Dokumen tersebut membahas tentang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam perizinan berusaha, mencakup proses perizinan berusaha berbasis risiko dan penerbitan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut."

1. Hendra Yusran Siry, S.Pi, M.Sc, PhD
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Disampaikan pada webinar Membangun Persepsi Bersama, Optimalisasi
dan Sinergitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Provinsi Kalimantan Tengah
6 September 2021
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
dan Perizinan Berusaha
Tindak Lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang Laut; dan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko

2. Pasal 17 angka 20 (Perubahanan UU 26/2007 tentang PenataanRuang)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pasal 18 (Perubahanan UU 27/2007 jo. UU 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil)
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
sebelumnya disebut
Izin Lokasi

3. PP No. 5 Tahun 2021tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko(P2B2R)*:
Transformasi dari OSS berbasis PP 24/2018 ke OSS-RBA berbasis PP 5/2021
Pasal-pasal terkait perizinan diintegrasikan dalam UU Cipta Kerja
Siste
m
OSS
Persetujuan
Lingkungan
(PL)
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
(KKPR)
Persetujuan
BangunanGedung
(PBG) & Sertifikat
Laik Fungsi (SLF)
• 4 UU, 51 Pasal
• Integrasi dengan
GISTARU
(ATR/BPN) dan
SIHANDAL (KKP)
Persyaratan dasar PerizinanBerusaha
Mengintegrasikan & menyederhanakan sejumlah UU
yang mengatur Persyaratan dasar Perizinan Berusaha
• 2 UU, 36 Pasal
• Integrasi dengan
AMDALNET (KLHK)
• 2 UU, 48 Pasal
• Integrasi dengan SIMBG (PUPR)
Risiko Rendah
Cukup Nomor Induk
Berusaha (NIB)
Risiko Menengah
Rendah
NIB + Sertifikat Standar
(SS)* (*Pernyataan Mandiri)
Risiko Menengah Tinggi
NIB + SS*
(*Pernyataan Mandiri,
selanjutnya diverifikasi)
Risiko Tinggi
NIB + Izin** (+SS*)
(*Izin, melalui verifikasi)
(*SS: Pernyataan Mandiri,
selanjutnya diverifikasi)
Perizinan Berusaha
Proses perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis
izin ke risiko
B I JA K M E N G E L O LA LA U T
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

4. Seluruh Kegiatan
Pemanfaatan Menetap
di Laut Lainnya………
Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara
menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi
UU 11/2020 tentang Cipta Kerja
Pasal 19 angka 6 (UU 32/2014 Pasal 47A ayat (2))
Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut
diberikan untuk kegiatan:
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

5.  Persyaratan dasar PerizinanBerusahameliputi
kesesuaiankegiatan pemanfaatan ruang,
persetujuan lingkungan, persetujuan
bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
 Ketentuan mengenaipersyaratan dasar
Perizinan Berusahadiaturdalam peraturan
perundang-undangan di bidang tataruang,
lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
a. persyaratan dasar PerizinanBerusaha;
dan/atau
b. Perizinan BerusahaBerbasis Risiko.
Pasal 5
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5
TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RESIKO
Pasal 4
Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha,
PelakuUsahawajib memenuhi:
PERSETUJ
UAN
LINGKUNG
AN
PERIZINAN
BERUSAHA
BERBASIS
RESIKO
KESESUAIAN
KEGIATAN
PEMANFAATAN
RUANG
Step
3
Step 2
Step 1
Menteri KP : Di Ruang
Laut
Menteri ATR : Di Ruang
Darat
Menteri KLHK : Di
Ruang Laut dan
Ruang Darat
Undang-UndangNomor1
1Tahun2020tentangCipta Kerja
Kewenang
an
Kewenang
an
Kewenang
an
PP2
1
/
2
0
2
1
K/L/D sektor kegiatan:
- Perikanan,
- Perhubungan,
- Pariwisata,
- Pertambangan dll.
Output*:
• Persetujuan
Kesesuaian Keg
Pemanfaatan Ruang
Laut (Persetujuan);
• Konfirmasi
Kesesuaian Keg
Pemanfaatan Ruang
Laut (Konfirmasi)
Output:
Persetujuan
Lingkungan (UKL-
UPL/ Amdal)
Output:
KBLI - Resiko :
 Rendah - NIB
 Menengah rendah – NIB &
Standar
 Menengah tinggi - NIB &
Standar
 Tinggi – NIB & Izin
PP 22/2021 PP 5/2021& PP SEKTOR
PP
5/2021
*PP NO. 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUAN
*Pendaftaran Persetujuan paling sedikit dilengkapidengan:
a. koordinat lokasi;
b. rencana bangunan dan instalasi di Laut;
c. kebutuhan luas kegiatan Pemanfaatan Ruang di Laut;
d. informasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya; dan
e. kedalaman lokasi.
KESESUAIANKEGIATANPEMANFAATANRUANGLAUT(KKPRL)
DALAMPERIZINAN BERUSAHA
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

