Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pusat Pendidikan Administrasi Lemdik Polri
12 Mei 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam persepektif wawasan nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik.
Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pusat Pendidikan Administrasi Lemdik Polri
12 Mei 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam persepektif wawasan nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik.
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaNachan
Tata cara penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri PPN No.1 Tahun 2021.
Aspek penguatan pada Permen PPN No.1 Tahun 2021 terdiri atas:
1. Aspek Muatan Renja K/L
a. Penuangan Muatan Renja K/L sesuai SEB RSPP
b. Perluasan Pengertian Lokasi (Administratif dan Lokasi
Khusus)
c. Penguatan Muatan Komponen dan Indikasi Pendanaannya
2. Aspek Penyusunan Renja K/L
a. Koordinasi dan Forum Pembahasan Program Lintas K/L
3. Aspek Penelaahan Renja K/L
a. Penerapan Catatan TM Online
b. Penyederhanaan Lingkup Penelaahan TM 2
c. Keterlibatan PJ PN pada Usulan terkait Prioritas
d. Penuangan Usulan Prioritas sesuai RKP dan SBPA
4. Aspek Sistem Informasi
a. Data Renja (Approved) sebagai data dasar Penyusunan
RKA
b. Fasilitasi Data Sharing dengan Sistem Informasi di K/L
Disampaikan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 19 Agustus 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Kursus Singkat Manajemen Pertahanan Negara (Suskatjemen Hanneg) untuk Eksekutif, Badan Diklat Kemhan RI
Jakarta, 20 Januari 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
Selamat Datang di Materi Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila..
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya.
Sebagai Center of Excellence Kajian Bidang
Ketahanan Nasional
Disampaikan pada Rakor Renbang Penguatan
Debidjianstrat Lemhannas RI
Jakarta, 25 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaNachan
Tata cara penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri PPN No.1 Tahun 2021.
Aspek penguatan pada Permen PPN No.1 Tahun 2021 terdiri atas:
1. Aspek Muatan Renja K/L
a. Penuangan Muatan Renja K/L sesuai SEB RSPP
b. Perluasan Pengertian Lokasi (Administratif dan Lokasi
Khusus)
c. Penguatan Muatan Komponen dan Indikasi Pendanaannya
2. Aspek Penyusunan Renja K/L
a. Koordinasi dan Forum Pembahasan Program Lintas K/L
3. Aspek Penelaahan Renja K/L
a. Penerapan Catatan TM Online
b. Penyederhanaan Lingkup Penelaahan TM 2
c. Keterlibatan PJ PN pada Usulan terkait Prioritas
d. Penuangan Usulan Prioritas sesuai RKP dan SBPA
4. Aspek Sistem Informasi
a. Data Renja (Approved) sebagai data dasar Penyusunan
RKA
b. Fasilitasi Data Sharing dengan Sistem Informasi di K/L
Disampaikan untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI
Jakarta, 19 Agustus 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Kursus Singkat Manajemen Pertahanan Negara (Suskatjemen Hanneg) untuk Eksekutif, Badan Diklat Kemhan RI
Jakarta, 20 Januari 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
Selamat Datang di Materi Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila..
Setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengaktualisasikan etika dan integritas kepemimpinan pancasila dalam mengendalikan pelayanan publik di instansinya.
Sebagai Center of Excellence Kajian Bidang
Ketahanan Nasional
Disampaikan pada Rakor Renbang Penguatan
Debidjianstrat Lemhannas RI
Jakarta, 25 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
artikel ini didasarkan pada kenyataan bahwa tata kelola kolaboratif telah diadopsi dalam hampir seluruh dokumen pebangunan di Indonesia namun dalam kenyataannya masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. untuk itu, makalah ini mencoba memetakan kondisi yang ada berdasar pada pembelajaran maupun studi kasus pelaksanaan SDGs di indonesia. kemudian memberikan pilihan langkah strategis dalam uaya memperkuat tata kelola kolaboratif di indonesia
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Pengukuhan Pengurus AAKI 2019-2022
Jakarta, 4 Maret 2020
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Materi Diklat Reform Leader Academy untuk Membangun Satu Pemerintahan
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Disampaikan untuk Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI
Jakarta, 9 Mei 2016
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Buku Policy Brief Inovasi Administrasi Negara merupakan kumpulan Policy Brief yang ditulis secara individu maupun tim. Sebagian Polbrief merupakan
sintesa pemikiran LAN di bidang manajemen ASN, reformasi birokrasi, dan pengembangan
kompetensi ASN.
