Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to 153928_PPT Revisi RTRW Jabar 25 Agustus.pdf
Similar to 153928_PPT Revisi RTRW Jabar 25 Agustus.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
153928_PPT Revisi RTRW Jabar 25 Agustus.pdf
- 1. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Oleh: Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat PROGRES VERSI 26 AGUSTUS 2019
- 2. Muatan Dan Substansi Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009- 2029 (Status 1 Agustus 2019) 3 Progres Pembahasan Substansi Raperda Tentang Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Lampirannya Dengan Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat 2 Progres Pelaksanaan Penetapan Raperda Tentang Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 1 PEDOMAN PELAKSANAAN PROSES PENYUSUNAN DAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, SERTA PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI
- 3. PROGRES PELAKSANAAN PENETAPAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN RTRW PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029
- 4. PEDOMAN PELAKSANAAN PROSES PENYUSUNAN DAN PERSETUJUAN SUBSTANSI, SERTA PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah
- 5. ALUR PENYUSUNAN REVISI RTRW PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029 Tahun 2009-2029 • Berita Acara • Dokumen Raperda Barat Tahun 2009-2029 yang Pansus VII DPRD Provinsi Gubernur dan Ketua 4. PersetujuanSubstansi ke 5. Evaluasi Raperda ke • Pembahasan di Pansus VII • Proses penetapan Perda mundur • Rencana dilaksanakanTh. 2019 selesai Bulan Agustus 2019 mejadi tahun 2020 3. Proses Validasi KLHS 1. Pembahasandalam Jawa Barat 2. PersetujuanBersama DPRD Prov. Jawa Barat secara bertahap di KLHK Kemen ATR/BPN Kemendagri 6. Hasil Evaluasidilaporkan ke DPRD Prov. Jawa Barat 7. PenetapanPerda Tahun 2019 Output : Konsultasi Publik dan lampirannya • PenyusunanDokumenRevisi (Materi Teknis, Raperda, dan Album Peta) yang disesuaikandengan Permen ATR No. 1 Tahun 2018 tentangPedoman RTRWP • Kajian LingkunganHidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW ProvinsiJawa dilakukanoleh BPLHD Prov. Jabar • Penyelarasansubstansi Raperda dengan KLHS • Konsultasi Publik dengan Provinsi Tetangga(Banten, DKI Jakarta, Jateng) • KonsultasiPublik dengan Kab./Kota • KonsultasiPublik dengan Stakeholdersnon pemerintahdan PD • Rekomendasipeta RTRWP Jawa Barat dari BIG • Pembahasan substansi revisi RTRWP dengan TKPRD. Output : FinalisasiDraft Raperda tentang Revisi RTRW ProvinsiJawa Barat Tahun 2009-2029 • Input hasilkajian Evaluasi Kawasan Strategis Provinsi yang dilakukan DinasPermukiman dan Perumahan ProvinsiJawa Barat pada Tahun 2016 • Rakor dan Verifikasi Lapangan Finalisasi Konsep Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Output : • Konsepsi Umum Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dituangkandalam Materi Teknis • Draft Raperda Revisi RTRW ProvinsiJawa Barat Tahun 2009- 2029 • Album Peta Revisi RTRW ProvinsiJawa Barat Tahun 2009- 2029 Kegiatan Revisi : • PenyusunanDokumen Revisi (Materi Teknis, Raperda, dan Album Peta) • Konsultasi Publik : • Rapat Koordinasi RTR PertahananKeamanan dengan OPD dan Kab/Kota • FGD dengan Kementeriandan BUMN/ BUMD • FGD dengan OPD Provinsidan Kabupaten/Kota • FGD dengan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Pemerhati Lingkungan • FGD lainnyasesuai kebutuhan • Pengolahan Data dari hasil konsultasi, koordinasi, FGD, survey, dan updating peta • Seminar Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Program Legislasi Daerah Raperda tentang Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat FinalisasiRevisi RTRW ProvinsiJawa Barat Tahun 2009-2029 PenyusunanRevisi RTRW ProvinsiJawa Barat Tahun 2009-2029 Peninjauan Kembali Tahap Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Tahap Penetapan Raperda Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Tahun 2018 Tahun 2017 Tahun 2016 Tahun 2015
