Sosialisasi UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air - Ditjen BPDASPS.ppt
1. UNDANG-UNDANG
Nomor 37 Tahun 2014
Tentang
KONSERVASI TANAH DAN AIR
DIREKTORAT PERENCANAAN & EVALUASI PENGENDALIAN DAS
DITJEN PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2015
2. • Konsep awal Naskah Akademis dan RUU Konservasi Tanah dan Air
disusun oleh Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (MKTI)
bekerjasama dengan Departemen Kehutanan dan beberapa pakar
dalam waktu cukup lama, dimulai tahun 1988.
• RUU Konservasi Tanah dan Air masuk 3x dalam Program Legislasi
Nasional (PROLEGNAS) 2000-2004, 2005-2009, dan 2010-2014.
• Dengan Keputusan Ketua DPR-RI Nomor 41/DPR RI/2009-2010
tanggal 1 Desember 2009 tentang PROLEGNAS, RUU tentang
Konservasi Tanah dan Air ditetapkan dalam PROLEGNAS No. 153.
• Keputusan Ketua DPR RI No. 04.A/DPR RI/II/ 2012-2013 tentang
PROLEGNAS RUU Prioritas Th. 2013, RUU Konservasi Tanah dan Air
ditetapkan No. 61.
• Keputusan DPR RI 2010-2014 menyetujui UU Tentang Konservasi
Tanah dan Air tanggal 29 September 2014 (rapat paripurna hari
terakhir).
• Pengesahan UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
oleh Presiden RI tanggal 17 Oktober 2014.
• Pengundangan UU No. 37 Tahun 2014 tentang KTA dalam Lembaran
Negara RI tahun 2014 No. 299 tanggal 17 Oktober 2014
Penyusunan, Penetapan, Pengesahan dan Pengundangan
UU No.37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
3. TANAH & AIR
Merupakan anasir
sistem penyangga
kehidupan
SDA yang tak terbarukan
Strategis sebagai modal
dasar pembangunan yg
berkelanjutan
5 FUNGSI TANAH
Habitat organisme tanah
Media
Tumbuh
Siklus unsur hara
Media bangunan
Penyedia & pemurni air
4. FAKTA
Pembentukan tanah perlu ribuan tahun
Kehilangan (erosi ) lapisan tanah subur (top soil)
berlangsung terus menerus, bisa setiap hari
ketika musim hujan
Luas lahan kritis 28 Juta Ha (2011), tanpa upaya
nyata degradasi lahan akan terus berlanjut :
- menimbulkan bencana kekeringan, longsor dan banjir
- tingginya konversi lahan prima (pertanian
menjadi non pertanian) > 100 ribu Ha/thn
- kerugian ekonomi dan sosial sangat tinggi
- kita akan mewariskan tanah rusak kepada anak cucu
Indonesia komitmen telah meratifikasi Konvensi
PBB: “Penanggulangan Penggurunan/Degradasi
Lahan (UNCCD) dalam Keppres
UU No. 37 Th. 2014 tentang Konservasi Tanah dan
Air mengatur konservasi tanah dan air. Air yang
dimaksud, yang melekat pada butiran tanah yang
berfungsi menumbuhkan tanaman (green water).
Tidak tumpang tindih dengan UU No. 7 Tahun
2004 tentang Sumberdaya Air, mengatur
konservasi air (blue water) : sungai, danau.
waduk, bendungan, situ, rawa dll.