Similar to Wo g (whole of government) materi prajab (20)
Materi pelatihan Dasar CPNS pada Provinsi NTB. Salah satu materi agenda 2 ddalam pembelajaran. Materi tersebut merupakan bagian dari Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Core Valuenya BerAKHLAK. Nilai Berorientasi pelayanan dan Nilai Akuntabel. berorientasi pelayanan merupakan nilai pertama yang harus dimiliki oleh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. sesuai dengan fungsi ASN sendiri yaitu: sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebegai perekat dan pemersatu bangsa.
materi pelengkap modul yang sudah disiapkan oleh LAN RI sekaligus bahan pembelajaran mata diklat Pilar-Pilar kebangsaan pada Diklatpim IV Provinsi NTB Tahun 2016
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
1. Whole of Government
Pelatihan Dasar CPNS
(WoG)
Golongan III
081917204866 amaqhilim@gmail.com
Muslihin
Widyaiswara Ahli Madya pada BPSDMD NTB
2. Muslihin
PEMBELAJARAN
LATIHAN DASAR CALON PNS
Variasi bahan ajar yang
digunakan Desain
pembelajaran Metode
Pembelajaran Evaluasi
Pembelajaran
Saya kadang rubah dan kadang singa. Seluruh rahasia
pemerintah terletak pada mengetahui kapan menjadi satu
atau yang lain.
Napoleon Bonaparte
5. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Materi I
Mengenal WoG
Pengertian WoG
Mengapa WoG
Prinsip-prinsip WoG
Kapan WoG dibutuhkan
Bagaimana WoG dilakukan
Tanya jawab, Brainstorming, penugasan
HASIL BELAJAR
Ceramah, Tanya jawab, Brainstorming
Ceramah, Tanya jawab, Brainstorming,
Tanya jawab, Brainstorming, Penugasan
Ceramah, Tanya jawab, Brainstorming
Tanya jawab, Brainstorming, Penugasan
1 sesi (3 x 45 menit)
6. Muslihin
• Birokrasi Weber
– Pembagian Tugas
– Kedinasan
– Hierarki
– Dokumen tertulis
– Spesialisasi
• Wilson, pemisahan
politik dan birokrasi
• Birokrasi Weberian
tidak salah dalam
konteks historis, tetapi
tidak komptibel
dengan situasi terbaru,
budaya instant dan
kompetisi
• NPM menawarkan
fleksibilitas, efisiensi,
devolusi, dsb
8. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Whole of
Pendekatan penyelenggaraan
pemerinatahan yang KOLABORATIF antar
sector guna mencapai tujuan
Adanya dorongan publik;
isu terorisme,
radikalisme, dll
Perkembangan teknologi.
