Pointer Paparan Direktur Arahan Perizinan Berusaha Jasa Kelautan-22 Desember 2022

1. 1
Dr. Miftahul Huda, M.Si.
Direktur Jasa Kelautan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
Disampaikan pada Kegiatan
“Sosialisasi PNBP Pemanfaatan Jasa Kelautan”
Semarang, 22 Desember 2022
PERIZINAN BERUSAHA DALAM
PEMANFAATAN SUMBERDAYA DAN JASA
KELAUTAN

2. 2
Outline Paparan
 Landasan Pengelolaan Ruang
Laut
 5 Strategi Ekonomi Biru &
Proses Bisnis Pengelolaan
Ruang Laut
 Pengembangan Jasa Kelautan
di KKP
Ketentuan Terkait Perizinan
Penutup
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

3. 3
LANDASAN PENGELOLAAN RUANG LAUT
Landasan
Hukum
UU No 27 Tahun 2007/ UU No 1 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK
UU No 7 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak
Garam
UU No 32 Tahun 2014
tentang Kelautan
UU No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja
PP No 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Berusaha
Berbasis Risiko
PP No 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
PP No 27 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang
Kelautan dan Perikanan
Perpres No 122 Tahun 2012
tentang Reklamasi di Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
PP No 85 Tahun 2021
tentang jenis dan Tarif PNBP pada KKP
PermenKPNo 27 Tahun 2021
Penangkapan Ikan dan/atau
Pembudidayaan Ikan di WPPNRI
yang Bukan Tujuan Komersial
PermenKPNo 10 Tahun 2021
Standar kegiatan Usaha dan Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Kelautan dan Perikanan

4. 4
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
5 Strategi Ekonomi
Biru
1
2
Target Peluasan Kawasan Konservasi 30 % dari seluruh
wilayah perairan Indonesia
Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis
kuota berdasarkan zonasi
3
Pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan – nelayan
di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada
budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
4
Menjamin wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
terjaga dengan baik
5
Program ”Bulan Cinta Laut” dengan membersihkan laut dari
sampah di seluruh wilayah perairan Indonesia dan melibatkan
nelayan lokal

5. 5
LINGKUNGAN STRATEGIS (Global, Regional, Nasional, Lokal)
#BijakMengelolaLaut | 5

6. 6

7. 7
Pengelolaan
Air Laut
Reklamasi
Pengelolaan
Wisata
Bahari
Pengelolaan
BMKT
Bangunan
dan
Instalasi
Laut
Pemanfaatan
Hasil
Sedimentasi
PENGEMBANGAN JASA KELAUTAN DI KKP
Biofarmakologi
Laut

8. 8
PASAL 4
Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
PASAL 5
Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung,
dan sertifikat laik fungsi.
PP No. 5/2021
PP No. 21/2021
PP No. 27/2021
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RESIKO
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG
PENYELENGGARAAN BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PASAL 98 Ayat (3)
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Perairan Pesisir, wilayah
perairan, dan wilayah yurisdiksi, diterbitkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
Pasal 12
1. Pemrakarsa yang akan mendirikan dan/atau menempatkan Bangunan dan
Instalasi di Laut harus mengajukan permohonan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut kepada Menteri.
2. Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. 9
PROSES PERIZINAN BERUSAHA DI LAUT
PERSETUJUAN
LINGKUNGAN
PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO
KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG
Output :
• Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL);
• Konfirmasi Kesesuaian Keg
Pemanfaatan Ruang Laut
Output :
Persetujuan Lingkungan
(UKL-UPL; Amda; SPPL)
Output :
NIB / Sertifikat Standar / Izin sesuai dengan
kode KBLI Lampiran PP No. 5/2021

10. 10
Penutup
 Sosialisasi tentang Perizinan Berusaha harus terus dilakukan pada seluruh
stakeholder
 KKP siap memberikan bimbingan teknis kepada semua stakeholder terkait
pengurusan perizinan berusaha
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

11. 11
11
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Direktorat Jasa Kelautan
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Gambir Jakarta Pusat 10110
GMB 3 Lantai 9
Telp./Fax. (021) 3513258
Foto dokumentasi slide sebagian diambil dari internet