1.000,00 SURAT PENEGASAN APL
18 KALTIM PASIR PETIKU SEBAKUNG XVa/G/6 248/MenLHK-II/2015 1 Juni 2015 2015 1.216,25 SURAT PENEGASAN APL
19 KALTIM KUTAI BARAT RESAK XVID/G2/2 248/MenLHK-II/2015 1 Juni 2015 2015 1.250,00 SURAT PENEGASAN APL
20 KALTIM PENAJAM PASIR UTARA S. RIKO (BELANTARA S) - 248/MenLHK-II/2015 1 Juni 2015 2015 340,00 SURAT PENEGASAN APL
13. Rincian Lokasi TORA untuk Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya
yang sudah memperoleh persetujuan prinsip
NO PROVINSI KABUPATEN LOKASI
SK PELEPASAN/SURAT PENEGASAN TAHUN
SK
LUAS (HA) PROGRES
NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 KALTIM PASIR MUARA LANGON XVg/A/1 547/MenLHK-PKTL/2015 7 Desember 2015 2015 1.286,00 SURAT PENEGASAN APL
22 KALTIM KUTAI TIMUR PENGADAN X/G/6 547/MenLHK-PKTL/2015 7 Desember 2015 2015 1.403,00 SURAT PENEGASAN APL
23 KALTIM KUTAI TIMUR PENGADAN X/G/7 547/MenLHK-PKTL/2015 7 Desember 2015 2015 444,00 SURAT PENEGASAN APL
24 KALTIM KUTAI TIMUR TEPIAN LANGSAT Xa/F/1 547/MenLHK-PKTL/2015 7 Desember 2015 2015 131,00 SURAT PENEGASAN APL
25 KALTARA BULUNGAN JELERAI SELOR III VII/A 547/MenLHK-PKTL/2015 7 Desember 2015 2015 1.125,00 SURAT PENEGASAN APL
26 KALTARA BULUNGAN JELERAI SELOR VII/A/4 547/MenLHK-PKTL/2015 7 Desember 2015 2015 640,00 SURAT PENEGASAN APL
27 KALTARA BULUNGAN JELERAI SELOR VII/A/5 547/MenLHK-PKTL/2015 7 Desember 2015 2015 800,00 SURAT PENEGASAN APL
28 KALTARA BULUNGAN JELERAI SELOR VII/A/6 547/MenLHK-PKTL/2015 7 Desember 2015 2015 800,00 SURAT PENEGASAN APL
29 KALSEL TAPIN RAWA MUNING III/D/1 539/MenLHK-PKTL/2015 24 November 2015 2015 1.150,00 SURAT PENEGASAN APL
30 SULUT BOOLANG MONGONDOW IKARAT/PUSIAN - 248/MenLHK-II/2015 1 Juni 2015 2015 600,00 SURAT PENEGASAN APL
31 SULTENG TOJO UNA-UNA DATARAN BULAN II 547/MenLHK-PKTL/2015 7 Desember 2015 2015 87,00 SURAT PENEGASAN APL
32 SULTRA KONAWE SELATAN/KENDARI BUKE/ADAKA JAYA - 539/MenLHK-PKTL/2015 24 November 2015 2015 438,62 SURAT PENEGASAN APL
33 SULBAR MAMUJU TOMO VII/H/7 539/MenLHK-PKTL/2015 24 November 2015 2015 470,00 SURAT PENEGASAN APL
34 MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR PASAHARI/BANGGOI XI/D/1 539/MenLHK-PKTL/2015 24 November 2015 2015 445,00 SURAT PENEGASAN APL
