Paparan Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman Rev-3.pptx
1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
D I R E K T O R A T A I R M I N U M
PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM
LAYAK DAN AMAN
Jakarta, 25 Agustus 2022
Dalam Acara:
Workshop Prioritas: Penyediaan Akses Air Minum Layak dan
Aman
Disampaikan Oleh:
Direktorat Air Minum, DJCK,
Kementerian PUPR
2. 1. KEBIJAKAN & STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM
2. TANTANGAN PELUANG DAN ISU STRATEGIS
3. PROGRAM 10 JUTA SR
4. GAP CAPAIAN PEMBANGUNAN
5. KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2023
6. PERAN DAN FUNGSI STAKEHOLDER BIDANG AIR MINUM
7. BISNIS PROSES SEKTOR AIR MINUMTA 2023
8. SP
9. AM
OUTLINE
4. AMANAT PENYEDIAAN AIR MINUM
UU Dasar 1945
Pasal 33 Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat
Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
Deklarasi Majelis Umum PBB
Air bersih dan sanitasi sebagai Hak Asasi Manusia
6 Prinsip Dasar Pengelolaan SDA
(Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013)
Negara harus memenuhi Hak Rakyat Atas Air Renstra PUPR (2020-2024)
100% Air Minum Layak (dari baseline 89,27 % 2019)
RPJMN Indonesia (2020-2024)
Universal Access (100%) akses air minum layak
Sustainable Development Goals
(SDG’s)
Target 6: Air Bersih
“Menjamin Ketersediaan dan Keberlanjutan
Pengelolaan Air”
5. KERANGKA REGULASI PENYELENGGARAAAN SPAM
PP 121/2015
tentang Pengusahaan SDA
PP 122/2015
tentang SPAM
UU 23/2014
tentang Pemerintahan Daerah
PP 12/2017
Tentang Pembinaan
dan Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
PP 54 /2017
Tentang
Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)
PP 2/2018
Tentang
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017
ttg Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik
Rapermen PUPR tentang Pemberian
Rekomendasi dan Pedoman Teknis
Kelayakan Proyek Investasi di Bidang
SPAM
Rapermen PUPR tentang Kriteria
Pemanfaatan Dalam Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang Usaha Tertentu dan/atau di
Daerah Tertentu Pada Sektor SPAM
Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016
ttg Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat
Dan/Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama
Penyelenggaraan SPAM
Permen PUPR No. 25/PRT/M/2016
ttg Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM
Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha
Permen PUPR No. 27/PRT/M/2016
ttg Penyelenggaraan SPAM
Permen PUPR No. 15/PRT/M/2018
ttg Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) Bidang Pengelolaan SPAM
Kepmen PUPR No. 542/KPTS/M/2018
ttg Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Pengelolaan
SPAM
Permen PUPR No. 18/PRT/M/2015
ttg Iuran Eksploitasi Dan
Pemeliharaan Bangunan Pengairan
Permen PUPR No. 01/PRT/M/2016
ttg Tata Cara Perizinan Pengusahaan
SDA Dan Penggunaan SDA
Permendagri No. 70 Tahun 2016
ttg Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah
kepada BUMD Penyelenggara SPAM
Permendagri No. 21 Tahun 2020
ttg Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71
Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum
Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018
ttg Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat
PERPRES 46/2019
Tentang Pemberian Jaminan
dan Subsidi Bunga
Permen PUPR No. 04 Tahun 2020
ttg Prosedur Operasional Standar
Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air
Minum
5
UU 11/1974 tentang Pengairan
(UU 17/2019 Tentang Sumber Daya Air)
6. WEWENANG & TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN SPAM
PEMERINTAH
PEMERINTAH
PROVINSI
PEMERINTAH
DAERAH
Nasional Provinsi Kab/Kota
Antar provinsi, bersifat
khusus, strategis,
bersifat nasional
maupun internasional
Lintas Kab/Kota Kab/Kota
Kebijakan dan
Strategi
Fasilitasi
Pengembangan
SPAM
Membentuk BUMN Membentuk BUMD
Provinsi
Kelembagaan Membentuk BUMD
Kab/Kota
Izin
