SlideShare a Scribd company logo
Whole of Government
Pelatihan Dasar CPNS
(WoG)
Golongan III
081917204866 amaqhilim@gmail.com
Muslihin
Widyaiswara Ahli Madya pada BPSDMD NTB
Muslihin
PEMBELAJARAN
LATIHAN DASAR CALON PNS
Variasi bahan ajar yang
digunakan Desain
pembelajaran Metode
Pembelajaran Evaluasi
Pembelajaran
Saya kadang rubah dan kadang singa. Seluruh rahasia
pemerintah terletak pada mengetahui kapan menjadi satu
atau yang lain.
Napoleon Bonaparte
Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Muslihin
desain pembelajaran
a) Concrete experience ; b) Reflective observation; c) Abstract conceptualization; d) Active experimentation
Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Materi I
Mengenal WoG
Pengertian WoG
Mengapa WoG
Prinsip-prinsip WoG
Kapan WoG dibutuhkan
Bagaimana WoG dilakukan
Tanya jawab, Brainstorming, penugasan
HASIL BELAJAR
Ceramah, Tanya jawab, Brainstorming
Ceramah, Tanya jawab, Brainstorming,
Tanya jawab, Brainstorming, Penugasan
Ceramah, Tanya jawab, Brainstorming
Tanya jawab, Brainstorming, Penugasan
1 sesi (3 x 45 menit)
Muslihin
• Birokrasi Weber
– Pembagian Tugas
– Kedinasan
– Hierarki
– Dokumen tertulis
– Spesialisasi
• Wilson, pemisahan
politik dan birokrasi
• Birokrasi Weberian
tidak salah dalam
konteks historis, tetapi
tidak komptibel
dengan situasi terbaru,
budaya instant dan
kompetisi
• NPM menawarkan
fleksibilitas, efisiensi,
devolusi, dsb
Muslihin
Kondisi real
Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Whole of
Pendekatan penyelenggaraan
pemerinatahan yang KOLABORATIF antar
sector guna mencapai tujuan
 Adanya dorongan publik;
isu terorisme,
radikalisme, dll
 Perkembangan teknologi.
Faktor Eksternal
 Ketimpangan kapasitas
sektoral akibat
kompetensi
 Ego sektoral
Faktor Internal
 latar belakang nilai,
budaya, adat, terjadinya
disintegrasi
 Pemerintah sebagai
perekat kebangsaan
Keberagaman
GOVERNMENT
Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
“[it] denotes public service
agencies working across
portfolio boundaries to
achieve a shared goal and
an integrated government
response to particular
issues. Approaches can be
formal and informal. They
can focus on policy
development, program
management and
service delivery”
Focus :
Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Kata kunci:
integrasi,
koordinasi,
kapasitas
Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB
A B
C D
Whole of GOVERNMENT
Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB
Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Integrating Service
Delivery (ISD)
Proses penyatuan
pemberian layanan
kepada publik
Koordinasi dan
Kolaborasi
Pemerintah horizontal
yang berkoordinasi atau
berkolaborasi dalam
mencapai tujuan
bersama
Integrating and
Rebalancing
Governance
Kontrol politik dan
otonomi administrasi
seperti di Inggris
Culture Change
Konsep-konsep social
glue, budaya organisasi
Whole of GOVERNMENT
Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Pendekatan WoG dilihat dari perbedaan kategori hubungan antara
kelembagaan yang terlibat
KATEGORI TIPE KETERANGAN
Penyertaan Pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak
Dialog Pertkaran informasi
Joint planning Perencanaan bersama, kerjasama sementara
Joint working Kolaborasi sementara
Joint venture Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi
urusan utama salah satu peserta kerjasama