35 MALUT HALMAHERA TENGAH KOBEKULO XVIIa/A/2 539/MenLHK-PKTL/2015 24 November 2015 2015 360,00 SURAT PENEGASAN APL
36 PAPUA SARMI ARMOPA XIVc/B/1 539/MenLHK-PKTL/2015 24 November 2015 2015 1.140,00 SURAT PENEGASAN APL
37 SUMBAR DHARMASRAYA PADANG HILALANG SP.2,3,4 442/Menlhk/Setjen/PLA.2 /6/2016 7 Juni 2016 2016 900,75 SK PELEPASAN
38 KALSEL TANAH BUMBU JOMBANG VII/E/1 273/Menlhk/PKTL/PLA.2/6/2016 7 Juni 2016 2016 93,00 SURAT PENEGASAN APL
39 KALSEL KOTABARU PAMUKAN SENGANYAM
II/H/1,2
273/Menlhk/PKTL/PLA.2/6/2016 7 Juni 2016 2016 1.403,00 SURAT PENEGASAN APL
40 KALSEL KOTABARU PAMUKAN SUNGAI DURIAN
II/C/1
273/Menlhk/PKTL/PLA.2/6/2016 7 Juni 2016 2016 536,00 SURAT PENEGASAN APL
14. Rincian Lokasi TORA untuk Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya
yang sudah memperoleh persetujuan prinsip
NO PROVINSI KABUPATEN LOKASI
SK PELEPASAN/SURAT PENEGASAN
TAHUN
SK
LUAS (HA) PROGRES
NOMOR TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
41 KALSEL KOTABARU PAMUKAN/S. DURIAN III/C/5 273/Menlhk/PKTL/PLA.2/6/2016 7 Juni 2016 2016 839,00 SURAT PENEGASAN APL
42 KALSEL BANJAR RIAM KANAN Ixb/F/2 273/Menlhk/PKTL/PLA.2/6/2016 7 Juni 2016 2016 878,00 SURAT PENEGASAN APL
43 KALSEL KOTABARU SEI PASIR/SEMBAGA Vc/C/1 273/Menlhk/PKTL/PLA.2/6/2016 7 Juni 2016 2016 156,00 SURAT PENEGASAN APL
44 KALSEL KOTABARU SEPAGAR - 273/Menlhk/PKTL/PLA.2/6/2016 7 Juni 2016 2016 1.214,00 SURAT PENEGASAN APL
45 SULBAR MAMUJU MORA SP1 239/MENLHK/PKTL/PLA.2/6/2016 12 Mei 2016 2016 1.089,00 SURAT PENEGASAN APL
46 SULBAR MAMUJU MORA SP2 239/MENLHK/PKTL/PLA.2/6/2016 13 Mei 2016 2016 840,00 SURAT PENEGASAN APL
47 SULBAR MAMUJU TOMMO VII/H/6 239/MENLHK/PKTL/PLA.2/6/2016 13 Mei 2016 2016 1.273,00 SURAT PENEGASAN APL
48 KALTENG BARITO SELATAN BARUANG Ia/E/3 47/Menhut-II/2014 13 Januari 2014 2014 609,70 SK PELEPASAN
49 PAPUA MERAUKE KTM SALOR/TANAH MIRING - 679/Menhut-II/2014 13 Agustus 2014 2014 32,75 SK PELEPASAN
50 GORONTALO POHUWATO DUSUN SANDALAN 445/Menlhk/Setjen/PLA.2 /6/2016 14 Juni 2016 2016 571,74 SK PELEPASAN
51 SULBAR MAMUJU SINYONYOI - 81/Menlhk/Setjen/PKTL.2 /2 /2016 2 Februari 2016 2016 1.244,78 SK PELEPASAN
52 MALUT HALMAHERA TENGAH WALEH SP. 3 410/Menlhk/Setjen/PLA.2 /6/2016 2 Juni 2016 2016 1.057,16 SK PELEPASAN
JUMLAH 41.322,55
15. 15
REALISASI PELEPASAN KAWASAN HUTAN