Penyelenggaraan Lintas Provinsi Lintas Kab/Kota Kab/Kota
Air Baku
Melakukan fasilitasi
pemenuhan air baku
sesuai kewenangan
Melakukan fasilitasi
pemenuhan air baku
sesuai kewenangan
Melakukan fasilitasi
pemenuhan air baku
sesuai kewenangan
(PP 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum)
7. • Memenuhi 4K (Kualitas, Kuantitas,
Kontinuitas dan Keterjangkauan)
• Penjaminan ketersediaan air baku
• Pengembangan SPAM Regional
• Penerapan Konsep Bauran Air Baku
• Penerapan Rencana Pengamanan Air
Minum (RPAM)/ Water Safety Plan
(WSP) untuk menjamin kualitas air
minum
• Pemanfaatan inovasi teknologi untuk
efisiensi proses
• Percepatan serah terima aset
PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN DAN
PEMENUHAN STANDAR KUALITAS AIR MINUM
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENYELENGGARAAN SPAM
Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Air Minum Tahun 2020-2024
• Peningkatan kapasitas SDM
• Peningkatan peran dan fungsi
dinas/instansi daerah
• Pengawasan dan pengendalian NSPK
• Peningkatan peran stakeholders;
masyarakat dan badan usaha
• Sinkronisasi kebijakan antar K/L
• Penerapan good governance
• Pemanfaatan data dan sistem
informasi
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN
PENYELENGGARA SPAM
• Peningkatan kemampuan pengelolaan pendanaan
• Pengembangan alternatif sumber pembiayaan
• Peningkatan peran dan komitmen alokasi
pendanaan
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDANAAN DAN
KOMITMEN STAKEHOLDER TERKAIT PENDANAAN
9. TANTANGAN, PELUANG, DAN ISU STRATEGIS PENYEDIAAN AIR MINUM
TANTANGAN
Kependudukan
Pertumbuhan
Penduduk dan
Urbanisasi
Lingkungan
Pencemaran
Lingkungan dan
Perubahan Iklim
Perekonomian
Regional
Global
Kewilayahan
Kesenjangan
Wilayah dan
Desentralisasi
Regulasi
Putusan MK atas
Uji UU No. 7/2004
tentang SDA
Pemerintahan
Otonomi Daerah
Dalam Negeri/Lokal
Regional/Global
TARGET: 100% AKSES AMAN AIR MINUM
PELUANG
Partisipasi Badan
Usaha/ Swasta/
Alternatif
Pembiayaan dalam
pendanaan
pembangunan
Keterpaduan
Pembangunan
Berbasis
Penataan Ruang
Pembangunan
Infrastruktur
Berbasis
Masyarakat
Cakupan
Pelayanan
Air Baku
Teknis
Operasional
Koordinasi
Stakeholder
Pendanaan
ISU STRATEGIS
10. TARGET RPJMN
2020-2024 CAPAIAN
100 % Akses Air
Minum Layak dan
15% Akses Air
Minum Aman
90,78% (capaian RPJMN tahun 2021)
capaian akses layak (termasuk 11,9%
akses aman air minum)
19,06% akses perpipaan dan 71,72%
akses non perpipaan
TARGET RENSTRA PUPR 2020-2024
Akses Air
Minum Layak
Jaringan Perpipaan
Ket: Capaian TA 2021 berdasarkan hasil Susenas BPS 2021
ISU STRATEGIS (1/4)
11. • SUMUR DANGKAL
• SUMUR POMPA TANGAN
BAK PENAMPUNG
AIR HUJAN
TERMINAL
AIR
BANGUNAN PERLINDUNGAN
MATA AIR
UNIT AIR BAKU UNIT PRODUKSI
1 SPAM JP (Jaringan Perpipaan)
2 SPAM BJP (Bukan Jaringan Perpipaan)
UNIT DISTRIBUSI
CAKUPAN PELAYANAN (lanjutan)
Skema Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1.
ISU STRATEGIS (2/4)
Sumber Air Baku
dan Intake
IPA Reservoar
Jaringan
Distribusi Utama
Sambungan
Rumah
Water Induk Reservoir/
Offtake
Jaringan
Transmisi
Air Baku
Jaringan
Distribusi
12. AIR BAKU
Kuantitas dan Kualitas
2.
ISU STRATEGIS (3/4)
1. Kapasitas handal air baku menurun akibat
perubahan iklim global dan degradasi
lingkungan di daerah tangkapan air
2. Kualitas air baku menurun akibat pencemaran
sumber air oleh limbah, intrusi air laut, dan
perubahan tata guna di hulu
3. Terjadi konflik pemakaian air baku, baik antar
wilayah maupun antar sektor pengguna
4. Ketidakmerataan ketersediaan sumber air baku
antar wilayah
5. Pemerintah daerah dan penyelenggara SPAM
umumnya belum memiliki perencanaan
kebutuhan air baku
1. Masih perlu peningkatan kinerja sekitar 42.00%
PDAM (jumlah PDAM: 388)
(sumber: Buku Kinerja PDAM 2021)
3. Air Tak Berekening (ATR) rata-rata nasional: 33%
(Target Nasional 2024: 25%)
2. Tarif < dari biaya pemulihan produksi (belum
full cost recovery)
TEKNIS OPERASIONAL
Kinerja Operator
3.
