SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
Penyusunan Rencana Induk
Pemajuan IPTEK yang Inklusif
Jakarta, 15 Maret 2022
Disampaikan pada FGD Direktorat Perumusan Kebijakan Riset,
Teknologi, dan Inovasi
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
• Ruang lingkup substansi “teknologi” perlu lebih dispesifikkan, apakah mencakup
seluruh dimensi teknologi (nuklir, mikrobiologi, kesehatan, teknologi kebumian,
teknologi industri, dll), ataukah akan fokus hanya pada Teknologi Informasi
sebagaimana tersirat pada Latar Belakang?
• Selain dimensi teknologi, juga perlu diperjelas apakah Rencana Induk ini akan
mencakup seluruh aspek manajerial dari pemajuan teknologi (subsidi bagi
produsen teknologi dalam negeri, sumber dan skema pembiayaan, pemanfaatan
teknologi, koordinasi lintas instansi, kerjasama internasional, dst)?
• Rencana Induk adalah dokumen sektor yang tidak bersifat ego-sektoral,
melainkan kolaboratif. Contoh: RI Transportasi Jabodetabek, RI Pengembangan
Sekolah, RI Pelabuhan Nasional, RI IKN, dst). Mengingat fungsi Litbangjirap sudah
terintegrasi di BRIN, bagaimana peran K/L/D dan sektor swasta/masyarakat
dalam mendukung Rencana Induk Pemajuan IPTEK?
Ruang Lingkup
• RPJMN 2020-2024: di Narasi Lampiran 1
terdapat kata “iptek” sebanyak 23x,
“pengetahuan” (30x), dan “teknologi” (110x).
• Cetak Biru Pengetahuan & Inovasi: 460x kata
“pengetahuan”, 300x kata “iptek”, dan 131x
kata “teknologi”.
• Peta Jalan Indonesia Digital: 77x kata
“teknologi”.
Positioning Dokumen
Rencana Induk Pemajuan IPTEK adalah dokumen peren-
canaan yang tidak berdiri sendiri, namun harus memiliki
keterkaitan dengan dokumen yang relevan:
Rencana Induk Pemajuan IPTEK harus bisa
menjelaskan Urgensinya ditengah banyaknya
dokumen terkait.
Durasi Rencana Induk
Perlu disepakati tentang jangka waktu dari
RIPIPTEK ini:
• 5 tahun: apa bedanya dengan RPJMN &
Renstra?
• 20 tahun: apa bedanya dengan RPJPN?
• 100 tahun?  menjadi rujukan bagi
penyusunan RPJPN & RPJMN.
Durasi: 100 thn?
Substansi
• RIPTEK bukan untuk RIPTEK, namun RIPTEK untuk mendukung seluruh sektor
pembangunan.
• Seluruh sektor pembangunan haruslah berbasis RIPTEK.
• Perlu diidentifikasikan “gap” kebutuhan dan pemanfaatan teknologi di masing2
sektor tsb. Upaya mengisi gap teknologi itulah yang masuk kedalam Rencana Induk.
• Jadi, mekanisme penyusunan RIPIPTEK lebih baik bersifat Induktif (didahului
pemetaan kondisi, kebutuhan, dan gap teknologi per sektor), BUKAN secara
Deduktif (merancang model teknologi secara makro untuk dijabarkan oleh setiap
sektor pembangunan).
• Untuk mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, dan gap, bisa dilakukan dengan
mengacu pada RPJMN (arah kebijakan, prioritas program, target & indikator
capaian / kinerja) dibandingkan pada kondisi faktual saat ini.

More Related Content

What's hot

Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanQiu El Fahmi
 
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
Kebijakan Inovasi di PemerintahanKebijakan Inovasi di Pemerintahan
Kebijakan Inovasi di PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
 
Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - Kota
Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - KotaPedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - Kota
Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - KotaMattula Ada
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGushfia
 
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan DaerahInovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)Tri Widodo W. UTOMO
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)boenkredho
 
Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2suparmono
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...Johan
 
DIAGNOSA ORGANISASI PKA.pdf
DIAGNOSA ORGANISASI PKA.pdfDIAGNOSA ORGANISASI PKA.pdf
DIAGNOSA ORGANISASI PKA.pdfTriSarjaka1
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPSEKP - UGM
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
 

What's hot (20)

Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan Publik
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
 
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosialPertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
 
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
Kebijakan Inovasi di PemerintahanKebijakan Inovasi di Pemerintahan
Kebijakan Inovasi di Pemerintahan
 
Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - Kota
Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - KotaPedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - Kota
Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - Kota
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
 
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan DaerahInovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
Inovasi Perencanaan dalam rangka Akselerasi Pembangunan Daerah
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2Kerjasama Daerah2
Kerjasama Daerah2
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
 
DIAGNOSA ORGANISASI PKA.pdf
DIAGNOSA ORGANISASI PKA.pdfDIAGNOSA ORGANISASI PKA.pdf
DIAGNOSA ORGANISASI PKA.pdf
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
PP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptxPP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptx
 
Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 

Similar to Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif

Tugas ti
Tugas tiTugas ti
Tugas tiyun4di
 
Daerah Cerdas 2017
Daerah Cerdas 2017 Daerah Cerdas 2017
Daerah Cerdas 2017 Yudiwid
 
Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri
Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri
Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri IRFAN ipan
 
13086710321320826500.makalah
13086710321320826500.makalah13086710321320826500.makalah
13086710321320826500.makalahManifas Zubair
 
Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012
Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012
Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012Ir. Zakaria, M.M
 
Strategi Dual TIK Tatang Taufik
Strategi Dual TIK   Tatang TaufikStrategi Dual TIK   Tatang Taufik
Strategi Dual TIK Tatang TaufikTatang Taufik
 
PPT renstra_201222_draft.pdf
PPT renstra_201222_draft.pdfPPT renstra_201222_draft.pdf
PPT renstra_201222_draft.pdfFakhrus Shomim
 
Pedoman penyampaian proposal_insinas_2012
Pedoman penyampaian proposal_insinas_2012Pedoman penyampaian proposal_insinas_2012
Pedoman penyampaian proposal_insinas_2012bapakfian
 
Panduan gemastik 8 revisi
Panduan gemastik 8   revisiPanduan gemastik 8   revisi
Panduan gemastik 8 revisiAzizha Zeinita
 
Mengembalikan Teknologi Kepada Mainstream Pembangunan Nasional
Mengembalikan Teknologi Kepada Mainstream Pembangunan NasionalMengembalikan Teknologi Kepada Mainstream Pembangunan Nasional
Mengembalikan Teknologi Kepada Mainstream Pembangunan NasionalTechnoMainstream Blog
 
KB san ojego-07
KB san ojego-07KB san ojego-07
KB san ojego-07PUPUK
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahIndriyatno Banyumurti
 
Panduan pelaksanaan penelitian_dan_ppm_edisi_ edisi_x_2016
Panduan pelaksanaan penelitian_dan_ppm_edisi_ edisi_x_2016Panduan pelaksanaan penelitian_dan_ppm_edisi_ edisi_x_2016
Panduan pelaksanaan penelitian_dan_ppm_edisi_ edisi_x_2016stikesby kebidanan
 
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018H2O Management
 
Zoom tematik penyusunan Renduk PJPID Kab Simalungun 24 Mei 2023.pdf
Zoom tematik penyusunan Renduk PJPID Kab Simalungun 24 Mei 2023.pdfZoom tematik penyusunan Renduk PJPID Kab Simalungun 24 Mei 2023.pdf
Zoom tematik penyusunan Renduk PJPID Kab Simalungun 24 Mei 2023.pdfAtangSulaeman
 

Similar to Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif (20)

Tugas ti
Tugas tiTugas ti
Tugas ti
 
Daerah Cerdas 2017
Daerah Cerdas 2017 Daerah Cerdas 2017
Daerah Cerdas 2017
 
Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri
Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri
Pengembangan program iptekda untuk mendorong industri
 
13086710321320826500.makalah
13086710321320826500.makalah13086710321320826500.makalah
13086710321320826500.makalah
 
Buku putih tik
Buku putih tikBuku putih tik
Buku putih tik
 
Panduan ppttg-2018
Panduan ppttg-2018Panduan ppttg-2018
Panduan ppttg-2018
 
Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012
Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012
Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012
 
Strategi Dual TIK Tatang Taufik
Strategi Dual TIK   Tatang TaufikStrategi Dual TIK   Tatang Taufik
Strategi Dual TIK Tatang Taufik
 
PPT renstra_201222_draft.pdf
PPT renstra_201222_draft.pdfPPT renstra_201222_draft.pdf
PPT renstra_201222_draft.pdf
 
Ais indonesia (yuti)
Ais indonesia (yuti)Ais indonesia (yuti)
Ais indonesia (yuti)
 
Pedoman penyampaian proposal_insinas_2012
Pedoman penyampaian proposal_insinas_2012Pedoman penyampaian proposal_insinas_2012
Pedoman penyampaian proposal_insinas_2012
 
Pel berbasis industri kreatif
Pel berbasis industri kreatifPel berbasis industri kreatif
Pel berbasis industri kreatif
 
Panduan gemastik 8 revisi
Panduan gemastik 8   revisiPanduan gemastik 8   revisi
Panduan gemastik 8 revisi
 
Mengembalikan Teknologi Kepada Mainstream Pembangunan Nasional
Mengembalikan Teknologi Kepada Mainstream Pembangunan NasionalMengembalikan Teknologi Kepada Mainstream Pembangunan Nasional
Mengembalikan Teknologi Kepada Mainstream Pembangunan Nasional
 
Panduan diseminasi-2018
Panduan diseminasi-2018Panduan diseminasi-2018
Panduan diseminasi-2018
 
KB san ojego-07
KB san ojego-07KB san ojego-07
KB san ojego-07
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
 
Panduan pelaksanaan penelitian_dan_ppm_edisi_ edisi_x_2016
Panduan pelaksanaan penelitian_dan_ppm_edisi_ edisi_x_2016Panduan pelaksanaan penelitian_dan_ppm_edisi_ edisi_x_2016
Panduan pelaksanaan penelitian_dan_ppm_edisi_ edisi_x_2016
 
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
 
Zoom tematik penyusunan Renduk PJPID Kab Simalungun 24 Mei 2023.pdf
Zoom tematik penyusunan Renduk PJPID Kab Simalungun 24 Mei 2023.pdfZoom tematik penyusunan Renduk PJPID Kab Simalungun 24 Mei 2023.pdf
Zoom tematik penyusunan Renduk PJPID Kab Simalungun 24 Mei 2023.pdf
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (9)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif

  • 1. Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif Jakarta, 15 Maret 2022 Disampaikan pada FGD Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA. Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
  • 2. • Ruang lingkup substansi “teknologi” perlu lebih dispesifikkan, apakah mencakup seluruh dimensi teknologi (nuklir, mikrobiologi, kesehatan, teknologi kebumian, teknologi industri, dll), ataukah akan fokus hanya pada Teknologi Informasi sebagaimana tersirat pada Latar Belakang? • Selain dimensi teknologi, juga perlu diperjelas apakah Rencana Induk ini akan mencakup seluruh aspek manajerial dari pemajuan teknologi (subsidi bagi produsen teknologi dalam negeri, sumber dan skema pembiayaan, pemanfaatan teknologi, koordinasi lintas instansi, kerjasama internasional, dst)? • Rencana Induk adalah dokumen sektor yang tidak bersifat ego-sektoral, melainkan kolaboratif. Contoh: RI Transportasi Jabodetabek, RI Pengembangan Sekolah, RI Pelabuhan Nasional, RI IKN, dst). Mengingat fungsi Litbangjirap sudah terintegrasi di BRIN, bagaimana peran K/L/D dan sektor swasta/masyarakat dalam mendukung Rencana Induk Pemajuan IPTEK? Ruang Lingkup
  • 3. • RPJMN 2020-2024: di Narasi Lampiran 1 terdapat kata “iptek” sebanyak 23x, “pengetahuan” (30x), dan “teknologi” (110x). • Cetak Biru Pengetahuan & Inovasi: 460x kata “pengetahuan”, 300x kata “iptek”, dan 131x kata “teknologi”. • Peta Jalan Indonesia Digital: 77x kata “teknologi”. Positioning Dokumen Rencana Induk Pemajuan IPTEK adalah dokumen peren- canaan yang tidak berdiri sendiri, namun harus memiliki keterkaitan dengan dokumen yang relevan: Rencana Induk Pemajuan IPTEK harus bisa menjelaskan Urgensinya ditengah banyaknya dokumen terkait.
  • 4. Durasi Rencana Induk Perlu disepakati tentang jangka waktu dari RIPIPTEK ini: • 5 tahun: apa bedanya dengan RPJMN & Renstra? • 20 tahun: apa bedanya dengan RPJPN? • 100 tahun?  menjadi rujukan bagi penyusunan RPJPN & RPJMN.
  • 6. Substansi • RIPTEK bukan untuk RIPTEK, namun RIPTEK untuk mendukung seluruh sektor pembangunan. • Seluruh sektor pembangunan haruslah berbasis RIPTEK. • Perlu diidentifikasikan “gap” kebutuhan dan pemanfaatan teknologi di masing2 sektor tsb. Upaya mengisi gap teknologi itulah yang masuk kedalam Rencana Induk. • Jadi, mekanisme penyusunan RIPIPTEK lebih baik bersifat Induktif (didahului pemetaan kondisi, kebutuhan, dan gap teknologi per sektor), BUKAN secara Deduktif (merancang model teknologi secara makro untuk dijabarkan oleh setiap sektor pembangunan). • Untuk mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, dan gap, bisa dilakukan dengan mengacu pada RPJMN (arah kebijakan, prioritas program, target & indikator capaian / kinerja) dibandingkan pada kondisi faktual saat ini.