Dokumen ini memberikan panduan teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan tahun 2012. DAK akan digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan, pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan, penyuluhan, dan statistik. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

1. Oleh : Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc Kepala Biro Perencanaan Disampaikan pada Sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 Hotel Red Top Jakarta , 22 Nopember 201 1 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA, 2011 PETUNJUK TEKNIS P E N G G U N A A N DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012

2. Grand Strategy Grand Strategy VISI : Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 20 15 MISI : Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional REVOLUSI BIRU Perubahan mendasar cara berfikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk PENINGKATAN PRODUKSI kelautan dan perikanan melalui Program Nasional MINAPOLITAN yang intensif, efisien, dan terintegrasi guna peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas

3. M eningkatkan sarana dan prasarana penangkapan, budidaya , pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, pengawasan perikanan, serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terutama pada daerah yang memiliki potensi kelautan dan perikanan atau kawasan minapolitan, yang didukung dengan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dan penguatan statistik perikanan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan P enyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan Pulau-pulau kecil Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Peri kan an Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi Mengelola SDKP secara Berkelanjutan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional Nilai Ekspor : USD 3,6 juta Produksi Perikanan: 14,86 ton Nilai Tukar Nelayan: 110 Bebas illegal fishing: 36% Pulau kecil/terluar yang dikelola : 60 pulau Luas KKP: 15,2 juta ha Penyediaan konsumsi ikan: 32.7 kg/Kap/th SINERGI KEBIJAKAN DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN MENDUKUNG RENJA KKP TAHUN 2012

4. PERKEMBANGAN PAGU DAN JUMLAH DAERAH PENERIMA DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2004-2011 Rata-Rata Alokasi Pagu DAK Kabupaten/Kota 2004-2012 (Rp. Juta) Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rata-Rata 1,554 1,070 1,921 2,535 2,535 2,663 2,731 2,983 2,988

5. PENGGUNAAN DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA NASIONAL TAHUN 2010-2011

6. Pemanfaatan belum optimal, antara lain belum didukung adanya biaya operasional dan kapasitas SDM pengelola yang memadai, kurang tepatnya lokasi, dll Masih banyaknya revisi kegiatan dan perubahan lokasi sehingga memerlukan waktu Beberapa kab/kota terlambat proses pencairan dananya Monitoring dan evaluasi belum optimal Pelaporan belum tertib PERMASALAHAN UMUM DAK

7. ARAH KEBIJAKAN DAK TAHUN 2012 DALAM RKP TAHUN 2012 Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP 2012, termasuk program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan Mendukung perencanaan DAK berbasis kinerja dan fokus pada outcome oriented Membantu daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik dalam rangka pemerataan pelayanan dasar dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penekanan pada klaster IV (program-program pro rakyat)  Program Peningkatan Kehidupan Nelayan

8. Sumber: RKP Tahun 2012 (Perpres No. 29 Tahun 2011) M eningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penyuluhan, statistik kelautan dan perikanan serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi perikanan terutama pada daerah yang memiliki potensi dan sudah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan perikanan (Minapolitan) ARAH KEBIJAKAN DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012

10. PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 Merupakan pedoman bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Instansi terkait, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan, penggunaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Tujuan : Menjamin tertib perencanaan, penggunaan, dan administrasi Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK dengan kegiatan prioritas nasional Men ingkatkan pe nggunaan prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat Menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, instansi /dinas terkait, Pemerintah provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota dalam teknis penggunaan DAK dan monev pelaksanaan DAK

11. Penyusunan rencana penggunaan DAK Bidang KP Provinsi sesuai dengan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan untuk provinsi dengan memperhatikan alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan untuk pemerintah provinsi PENGGUNAAN DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

12. Kapal > 30-60 GT beserta alat tangkap Bahan yang digunakan adalah kayu atau fibreglass yang kemampuan dan biayanya disesuaikan dengan kondisi di provinsi dan kebiasaan nelayan setempat Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap

13. Rencana kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan Kab/Kota disusun sesuai dengan prioritas nasional bidang kelautan dan perikanan untuk kabupaten/kota yang merupakan kebutuhannya dengan memperhatikan alokasi DAK bidang kelautan dan perikanan untuk pemerintah kabupaten/kota. Penyusunan rencana kegiatan bidang kelautan dan perikanan untuk kabupaten/kota wajib dikoordinasikan dengan pemerintah daerah provinsi setempat melalui dinas provinsi. PENGGUNAAN DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

14. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap : Kapal perikanan berukuran 3 s .d. < 30 GT Perahu/Kapal perikanan (untuk perairan umum daratan) berukuran < 3 GT A lat penangkapan yang diijinkan & ramah lingkungan A lat bantu penangkapan S arana penanganan ikan di atas kapal Pe ngembangan P elabuhan P erikanan klas Pangkalan Pendaratan Ikan ( PPI ) : Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional Fasilitas Penunjang

15. Pe ngembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Pe ngembangan Sara na dan Pras arana Balai Benih, UPR dan/atau HSRT, dan Penyediaan Induk/calon induk unggul : Pengembangan BBI/BBU lokal . Penyediaan induk unggul. Pengembangan kaw asan perbenihan ( Unit Pembenihan Rakyat/ UPR dan Hatchery Skala Rumah Tangga /HSRT) . Pengembangan Kawasan Budidaya : Pengembangan kawasan budidaya laut . Pengembangan kawasan budidaya air payau . Pengembangan kaw a san budidaya air tawar .

16. P engembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan Penyediaan dan R ehabilitasi Sarana Prasarana Pemasaran : Rehabilitasi los pasar ikan tradisional, Tempat pemasaran benih ikan, Sarana pemasaran bergerak roda 2 . Penyediaan Sarana Prasarana Pengolaha n : Bangsal pengolahan . Gedung pengolahan . Alat pengolahan . Unit pengolahan rumput laut . Penyediaan Sarana Prasarana Peningkatan M utu : Cold storage ; Chiling room ; Pabrik es ; Cool box ; dan Freezer .

17. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan Pulau-pulau kecil Penyediaan Sarana Pemberdayaan: Sarana Air Bersih Sarana Energi Surya Jalan kampung / desa Penyediaan Prasarana Pemberdayaan: Tambatan kapal/perahu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Pondok wisata Penyediaan Sar pras Kawasan Konservasi Perairan (KKP): Gedung , bangunan , jembatan penghubung Sarana peralatan dan mesin Sarana pendukung

18. Pe ngembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Peri kan an Penyediaan Prasarana Pengawasan Bangunan pos pengawas (termasuk di PUD) Steiger speed boat Penyediaan Sarana Pengawasan Speedboat pengawasan ukuran panjang 8 meter dan 12 meter. Perahu motor untuk pengawasan Alat komunikasi pengawasan

19. Pe ngembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Penyediaan Prasarana P enyuluhan : Bangunan Pos Penyuluhan Penyediaan Sarana P enyuluhan : Kendaraan roda 2 penyuluh Speedboat /perahu motor penyuluhan Peralatan penyuluhan

20. Pe ngembangan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan Peralatan survei/ pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data, serta penayangan data statistik dan informasi kelautan dan perikanan Kendaraan roda 2 petugas statistik Perahu motor petugas statistik

21. BIRO PERENCANAAN Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Jl. Medan Merdeka Timur 16 Jakarta Telp/Fax : 021-3520337 e-mail : [email_address]