5. PENGATURAN DALAM UU No.37 Th.2014 Ttg KTA
Terdiri dari 17 BAB, 69 Pasal
Mengamanatkan 12 Peraturan Pemerintah (PP)
Pokok-pokok Pengaturan :
Asas dan tujuan;
Ruang lingkup : perencanaan, penyelenggaraan,
pembinaan dan pengawasan;
Konservasi Tanah dan Air : upaya pelindungan,
pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi
lahan sesuai kemampuan dan peruntukan lahan
Penyelenggaraan KTA di Kawasan Lindung dan Kawasan
Budidaya, di setiap jenis penggunaan lahan meliputi
pertanian, perkebunan, kehutanan, padang penggembalaan,
peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian,
pariwisata, permukiman, jalan
Penggolongan lahan berdasarkan kualitasnya :
- Lahan Prima;
- Lahan Kritis;
- Lahan Rusak
6. Hak dan kewajiban Setiap Orang, Badan Hukum/ Badan
Usaha, Pemerintah, Pemda
Pendanaan, imbal jasa lingkungan
Pemerintah, Pemda, dan Setiap Orang dalam
penyelenggaraan KTA berhak atas Bantuan, Insentif,
Ganti Kerugian, dan Kompensasi dari Pemerintah, Pemda
dan setiap orang
Pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan
masyarakat, dan peran serta masyarakat;
Penyelesaian sengketa (di pengadilan atau
luar pengadilan), hak gugat, penyidikan, sanksi
administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan
dan ketentuan penutup
lanjutan
7. DENGAN DITETAPKANNYA UU No. 37 Th. 2014
tentang KTA :
Kewajiban pelaksanaan KTA mengikat secara
hukum bagi pemerintah, pemda, badan
hukum/usaha, dan perorangan
Upaya KTA dilakukan secara sistematis,
terintegrasi dan menerapkan teknik dan
metode yang tepat
Pelanggaran hukum berat di bidang KTA
termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary
crime)
8. DENGAN DITETAPKANNYA UU KTA (lanjutan)
Fungsi tanah dan air terlindungi, infiltrasi air
kedalam tanah meningkat, aliran air permukaan
diminimalisir;
Menjamin fungsi lahan yg mampu mendukung
kehidupan masyarakat;
Optimalisasi fungsi lahan utk manfaat sosek &
lingkungan secara seimbang & lestari;
Daya dukung DAS meningkat;
Manfaat KTA adil dan merata
Leading sector KTA adalah Kementerian Kehutanan
9. BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB IV
PERENCANAAN KTA
BAB V
PENYELENGGARAAN
KTA
BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIII
PENYIDIKAN
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB XI
PERANSERTA MASYARAKAT
Main
Substa
nce
Support
ing
Element
General
Law
Enforce
ment
Additio
nal
Regulati
on
BAB III
PENGUASAAN DAN
PELAKSANAAN WEWENANG
BAB VIII
BANTUAN, INSENTIF, GANTI
KERUGIAN DAN KOMPENSASI
BAB XII
PENYELESAIAN
SENGKETA
BAB X
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
BAB VII
PENDANAAN
10. BABIII
PENGUASAANDANPELAKSANAANWEWENANG
Hak menguasai negara atas tanah, air, dan
kekayaan alam
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
mengatur dan menyelenggarakan konservasi tanah dan air
Pemerintah
menyelenggarakan sendiri
melimpahkan sebagian
kepada perangkat Pemerintah
atau wakil Pemerintah di
daerah
menugaskan kepada
Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah
kabupaten/kota
menyelenggarakan sendiri
pelimpahan sebagian dari
Pemerintah
penugasan dari Pemerintah
12. BABV
PENYELENGGARAANKTA
KTA
Perlindungan
fungsi lahan →
menjaga dan
mempertahankan
lahan prima agar
tidak rusak dan tetap
berfungsi secara
optimal sebagai
unsur produksi,
media pengatur tata
air, dan sebagai
unsur perlindungan
alam lingkungan.
Pemulihan fungsi
lahan →
mengembalikan
kemampuan dan
fungsi lahan kritis
dan lahan rusak.
Peningkatan
fungsi lahan →
meningkatkan
kemampuan lahan
kritis dan lahan
rusak yang sudah
diperbaiki, agar
fungsinya sebagai
media produksi
dan/atau pengatur
tata air, dan sebagai
unsur perlindungan
alam lingkungan
dapat meningkat.
Pemeliharaan
fungsi lahan →
memelihara lahan
prima, serta lahan
kritis dan lahan
rusak yang sudah
diperbaiki, guna
menjamin
kelestarian fungsi
lahan.
Kecuali kawasan cagar alam dan
zona inti taman nasional.
13. Bagian Kesatu
KTA
LAHAN
Tanggung jawab
Pemerintah,
pemerintah daerah
provinsi, pemerintah
daerah
kabupaten/kota,
pemegang hak atas
tanah, pemegang
kuasa atas tanah,
pemegang izin,
dan/atau pengguna
lahan.
a. di kawasan lindung; dan
b. di kawasan budidaya.
