Disampaikan pada FGD Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi - BRIN
Jakarta, 15 Maret 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif
1. Penyusunan Rencana Induk
Pemajuan IPTEK yang Inklusif
Jakarta, 15 Maret 2022
Disampaikan pada FGD Direktorat Perumusan Kebijakan Riset,
Teknologi, dan Inovasi
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
2. • Ruang lingkup substansi “teknologi” perlu lebih dispesifikkan, apakah mencakup
seluruh dimensi teknologi (nuklir, mikrobiologi, kesehatan, teknologi kebumian,
teknologi industri, dll), ataukah akan fokus hanya pada Teknologi Informasi
sebagaimana tersirat pada Latar Belakang?
• Selain dimensi teknologi, juga perlu diperjelas apakah Rencana Induk ini akan
mencakup seluruh aspek manajerial dari pemajuan teknologi (subsidi bagi
produsen teknologi dalam negeri, sumber dan skema pembiayaan, pemanfaatan
teknologi, koordinasi lintas instansi, kerjasama internasional, dst)?
• Rencana Induk adalah dokumen sektor yang tidak bersifat ego-sektoral,
melainkan kolaboratif. Contoh: RI Transportasi Jabodetabek, RI Pengembangan
Sekolah, RI Pelabuhan Nasional, RI IKN, dst). Mengingat fungsi Litbangjirap sudah
terintegrasi di BRIN, bagaimana peran K/L/D dan sektor swasta/masyarakat
dalam mendukung Rencana Induk Pemajuan IPTEK?
Ruang Lingkup
3. • RPJMN 2020-2024: di Narasi Lampiran 1
terdapat kata “iptek” sebanyak 23x,
“pengetahuan” (30x), dan “teknologi” (110x).
• Cetak Biru Pengetahuan & Inovasi: 460x kata
“pengetahuan”, 300x kata “iptek”, dan 131x
kata “teknologi”.
• Peta Jalan Indonesia Digital: 77x kata
“teknologi”.
Positioning Dokumen
Rencana Induk Pemajuan IPTEK adalah dokumen peren-
canaan yang tidak berdiri sendiri, namun harus memiliki
keterkaitan dengan dokumen yang relevan:
Rencana Induk Pemajuan IPTEK harus bisa
menjelaskan Urgensinya ditengah banyaknya
dokumen terkait.
4. Durasi Rencana Induk
Perlu disepakati tentang jangka waktu dari
RIPIPTEK ini:
• 5 tahun: apa bedanya dengan RPJMN &
Renstra?
• 20 tahun: apa bedanya dengan RPJPN?
• 100 tahun? menjadi rujukan bagi
penyusunan RPJPN & RPJMN.
6. Substansi
• RIPTEK bukan untuk RIPTEK, namun RIPTEK untuk mendukung seluruh sektor
pembangunan.
• Seluruh sektor pembangunan haruslah berbasis RIPTEK.
• Perlu diidentifikasikan “gap” kebutuhan dan pemanfaatan teknologi di masing2
sektor tsb. Upaya mengisi gap teknologi itulah yang masuk kedalam Rencana Induk.
• Jadi, mekanisme penyusunan RIPIPTEK lebih baik bersifat Induktif (didahului
pemetaan kondisi, kebutuhan, dan gap teknologi per sektor), BUKAN secara
Deduktif (merancang model teknologi secara makro untuk dijabarkan oleh setiap
sektor pembangunan).
• Untuk mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, dan gap, bisa dilakukan dengan
mengacu pada RPJMN (arah kebijakan, prioritas program, target & indikator
capaian / kinerja) dibandingkan pada kondisi faktual saat ini.