Satelit Entitas yang terpisah, dimilihi bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif
Aliansi strategis Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan
utama salah satu peserta kerjasama
Union Unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak
Merger Penggabungan ke dalam struktur baru
Whole of GOVERNMENT
Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Materi II
Praktik WoG
Tantangan dalam praktik WoG
Praktik WoG dalam Pelayanan
Publik
Ceramah, Tanya jawab, brainstorming,
diskusi, latihan/penugasan
HASIL BELAJAR
2 sesi (6 x 45 menit)
Ceramah, Tanya jawab, brainstorming,
diskusi, latihan/penugasan
Ceramah, Tanya jawab, brainstorming,
diskusi, latihan/penugasan
Muslihin
Layanan Asuransi Kesehatan (BPJS)
Layanan Ibu Melahirkan (RS,
Puskesmas)
Layanan Akta Kelahiran (Dinas
Dukcapil)
Layanan Kartu Keluarga (Kecamatan)
Muslihin
Muslihin
PRAKTIK WOG :
Cara yang Pernah
dipraktekkan
Penguatan koordinasi antar lembaga
Membentuk lembaga koordinasi khusus
Membentuk gugus tugas
Koalisi sosial
Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Materi III
Prasyarat best practce
Best Practice
E-Government
Asas & Prinsip Pelayanan
Publik di Indonesia
Pelayanan Publik berbasis WoG
HASIL BELAJAR
Ceramah, Tanya jawab
Ceramah, Tanya jawab, brainstorming,
Ceramah, Tanya jawab,
latihan/penugasan
Ceramah, Tanya jawab, brainstorming,
diskusi, latihan/penugasan
Ceramah, Tanya jawab, brainstorming,
diskusi, latihan/penugasan
3 sesi (9 x 45 menit)
Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Prasyarat Best Practice
Muslihin
• Inggris
– WGA sejak Juli 2011, publikasi yang mengintegrasikan lebih dari 5500 laporan
keuangan lembaga-lembaga publik (pemerintah pusat, daerah, NHS dan
BUMN/D), yang mengacu pada International Financial Reporting Standards
(IFRS)
– The NHS, pelayanan kesehatan terintegrasi dengan identitas registrasi tunggal
– UKTI, menjadi hub K/L terkait perdagangan dan Investasi, mendorong
pertumbuhan ekspor dengan 4750 aplikasi
– DFID, memberantas korupsi di negara-negara penerima donor
• Amerika Serikat
– Keamanan nasional
– Integrated portal www.usa.gov
• Malaysia, one service, one delivery, no wrong door
WoG di beberapa negara
Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
KERANGKA ARSITEKTUR PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
Muslihin
SIM Keliling
Pelayanan Sertifikat Tanah One Day
Service
Pelayanan bergerak (mobile)
SAMSAT
Pelayanan Satu Atap
(One roof system)
PTSP Penanaman Modal
.
Pelayanan Satu Pintu (OSS)
Portal layanan publik di
www.layanan.go.id (kominfo)
Pelayanan Online
pelayanan publik
Manakah
yang mendekati WoG?
Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Keputusan Menpan No. 63/2003, Mahmudi (2005), dan LAN (1998)
Pola
terpadu
pola penyelenggaraan layanan
Pola
fungsional
Pola
terpusat
Pola
gugus tugas
Selain itu, instansi pelayanan publik dapat mengembangkan pola penyelenggaraan
pelayanannya dalam rangka menemukan dan menciptakan inovasi peningkatan
pelayanan publik
Muslihin
Widyaiswara BPSDMD NTB
Analisis best practice
Penerapan WoG dalam Pelayanan
1. Fungsi pemerintah dalam
pelayanan public
2. Enabling environment
3. Kinerja organisasi secara
kolektif beriringan dengan
visi organisasi
4. Prasyarat best practice
5. Best practice
6. E-Government
STUDI KASUS:
Australia;
Indonesia;
Bangladesh
Whole of Government
Golongan III
SETIAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