13. KOORDINASI STAKEHOLDER
4.
ISU STRATEGIS (4/4)
PENDANAAN
5.
Masih kurangnya koordinasi antar stakeholders
Masih adanya tumpang tindih program
Kemen
PUPR
Kemenkes
Kemen
ESDM
Donor/
Swasta
Kemen
Lautan
& Perikanan
Kemen-
dagri
Pemda
Kemendes
1. Keterbatasan dana Pemerintah
Realisasi APBN tidak sesuai target akibat pandemi
2. Realisasi APBD rendah
hanya Rp 10 T selama 5 tahun terakhir atau hanya
0,04% dari total porsi APBD sebesar ± Rp120 T
3. Target pendanaan non dana pemerintah tidak
terpenuhi
Stakeholder
Pencapaian
Akses
15. KEGIATAN & PEMBIAYAAN PROGRAM 10 JUTA SR
1
5
3
4
SPAM KABUPATEN/KOTA
DAN REGIONAL**
Rp 34,12 T
19.498 L/det
PEMANFAATAN IDLE
CAPACITY
Rp 31,19 T
23.173 L/det
PENINGKATAN
KAPASITAS SPAM
Rp 12,32 T
10.265 L/det
PENURUNAN NRW
Rp 13,42 T
16.517 L/det
TOTAL
Rp 107
Triliun
PEMBANGUNAN BARU SPAM
PERLUASAN SPAM
2
SPAM BERBASIS
MASYARAKAT
Rp 16,5 T
27.500 L/det
* Belum termasuk kebutuhan program non fisik sebesar Rp. 1,35 T (2020-2024)
**Program ini memfasilitasi pemanfaatan air baku bendungan
16. GAP PEMBIAYAAN PROGRAM 10 JUTA SR
Kebutuhan Pendanaan 10 Juta SR
APBN Gap Kebutuhan Anggaran 10 juta SR
APBN
Anggaran: 34,9 Triliun
Potensi penambahan SR:
3,19 juta SR
Pendanaan lainnya:
Gap Anggaran: 74 Triliun
Gap untuk mencapai 10 juta SR:
6,79 juta SR
17. 34,9
30
20
10
8
4
2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Menuju 10 juta SR
APBN KPBU DAK Hibah APBD PDAM CSR
APBD, PDAM, dan CSR:
14 Triliun
APBN: 34,9 Triliun
KPBU: 30 Triliun
DAK: 20 Triliun
Hibah: 10 Triliun
PROYEKSI PEMENUHAN TARGET PENDANAAN
* Target Pendanaan termasuk dengan kebutuhan program non-fisik sebesar Rp 1,35 T (2020-2024)
22. Prioritas
Pembangunan SPAM
Sesuai Renstra PUPR
PERLUASAN SPAM
•Penanganan Keberfungsian SPAM melalui program OPOR;
Pemanfaatan Idle Capacity (Jaringan perpipaan)JDU maupun
JDB untuk menambah pelayanan air minum; Penurunan
Kebocoran (NRW)
PEMBANGUNAN SPAM
•Pembangunan unit SPAM baru pada daerah yang
belum mendapat pelayanan SPAM (Greenfield)
PENINGKATAN SPAM
•Peningkatan kapasitas produksi pada daerah yang
sudah terdapat pelayanan SPAM (Brownfield)
Prioritas APBN untuk Pembangunan
SPAM TA 2023
Rakorbangwil PUPR TA 2022
1. Committed
MYC
2. Program
OPOR untuk
penanganan
keberfungsian
SPAM
3. Penugasan
Khusus (Direktif
Presiden,
Masukan DPR,
dan Komitmen
PUPR)
4. Program
Kerakyatan
(Pamsimas dan
SPAM Padat
Karya)
5. Pemenuhan
SPM
Pengalokasian kegiatan berdasarkan kemampuan fiskal APBN TA 2023
1
2
3
KEBIJAKAN PROGRAM TA 2023
22
23. KRITERIA LOKASI LINGKUP KEGIATAN
PEMBANGUNAN
SPAM
• Belum ada pelayanan SPAM (greenfield)
• Idle capacity rendah (maksimal <50% kapasitas
terpasang, dan atau maksimal 150 L/detik)
• Kapasitas fiskal rendah
• PDAM kurang sehat
• Tidak ada SPAM yang belum berfungsi
• Pembangunan IPA/ Broncaptering/Sumur
Bor, Jaringan perpipaan Distribusi Utama
