Dokumen tersebut merangkum pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Kabupaten Garut, mencakup prinsip dasar, proses perizinan, peran pemerintah daerah, dan tantangan pelaksanaannya."

1. DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPDU
KABUPATEN GARUT
Garut , September 2018
PELAKSANAAN OSS

2. 2
OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan
berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau
Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik.
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission
yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga
OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal

3. 3
DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Eletronik (OSS)
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/Prt/M/2018
tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara
Perizinan Berusaha Sektor Pertanian
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal
Importir
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

4. 4
PRINSIP DASAR
 Perizinan terstandardisasi (nasional dan/atau internasional).
 Terintegrasi dengan seluruh K/L/P.
 Menggunakan IT dan dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh
masyarakat/pelaku usaha.
 Kepercayaan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi standar (melalui komitmen).
 Pengawasan dibantu/dilakukan oleh Profesi Bersertifikat.
 Memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan
(K3L).

5. 5
PERIZINAN BERUSAHA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Eletronik (OSS)

6. 6
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Eletronik (OSS)

7. 7
PENDAFATARAN
Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
Lembaga OSS menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) setelah Pelaku Usaha melakukan
Pendaftaran
NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin
Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan
Izin Komersial atau Operasional. NIB berlaku sebagai TDP, API dan hak akses kepabeanan.
Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Eletronik (OSS)
Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial
kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan

8. 8
NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA)

9. 9

10. 10

11. 11
IZIN USAHA
Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum
pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen (pernyataan Pelaku Usaha
untuk memenuhi persyaratan). Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB. Berlaku
diseluruh wilayah indonesia
Lembaga OSS langsung menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada pelaku usaha yang tidak memerlukan
prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan. Sementara itu, bagi pelaku usaha yang memerlukan prasarana
untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana Izin Usaha berdasarkan
Komitmen akan diterbitkan setelah Lembaga OSS menerbitkan : Izin Lokasi/Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan IMB
(berdasarkan komitmen)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Eletronik (OSS)
Pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dapat melakukan pengadaan tanah; perubahan luas lahan; pembangunan
bangunan gedung dan pengoperasiannya; pengadaan peralatan atau sarana; pengadaan sumber daya manusia;
penyelesaian sertifikasi atau kelaikan; pelaksanaan uji coba produksi (commisioning); dan/atau pelaksanaan produksi.
Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha, dan atau izin-izin lainnya (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB) yang sudah diterbitkan
dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen
Izin Usaha, dan atau izin-izin lainnya (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan
Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

12. PERIZINAN USAHA BAGI DAERAH YANG MEMILIKI RDTR ATAU KAWASAN (KEK, KI, FTZ)
12
Izin Usaha
•Izin Usaha
Sektoral
(otomatis)
•SIUP (otomatis)
Komitmen Komitmen
• SNI Wajib (14 hari)
• SNI Sukarela (14
hari)
• CPOB (35 hari)
• CPOTB (35 hari)
• CPAKB (5 hari)
• Izin Lingkungan (UKL-
UPL) - (12 hari)
• Pemenuhan Standar
IMB (Standar Komposit
atau per Bagian (SNI)) -
(30 hari)
• Pemenuhan Standar
SLF (3 hari)
Izin Komersial/
Operasional
•Izin Edar
(Pendaftaran):
 Pangan
 Obat
 Suplemen
 Kosmetika
 Obat Tradisional
 Alat Kesehatan
•Sertifikasi/ Lisensi
Pendaftaran
•Pengesahan
Badan Usaha
•Nomor Induk
Berusaha (NIB)**
•NPWP
•BPJS
•Izin Lokasi
•Fasilitas Fiskal*
•RPTKA*
* Sesuai kebutuhan investor
** NIB berlaku sebagai TDP & API