Faktor Eksternal
Ketimpangan kapasitas
sektoral akibat
kompetensi
Ego sektoral
Faktor Internal
latar belakang nilai,
budaya, adat, terjadinya
disintegrasi
Pemerintah sebagai
perekat kebangsaan
Keberagaman
GOVERNMENT
9. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
“[it] denotes public service
agencies working across
portfolio boundaries to
achieve a shared goal and
an integrated government
response to particular
issues. Approaches can be
formal and informal. They
can focus on policy
development, program
management and
service delivery”
Focus :
13. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Integrating Service
Delivery (ISD)
Proses penyatuan
pemberian layanan
kepada publik
Koordinasi dan
Kolaborasi
Pemerintah horizontal
yang berkoordinasi atau
berkolaborasi dalam
mencapai tujuan
bersama
Integrating and
Rebalancing
Governance
Kontrol politik dan
otonomi administrasi
seperti di Inggris
Culture Change
Konsep-konsep social
glue, budaya organisasi
Whole of GOVERNMENT
14. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Pendekatan WoG dilihat dari perbedaan kategori hubungan antara
kelembagaan yang terlibat
KATEGORI TIPE KETERANGAN
Penyertaan Pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak
Dialog Pertkaran informasi
Joint planning Perencanaan bersama, kerjasama sementara
Joint working Kolaborasi sementara
Joint venture Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi
urusan utama salah satu peserta kerjasama
Satelit Entitas yang terpisah, dimilihi bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif
Aliansi strategis Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan
utama salah satu peserta kerjasama
Union Unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak
Merger Penggabungan ke dalam struktur baru
Whole of GOVERNMENT
15. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Materi II
Praktik WoG
Tantangan dalam praktik WoG
Praktik WoG dalam Pelayanan
Publik
Ceramah, Tanya jawab, brainstorming,
diskusi, latihan/penugasan
HASIL BELAJAR
2 sesi (6 x 45 menit)
Ceramah, Tanya jawab, brainstorming,
diskusi, latihan/penugasan
Ceramah, Tanya jawab, brainstorming,
diskusi, latihan/penugasan
16. Muslihin
Layanan Asuransi Kesehatan (BPJS)
Layanan Ibu Melahirkan (RS,
Puskesmas)
Layanan Akta Kelahiran (Dinas
Dukcapil)
Layanan Kartu Keluarga (Kecamatan)
18. Muslihin
PRAKTIK WOG :
Cara yang Pernah
dipraktekkan
Penguatan koordinasi antar lembaga
Membentuk lembaga koordinasi khusus
Membentuk gugus tugas
Koalisi sosial
19. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Materi III
Prasyarat best practce
Best Practice
E-Government
Asas & Prinsip Pelayanan
Publik di Indonesia
Pelayanan Publik berbasis WoG
HASIL BELAJAR
Ceramah, Tanya jawab
Ceramah, Tanya jawab, brainstorming,
Ceramah, Tanya jawab,
latihan/penugasan
Ceramah, Tanya jawab, brainstorming,
diskusi, latihan/penugasan
Ceramah, Tanya jawab, brainstorming,
diskusi, latihan/penugasan
3 sesi (9 x 45 menit)
21. Muslihin
• Inggris
– WGA sejak Juli 2011, publikasi yang mengintegrasikan lebih dari 5500 laporan
keuangan lembaga-lembaga publik (pemerintah pusat, daerah, NHS dan
BUMN/D), yang mengacu pada International Financial Reporting Standards
(IFRS)
– The NHS, pelayanan kesehatan terintegrasi dengan identitas registrasi tunggal
– UKTI, menjadi hub K/L terkait perdagangan dan Investasi, mendorong
pertumbuhan ekspor dengan 4750 aplikasi
– DFID, memberantas korupsi di negara-negara penerima donor
• Amerika Serikat
– Keamanan nasional
– Integrated portal www.usa.gov
• Malaysia, one service, one delivery, no wrong door
WoG di beberapa negara
23. Muslihin
SIM Keliling
Pelayanan Sertifikat Tanah One Day
Service
Pelayanan bergerak (mobile)
SAMSAT
Pelayanan Satu Atap
(One roof system)
PTSP Penanaman Modal
.
Pelayanan Satu Pintu (OSS)
Portal layanan publik di
www.layanan.go.id (kominfo)
Pelayanan Online
pelayanan publik
Manakah
yang mendekati WoG?
24. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Keputusan Menpan No. 63/2003, Mahmudi (2005), dan LAN (1998)
Pola
terpadu
pola penyelenggaraan layanan
Pola
fungsional
Pola
terpusat
Pola
gugus tugas
Selain itu, instansi pelayanan publik dapat mengembangkan pola penyelenggaraan
pelayanannya dalam rangka menemukan dan menciptakan inovasi peningkatan
pelayanan publik
25. Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Analisis best practice
Penerapan WoG dalam Pelayanan
1. Fungsi pemerintah dalam
pelayanan public
2. Enabling environment
3. Kinerja organisasi secara
kolektif beriringan dengan
visi organisasi
4. Prasyarat best practice
5. Best practice
6. E-Government
STUDI KASUS:
Australia;
Indonesia;
Bangladesh