6. PROSESPEMBERIAN PERSETUJUAN
Berdasarkan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021tentang Penyelenggaraan Penataan RuangLaut
Pendaftaran melalui
OSS
Pasal 128
Tim menilai kelayakan
Pemeriksaan dokumen
permohonan
Pasal 128
Jika hasil penilaian OK,
maka pemohon bayar
PNBP
Pasal 131
Proses penerbitan
Persetujuan KKPRL
perizinan
diterbitkan,
nonberusaha belum
Persetujuan berlaku 2
(dua) Tahun sejak diterbitkan
TOLAK
Pasal 126
Dalam hal penilaian terhadap dokumen
permohonan:
a. data pertimbangan belum
mencukupi, dapat dilakukan
verifikasi lapangan; dan/atau
b. untuk kegiatan yang sifatnya
strategis dan/atau berdampak luas,
dilakukan konsultasi terlebih
dahulu kepada Menteri
Pasal 133
Persetujuan berlaku sampai dengan
berakhirnya Perizinan Berusaha atau
perizinan nonberusaha
Dalam hal Perizinan Berusaha atau
Penerbitan Persetujuan melalui
OSS
Surat Penolakan
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT
A
Pasal 249 PP 21/2021 dilaksanakan secara non-elektronik dalam hal OSS belum dapat melaksanakan pelayanan

7. PROSESPEMBERIAN KONFIRMASI
Berdasarkan Permen KP Nomor 28 Tahun 2021tentang Penyelenggaraan Penataan RuangLaut
sihandal.kkp.go.id
Pendaftaran melalui
SiHandal
Pasal 128
Tim menilai kelayakan
Pemeriksaan dokumen
permohonan
Pasal 131
Proses penerbitan
Konfirmasi
a. data pertimbangan belum
mencukupi, dapat dilakukan
verifikasi lapangan; dan/atau
b. untuk kegiatan yang sifatnya
strategis dan/atau berdampakluas,
dilakukan konsultasi terlebih
dahulu kepada Menteri
Pasal 126
Dalam hal penilaian terhadap dokumen
permohonan:
Dalam hal perizinan nonberusaha
belum diterbitkan, Konfirmasi berlaku
2 (dua) Tahun sejak diterbitkan
Pasal 133
Konfirmasi berlaku sampai dengan
berakhirnya perizinan nonberusaha
TOLAK
sihandal.kkp.go.id
Proses penerbitan Konfirmasi
melalui SiHandal
DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

8. Alur Penerbitan Perizinan Berusaha
Pelaku Usaha
Permohonan
Perizinan Berusaha
melalui OSS
Notifikasi
Permohonan
kepada Penerbit
Perizinan
Berusaha*
Notifikasi Penerbit
Perizinan
Berusaha*
melalui OSS RBA
Sistem OSS menerbitkan Perizinan
Berusaha a.n. Penerbit Perizinan
Berusaha*
Disetujui
Kurang Lengkap
Ditolak
Sistem OSS menyampaikan permintaan
untuk melengkapi kekurangan
Sistem OSS menyampaikan penolakan
Verifikasi
Pemenuhan
Persyaratan oleh
Penerbit Perizinan
Berusaha*
DITJEN PENGELOLAAN

9. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Pasal 24
dalam proses revisi
DITJEN PENGELOLAAN
Lampiran I memuat:
• Bidang Usaha: Kode KBLI; Judul KBLI; Ruang Lingkup
Kegiatan
• Risiko: Parameter Risiko: Skala Usaha & LuasLahan,
Tingkat Risiko
• Perizinan Berusaha
• Jangka Waktu
• Masa Berlaku
• Kewenangan Pemerintah: Parameter &Pusat/Provinsi/
Kabupaten/Kota
Lampiran I memuat:
• Bidang Usaha: Kode KBLI; Judul KBLI.
• Persyaratan Perizinan Berusaha
• Jangka Waktu PemenuhanPersyaratan
• Kewajiban Perizinan Berusaha
• Jangka Waktu PemenuhanKewajiban
• Keterangan
KBLI 08104
KBLI 43120
KBLI 36001-36002
KBLI 69111
KBLI 03151-03159
KBLI 74909
KBLI 91039
KBLI 08930
KBLI 03151-03159
KBLI 03151-03159

10. Pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (7) PP Nomor 5 Tahun2021
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
Lampiran I Standar Kegiatan Usaha pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan
Perikanan, memuat:
• Ruang Lingkup
• Istilah dan Definisi
• Penggolongan Usaha
• Persyaratan Umum Usaha
• Persyaratan Khusus Usaha
• Sarana
• Struktur Organisasi SDM dan SDM,
• Pelayanan
• Persyaratan Produk/Jasa
• Sistem Manajemen Usaha
• Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Lampiran II Standar Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan,memuat:
• Ruang Lingkup
• Istilah dan Definisi
• Persyaratan Umum
• Persyaratan Khusus atau PersyaratanTeknis
• Sarana
• Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan
 Pemanfaatan hasil penangkapan/ pengambilan JenisIkan
yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks
CITES untuk kegiatan penelitian dan pengembangan,
pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria,
pertukaran dan/atau pemeliharaan untukkesenangan
 Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum
Penampungan dan Penyaluran Air Baku
 Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
 Wisata Tirta Lainnya
 Penggalian Pasir:
Pemanfaatan Pasir Laut
 Ekstraksi Garam
 Penyiapan Lahan:
Pelaksanaan Reklamasi
 Aktivitas Pemanfaatan
Kawasan Konservasi
Perairan, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
 Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-
pulau Kecildengan Luas di Bawah
100 km2 (Seratus Kilometer
Persegi)
 Rekomendasi Impor Garam
DITJEN PENGELOLAAN

11. Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Fasilitasi diberikan Pemerintah Pusat
kepada Masyarakat Tradisional dan Lokal :
• melakukan pemanfaatan ruang
• pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari
DITJEN PENGELOLAAN
Kriteria:
• mata pencaharian pokok: nelayan dengan
alat penangkapan ikan statis, pembudidaya
ikan, atau petambak garam
• menghasilkan produksi atau penghasilan
tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum
provinsi
Untuk pembudidaya ikan dan petambak
garam, berdomisili di wilayah pesisir
• ≥ 5 tahun berturut-turut, atau
• ≥ 10 tahun tidak berturut-turut
PP 21/2021
Permen KP 28/2021
Pasal 175

12. Tarif sampai dengan Rp0,-
untuk masyarakat
lokal/tradisional
untuk pembudidaya ikan
kecil
pembudidayaan ikan kecil
di kawasan konservasi
R.Permen KP tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata
Cara Pengenaan Tarif PNBP Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol
Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada KKP
DITJEN PENGELOLAAN
Rp0,- PKKPRL untuk masyarakat
lokal/tradisional
Rp0,- ALSE
nonproduk
Rp0,-
Rp0,- wisata
bahari

13. TERIMA KASIH
DitjenPRL DitjenPRL DitjenPrlKKP k k p . g o . i d / d j p r l
Gedung Mina Bahari I I I L t . 11, J l .
Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta
Pusat DKI Jakarta