- 6. KELENGKAPAN PERSYARATAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DI KEMENTERIAN ATR/BPN 1. Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Gubernur; (dibuat setelah proses asistensi di Kementerian ATR/BPN) 2. Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD Provinsi; (dibuat setelah pembahasan dengan DPRD) 3. Surat keputusan peninjauan kembali dari Gubernur; (sudah ada) 4. Surat keputusan pembentukan tim peninjauan kembali dari Gubernur; (sudah ada) 5. Surat keputusan dari Gubernur tentang rekomendasi tindaklanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RTR; (sudah ada) 6. Dokumen hasil peninjauan kembali (dalam format softcopy dan hardcopy); (sudah ada) 7. Materi teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy); (dalam proses finalisasi menyesuaikan dengan perubahan Raperda) 8. Album Peta (dalam format softcopy (format *SHP); a. peta dasar; b. peta tematik; dan c. peta rencana. (peta akan difinalkan sesuai hasil pembahasan dengan DPRD) 9. Tabel sandingan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang eksisting dengan rancangan perubahan rencana umum tata ruang dan/atau rencana rinci tata ruang (dalam format softcopy dan hardcopy); (dalam proses pembahasan dengan DPRD) 10. Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas rancangan Perda tentang RTR; (dibuat setelah finalisasi Raperda hasil pembahasan dengan DPRD dan KLHS yang sudah divalidasi KLHK) 11. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali); (sudah ada) 12. Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan; (sudah ada) 13. Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; (sudah ada) 14. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (sedang diproses bersama Dinas Lingkungan Hidup) Permen ATR/BPN No 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota
- 7. PROGRES PEMBAHASAN SUBSTANSI RAPERDA TENTANG PERUBAHAN RTRW PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029 DAN LAMPIRANNYA DENGAN PANSUS VII DPRD PROVINSI JAWA BARAT
- 8. PROGRES PEMBAHASAN Per tanggal 26 Agustus 2019 Jumlah Pasal Raperda Keseluruhan Jumlah pasal yang sudah dibahas dan diperbaiki Terdapat pasal yang dihapus dan ditambahkan 140 140 Lampiran Raperda 10 10 Lampiran sudah dibahas dan diperbaiki Penambahan 1 Lampiran
- 9. LAMPIRAN RAPERDA Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Pengembangan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Peta Rencana Struktur Ruang Penetapan Lokasi Kawasan lindung Rencana kawasan Pertahanan dan keamanan Sistem Perkotaan Arahan Penanganan KSP dan Peta Rencana KSP Rencana Jaringan Prasarana VIII IV VII III VI II IX V I Jumlah lampiran : 10 V A Pulau- pulau kecil dan Pelabuhan Perikanan Tambahan lampiran VA mengakomodir data pulau- pulau kecil dan pelabuhan perikanan
- 10. IMPLIKASI TERHADAP PROGRES PENYELESAIAN OUTPUT REVISI RTRW 1. Penyelesaian dokumen Raperda dan lampiran masih menunggu hasil pembahasan perbaikan dan penyelarasan oleh Biro Hukum dan HAM dan Bappeda 2. Materi teknis belum diselaraskan dengan perubahan substansi Raperda, dan ketentuan Konsepsi Ruang 3. Revisi Naskah Akademis Revisi RTRW (Kajian Hukum)
- 11. TINDAK LANJUT No Tanggal Agenda 1 26 Agustus 2019 Pertemuan Pansus VII dengan Gubernur 2 27 Agustus 2019 Pansus VII Temu Media 3 28 Agustus 2019 Rapat Paripurna
- 12. PROGRES VALIDASI KLHS REVISI RTRW PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029 • Validasi KLHS Revisi RTRWP dilaksanakan dengan metode validasi bertahap; • Pra Validasi dilakukan pada Tanggal 28 Juni 2019, dengan hasil catatan KLHK tercantum dalam Berita Acara Nomor BA.19/PDLKWS/PKLHWS/6/2019; • Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup memperbaiki substansi KLHS sesuai Berita Acara Pra Validasi, difasilitasi dalam rapat pembahasan perbaikan di Bappeda, dan dilakukan penyusunan kembali Matrik Penjaminan Mutu KLHS Revisi RTRW berdasarkan hasil perbaikan; • Rencana menyerahkan dokumen KLHS hasil perbaikan pada Minggu ke 4 (empat) Agustus 2019.