(JDU)
• Jaringan perpipaan Distribusi Bagi (JDB)
untuk maksimal 30% dari target SR total
• Sebagian SR maksimal 30% dari target SR
total (sesuai pembangunan JDB)
PENINGKATAN
SPAM
• Pembangunan kapasitas baru (tambahan produksi)
pada wilayah yang sudah ada sistem (brown field)
• Idle capacity rendah (maksimal <50% kapasitas
terpasang, dan atau maksimal 150 L/detik)
• Kapasitas fiskal rendah
• PDAM kurang sehat
• Tidak ada SPAM yang belum berfungsi
• Uprating atau pembangunan IPA/
Broncaptering/ Sumur Tahap II dan
selanjutnya;
• Penambahan JDU;
• Sebagian JDB maksimal 30% dari target
SR total
• Sebagian SR maksimal 30% dari target SR
total (sesuai pembangunan JDB)
PERLUASAN
SPAM
• Fungsionalisasi SPAM
o Unit SPAM yang tidak berfungsi
o Belum serah terima asset
• Pemanfaatan idle capacity
o Idle capacity tinggi (>30% kapasitas terpasang, dan
atau >150 L/detik)
o Kab/kota dengan kapasitas fiskal rendah
o PDAM kurang sehat/ sakit
• Penurunan Kebocoran
• Pembangunan IPA/ Broncaptering/Sumur
Bor, Jaringan perpipaan Distribusi Utama
(JDU)
• Jaringan perpipaan Distribusi Bagi (JDB)
untuk maksimal 30% dari target SR total
• Sebagian SR maksimal 30% dari target SR
total (sesuai pembangunan JDB)
KRITERIA PROGRAM
23
26. No. KEBIJAKAN NASIONAL STRATEGI INSTANSI PELAKSANA
1. Pengembangan NSPK dan
tata kelola kelembagaan
dalam meningkatkan peran
masyarakat dan Badan Usaha
1. Memperkuat regulasi terkait penyelenggaraan SPAM dalam rangka
menuju 100% akses aman air minum • Bappenas (Dep. Bidang Sarana
dan Prasarana);
• Kemendagri (Ditjen Bangda,
Ditjen Keuda);
• Kemenkeu (DJA, DJPPR);
• KemenPUPR (DJCK, DJPI).
2. Memperkuat peran seluruh stakeholder terkait Penyelenggaraan SPAM
3. Penyiapan transisi tugas dan fungsi yang ditinggalkan BPPSPAM
4. Penyiapan juknis dan POS penyelenggaraan SPAM pasca COVID-19
2. Peningkatan kapasitas
penyelenggara SPAM
1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat pusat
dan daerah dalam penyelenggaraan SPAM
• Bappenas (Dep. Bidang Sarana
dan Prasarana);
• Kemendagri (Ditjen Bangda,
Ditjen Keuda);
• KemenPUPR (BPSDM, DJCK);
• Kemenkes (Ditjen Kesmas);
• Kemendes dan PDTT;
• Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota;
• PERPAMSI.
2. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat Provinsi dan
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SPAM
3. Memperkuat sistem manajemen aset SPAM di daerah
PERAN & FUNGSI STAKEHOLDER
BIDANG AIR MINUM
27. No. KEBIJAKAN NASIONAL STRATEGI INSTANSI PELAKSANA
3. Pengembangan
pengelolaan SPAM dan
penerapan RPAM
1. Meningkatkan tata laksana pengawasan kualitas air minum
• Bappenas (Dep. Bidang Sarana dan
Prasarana);
• BPS;
• KemenPUPR (DJCK, Ditjen Bina
Konstruksi);
• Kemenkes (Ditjen Kesmas);
• Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
• Penyelenggara SPAM.