More Related Content

What's hot

Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
Ashep Ramdhan
 
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaSosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Nachan
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan PengawasannyaPeran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
Dadang Solihin
 
New public Service
New public ServiceNew public Service
New public Service
Muslimin B. Putra
 
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
ssuser29a8ba
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Digital Organization
Digital OrganizationDigital Organization
Digital Organization
Muslihin Hilim
 
Etika & Pembangunan Integritas Aparatur
Etika & Pembangunan Integritas AparaturEtika & Pembangunan Integritas Aparatur
Etika & Pembangunan Integritas Aparatur
Tri Widodo W. UTOMO
 
Isu kontemporer
Isu kontemporerIsu kontemporer
Isu kontemporer
Muslihin Hilim
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarka...
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah  berdasarka...Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah  berdasarka...
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarka...
Dadang Solihin
 
Kompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan BerkarakterKompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan Berkarakter
Tri Widodo W. UTOMO
 
Paparan SPBE Kominfo.pptx
Paparan SPBE Kominfo.pptxPaparan SPBE Kominfo.pptx
Paparan SPBE Kominfo.pptx
yhal1
 
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007Yudhi Aldriand
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Dadang Solihin
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaCeramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
LuqmanSuyanto
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
Muh Firyal Akbar
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Dadang Solihin
 

What's hot (20)

Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
 
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaSosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor Publik
 
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan PengawasannyaPeran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
Peran DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya
 
New public Service
New public ServiceNew public Service
New public Service
 
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
 
Digital Organization
Digital OrganizationDigital Organization
Digital Organization
 
Etika & Pembangunan Integritas Aparatur
Etika & Pembangunan Integritas AparaturEtika & Pembangunan Integritas Aparatur
Etika & Pembangunan Integritas Aparatur
 
Isu kontemporer
Isu kontemporerIsu kontemporer
Isu kontemporer
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarka...
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah  berdasarka...Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah  berdasarka...
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarka...
 
Kompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan BerkarakterKompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan Berkarakter
 
Paparan SPBE Kominfo.pptx
Paparan SPBE Kominfo.pptxPaparan SPBE Kominfo.pptx
Paparan SPBE Kominfo.pptx
 
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007Optimalisasi peran  & fungsi camat dlm pelayanan publik  september 2007
Optimalisasi peran & fungsi camat dlm pelayanan publik september 2007
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan Publik
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
 
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen PemerintahanOrganisasi & Manajemen Pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
 
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaCeramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
 

Similar to Wo g (whole of government) materi prajab

Penguatan Pengkajian Lemhannas
Penguatan Pengkajian LemhannasPenguatan Pengkajian Lemhannas
Penguatan Pengkajian Lemhannas
Tri Widodo W. UTOMO
 
Whole of government
Whole of governmentWhole of government
Whole of government
hoyin rizmu
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Oswar Mungkasa
 
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASNInovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
Tri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
hadiarnowo
 
Buku pintar bisnis
Buku pintar bisnisBuku pintar bisnis
Buku pintar bisnis
BusinessBuddy Int
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
stevianisari
 
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sektor Publik Untuk RLA
Inovasi Sektor Publik Untuk RLAInovasi Sektor Publik Untuk RLA
Inovasi Sektor Publik Untuk RLA
Tri Widodo W. UTOMO
 
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdfKonsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
CakNarto3
 
RW1 Mekanisme Transparansi Pendapatan Migas (bahasa)
RW1 Mekanisme Transparansi Pendapatan Migas (bahasa)RW1 Mekanisme Transparansi Pendapatan Migas (bahasa)
RW1 Mekanisme Transparansi Pendapatan Migas (bahasa)
Article33
 
New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019
New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019
New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019
rianasoraya
 
Pendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
hadiarnowo
 
SANKRI
SANKRISANKRI
MSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdf
MSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdfMSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdf
MSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdf
WennyNilaSari1
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PelaksanaannyaSistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
Dadang Solihin
 
Program Kerja Unggulan DIAN 2016
Program Kerja Unggulan DIAN 2016Program Kerja Unggulan DIAN 2016
Program Kerja Unggulan DIAN 2016
Tri Widodo W. UTOMO
 
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
National Institute of Public Administration, Republic of Indonesia
 

Similar to Wo g (whole of government) materi prajab (20)

Penguatan Pengkajian Lemhannas
Penguatan Pengkajian LemhannasPenguatan Pengkajian Lemhannas
Penguatan Pengkajian Lemhannas
 
Whole of government
Whole of governmentWhole of government
Whole of government
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...
 
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASNInovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
Inovasi Diklat Aparatur Dalam Rangka Pelaksanaan UU ASN
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
 
Buku pintar bisnis
Buku pintar bisnisBuku pintar bisnis
Buku pintar bisnis
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
 
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
 
Inovasi Sektor Publik Untuk RLA
Inovasi Sektor Publik Untuk RLAInovasi Sektor Publik Untuk RLA
Inovasi Sektor Publik Untuk RLA
 
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdfKonsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
Konsepsi Proper PKN 2023 awal.pdf
 
