Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan bahwa penginderaan jauh sangat bermanfaat untuk pemantauan kegiatan pertambangan seperti wilayah tambang, reklamasi lahan, dan kegiatan ilegal. Kerja sama dengan LAPAN diharapkan mempercepat pemanfaatan data satelit untuk pembinaan dan pengawasan pertambangan.

1. DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Depok, 31 Juli 2018
1
Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh dalam
Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan
Disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara pada:
Seminar Nasional Penginderaan Jauh Tahun 2018
“Peningkatan Pemanfaatan IPTEK Penginderaan Jauh untuk
Mendukung Pencapaian Target-Target Prioritas Pembangunan Nasional”

2. 2
01
02
03
04
SEKILAS PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(BINWAS)
PELUANG PEMANFAATAN DATA
PENGINDERAAN JAUH DALAM BINWAS
PENUTUP
SISTEMATIKA

3. KEBIJAKAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
I
3

4. KEBIJAKAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
4
Inventarisasi
Sumberdaya
dan
Cadangan
Pengelolaan
Sumber
Daya dan
Cadangan
Kepatuhan
Hukum dan
Peraturan
Pengelolaan
Lingkungan
Konservasi dan
Pertambangan
Rakyat
 Kepastian berusaha
 Kepemilikan(Wilayah & Tata Ruang)
 Investasi (i.e. divestasi, masterlist,
infrastruktur: smelter, Minemouth
Powerplant, sarana prasarana utama
dan pendukung)
 Penerimaan Negara
 Implementasi Good Mining Practices
 Pemenuhan Kebutuhan Dalam
Negeri dan Pemasaran
 Peningkatan Nilai Tambah
(Pengolahan dan Pemurnian)
 Penggunaan dan Pengembangan
Tenaga Kerja (PPTK) dan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN)
yang terintegrasi
 Koordinasi dan supervisi antar
instansi(opsi dibentuk Dewan
Pertambangan Nasional)
 Informasi, Lokasi dan Pemetaan Geologi
 Neraca dan Data Geologi
 Validitas dan Reliabilitas Data
 Perizinan, Rekomendasi dan
Persetujuan
 Kode dan standar pertambangan
 Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia
 Harmonisasi Kebijakan: Kebijakan
Fiskal, Kebijakan Energi Nasional
(KEN), Kebijakan Batubara Nasional
(KBN), RIPIN, RUEN, Rencana
Pembangunan Nasional
 Audit dan penyelesaian perselisihan
usaha
 Pengelolaan air
 Perlindungan keanekaragaman hayati
 Pengelolaan limbah/ polusi
 Manajemen Daur Ulang (Life cycle
management)
 Reklamasi, Revegetasi, Remediasi &
Rehabilitasi serta Penutupan Tambang
 Pengelolaan dan Pembinaan Tambang
Rakyat
 Penerapan prinsip konservasi
 Pengelolaan kadar/kalori
rendah/marginal dan REE
 Pengelolaan Sisa Hasil Pengolahan
(Tailing)
 Pengendalian produksi
 Litbang teknologi inovasi

5. UNDANG-UNDANG No. 4 Tahun 2009
“Pertambangan Mineral dan Batubara
“PASAL 99 ” PEMEGANG IUP dan
IUPK WAJIB :
1. Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana
Reklamasi dan rencana Pascatambang pada saat mengajukan
permohonan IUP Operasi Produksi;
2. Pelaksanaan Reklamasi dan kegiatan Pascatambang dilakukan
sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
Diturunkan 
PP No.78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang
Permen 26 Tahun 2018 dan
Kepmen ESDM No.1827 Tahun 2018 Lampiran VI

6. 9
PRODUKSI DAN PEMANFAATAN BATUBARA NASIONAL
6

7. PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL
7
Kementerian ESDM berperan dalam menyediakan bahan baku industri

8. PNBP SUB SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
8

9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (BINWAS)
II
9

10. OBJEK PENGAWASAN PERTAMBANGAN: 7.469 IUP (Status 23 Juli 2018)
10

11. OBJEK PENGAWASAN PERTAMBANGAN KEWENANGAN MENTERI
.. KK, .. PKP2B, .. IUP, .., IUP OPK Olah Murni (Status 23 Juli 2018)
11
Kontrak Karya; 32
PKP2B; 68
IUP PMA Batubara; 51
IUP PMA Mineral; 71
IUP OPK Olah
Murni; 22
JUMLAH OBJEK PENGAWASAN KEWENANGAN MENTERI