UNTUK PERMUKIMAN TRANSMIGRASI SEBAGAI SUMBER TORA
Lokasi transmigrasi
seluas 41.323ha
16. 16
No. Provinsi Kabupaten S/D DESEMBER 2016
1 ACEH Aceh Barat 66,57
Aceh Barat Daya 0,43
Aceh Singkil 8,24
Aceh Timur 1,34
Langsa 4,91
Pidie 70,22
2 SUMATERA UTARA Tobasa 4.427,92
Tapsel 1.340,60
Asahan 25,50
Sibolga 4,60
Tapteng 616,90
Humbahas 881,50
Langkat 949,70
Mandailing Natal 309,20
Simalungun 2,41
Tapanuli Utara 217,95
Labuhan Batu Utara 535,60
3 RIAU Bengkalis 25,41
4 SUMATERA BARAT Darmasraya 3.427,43
Agam 2.855,4
Sawahlunto 760,2
Lima Puluh Kota 5.086,5
Pesisir Selatan 1.501,2
Sijunjung 3.365,2
Solok 3.890,2
Padang Pariaman 2.877,0
Pasaman Barat 998,2
Solok Selatan 268,5
Tanah Datar 3,4
Pasaman 6.001,6
196,0
5 SUMATERA SELATAN OKI 241,42
Musi Banyuasin 22,18
Musi Rawas 939,00
6 J A M B I Tanjabbar 31,75
Tebo 0,14
Tanjabtim 1,34
Merangin 47,96
Muaro Jambi 0,57
7 KEP BANGKA BELITUNG Bangka Barat 134,49
Bangka 1,07
0,60
Bangka Selatan 17,38
Bangka Tengah 25,15
Belitung Timur 3,36
Belitung 71,53
8 KEPULAUAN RIAU Kep Anambas 1.211,95
Batam 693,26
Tanjungpinang 1.456,67
Bintan 11,96
9 N T T Kupang -
Kab. Ende 1.873,66
Kab. Lembata 1.507,24
Kab. Manggarai Timur 628,71
Kab. Nagekeo 5.401,23
Kab. Ngada 7.779,64
Kab. Sikka 1.317,88
Kab. Sumba Timur 1.603,21
Kab. Timor Tengah Selatan 35,63
Kab. Timor Tengah Utara 97,84
REALISASI TORA MELALUI PENATAAN BATAS
S/D TAHUN 2016
17. 17
10 KALIMANTAN BARAT 11.549,26
11 KALIMANTAN TENGAH 584,72
88,65
12 KALIMANTAN SELATAN 1.785,83
3.233,90
13
KALIMANTAN TIMUR/
KALIMANTAN UTARA 50.446,20
27.661,62
14 SULAWESI UTARA
Bolaang Mongondow
Timur 90,87
Bolaang Mongondow
Utara -
Minahasa Tenggara 93,48
15 GORONTALO 404,50
2.976,31
16 SULAWESI BARAT 2.305,69
10.606,67
17 SULAWESI TENGAH Banggai 1.372,00
Donggala 89,00
Morowali 651,00
Morowali Utara 172,00
Sigi 1.418,00
Toli-Toli 158,00
18 SULAWESI SELATAN Luwu Timur 2.603,89
Luwu 196,43
Selayar 1.437,85
Soppeng 354,45
Wajo 1.216,36
19 MALUKU UTARA Halmahera Tengah 18,38
Kota Tidore Kepulauan 2,10
Halmahera Utara 34,32
Halmahera Timur 3,53
Halmahera Selatan 10,85
20 MALUKU 347,35
21 PAPUA Biak Numfor 14.761,71
Keerom 1.735,29
Waropen 559,84
Jayapura 138,39
Supiori 18,92
TOTAL 205.004,01
REALISASI TORA MELALUI PENATAAN BATAS
S/D TAHUN 2016 (Lanjutan...)