RW1 Mekanisme Transparansi Pendapatan Migas (bahasa)
RW1 Mekanisme Transparansi Pendapatan Migas (bahasa)RW1 Mekanisme Transparansi Pendapatan Migas (bahasa)
RW1 Mekanisme Transparansi Pendapatan Migas (bahasa)
 
New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019
New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019
New info bimtek pusdiklat pemendagri terlengkap 2019
 
Pendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan DaerahPendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Pendekatan Smart Government dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
 
SANKRI
SANKRISANKRI
SANKRI
 
MSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdf
MSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdfMSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdf
MSIB Batch 6_Pitch Deck_share.pdf
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PelaksanaannyaSistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelaksanaannya
 
Program Kerja Unggulan DIAN 2016
Program Kerja Unggulan DIAN 2016Program Kerja Unggulan DIAN 2016
Program Kerja Unggulan DIAN 2016
 
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
 

More from Muslihin Hilim

hin pengenalan jabatan p3k.pptx
hin pengenalan jabatan p3k.pptxhin pengenalan jabatan p3k.pptx
hin pengenalan jabatan p3k.pptx
Muslihin Hilim
 
Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel
Berorientasi Pelayanan dan AkuntabelBerorientasi Pelayanan dan Akuntabel
Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel
Muslihin Hilim
 
Muslihin
MuslihinMuslihin
Muslihin
Muslihin Hilim
 
RBPMD dan RP manajemen mutu PKP
RBPMD dan RP manajemen mutu PKPRBPMD dan RP manajemen mutu PKP
RBPMD dan RP manajemen mutu PKP
Muslihin Hilim
 
Manajemen mutu
Manajemen mutu Manajemen mutu
Manajemen mutu
Muslihin Hilim
 
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral changeDesain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
Muslihin Hilim
 
konsep aktualisasi
konsep aktualisasikonsep aktualisasi
konsep aktualisasi
Muslihin Hilim
 
Nasionalisme
NasionalismeNasionalisme
Nasionalisme
Muslihin Hilim
 
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
Muslihin Hilim
 
Akuntabilitas
AkuntabilitasAkuntabilitas
Akuntabilitas
Muslihin Hilim
 
Anti Korupsi Latsar CPNS
Anti Korupsi Latsar CPNSAnti Korupsi Latsar CPNS
Anti Korupsi Latsar CPNS
Muslihin Hilim
 
Merancang proyek perubahan
Merancang proyek perubahanMerancang proyek perubahan
Merancang proyek perubahan
Muslihin Hilim
 
Cepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsiCepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsi
Muslihin Hilim
 
Etika publik
Etika publikEtika publik
Etika publik
Muslihin Hilim
 
Komitmen mutu
Komitmen mutuKomitmen mutu
Komitmen mutu
Muslihin Hilim
 
Merancang proyek-perubahan
Merancang proyek-perubahan Merancang proyek-perubahan
Merancang proyek-perubahan
Muslihin Hilim
 
Strategi inovasi
Strategi inovasiStrategi inovasi
Strategi inovasi
Muslihin Hilim
 
Pilar pilar kebangsaan
Pilar pilar kebangsaanPilar pilar kebangsaan
Pilar pilar kebangsaan
Muslihin Hilim
 
Gbpp pilar kebangsaan pim4
Gbpp pilar kebangsaan pim4Gbpp pilar kebangsaan pim4
Gbpp pilar kebangsaan pim4
Muslihin Hilim
 
Pilar kebangsaan
Pilar kebangsaan Pilar kebangsaan
Pilar kebangsaan
Muslihin Hilim
 

More from Muslihin Hilim (20)

hin pengenalan jabatan p3k.pptx
hin pengenalan jabatan p3k.pptxhin pengenalan jabatan p3k.pptx
hin pengenalan jabatan p3k.pptx
 
Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel
Berorientasi Pelayanan dan AkuntabelBerorientasi Pelayanan dan Akuntabel
Berorientasi Pelayanan dan Akuntabel
 
Muslihin
MuslihinMuslihin
Muslihin
 
RBPMD dan RP manajemen mutu PKP
RBPMD dan RP manajemen mutu PKPRBPMD dan RP manajemen mutu PKP
RBPMD dan RP manajemen mutu PKP
 