12. ASPEK DAN PETUGAS PENGAWASAN
12
Catatan:
kewenangan Inspektur Tambang
Kewenangan Pejabat yang Ditunjuk
teknis pertambangan;
pemasaran;
keuangan;
pengolahan data mineral dan
batubara;
konservasi sumber daya mineral
dan batubara;
keselamatan dan kesehatan kerja
pertambangan;
keselamatan operasi
pertambangan;
pengelolaan lingkungan hidup,
reklamasi, dan pascatambang;
pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan
rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
setempat;
penguasaan, pengembangan, dan penerapan
teknologi pertambangan;
kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha
pertambangan yang menyangkutkepentingan umum;
pengelolaan IUP atau IUPK; dan
jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan

13. KINERJA REKLAMASI IUP MENTERI/KK/PKP2B
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2013 2014 2015 2016 2017 2018
PENCAPAIAN LUASAN REKLAMASI LIMA TAHUNAN
(dalam ha)

14. MEKANISME PENGAWASAN ASPEK TEKNIK DAN LINGKUNGAN
14
KEPALA INSPEKTUR
TAMBANG
INSPEKTUR TAMBANG
• Evaluasi laporan berkala dan/atau
sewaktu-waktu
• Pemeriksaan berkala atau sewaktu-
waktu
• Penilaian atas keberhasilan
pelaksanaan program dan kegiatan
KEPALA TEKNIK TAMBANG
• Inspeksi
• Penyelidikan
• Pengujian

15. PERANAN INSPEKTUR TAMBANG
15
Pemeriksaan Kecelakaan, Kejadian
Berbahaya dan Kasus Lingkungan
Pengawasan Rutin
Pencairan atau Pelepasan Jaminan
Reklamasi dan Pencairan Jaminan
Pascatambang
Pengujian Peralatan dan Instalasi
Evaluasi Dokumen Teknis
Kepmen ESDM
No. 2302
Tahun 2017

16. PELUANG PEMANFAATAN DATA PENGINDERAAN JAUH
DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (BINWAS)
III
16

17. Kebutuhan pengguna terhadap data satelit penginderaan jauh
Untuk melakukan pemantauan :
Wilayah pertambangan
Sebaran Izin Usaha Pertambangan
Tanda Batas Wilayah
Pertambangan
Pembukaan Lahan
Reklamasi Lahan Bekas Tambang
Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin
Kerusakan Lahan
Tingkat Kesehatan Tanaman
Lubang bekas tambang
Stockpile hasil pertambangan mineral dan
batubara
Jalan angkut batubara
Desain dan sekuen penambangan
Produksi pertambangan
Pergerakan permukaan tanah/kestabilan lereng
tambang
Kegiatan penimbunan Overburden

18. Batas Wilayah
Pertambangan Alur Sungai di
Area
Penambangan
Pemantauan luasan dan batasan bukaan lahan, kemajuan tambang,
lubang bekas tambang
Pit Penambangan
Batubara
Lubang Bekas
Tambang
Area Reklamasi
Bekas Tambang

19. • Pemantauan produksi batubara dapat diestimasi berdasarkan selisih
volume awal dengan volume akhir berdasarkan elevasi.
• Pemantauan desain dan sekuen penambangan vs rencana
penambangan.
Badan Perairan Umum
Sekitar Penambangan
Stockpile Batubara
Sedimend
Pond
Jalan
Tambang
Area Reklamasi
Bekas Tambang
Area Pembukaan
Lahan Baru

20. Pemantauan keberhasilan tutupan reklamasi dan pascatambang

21. Tingkat kesehatan tanaman reklamasi bekas tambang dapat dilakukan berdasarkan Normalized
Difference Vegetation Index (NDVI). Nilai NDVI antara -0 s/d +1 Tanaman yang sehat
diidentifikasi mempunyai indeks mendekati +1. Semakin mendekati angka 1 maka disimpulkan
kesehatan tanaman makin baik.
Pemodelan NDVI
NDVI = -1 NDVI = 0.5 NDVI = 0.9

22. Pemantauan sebaran tailing untuk dibandingkan dengan dokumen
perencanaan
Pemantauan tailing

23. Pemantauan longsoran pada dinding pit tambang
Pemantauan tailing

24. Pemantauan amblesan (subsidence) pada kegiatan tambang bawah
tanah
Pemantauan
amblesan

25. PENUTUP
IV
25

26. PENUTUP
1. Penginderaan jauh sangat bermanfaat dalam pembinaan
dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan.
2. Ditjen Mineral dan Batubara berharap penandatanganan
MoU dan PKS dengan LAPAN dapat mempercepat
realisasi kerja sama tersebut.

27. www.minerba.esdm.go.id
27
13%
28%
21%
29%
9%
OBJEK PENGAWASAN PERTAMBANGAN KEWENANGAN MENTERI
Kontrak Karya
PKP2B
IUP PMA Batubara
IUP PMA Mineral
IUP OPK Olah Murni