2. Meningkatkan kualitas penyedia jasa konstruksi
3. Meningkatkan infrastruktur penunjang kualitas air minum
4 Peningkatan kemampuan
pendanaan dan penguatan
peran serta komitmen
seluruh stakeholder terkait
pendanaan dalam
penyelenggaraan SPAM
1. Memaksimalkan kebijakan terkait dukungan pendanaan
• Bappenas (Dep. Bidang Sarana dan
Prasarana);
• Kemendagri (Ditjen Bina Bangda, Ditjen
Bina Keuda);
• Kemenkeu (Ditjen Perbendaharaan,
DJPPR);
• KemenPUPR (DJCK, DJPI);
• Kemenkes (Ditjen Kesmas);
• Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan
penyelenggaraan SPAM
3. Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan
PERAN & FUNGSI STAKEHOLDER
BIDANG AIR MINUM
28. PERAN & FUNGSI STAKEHOLDER
BIDANG AIR MINUM
No. KEBIJAKAN NASIONAL STRATEGI INSTANSI PELAKSANA
5. Pengembangan inovasi
teknologi tepat guna yang
mendukung pemenuhan 4K
1. Pengembangan inovasi teknologi tepat guna yang mendukung
pemenuhan 4K
• Bappenas (Dep. Bidang Sarana dan
Prasarana);
• Kemendagri (Ditjen Bina Bangda ,
Ditjen Bina Keuda);
• KemenPUPR (Sekretariat jenderal,
DJCK, Ditjen Bina Konstruksi);
• Kemristek;
• LIPI;
• BPPT;
• Balitbang;
• Pemerintah Provinsi/Kab/Kota
• Penyelenggara SPAM.
2. Integrasi data bidang air minum (SATU DATA INDONESIA)
6 Penyediaan air baku yang
andal secara berkelanjutan
sesuai kebutuhan
1. Melindungi sumber daya air dan daerah tangkapan air
• Bappenas (Dep. Bidang Sarana dan
Prasarana);
• KLHK;
• KemenPUPR (DJSDA, DJCK);
• ESDM;
• Pemerintah Provinsi/Kab/Kota;
• Penyelenggara SPAM
2. Meningkatkan layanan sarana dan prasarana terkait air baku
3. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi keterbatasaan
air baku daerah
30. BUSINESS PROCESS
SEKTOR AIR MINUM
PROSES UTAMA PENANGGUNG JAWAB FLOW CHART
DOKUMEN
INPUT OUTPUT
PERENCANAAN
Pemerintah Daerah:
PDAM/UPTD
RISPAM
FS
DED diusulkan
Utama:
Pemerintah Daerah
Pendukung
Utama:
Dit. Air Minum
Data supply dan
demand
Pengajuan usulan melalui
SIPPA
Verifikasi & Validasi
Rencana Tahunan
Program Investasi
• Memorandum Program
SIPPA
• Renjda Dit. Air Minum
Memorandum Program
Memorandum Program 2
Pra Konreg
31. BUSINESS PROCESS
SEKTOR AIR MINUM
PROSES UTAMA PENANGGUNG JAWAB FLOW CHART
DOKUMEN
INPUT OUTPUT
PENGANGGARAN
Utama:
Dit. KIP, Dit. Air Minum,
BPPW
Pra Konreg Cipta Karya:
Pengecekan Readiness criteria
1. Kesiapan Lahan
2. Dokumen Lingkungan dan
perizinan
3. DED
4. Studi kelayakan
5. Ketersediaan biaya OM
6. Institusi pengelola pasca
konstruksi
Utama:
Dit. KIP, Dit. Air Minum,
BPPW
Utama:
Dit. Air Minum
Utama:
Dit. Air Minum
Konreg Cipta Karya:
Koordinasi & Sinkronisasi
Keterpaduan Program Pembangunan
Infrastruktur PUPR.
Penyusunan Rencana Kerja &
Anggaran
Pembahasan dan Penelaahan
Perjanjian Kerja Sama dengan
Kepala Daerah
Memorandum Program 2
Baseline SIPPA
Pagu Indikatif
Baseline SIPPA
Pagu Indikatif
- RKA-K/L
- KAK
- RAB
DIPA
32. BUSINESS PROCESS
SEKTOR AIR MINUM
PROSES UTAMA PENANGGUNG JAWAB FLOW CHART
DOKUMEN
INPUT OUTPUT
PRA KONSTRUKSI
KONSTRUKSI
Utama:
Dit. Air Minum, Pemerintah
Daerah.
Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala
Daerah
DIPA
Pengadaan Barang/Jasa
Utama:
BPPW, BP2JK
Pendukung
Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan
- Dokumen lelang
- KAK
- RAB
- HPS
Pelaksanaan konstruksi &
Commussioning
Utama:
BPPW
Pendukung:
Dit. Air Minum, Penyedia
Jasa, Pemda
- DED
- Dokumen Lingkungan
- DIPA
- Surat Perjanjian
Pelaksanaan Pekerjaan
(kontrak)
Pendampingan Operasional & Serah
Terima Aset
BA PHO