Manajemen mutu
Manajemen mutu Manajemen mutu
Manajemen mutu
 
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral changeDesain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
 
konsep aktualisasi
konsep aktualisasikonsep aktualisasi
konsep aktualisasi
 
Nasionalisme
NasionalismeNasionalisme
Nasionalisme
 
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
 
Akuntabilitas
AkuntabilitasAkuntabilitas
Akuntabilitas
 
Anti Korupsi Latsar CPNS
Anti Korupsi Latsar CPNSAnti Korupsi Latsar CPNS
Anti Korupsi Latsar CPNS
 
Merancang proyek perubahan
Merancang proyek perubahanMerancang proyek perubahan
Merancang proyek perubahan
 
Cepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsiCepat berantas korupsi
Cepat berantas korupsi
 
Etika publik
Etika publikEtika publik
Etika publik
 
Komitmen mutu
Komitmen mutuKomitmen mutu
Komitmen mutu
 
Merancang proyek-perubahan
Merancang proyek-perubahan Merancang proyek-perubahan
Merancang proyek-perubahan
 
Strategi inovasi
Strategi inovasiStrategi inovasi
Strategi inovasi
 
Pilar pilar kebangsaan
Pilar pilar kebangsaanPilar pilar kebangsaan
Pilar pilar kebangsaan
 
Gbpp pilar kebangsaan pim4
Gbpp pilar kebangsaan pim4Gbpp pilar kebangsaan pim4
Gbpp pilar kebangsaan pim4
 
Pilar kebangsaan
Pilar kebangsaan Pilar kebangsaan
Pilar kebangsaan
 

Recently uploaded

Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
TarkaTarka
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
johan199969
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
haryonospdsd011
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 

Recently uploaded (20)

Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 

Wo g (whole of government) materi prajab

  • 1. Whole of Government Pelatihan Dasar CPNS (WoG) Golongan III 081917204866 amaqhilim@gmail.com Muslihin Widyaiswara Ahli Madya pada BPSDMD NTB
  • 2. Muslihin PEMBELAJARAN LATIHAN DASAR CALON PNS Variasi bahan ajar yang digunakan Desain pembelajaran Metode Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran Saya kadang rubah dan kadang singa. Seluruh rahasia pemerintah terletak pada mengetahui kapan menjadi satu atau yang lain. Napoleon Bonaparte
  • 4. Muslihin desain pembelajaran a) Concrete experience ; b) Reflective observation; c) Abstract conceptualization; d) Active experimentation
  • 5. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB Materi I Mengenal WoG Pengertian WoG Mengapa WoG Prinsip-prinsip WoG Kapan WoG dibutuhkan Bagaimana WoG dilakukan Tanya jawab, Brainstorming, penugasan HASIL BELAJAR Ceramah, Tanya jawab, Brainstorming Ceramah, Tanya jawab, Brainstorming, Tanya jawab, Brainstorming, Penugasan Ceramah, Tanya jawab, Brainstorming Tanya jawab, Brainstorming, Penugasan 1 sesi (3 x 45 menit)
  • 6. Muslihin • Birokrasi Weber – Pembagian Tugas – Kedinasan – Hierarki – Dokumen tertulis – Spesialisasi • Wilson, pemisahan politik dan birokrasi • Birokrasi Weberian tidak salah dalam konteks historis, tetapi tidak komptibel dengan situasi terbaru, budaya instant dan kompetisi • NPM menawarkan fleksibilitas, efisiensi, devolusi, dsb
  • 8. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB Whole of Pendekatan penyelenggaraan pemerinatahan yang KOLABORATIF antar sector guna mencapai tujuan  Adanya dorongan publik; isu terorisme, radikalisme, dll  Perkembangan teknologi. Faktor Eksternal  Ketimpangan kapasitas sektoral akibat kompetensi  Ego sektoral Faktor Internal  latar belakang nilai, budaya, adat, terjadinya disintegrasi  Pemerintah sebagai perekat kebangsaan Keberagaman GOVERNMENT
  • 9. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB “[it] denotes public service agencies working across portfolio boundaries to achieve a shared goal and an integrated government response to particular issues. Approaches can be formal and informal. They can focus on policy development, program management and service delivery” Focus :
  • 10. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB Kata kunci: integrasi, koordinasi, kapasitas
  • 11. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB A B C D Whole of GOVERNMENT
  • 13. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB Integrating Service Delivery (ISD) Proses penyatuan pemberian layanan kepada publik Koordinasi dan Kolaborasi Pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama Integrating and Rebalancing Governance Kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris Culture Change Konsep-konsep social glue, budaya organisasi Whole of GOVERNMENT
  • 14. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB Pendekatan WoG dilihat dari perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat KATEGORI TIPE KETERANGAN Penyertaan Pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak Dialog Pertkaran informasi Joint planning Perencanaan bersama, kerjasama sementara Joint working Kolaborasi sementara Joint venture Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama Satelit Entitas yang terpisah, dimilihi bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif Aliansi strategis Perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama Union Unifikasi resmi, identitas masing-masing masih nampak Merger Penggabungan ke dalam struktur baru Whole of GOVERNMENT
  • 15. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB Materi II Praktik WoG Tantangan dalam praktik WoG Praktik WoG dalam Pelayanan Publik Ceramah, Tanya jawab, brainstorming, diskusi, latihan/penugasan HASIL BELAJAR 2 sesi (6 x 45 menit) Ceramah, Tanya jawab, brainstorming, diskusi, latihan/penugasan Ceramah, Tanya jawab, brainstorming, diskusi, latihan/penugasan
  • 16. Muslihin Layanan Asuransi Kesehatan (BPJS) Layanan Ibu Melahirkan (RS, Puskesmas) Layanan Akta Kelahiran (Dinas Dukcapil) Layanan Kartu Keluarga (Kecamatan)
  • 18. Muslihin PRAKTIK WOG : Cara yang Pernah dipraktekkan Penguatan koordinasi antar lembaga Membentuk lembaga koordinasi khusus Membentuk gugus tugas Koalisi sosial
  • 19. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB Materi III Prasyarat best practce Best Practice E-Government Asas & Prinsip Pelayanan Publik di Indonesia Pelayanan Publik berbasis WoG HASIL BELAJAR Ceramah, Tanya jawab Ceramah, Tanya jawab, brainstorming, Ceramah, Tanya jawab, latihan/penugasan Ceramah, Tanya jawab, brainstorming, diskusi, latihan/penugasan Ceramah, Tanya jawab, brainstorming, diskusi, latihan/penugasan 3 sesi (9 x 45 menit)
  • 21. Muslihin • Inggris – WGA sejak Juli 2011, publikasi yang mengintegrasikan lebih dari 5500 laporan keuangan lembaga-lembaga publik (pemerintah pusat, daerah, NHS dan BUMN/D), yang mengacu pada International Financial Reporting Standards (IFRS) – The NHS, pelayanan kesehatan terintegrasi dengan identitas registrasi tunggal – UKTI, menjadi hub K/L terkait perdagangan dan Investasi, mendorong pertumbuhan ekspor dengan 4750 aplikasi – DFID, memberantas korupsi di negara-negara penerima donor • Amerika Serikat – Keamanan nasional – Integrated portal www.usa.gov • Malaysia, one service, one delivery, no wrong door WoG di beberapa negara
  • 22. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB KERANGKA ARSITEKTUR PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
  • 23. Muslihin SIM Keliling Pelayanan Sertifikat Tanah One Day Service Pelayanan bergerak (mobile) SAMSAT Pelayanan Satu Atap (One roof system) PTSP Penanaman Modal . Pelayanan Satu Pintu (OSS) Portal layanan publik di www.layanan.go.id (kominfo) Pelayanan Online pelayanan publik Manakah yang mendekati WoG?
  • 24. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB Keputusan Menpan No. 63/2003, Mahmudi (2005), dan LAN (1998) Pola terpadu pola penyelenggaraan layanan Pola fungsional Pola terpusat Pola gugus tugas Selain itu, instansi pelayanan publik dapat mengembangkan pola penyelenggaraan pelayanannya dalam rangka menemukan dan menciptakan inovasi peningkatan pelayanan publik
  • 25. Muslihin Widyaiswara BPSDMD NTB Analisis best practice Penerapan WoG dalam Pelayanan 1. Fungsi pemerintah dalam pelayanan public 2. Enabling environment 3. Kinerja organisasi secara kolektif beriringan dengan visi organisasi 4. Prasyarat best practice 5. Best practice 6. E-Government STUDI KASUS: Australia; Indonesia; Bangladesh
  • 26. Whole of Government Golongan III SETIAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI