Sosialisasi PKKPR

1. PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG DALAM OSS RBA
Selasa, 18 Oktober 2022
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

2. Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sebagai Amanah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja

3. Keterbatasan Sumber Daya
Anggaran dan SDM di daerah
terbatas
Aspek Teknis
• Kebijakan nasioanl yang belum
sinkron dengan kebijakan
Pemerintah Daerah (contoh: LSD)
• Tidak sinkron batas daerah, garis
batas pantai, dan batas Kawasan
hutan
• Waktu penyusunan KLHS dengan
RTR tidak sinkron
• Belum adanya peta dasar dengan
skala 1:5000 yang disediakan oleh
BIG
• Digitalisasi RDTR dan proses
pengintegrasian ke dalam OSS
memerlukan waktu
Fasilitasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Melalui Kanwil BPN/Kantah
Strategi Kebijakan Percepatan
Substansi
Sosialisasi juknis LSD dan percepatan
revisi SK LSD
Koordinasi K/L untuk mengonfirmasi isu
strategis dan pemutakhiran data
Perencanaan RTH harus sesuai dengan
data kepemilikan tanah
Mendorong Pemda dalam penyiapan 69
database RDTR
Mendorong koordinasi intensif antar OPD
dan peran aktif Sekda
Penyediaan data pertanahan Membantu koordinasi percepatan
penyelesaian RDTR dan RTRW
Monitoring penerbitan Perkada RDTR
serta penyusunan dan validasi KLHS
Membantu pengumpulan dokumen
Perkada RDTR (peta rencana, SHP peta,
tabel pemeriksaan mandiri)
Berperan aktif dalam FPR
Membantu penyepakatan batas
kavling minimun dengan pemda
Memastikan penyusunan delineasi
WP RDTR
Memastikan penyediaan peta
rencana dan tabel ketentuan
kegiatan dan penggunaan lahan
Komitmen dengan Pemerintah
Daerah
Harmonisasi raperda/raperkada di
Kanwil Kemenkumham, penetapan
perda/perkada harus melalui
provinsi (UU 13/2022 dan PP
43/2021)
SDM
Pengembangan
1 Kompetensi Teknis Kanwil,
Kantah, dan OPD
Penguatan Komitmen
2 Pemda dalam penyediaan
RDTR
Perlu ada kebijakan bagi
daerah yang tidak memiliki
3 kepala daerah definitif
dalam kaitannya dengan
proses penetapan RDTR
Beberapa RDTR melakukan perubahan delineasi WP
Penetapan batas daerah tidak mengacu pada Permendagri
Persentase RTH tidak mencapai 20%
Penetapan RDTR menunggu revisi RTRWK, penetapan revisi RTRWK
menunggu revisi RTRWP
1
2
3
Permasalahan
Beberapa daerah belum memiliki kepala daerah definitif (Plt atau PJ
Bupati/Walikota
Materi teknis belum sesuai pedoman terbaru
Percepatan Penyediaan RDTR
Isu Strategis, Permasalahan, & Kebijakan Strategi
Isu Strategis

