MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
Bahan Paparan Konsultasi publik R Permen KP Pengenaan sanksi adm 26 APRIL 2021 koreksi Pak Eko (1) (1).pptx
1. RANCANGAN PERMEN KP TENTANG
PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN
Oleh:
Plt. Direktur Pengawasan Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan
Jakarta, 26 April 2021
2. Stop
Illegal
Fishing
2
2
Amanat Penyusunan
RANCANGAN PERMEN KP
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pasal 205
PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Pasal 323 Ayat (2)
PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Pasal 57 dan Pasal 294 ayat (3)
PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan
Perikanan
3. Stop
Illegal
Fishing
3
3
Apa Sich Tujuan
disusun R.PERMEN KP
ini ???
Untuk menjadi
acuan bagi:
1. Pengawas
Perikanan;
dan/atau
2. Polsus PWP3K.
dalam pengenaan
sanksi administratif
Bidang Kelautan
dan Perikanan
Tujuannya
adalah
5. Stop
Illegal
Fishing
5
Tata Cara
Pengenaan Sanksi
Diatur Dengan
Peraturan
Menteri
Jenis Sanksi Administrasi
Penghentian sementara kegiatan
Paksaan Pemerintah
Peringatan/ teguran
tertulis
Denda Administratif
Pembekuan perizinan
berusaha
Pencabutan perizinan
berusaha
Penghentian sementara
pelayanan umum
Pencabutan KKPRL
Pembatalan KKPRL
Pembongkaran
bangunan
Pemulihan fungsi laut
Pembekuan Surat persetujuan
Penyedia SPKP
Pembekuan SKAT
Pencabutan Surat persetujuan
Penyedia SPKP
Pencabutan SKAT
6. Stop
Illegal
Fishing
6
• diterapkan terhadap
pelanggaran
persyaratan yang
ditentukan dalam izin
perikanan
PERINGATAN
/TEGURAN TERTULIS
• berupa tindakan
sementara untuk
menghentikan
pelanggaran
PAKSAAN
PEMERINTAH
• berupa pembayaran
sejumlah uang
berdasarkan
peraturan perundang-
undangan
DENDA
ADMINISTRATIF
• Memberikan kesempatan
kepada pelaku usaha untuk
memperbaiki kesalahan atau
melakukan tindakan untuk
memulihkan keadaan seperti
semula
PEMBEKUAN PERIZINAN
BERUSAHA
• Menghentikan pelanggaran
secara permanen terhadap
pelaku yang terbukti tidak
memiliki komitmen
pelestarian SDKP
PENCABUTAN PERIZINAN
BERUSAHA
7. Stop
Illegal
Fishing
7
• diterapkan terhadap
pelanggaran:
• pemanfatan ruang laut,
• impor komoditas
perikanan dan komoditas
pergaraman
PENGHENTIAN
SEMENTARA
KEGIATAN
• Berupa penghentian
seluruh aktivitas
pelayanan kepada
pelanggar namun tetap
memperhatikan
kepentingan masyarakat
PENGHENTIAN
SEMENTARA
PELAYANAN UMUM
• Berupa pencabutan
dokumen Kesesuaian
Kegiatan Ruang Laut
(KKPRL)
PENCABUTAN
KKPRL
• diterapkan terhadap
pelanggaran pemanfatan
ruang laut,
• berupa pembatalan
Kesesuaian Kegiatan
Ruang Laut
PEMBATALAN
KKPRL
• Dalam hal pelanggaran menimbulkan:
•- Ancaman bagi kesehatan dan/atau
• keselamatan manusia dan lingkungan;
• Dampak negatif baik dari aspek ekonomi,
sosial, dan budaya
• Kerugian bagi kelestarian sumber daya ikan
dan lingkungan.
PEMBONGKARAN
BANGUNAN
• Berupa merehabilitasi
ruang Laut agar dapat
kembali sesuai dengan
fungsi yang ditetapkan
dalam RTR Laut
PEMULIHAN FUNGSI
RUANG LAUT
Lanjutan………….
8. Stop
Illegal
Fishing
8
Dikenakan bila Pelaku usaha:
• Tidak melaksanakan kewajibannya sampai
dengan berakhirnya jangka waktu
teguran/peringatan tertulis
• tidak membayar denda administratif yg
dikenakan
• Menolak pelaksanaan paksaan pemerintah
PEMBEKUAN SURAT PERSETUJUAN
PENYEDIA SPKP
Lanjutan………….
• Dilakukan Pencabutan SPKP
• Penyedia mengajukan kembali
permohonan setelah
melaksanakan seluruh sanksi
administratif dan memenuhi
persyaratan
PENCABUTAN SURAT
PERSETUJUAN PENYEDIA SPKP
Dikenakan bila Pelaku usaha:
• Tidak melaksanakan kewajibannya sampai
dengan berakhirnya jangka waktu
teguran/peringatan tertulis
• tidak membayar denda administratif yg
dikenakan
• Menolak pelaksanaan paksaan pemerintah
PEMBEKUAN SKAT
• Dilakukan Pencabutan SKAT
• dapat mengajukan kembali
permohonan setelah
melaksanakan seluruh sanksi
administratif dan memenuhi
persyaratan
PENCABUTAN SKAT
9. Stop
Illegal
Fishing
9
9
1. penghentian sementara kegiatan;
2. penghentian sementara pelayanan umum;
3. penyegelan;
4. penutupan lokasi;
5. pembongkaran bangunan;
6. pengurangan atau pencabutan sementara
kuota dan lokasi penangkapan;
7. tindakan lain yang bertujuan untuk
menghentikan pelanggaran dan tindakan
memulihkan kelestarian sumber daya
JENIS-JENIS
PAKSAAN
PEMERINTAH
10. Stop
Illegal
Fishing
10
TUJUAN 1. Memaksa pelaku usaha untuk melakukan
pencegahan kerusakan dan/atau kerugian
2. Mememerintahkan pelaku usaha untuk melakukan
pemulihan kerusakan dan/atau kerugian
terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya
11. Stop
Illegal
Fishing
11
KEWENANGAN PENGENAAN SANKSI
MENTERI
GUBERNUR
BUPATI/
WALIKOTA
Kepala Dinas Prov
DIREKTUR JENDERAL
Kepala Dinas Kab/Kota
Perizinan Berusaha di Sektor Kelautan dan Perikanan
a.peringatan/teguran
tertulis
b.paksaan pemerintah;
c.denda administratif;
d.pembekuan; dan
e.pencabutan
a.) peringatan/ teguran tertulis
b.)paksaan pemerintah; dan/atau
c.) denda administratif;
dapat didelegasikan kepada:
Yang BERWENANG
memberikan
1. peringatan/teguran tertulis dalam
pelaksanaannya oleh kepala UPT PSDKP;
2. paksaan pemerintah dilakukan kepala UPT
PSDKP dalam pelaksanaannya oleh PPNS di
bidang kelautan dan perikanan, Polsus PWP3K
dan/atau Pengawas Perikanan berdasarkan
surat perintah dari kepala UPT PSDKP;;
3. denda administratif dilakukan kepala UPT
PSDKP berdasarkan penetapan yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal
1. peringatan/teguran tertulis dan denda
administratif dilakukan oleh Kepala Dinas;
2. paksaan pemerintah dilakukan kepala Dinas
dalam pelaksanaannya oleh PPNS di bidang
kelautan dan perikanan, Polsus PWP3K
dan/atau Pengawas Perikanan berdasarkan
SPT dari kepala Dinas.
1. peringatan/teguran tertulis dan denda administratif dilakukan
oleh Kepala Dinas;
2. paksaan pemerintah dilakukan kepala Dinas dalam
pelaksanaannya oleh PPNS di bidang kelautan dan perikanan,
Polsus PWP3K dan/atau Pengawas Perikanan SPT dari kepala
Dinas.
12. Stop
Illegal
Fishing
12
KEWENANGAN PENGENAAN SANKSI
MENTERI
GUBERNUR
Kepala Dinas Prov
DIREKTUR JENDERAL
1. peringatan/teguran tertulis dalam
pelaksanaannya oleh kepala UPT PSDKP;
2. penghentian sementara kegiatan, penghentian
sementara pelayanan umum, penutupan lokasi,
dan pembongkaran bangunan dilakukan
kepala UPT PSDKP dalam pelaksanaannya oleh
PPNS di bidang kelautan dan perikanan, Polsus
PWP3K dan/atau Pengawas Perikanan
berdasarkan SPT dari kepala UPT PSDKP;
3. denda administratif dilakukan kepala UPT PSDKP
berdasarkan penetapan yang ditandatangani
oleh Direktur Jenderal
1. peringatan/teguran tertulis dan denda
administratif dilakukan oleh Kepala Dinas;
2. paksaan pemerintah dilakukan kepala
Dinas dalam pelaksanaannya oleh PPNS di
bidang kelautan dan perikanan, Polsus
PWP3K dan/atau Pengawas Perikanan
berdasarkan SPT dari kepala Dinas.
PEMANFAATAN RUANG LAUT
a.) peringatan/teguran
tertulis;
b.) penghentian
sementara kegiatan;
c.) penghentian sementara
pelayanan umum;
d.) penutupan lokasi;
e.) denda administratif;
f.) pembongkaran
bangunan;
g.) pemulihan ruang laut.
DELEGASI kepada
a. peringatan/teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan:
d. penghentian sementara pelayanan
umum;
e. penutupan lokasi;
f. pencabutan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang laut;
g. pembatalan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang laut;
h. pembongkaran bangunan; dan/atau
i. pemulihan fungsi ruang laut.
Yang BERWENANG
memberikan
13. Stop
Illegal
Fishing
13
KEWENANGAN PENGENAAN SANKSI
MENTERI
DIREKTUR JENDERAL
Penyedia dan Pengguna SPKP
berdasarkan :
1. Hasil Analisa Pusat
Pemantauan Kapal
Perikanan; dan/atau
2. laporan hasil
pengawasan dari
Pengawas Perikanan
Yang BERWENANG
memberikan
MENDELEGASIKAN
a. peringatan/teguran tertulis;
b. pembekuan surat persetujuan
Penyedia SPKP;
c. pencabutan surat persetujuan
Penyedia SPKP;
d. pembekuan SKAT;
e. pencabutan SKAT; dan/atau
f. denda administratif;
g. penghentian sementara kegiatan:
14. Stop
Illegal
Fishing
14
KEWENANGAN PENGENAAN SANKSI
MENTERI
DIREKTUR JENDERAL
Yang BERWENANG
memberikan
MENDELEGASIKAN
Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman
a.) penghentian
sementara
kegiatan;
b.) denda administratif;
dan
c.) paksaan pemerintah
a. penghentian sementara
kegiatan;
b. pembekuan perizinan
berusaha;
c. paksaan pemerintah;
d. pencabutan Perizinan
Berusaha; dan/atau
e. denda administratif.:
1. penghentian sementara kegiatan, dan
paksaan pemerintah dilakukan kepala
UPT PSDKP dalam pelaksanaannya oleh
PPNS di bidang kelautan dan perikanan,
Polsus PWP3K dan/atau Pengawas
Perikanan berdasarkan SPT dari kepala
UPT PSDKP;
2. denda administratif dilakukan kepala UPT
PSDKP berdasarkan penetapan yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal
15. Stop
Illegal
Fishing
15
M
E
M
B
E
N
T
U
K
Menteri
(untuk sanksi administratif yang
dikenakan oleh Menteri)
* Tembusan disampaikan Ke
Direktur Jenderal
Gubernur atau
Bupati/Walikota
(untuk sanksi administratif yg
dikenakan oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota)
* Tembusan disampaikan Ke
Kepala Dinas
DIAJUKAN kepada
Diajukan paling
lama 7 (tujuh) hari,
sejak tanggal
penjatuhan sanksi
administratif;
Banding
administratif yang
diajukan melebihi
tenggang waktu,
tidak dapat diterima
Berwenang untuk:
a. melakukan pemeriksaan terhadap
seluruh dokumen, data, bahan
keterangan serta pertimbangan
penjatuhan sanksi yang diajukan
banding tersebut;
b. menjatuhkan putusan:
1. tidak menerima permohonan
banding
2. menolak permohonan banding;
3. menguatkan keputusan/jenis sanksi
yang dijatuhkan; atau
4. menerima permohonan banding
dengan mengubah jenis sanksi yang
dijatuhkan.
Putusan wajib disampaikan paling lama
14 hari sejak permohonan banding
diterima;
Putusan banding administratif bersifat
final dan mengikat
16. Stop
Illegal
Fishing
16
Direktur Jenderal melaporkan
pengenaan sanksi administratif yang
dikenakan kepada pelaku usaha
yang melakukan pelanggaran kepada
Menteri
Kepala Dinas melaporkan pengenaan sanksi
administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha
yang melakukan pelanggaran kepada Menteri,
gubernur atau bupati/walikota.