18. 18
REALISASI TORA MELALUI MEKANISME REVISI RTRW PROVINSI
(TAHUN 2016)
NO. KABUPATEN LUAS(HA)
1 ALOR 633
2 BELU 624
3 ENDE 2.551
4 FLORES TIMUR 3.744
5 KOTA KUPANG 3.556
6 KUPANG 4.955
7 LEMBATA 1.075
8 MALAKA 97
9 MANGGARAI 51
10 MANGGARAI BARAT 163
11 MANGGARAI TIMUR 4.316
12 NGADA 11.080
13 SIKKA 378
14 SUMBA BARAT DAYA 158
15 SUMBA TENGAH 1.707
16 SUMBA TIMUR 14.161
17 TIMOR TENGAH SELATAN 3.863
18 TIMOR TENGAH UTARA 1.050
JUMLAH 54.163
No KABUPATEN LUAS (HA)
1 BENGKALIS 15.108,72
2 INDRAGIRI HILIR 19.406,94
3 INDRAGIRI HULU 4.631,69
4 KAMPAR 3.621,88
5 KEPULAUAN MERANTI 2.027,65
6 KOTA DUMAI 1.089,84
7 KOTA PEKANBARU 4.598,70
8 KUANTAN SINGINGI 2.380,21
9 PELALAWAN 2.764,76
10 ROKAN HILIR 5.751,56
11 ROKAN HULU 3.501,68
12 SIAK 241,69
JUMLAH 65.125,32
PROVINSI NTT PROVINSI RIAU
21. SKEMA PENYELESAIAN TORA
No. Kriteria Mekanisme Regulasi Keterangan
1 a. Alokasi 20% dari seluruh Pelepasan
Kebun (sejak pemberlakuan
ketentuan alokasi 20% untuk
masyarakat)
Pemberian lahan 20% dari areal
yang telah dilepaskan untuk
kebun masyarakat
§Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.17/Menhut-II/2011
§P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1
/6/2016
b. Alokasi 20% dari permohonan yang
telah memperoleh persetujuan
prinsip pelepasan untuk
perkebunan
§Pelepasan kawasan hutan
§Pemberian 20 % lahan untuk
kebun masyarakat setelah
pelepasan kawasan hutan
P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1
/6/2016
Pelepasan akan diterbitkan
setelah pemohon
menyelesaikan kewajiban
penataan batas
2 Hutan Produksi yang dapat DiKonversi
(HPK) berhutan tidak produktif
§Pelepasan kawasan hutan (HPK) §P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1
/6/2016.
Pelepasan didasarkan pada
permohonan.
3 Program pemerintah untuk
pencadangan pencetakan sawah baru
§Pelepasan kawasan hutan (HPK) §P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1
/6/2016.
Pelepasan didasarkan pada
permohonan.
4 Permukiman Transmigrasi beserta
fasos-fasumnya yang sudah
memperoleh persetujuan prinsip
§Penataan Batas untuk areal
yang telah ditempati dan/atau
menjadi desa definitif
§Keputusan Perubahan Batas
Kawasan Hutan
§Perpres PPTKH
§P.44/Menhut-II/2012 jo.
P.62/Menhut-II/2013
Perlu data dan peta
pengukuran batas keliling
sebagai dasar pelepasan
kawasan hutan
21
22. SKEMA PENYELESAIAN TORA (Lanjutan ...)
No. Kelompok/ Kriteria Mekanisme Regulasi Keterangan
5 Permukiman, fasos dan fasum • Penyelesaian hak-hak pihak
ketiga melalui kegiatan
penataan batas kawasan hutan
• Keputusan Perubahan Batas
Kawasan Hutan
• Perpres PPTKH
• P.44/Menhut-II/2012 jo.
P.62/Menhut-II/2013
6 Lahan garapan berupa sawah dan
tambak rakyat
• Penyelesaian hak-hak pihak
ketiga melalui kegiatan
penataan batas kawasan hutan
• Keputusan Perubahan Batas
Kawasan Hutan
• Perpres PPTKH
• P.44/Menhut-II/2012 jo.
P.62/Menhut-II/2013
7 Pertanian lahan kering yang menjadi
sumber mata pencaharian utama
masyarakat setempat
• Penyelesaian hak-hak pihak
ketiga melalui kegiatan
penataan batas kawasan hutan
• Keputusan Perubahan Batas
Kawasan Hutan
• Perpres PPTKH
• P.44/Menhut-II/2012 jo.
P.62/Menhut-II/2013
22