- 13. MUATAN DAN SUBSTANSI PERUBAHAN RTRW PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029 (STATUS 26 AGUSTUS 2019)
- 14. IMPLIKASI PERUBAHAN SECARA UMUM Muatan/ Substansi RTRWP • Muatan dalam Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota (Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2018) berimplikasi pada struktur dan substansi Raperda, Lampiran Raperda, Materi Teknis, dan Album Peta • Penambahan dan penyempurnaan substansi dari peraturan perundang- undangan, kebijakan nasional dan provinsi, serta program sektoral dari Perangkat Daerah • Masukan Pansus VII • Hasil Konsultasi, Kunjungan Kerja, KLHS Peta • Perubahan Kawasan Hutan (Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017), berimplikasi pada Luas Kawasan Hutan • Penambahan Pulau-Pulau Kecil, berimplikasi pada luas • Perubahan Peta Batas Pantai Jawa Barat (Sumber : BIG (Sumber : BIG Tahun 2018), berimplikasi pada luas • Penambahan Wilayah Administrasi Pangandaran sebagai Daerah Otonom Baru, berimplikasi pada Peta Administrasi • Perubahan Isi Peta dari Proyek Strategis Nasional, Rencana Provinsi, dan penyesuaian dengan Rencana dalam Raperda • Masukan Pansus VII • Hasil Konsultasi, Kunjungan Kerja, KLHS
- 15. • Kawasan Peruntukan Lindung Perubahan : 1. Masukan Pansus VII dan Perangkat Daerah Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perubahan : 1. Rencana Sektoral dan persetujuan Pansus VII Arahan Pemanfaatan Ruang : Indikasi Program Kawasan Strategis Provinsi Perubahan, semula 24 KSP menjadi 6 KSP : 1. Berdasarkan kriteria KSP 2. Sebagian KSP menjadi kewenangan pusat, dan sebagian berada dalam KSN 3. Usulan pusat pertumbuhan ekonomi baru 4. Masukan Pansus VII Rencana Pola Ruang : • Kawasan Peruntukan Budidaya Perubahan : 1. Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi (Permen ATR/BPN No 1/2018). 2. Penunjukan Kawasan Hutan (SK. Kemenhut, 2017). 3. Updating peta kawasan rawan gerakan tanah dan karst (Badan Geologi, 2016). 4. Usulan KP2B (ATR/BPN, 2018), dan usulan KP2B dari Kab./Kota. 5. Masukan rencana sektoral dan menambahkan program strategis dari Gubernur 6. Masukan Pansus VII Perubahan : 1. Berdasarkan Kriteria Sistem Perkotaan (Permen ATR/BPN No 1 Tahun 2018, Usulan Kab./Kota, dalam masukan pansus VII 2. Proyek Strategis Nasional (Perpres No. 56 Tahun 2018), dan rencana sektoral. 3. Menambahkan program strategis dari Gubernur. 4. Masukan Pansus VII Rencana Struktur Ruang : • Sistem Perkotaan • Sistem Jaringan Infrastruktur Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perubahan : 1. Menyesuaikan Nomenklatur 2. Masukan Pansus VII dan perangkat daerah Ketentuan Umum Perubahan : 1. Menyesuaikan Nomenklatur dan definisi sesuai peraturan perundang-undangan MUATAN REVISI RTRW PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029
- 16. Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Catatan : Tidak ada perubahan Tujuan Penataan Ruang Jawa Barat Mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia. Sasaran Penataan Ruang : a. tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Jawa Barat dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan; b. terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis; c. terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan d. terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang. TUJUAN DAN SASARAN PENATAAN RUANG JAWA BARAT TAHUN 2009-2029