(berdasarkan unit DAS,
ekosistem, dan satuan lahan)
Dilaksanakan oleh Menteri dan
menteri yang tugas dan fungsinya
terkait dengan urusan
pemerintahan di bidang
konservasi tanah dan air.
Inventarisasi
Lahan
a. Lahan prima;
b. Lahan kritis; dan
c. Lahan rusak.
Lahan gambut,
savana,, dan pesisir
(metoda tersendiri→
PP)
14. Bagian Kedua
Pengamanan
menjamin perlindungan
fungsi lahan
sosialisasi; penyuluhan;
pembinaan; pengawasan;
pengendalian; dan penegakan
hukum.
Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, pemegang hak,
pemegang kuasa, pemegang izin,
dan/atau pengguna lahan.
Penataan kawasan
Pendeliniasian/
Penandaan batas
Pemerintah,
pemerintah daerah
provinsi, dan
pemerintah daerah
kabupaten/kota
Perlindungan Fungsi Lahan
lahan kawasan lindung dan lahan
kawasan budidaya.
Pengendalian konversi
penggunaan lahan prima
Kawasan budidaya
pemberian izin
konversi
penggunaan
lahan
Kawasan lindung
upaya maksimal
untuk
mempertahankan
fungsi utama
kawasan lindung
dilakukan
oleh
Pemerintah
untuk
kepentingan
umum.
15. a. vegetatif;
b. agronomi;
dan/atau
c. sipil teknis.
Kawasan
budidaya
Metoda
vegetatif
Kawasan
lindung
Pemulihan Fungsi Lahan
dilakukan pada lahan kritis dan lahan
rusak dalam kawasan budidaya dan
kawasan lindung kecuali cagar alam dan
zona inti taman nasional.
Bagian Ketiga
16. Agronomi
a. pemberian mulsa;
b. pengaturan pola tanam;
c. pemberian amelioran;
d. pengayaan tanaman;
e. pengolahan tanah konservasi
f. penanaman mengikuti kontur
(contour planting).
g. pemupukan;
h. Pemanenan; dan/atau
i. kegiatan lain sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan.
Vegetatif
penanaman
tanaman
konservasi
tanah dan air
Sipil teknis
pembuatan
bangunan
konservasi
tanah dan air
Peningkatan Fungsi Lahan
lahan kritis dan
lahan rusak yang
sudah dipulihkan
Bagian Keempat
17. lahan prima, lahan kritis, dan lahan
rusak yang telah dipulihkan dan
ditingkatkan fungsinya
a. metoda agronomi;
b. bangunan sipil teknis
Bagian Kelima
Pemeliharaan
Fungsi Lahan
18. BABVI
HAK DAN KEWAJIBAN
Hak dan
Kewajiban
Setiap Orang
berhak:
Memperoleh manfaat atas fungsi tanah pada lahan;
Terlibat perencanaan KTA;
Berperan serta dalam penyelenggaraan KTA;
Pengawasan terhadap penyelenggaraan KTA;
Mendapatkan pendampingan, advokasi, dan pelayanan;
Mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan; dan
Melakukan gugatan.
wajib melaksanakan konservasi tanah dan air pada
setiap jenis penggunaan lahan di kawasan lindung
dan kawasan budidaya
Pemerintah,
pemerintah daerah
provinsi dan
pemerintah daerah
kabupaten/kota
wajib melaksanakan KTA di kawasan hutan konservasi dan
hutan lindung.
19. BABVII
PENDANAAN
TANGGUNG JAWAB:
- PEMERINTAH,
- PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI,
- PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA,
- PEMEGANG HAK ATAS
TANAH,
- PEMEGANG KUASA ATAS
TANAH,
- PEMEGANG IZIN,
DAN/ATAU
- PENGGUNA LAHAN,
Baik sendiri-sendiri maupun
bekerjasama.
SUMBE
R
• APBN,
• APBD,
• PEMERINTAH/LEMBAGA
ASING,
• BADAN USAHA,
• PERORANGAN,
DAN/ATAU
• SUMBER LAINNYA YANG
SAH DAN TIDAK
MENGIKAT
BERDASARKAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
Pengelolaan Pendanaan dilakukan
secara transparan dan akuntabel
20. ImbalJasaLingkungan
dalamPenyelenggaraanKTA
Pembayaran imbal jasa lingkungan dalam penyelenggaraan KTA pada
prinsipnya merujuk pada
KONSEP PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN
(PAYMENT FOR ENVIRONMENTAL SERVICES)
yang mengacu pada 2 (dua) prinsip:
Sepanjang terkait kewajiban
pelayanan publik yang
menyangkut hajat hidup
orang banyak, Pemerintah/
pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota
mendanai kegiatan
konservasi tanah dan air
serta pengelolaan DAS
(government pay principle)
Penerima manfaat atas
sumber daya alam tanah
dan air harus membayar
untuk kepentingan
konservasi, rehabilitasi,
restorasi dan pelestarian
tanah dan air
(beneficiaries pay
principle).
22. Pemerintah dan
pemerintah
daerah
DAPAT
MEMBERIKAN
INSENTIF -> setiap orang yang
menyelenggarakan KTA
KOMPENSASI -> setiap orang
yang telah menyelenggarakan KTA
secara swadaya di kawasan
lindung
Setiap
orang
GANTI KERUGIAN DAN
KOMPENSASI
kepada pemerintah dan atau
pemerintah daerah yang
menyelenggarakan konservasi
tanah dan air;
BANTUAN, INSENTIF, GANTI
KERUGIAN DAN KOMPENSASI
kepada setiap orang yang
menyelenggarakan konservasi
tanah dan air
DAPAT
MEMBERIKAN
23. BABIX
PEMBINAANDAN PENGAWASAN
• Kebijakan Nasional (norma, standar,
pedoman, dan kriteria)
Pemerintah
(Menteri dan Menteri
Terkait)
• Penetapan Juklak Penyelenggaraan
KTA
Pemda Provinsi
(Gubernur)
• Pelaksanaan kebijakan nasional dan
Juklak Penyelenggaraan KTA
Pemda
Kabupaten/Kota
(Bupati/Walikota)
28. BAB XIII
PENYIDIKAN
Penyidik Pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang
konservasi tanah dan air
WEWENANG
a. Melakukan pemeriksanaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak
pidana di bidang konservasi tanah dan air;
b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersngka atau
sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang konservasi tanah dan air;
c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi tanah dan
air;
d. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak
pidana di bidang konservasi tanah dan air;
e. Membuat dan menandatangani berita acara; dan
f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di
bidang konservasi tanah dan air.
memberitahukan
dimulainya penyidikan dan
melaporkan hasil
penyidikannya kepada
penuntut umum melalui
Pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia
29. BABXIV
SANKSIADMINISTRATIF
Orang Perseorangan
Badan Usaha
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penghentian sementara
kegiatan;
d. penghentian sementara
pelayanan umum;
e. penutupan lokasi kegiatan;
f. pencabutan insentif;
g. denda administratif;
h. pelaksanaan tindakan
tertentu;
i. pencabutan izin; dan/atau
j. denda.
Pejabat
Pemerintah
Ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
30. PENGECUALIAN SANKSI
Pasal 18
(1) Setiap Orang dilarang melakukan konversi penggunaan
Lahan Prima di Kawasan Lindung.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak
termasuk konversi yang dilakukan oleh pemerintah untuk
kepentingan umum.
31. Pasal 19
(1) Pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 12 huruf a di Kawasan Budi Daya dilakukan
dengan metode manajemen berupa: a. pengendalian konversi
penggunaan Lahan prima; b. pengamanan; dan c. penataan
kawasan.
(2) Pengendalian konversi penggunaan Lahan prima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kawasan Budi Daya
dilakukan dengan pembatasan pemberian izin konversi
penggunaan Lahan prima sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang_undangan.
32. Pasal 29
(1) Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah Lindung dan/atau di
Kawasan Budi melaksanakan Konservasi Tanah dan Air jenis
penggunaan Lahan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak berlaku pada
Lahan yang dikelola masyarakat hukum adat atau masyarakat
lradisional yang melaksanakan kearifan lokal.