13. 13
* Sesuai kebutuhan investor
** NIB berlaku sebagai TDP & API
Izin Usaha
•Izin Usaha
Sektoral
(otomatis)
•SIUP
(otomatis)
Komitmen Komitmen
• SNI Wajib
• SNI Sukarela
• CPOB
• CPOTB
• CPAKB
• Perizinan Lingkungan
(UKL-UPL/Amdal )
• Pemenuhan Standar
IMB (Standar
Komposit atau per
Bagian (SNI))
• Pemenuhan Standar
SLF
Izin Komersial/
Operasional
•Izin Edar
(Pendaftaran):
 Pangan
 Obat
 Suplemen
 Kosmetika
 Obat
Tradisional
 Alat
Kesehatan
•Sertifikasi/
Lisensi
Pendaftaran
•Pengesahan
Badan Usaha
•Nomor Induk
Berusaha
(NIB)**
•NPWP
•BPJS
•Izin Lokasi
•Fasilitas
Fiskal*
•RPTKA*
Izin Lokasi
PERIZINAN USAHA BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI RDTR

14. 14

15. 15

16. 16

17. 17

18. 18
IZIN KOMERSIL
Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas
nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha
mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan
memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Eletronik (OSS)
Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk
memenuhi: standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan
jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
Lembaga OSS membatalkan Izin Komersial atau Operasional yang sudah diterbitkan dalam hal
Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen
Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

19. 19

20. 20
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Eletronik (OSS)
MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA

21. Pemerintah Daerah
1. Menetapkan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah mengenai perizinan dengan mengikuti
ketentuan PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri/Kepala mengenai NSPK Pelaksanaan OSS
Perizinan Sektor dan mencabut ketentuan yang lama yang tidak sesuai dengan bisnis proses OSS.
2. Menetapkan RDTR untuk Kawasan Industri atau kawasan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah No 24
tentang (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Eletronik
(OSS) diundangkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum memiliki RDTR
3. Peningkatan fungsi ASN Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah dalam percepatan layanan pemenuhan
komitmen Pelaku Usaha dan pengawasan pelaksanaan Perizinan
4. Peningkatan pengawasan terhadap ASN dalam rangka pelaksanaan OSS.
DPMPT
Memberikan fasilitasi layanan infromasi dan layanan bantuan OSS
SKPD Teknis
Memberikan pertimbangan teknis untuk pemenuhan komitmen perizinan
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
21

22. FUNGSI SATGAS DALAM PELAKSANAAN OSS
1. Memastikan pelaksanaan OSS dapat berjalan dengan baik
2. Mengawal dan memastikan pemenuhan komitmen perizinan dapat dipenuhi
tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Melakukan penyusunan regulasi yang diperlukan dalam pelaksanaan OSS
4. Menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan
OSS
5. Membentuk layanan pengaduan (help desk) dan pusat informasi (call center)
22

23. SATGAS PERCEPATAN BERUSAHA KAB. GARUT
23

24. SATGAS PERCEPATAN BERUSAHA KAB. GARUT
24

25. SATGAS PERCEPATAN BERUSAHA KAB. GARUT
25

26. SANKSI 26
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Eletronik (OSS)

27. PELAKSANAAN OSS DPMPT 27

28. CONTOH HASIL OSS 28

29. PERMASALAHAN PELAKSANAAN OSS DI DPMPT
29
Sistem OSS:
Kadangkala sulit masuk ke sistem OSS
Sarana dan Prasarana :
Ruangan pelayanan dan perlengkapan pelayanan OSS kurang memadai. Diperlukan perluasan ruang
pelayanan, penambahan 8 buah computer PC, 4 buah scanner, 4 buah printer, meubeulair (kursi dan meja
tunggu), dan genset 1 unit
Regulasi :
1. Tidak ada jeda masa berlaku PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Eletronik (OSS) . Setelah undangkan harus langsung dilaksanakan (sejak 21 Juni 2018)
2. Kementerian yang terkait dengan perizinan belum semuanya menerbitkan perturan turunan dari PP 24
3. Kabupaten Garut belum memiliki RDTR
Permasalahan lainnya:
1. Masyarakat masih mengandalkan entri data oleh petugas DPMPT
2. Masih banyak pelaku usaha/masyarakat yang belum mengetahui pelayanan perizinan melalui OSS

30. TERIMA KASIH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN GARUT