- 17. Kebijakan dan Strategi Perencanaan Tata Ruang Kebijakan dan Strategi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan RTRWP dan peninjauan kembali RTRWP Pengawasan dan penertiban menggunakan perangkat pengendalian Tindak lanjut RTRWP dalam rencana rinci Pemberian izin pemanfaatan ruang Pemberian izin pemanfaatan ruang kewenangan kabupaten/ kota, berpedoman ke RTRWP Penyelarasan RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRWP Pemberian izin pemanfaatan ruang oleh kabupaten/kota yang berdampak besar dan/atau menyangkut kepentingan nasional/provinsi dikoordinasikan dengan Gubernur Dasar Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pemanfaatan Ruang/ Pembangunan Wilayah Jawa Barat Catatan hasil pembahasan dalam Pansus VII : terdapat perubahan kebijakan menyesuaikan dengan nomenklatur dan perubahan pada sebagian substansi pasal strategi) Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang Pengembangan wilayah (WP dan keterkaitan fungsional antar WP) Pengembangan struktur ruang : 1. pemantapan sistem perkotaan sesuai fungsi PKN, PKW , PKL 2. pengembangan sistem kota-desa sesuai daya dukung dan daya tampung serta fungsi kegiatan dominan 3. pengendalian perkembangan perkotaan di utara dan wilayah antara utara dan selatan untuk menjaga lingkungan berkelanjutan 4. pengendalian perkembangan sistem kota di selatan tidak melebihi daya dukung dan daya tampung, 5. penataan dan pengembangan infrastruktur , mendorong terlaksananya peran WP dan KSP dalam mewujudkan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk Pengembangan pola ruang (pengembangan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya) KEBIJAKAN DAN STRATEGIS PENATAAN RUANG JAWA BARAT TAHUN 2009-2029
- 18. Perrnukiman. masukan Pansus VII DPRD Prov Perumahan d.an Permukirnan Perda No.22 Tahon 2010 Ten tang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahon 2009-2029 Raperda No ..... Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda No.22 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tab111n 2009-2029 Keterangan Perubahan Pasal Materi Pasal Materi (3) Stratagi pengsmbangan sistern kota-dssa yang sesuai dengan dayadukunglingkungan serta fungsi kegiatan dommannya ssbagairuanadimaksud pada ayat (1) huruf lb, dilaksanakan meliputi: a. Men,gendali.kan rnebilitas dan migrasi ruasuk terutama ke wil ayah pusat pertumbuhan: b. Mengendalikan pertumbuhan permukiman skala besar dan mendorong pengembangan permukimanvertikaldi kawasanpadat penduduk, antara lain di kawasan perkotaan Bodebek dan kawasan perkotaan Bandung Raya; c. Mengendalikan pertumbuhan kawasan permukiman skala besar dan rnendorong pengembangan psrmukiman vertikal di Kawasan Pantura untuk mengurangi kecendenmgan alih fungsi lahan sawah;dan d. Mengendalikan perkembangan kegiatan indnstri manufaktur dan Perbaikan atas masukan Biro Hukum Masukan Dinas Perumahan dan Perubahan ayat b dan d atas [abar Huruf c dihapus, substansidigabung ke huruf b Masukan Dinas CONTOH PERUBAHAN
- 19. IV WP WP PURWASUKA I Kawasan Utara : DIKENDALIKAN II WP BODEBEKPUNJUR Kawasan Barat : DITINGKATKAN WP CIAYUMAJAKUNING VI III WP KK CEKUNGAN BANDUNG WP SUKABUMI DAN SEKITARNYA Kawasan Selatan : DIBATASI V WP PRIATIMDAN PANGANDARAN Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 Catatan : Tidak ada perubahan Strategi yang ditujukan untuk meningkatkan sinergitas dan integrasi pengembangan wilayah antar WP dan Kawasan Khusus (KK) untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah Strategi Pengembangan Wilayah : 1. Pembagian 6 (enam) Wilayah Pengembangan 2. Keterkaitan fungsional antarwilayah pengembangan • Penjabaran dari Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Andalan pada Sistem Nasional • Strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan Kebijakan Pengembangan Wilayah Meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antarwilayah kabupaten/ kota maupun kawasan perkotaan dan perdesaan WP Bodebekpunjur WP Purwasuka WP Ciayumajakuning WP Priatim-Pangandaran WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung Sukabumi dsk KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH Kawasan Timur : DIDORONG
- 20. dalam usulan (sehingga Perubahan : Perubahan Nomenklatur PKL dan perubahan jumlah PKL : Semula 77 PKL Perkotaan dan PKL Perdesaan, menjadi 69 PKL (tidak dibedakan perkotaan/perdesaan) Ditetapkan Pemerintah Provinsi dalam RTRW Provinsi, berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/ Kota Penetapan Cikarang-Cibitung, Tarumajaya, Cibarusah, Setu, Cibinong, Setu, Cibinong, Cileungsi, Parung, Cigudeg, Caringin, Parungpanjang, Cibadak, Cicurug, Sagaranten, Jampangkulon, Cianjur, Sindangbarang, Sukanagara, Purwakarta, Karawang, Cilamaya, Rengasdengklok, Teluk Jambe Barat, Ciwidey, Pangalengan, Cikalong Wetan, Padalarang, Sumedang, Conggeang-Tomo, Wado, Pamanukan, Subang, Jalan Cagak, Pusakanagara, Jatibarang, Losarang, Gantar-Terisi, Tukdana, Karangampel, Haurgeulis, Arjawinangun, Sumber, Lemahabang, Palimanan, Ciledug, Majalengka, Kertajati, Kuningan, Cilimus, Luragung, Ciawigebang, Mandirancan, Garut, Cikajang, Pameungpeuk, Rancabuaya, Singaparna, Cikatomas, Ciawi, Karangnunggal, Ciamis, Banjarsari, Kawali, Rancah, Panjalu, Cisaga, Banjar dan Parigi sebagai PKL, dengan wilayah pelayanan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan. Ditetapkan Pemerintah RTRWN Penetapan Cikopo-Cikampek, Indramayu, Kota Sukabumi, Palabuhanratu, Cidaun, Kota Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kadipaten sebagai PKW, dengan peran pusat koleksi dan distribusi skala nasional Ditetapkan Pemerintah dalam RTRWN Penetapan Kawasan Perkotaan Bodebek, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Cirebon sebagai PKN, dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi 8 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 61 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 3 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) REVISI RENCANA SISTEM PERKOTAAN
- 21. Peta Rencana Jaringan Transportasi (Jalan dan Perhubungan) Catatan : • Peta Sistem Jaringan Transportasi sudah disesuaikan dengan Lampiran XI Indikasi Program • Beberapa rencana jaringan transportasi tidak dapat dicantumkan dalam peta karena trase/ruas jalan belum final/harus dikaji ulang trase, dan tidak dapat dimunculkan dalam peta skala 1:250.000
- 22. Catatan : • Menambahkan Cekungan Air Tanah dalam Peta Sistem Jaringan SDA sesuai dengan Permen ATR No 1 Tahun 2018 • Memperbaiki indikasi program jaringan prasarana sumber daya air Peta Rencana Jaringan Prasarana Sumber Daya Air
- 23. Peta Rencana Jaringan Energi Catatan hasil pembahasan Pansus VII : • Memperbaiki struktur penulisan rencana di indikasi program • Menambahkan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas sesuai data dari ESDM Provinsi Jawa Barat • Menambahkan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sesuai data dari ESDM Provinsi Jawa Barat • menghilangkan jaringan Migas di periaran karena sudah masuk RZWP3K