4. Aspek Teknis
1. Dukungan dari K/L lain:
a) BIG:
• Penyusunan roadmap pemenuhan peta dasar sampai tahun 2024, tetapi
tetap membutuhkan koordinasi intensif terkait dengan lokasi RDTR.
• Pelaksanaan asistensi peta online selama pandemi
• Koordinasi monitoring dan evaluasi secara intensif terkait lokasi RDTR OSS
prioritas (investasi tinggi)
b) Kemendagri: koordinasi terkait dengan batas garis administrasi, tetapi masih
terdapat beberapa daerah yang masih proses penetapan
c) KKP dan KLHK: koordinasi untuk memastikan garis sempadan pantai batas
kawasan hutan terkini
d) KLHK juga sedang menyusun petunjuk teknis mekanisme validasi KLHS
1. Tahun 2022 sedang dilakukan penyusunan Pedoman Penyusunan Tematik dan
Delineasi Kawasan RDTR Kabupaten/Kota
2. Upaya penyediaan 69 data dasar dan tematik serta mengupayakan
penyusunan data tematik dari data dasar yang telah diperoleh melalui Surat
Edaran Kementerian ATR/BPN kepada Bupati/Wali Kota se-Indonesia
3. Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH yang telah ditetapkan melalui
Permen ATR/Ka BPN No. 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
4. Telah terbitnya Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Tata Ruang
5. Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan RDTR, fasilitasi persetujuan
substansi RDTR, dan penyusunan peta tematik melalui kegiatan sosialisasi,
klinik, pendampingan, dan asistensi/konsultasi
6. Pelaksanaan bantuan teknis penyusunan RDTR
Aspek Sumber Daya
1. Pembinaan Jafung penata ruang, pelaksanaan pelatihan penyusunan RDTR
tingkat dasar dan menengah, dan penyaluran mahasiswa MBKM-INSPIRING
untuk membantu penyusunan database dan RDTR di daerah
2. Mendorong penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk penyusunan RDTR
yang termasuk prioritas nasional dan pemanfaatan Dana Keistimewaan
(seperti DIY) untuk membantu penyusunan RDTR
Aspek Komitmen Daerah
1. Keterlibatan OPD penggagas (Dinas PUPR) dan DLH Prov/Kab/Kota sebagai
Tim Pokja dalam penyusunan KLHS
2. Upaya percepatan validasi KLHS secara bertahap dalam rangka mendukung
percepatan penetapan RDTR Kab/Kota melalui surat edaran KLHK kepada
Dinas LH Provinsi
3. Koordinasi monitoring dan evaluasi secara intensif dengan Kanwil/Kantah
dan keterlibatan dalam Tim Pokja untuk menyelesaikan permasalahan
penentuan batas kavling minimum
4. Upaya percepatan penetapan RTR Daerah yang telah mendapatkan Surat
Persubs melalui surat edaran Kemen ATR/BPN kepada Bupati/Wali Kota se-
Indonesia
Percepatan Penyediaan RDTR
Strategi Percepatan Penyediaan RDTR yang telah dilakukan

5. Overview Penyelenggaraan Perencanaan dan Pemanfaatan RTR

6. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

7. KKPR sebagai Acuan Penerbitan Hak Atas Tanah dan Acuan Pemanfaatan Ruang
Izin Lokasi sudah dihapus dan ditransformasi menjadi KKPR
perolehan tanah. Setelah memperoleh tanah, kewajiban
pemegang sertifikat adalah memanfaatkan tanah sesuai
peruntukan tata ruang

8. Validasi KKPR dalam Sistem OSS Berbasis Resiko

9. Daftar RDTR Terintegrasi dengan OSS di Jawa Timur
No. Kabupaten/Kota Nama RDTR
1. Kota Malang RDTR Kawasan Malang Tengah
2. Kota Malang RDTR Sub Pusat Malang Barat
3. Kota Malang RDTR Sub Pusat Malang Tenggara
4. Kota Malang RDTR Sub Pusat Malang Timur
5. Kota Malang RDTR Sub Pusat Malang Timur Laut
6. Kota Malang RDTR Sub Pusat Malang Utara
7. Kabupaten Lamongan RDTR BWP Paciran
8. Kota Kediri RDTR Kota Kediri
9. Kabupaten Magetan RDTR WP Sukomoro
10. Kabupaten Magetan RDTR Kawasan Perkotaan Magetan
11. Kabupaten Madiun RDTR BWP Pilangkenceng
12. Kabupaten Lumajang RDTR Perkotaan Lumajang
13. Kabupaten Pasuruan RDTR BWP Wonorejo
14. Kabupaten Pasuruan RDTR BWP Gempol
15. Kabupaten Pasuruan RDTR BWP grati
16. Kota Surabaya RDTR Kota Surabaya
Bakorwil
Malang

10. Penerbitan PKKPR Otomatis

11. Kewenangan Penerbitan KKPR

12. Proses Pelayanan Penerbitan Persetujuan KKPR dengan Penilaian untuk Kegiatan Non Berusaha

15. Penarikan PNBP Penerbitan KKPR untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

16. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

17. Terima Kasih
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Provinsi Jawa Timur

18. Pemberkasan Permohonan KKPR (1/2)

19. Pemberkasan Permohonan KKPR (2/2)

20. Studi Kasus Rekomendasi KKPR di Pemerintah Provinsi Jawa Timur
• Rekomendasi KKPR Bandar
Udara Kangean
• Rekomendasi KKPR Kawasan
Industri Ngawi