PENGECUALIAN SANKSI
33. BAB XV
KETENTUANPIDANA
Terhadap tindak
pidana dalam
ketentuan UU
ini dikenai:
• pidana penjara
dan/atau
• pidana denda
Pidana tambahan atau tindakan tata tertib
berupa:
• perampasan keuntungan yang diperoleh
dari tindak pidana
• penutupan seluruh atau sebagian tempat
usaha dan/atau kegiatan
• perbaikan akibat tindak pidana
• kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan
tanpa hak; dan/atau
• penempatan perusahaan di bawah
pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun
34. NO Tindak pidana
ANCAMAN PIDANA KONVERSI
KETERANGAN
Petani (< 2ha) Perorangan Badan usaha
1 Di kawasan
lindung
a. Konversi
penggunaa
n lahan
prima
Lalai= 6 bulan
atau 10 jt
Lalai= 2 tahun
dan/atau 1 M
Lalai= 2-5 tahun
dan denda 1-3 M
Sengaja = 1
tahun
atau = 20 jt
Sengaja = 3
tahun
Dan/atau = 2 M
Sengaja = 3-9
tahun
Dan denda = 1,5-5
M
a. Degradasi
lahan berat
Lalai= 1 tahun
atau= 25 jt
Lalai= 4 tahun
dan/atau 3 M
Lalai= 4-12 tahun
dan denda 2-7M
Sengaja = 2
tahun
atau 30 jt
Sengaja = 5
tahun
Dan/atau = 7 M
Sengaja = 5-15
tahun
Dan denda 3-10 M
a. Bencana Lalai=2 tahun
atau= 30 jt
Lalai= 6 tahun
dan/atau 5 M
Lalai= 6-15tahun
dan denda 13 M
Sengaja = 3
tahun
atau 50 jt
Sengaja= 7 tahun
Dan/atau = 10 M
Sengaja = 7-18
tahun
Dan denda = 5-15
M
35. NO Tindak pidana ANCAMAN PIDANA KONVERSI
KETERANGAN
Petani (< 2ha) Perorangan Badan usaha
2 Di kawasan
budidaya
a. Konversi
penggunaa
n lahan
prima
tidak dipidana Lalai=1 tahun
dan/atau 500jt
Lalai= 1-3 tahun
dan denda 1 M
Sengaja = 6
bulan
atau = 5 jt
Sengaja = 2
tahun
Dan/atau = 1 M
Sengaja = 2-4
tahun
Dan denda = 750
jt-2 M
a. Degradasi
lahan berat
Lalai= 6 bulan
atau= 15 jt
Lalai= 3 tahun
dan/atau 2 M
Lalai= 3-6 tahun
dan denda 1,5-5 M
Sengaja = 1
tahun
Dan/atau 20 jt
Sengaja = 4
tahun
Dan/atau = 3 M
Sengaja = 4-8 tahn
Dan denda 2-7 M
a. Bencana
Lalai= 2 tahun
dan/atau= 30 jt
Lalai= 4 tahun
dan/atau 3 M
Lalai= 4-9 tahun
dan denda 3-10 M
Sengaja = 3
tahun
Dan/atau 40 jt
Sengaja= 5 tahun
Dan/atau =5 M
Sengaja = 5-10
tahun
Dan denda = 4-13
M
36. NO Tindak pidana ANCAMAN PIDANA
KETERANGA
N
Petani
(< 2ha)
Perorangan Badan usaha
Tidak
menyelenggarakan
KTA mengakibatkan
degradasi lahan
berat yang
melampaui ambang
kekritisan lahan
(Pasal 30)
Lalai : 1 th
dan atau
denda
Rp.50 jt
Lalai : 2 tahun
dan atau
denda
Rp.500 jt.
Lalai : 5 tahun
dan/atau
Rp.50 milliar
Sengaja =
1 tahun
atau =
Rp.100 jt
Sengaja = 4
tahun
Dan/atau =
Rp.1 M
Sengaja = 7
tahun
Dan denda =
Rp.100 M
Sanksi karena tidak menyelenggarakan KTA (Pasal 30)
37. BAB XVI
KETENTUANPERALIHAN
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-
undangan yang mengatur KTA tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ini.
Badan usaha yang izinnya masih berlaku setelah ditetapkannya Undang-
Undang ini wajib menyelenggarakan konservasi tanah dan air selambat-
lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal ditetapkan
38. BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun
terhitung sejak UU ini diundangkan.
UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