- 24. Catatan: • sudah menyesuaikan dengan nomenklatur dalam Permen ATR No 8 Tahun 2018 • Data yang digunakan sudah disesuaikan dengan Struktur Ruang RP3KP yang disusun oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
- 25. Catatan hasil pembahasan Pansus VII : • Menyesuaikan nomenklatur kawasan lindung dengan Permen ATR No 1 Tahun 2008 No Kawasan Lindung Luas (Ha) Presentase Jabar 1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Bawahannya 646,711.69 17.44 Hutan Lindung 228,846.02 6.17 Resapan Air 387,467.07 10.45 Kawasan Sesuai utk Htn. Lindung 30,398.60 0.82 2 Kawasan Hutan Konservasi 172,023.42 4.64 3 Kawasan Perlindungan Geologi 58,392.75 1.57 4 Kawasan Rawan Bencana 813,483.16 21.93 Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah 686,314.51 18.50 Kawasan Rawan Bencana Gn. Api 37,920.73 1.02 Kawasan Rawan Bencana Tsunami 89,247.93 2.41 5 Perlindungan Setempat 1,199.01 0.03 Total Luas Kawasan Lindung 1,691,810.03 45.61 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung
- 26. No Kawasan Lindung Perda No 22 Tahun 2010 Luas (Ha) % thdp Luas Wil. Jabar No Kawasan Lindung Revisi RTRWP Luas (Ha) % thdp Luas Wil. Jabar A. Hutan Konservasi 179500.66 4.84 A. Hutan Konservasi 172,023.42 4.64 B. Konservasi Perairan 1391.18 0.04 B. Konservasi Perairan 0.00 0.00 C. Hutan Lindung 224040.30 6.04 C. Hutan Lindung 228,846.02 6.17 D. Kaw yg Memberikan Perlindungan thd Kaw. Bawahannya 472718.08 12.74 D. Kaw yg Memberikan Perlindungan thd Kaw. Bawahannya 417,865.66 11.27 1 Kaw. Sesuai utk Htn. Lindung 48379.40 1.30 1 Kaw. Sesuai utk Htn. Lindung 30,398.60 0.82 2 Kaw. Resapan Air 424338.68 11.44 2 Kaw. Resapan Air 387,467.07 10.45 E. Perlindungan Geologi 58591.43 1.58 E. Perlindungan Geologi 58,392.75 1.57 F. Kawasan Rawan Bencana 757676.36 20.43 F. Kawasan Rawan Bencana 813,483.16 21.93 1 Kaw. Rawan Bencana Gerakan Tanah 650649.49 17.54 1 Kaw. Rawan Bencana Gerakan Tanah 686,314.51 18.50 2 Kaw. Rawan Bencana Gn. Api 68051.74 1.83 2 Kaw. Rawan Bencana Gn. Api 37,920.73 1.02 3 Kaw. Rawan Bencana Tsunami 38975.13 1.05 3 Kaw. Rawan Bencana Tsunami 89,247.93 2.41 G. Perlindungan Setempat 1729.67 0.05 G. Perlindungan Setempat 1,199.01 0.03 Total Luas Kawasan Lindung 1695647.68 45.71 Total Luas Kawasan Lindung 1,691,810.03 45.61 Tabel Sanding Luasan Rencana Pola Ruang Lindung
- 27. Catatan: • Kawasan hutan rakyat yang diakomodir, bersumber dari Ekoregion Jawa Bali yang dihasilkan dari analisis kriteria/ bukan hasil groundcheck Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya
- 28. No Kawasan Budidaya Luas (Ha) % thdp Luas Wil. Jabar A. Kawasan Enclave 23216.2142 0.63 B. Hutan Cadangan 1195.92 0.03 C. Kawasan Hutan Produksi 389714.50 10.51 1. Kawasan Hutan Produksi 215251.16 5.80 2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas 174463.34 4.70 D. Kawasan Tanaman Pangan 384698.39 10.37 E. Kawasan Permukiman 1235356.07 33.30 1. Kawasan Permukiman Perdesaan 803144.27 21.65 2. Kawasan Permukiman Perkotaan 432211.80 11.65 F. Tubuh Air 36559.03 0.99 Total Luas Kawasan Budidaya 2.070.740,12 55.82 Tabel Luas Rencana Pola Ruang Budidaya
- 29. Peta Revisi Rencana Pola Ruang • Peta Revisi Rencana Pola Ruang menambahkan kawasan hutan rakyat; • Kawasan Pertanian terdiri dari kawasan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan); • Kawasan Enclave disesuaikan dengan nomenklatur Kawasan Budidaya dalam Permen ATR No 1 Tahun 2018.
- 30. Peta KP2B Provinsi Jawa Barat Luas KP2B berupa guna lahan sawah dan tegalan : 791.691,61 Ha No Kab/Kota Luas KP2B Versi 22 Mei 2019 1 Kab. Bandung 39.170,06 2 Kab. Bandung Barat 10.098,72 3 Kab. Bekasi 33.008,48 4 Kab. Bogor 37.650,65 5 Kab. Ciamis 34.588,82 6 Kab. Cianjur 53.614,24 7 Kab. Cirebon 43.768,85 8 Kab. Garut 44.131,25 9 Kab. Indramayu 92.114,35 10 Kab. Karawang 87.082,09 11 Kota Bandung 58,17 12 Kota Banjar 1.646,08 13 Kota Bekasi 0,17 14 Kota Bogor 60,12 15 Kota Cimahi 23,00 16 Kota Cirebon 23,25 17 Kota Depok 0,00 18 Kota Sukabumi 491,76 19 Kota Tasikmalaya 856,06 20 Kab. Kuningan 26.319,03 21 Kab. Majalengka 34.166,94 22 Kab. Pangandaran 20.157,53 23 Kab. Purwakarta 12.865,69 24 Kab. Subang 67.882,07 25 Kab. Sukabumi 64.012,69 26 Kab. Sumedang 30.066,70 27 Kab. Tasikmalaya 57.734,83 Jumlah 791.591,61 Sumber : 1. Peta KP2B Kementerian ATR/BPN 2018 2. Rekapitulasi usulan Kabupaten/Kota 3. Analisis Provinsi
- 31. Peta Revisi Kawasan Strategis Provinsi Catatan • KSP sudah disetujui oleh Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat • KSP dalam Revisi RTRWP Jawa Barat dibagi menjadi 2 (dua) fungsi: KSP Fungsi Pertumbuhan Ekonomi dan KSP fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- 32. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Arahan pemanfaatan ruang berisi daftar indikasi program utama perwujudan 4 (empat) sasaran penataan ruang dan penjabaran dari rencana struktur, rencana pola ruang dan rencana KSP. Dilengkapi dengan pelaksanaan, waktu, pelaksanaan dan pembiayaan. Sasaran Penataan Ruang • Tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Jawa Barat dan tersediannya ruang untuk ketahanan pangan; • Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis; • Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi; dan • Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang. Catatan hasil pembahasan Pansus VII : • Memperbaiki indikasi program semua sektor • Menambahkan program pemanfaatan sumber daya alam • PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG 1. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Strategis Sistem jaringan transportasi, sumberdaya air, energi, telekomunikasi,prasarana lainnya 2. Perwujudan ruang untuk kawasan perkotaan (PKN, PKW, PKL) • PERWUJUDAN POLA RUANG 1.Pencapaian 45% kawasan lindung Peningkatan luasan kawasan lindung hutan, peningkatanfungsi kawasan lindung, rehabilitasi lahan kritis, pemantapan fungsi konservasi kawasan lindung 2. Penyediaan ruang ketahanan pangan 3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam : penyediaan air baku dan konservasi Cekungan Air Tanah 3. Pelaksanaan pengurangan resiko bencana Mitigasi non struktural dan mitigasi struktural 4. Perwujudan ruang investasi sektor perekonomian Industri, perdagangan,pariwisata, pertanian, perumahan dan permukiman • PENANGANAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP) Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) KSP
- 33. KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM PROVINSI Arahan zonasi struktur ruang untuk sistem perkotaan dan infrastruktur wilayah Arahan zonasi pola ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya Digunakan sebagai pedoman Provinsi dan Kab/Kota dalam menyusun peraturan zonasi Digunakan sebagai acuan dalam : • Pemberian rekomendasi/ izin pemanfaatan ruang • Pemberian sanksi terhadap pelanggaran • Pemberian insentif dan disinsentif Catatan hasil pembahasan Pansus VII : • Menyempurnakan pasal arahan zonasi untuk seluruh jaringan prasarana dan kawasan peruntukan • Memperbaiki pasal insentif disinsentif, • Memperbaiki pasal arahan perizinan, • Menghapus pasal larangan ARAHAN SANKSI Sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelanggaran arahan sanksi dan ketentuan Pasal Larangan ARAHAN PERIZINAN Rekomendasi Gubernur untuk pemanfaatan ruang di KSP ARAHAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF Dalam perwujudan 45% kawasan lindung, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan kepada kab./kota dengan pertimbangan proporsi luas kawasan lindung dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas kawasan lindung di wilayahnya. Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Provinsi memfasilitasi pengaturan insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan (role sharing) antar kab./kota yang secara geografis terletak di daerah hulu dan hilir DAS, yang ditetapkan melalui pola kerjasama antardaerah. Dalam perwujudan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, insentif kepada masyarakat petani.
- 34. TERIMA KASIH