SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
Profile
DISUSUN OLEH : FADHLURROHMAN
KELAS : XI IPA 3
SMAN 1 PEMALI
Standar Kompetensi : Menganalisis Sistem
Hukum dan peradilan Internasional
Kompetensi Dasar :
1.Mendeskripsikan system hukum dan peradilan
Internasional
2.Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa
internasional dan cara penyelesaian oleh
mahkamah internasional
3.Menghargai putusan Mahkamah Internasional
Makna Hukum
Internasional
Makna Hukum
Internasional
Asas – asas hukum
Internasional
Asas – asas hukum
Internasional
Sumber-Sumber
Internasional
Sumber-Sumber
Internasional
Lembaga Peradilan
Internasional
Lembaga Peradilan
Internasional
Sebab-sebab terjadinya
Sengketa Internasional
Sebab-sebab terjadinya
Sengketa Internasional
Cara penyelesaian
Sengketa internasional
Cara penyelesaian
Sengketa internasional
Penyelesaian melalui
Mahkamah
internasional
Penyelesaian melalui
Mahkamah
internasional
Contoh Keputusan/kasus
Mahkamah Internasioanal
Contoh Keputusan/kasus
Mahkamah Internasioanal
Menurut Mochtar Kusumaatmaja, Hukum Internasional adalah
keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan
yang melintasi batas Negara, antara Negara dengan Negara, dan
Negara dengan subyek hukum internasional bukan Negara, atau antar
subyek hukum internasional bukan Negara satu sama lain. Hukum
Internasional digolongkan menjadi hukum Internasional Publik
dengan hukum perdata internasional. Hukum Internasional Publik
atau hukum antar negara, adalah asas dan kaidah hukum yang
mengatur hubungan atau persoalan yang bersifat pidana, sedangkan
hukuk perdata internasional atau hukum antar bangsa, yang
mengatur masalah perdata lintas Negara (perkawinan antar warga
Negara suatu Negara dengan warga Negara lain). Wiryono
Prodjodikoro, Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur
perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai Negara.
J.G.Starke menyatakan, Hukum Internasional adalah sekumpulan
hukum (body of low) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dank
arena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar Negara.
Makna Hukum Internasional
Asas – asas hukum Internasional
Menurut Resolusi majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuh asas,
yaitu :
1.Setiap Negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah
dan kemerdekaan Negara lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap
Negara tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer dan tidak
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan piagam PBB
2.setiap Negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara
damai, Dalam asas ini setiap Negara harus mencari solusi damai,
menghendalikan diri dari tindakan yang dapat membahayakan perdamaian
internasional.
3.Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Negara lain,
Dalam asas ini menekankan setip Negara memiliki hak untuk memilih sendiri
keputusan politiknya, ekonomi, social dan system budaya tanpa intervensi
pihak lain.
4.Negara wajib menjalin kerjasama dengan Negara lain berdasar pada piagam
PBB, kerjasama itu dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dan
keamanan internasional di bidang Hak asasi manusia, politik, ekonomi, social
budaya, tekhnik, perdagangan.
Asas – asas hukum Internasional
5. Asas persaman hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan dan
perwujudan kedaulatan suatu Negara ditentukan oleh rakyat.
6. Asas persamaan kedaulatan dari Negara, Setiap Negara memiliki
persamaan kedaulatan secara umum sebagai berikut :
a) Memilki persamaan Yudisial (perlakuan Hukum).
b) Memilikimhak penuh terhadap kedaulatan
c) Setiap Negara menghormati kepribadian Negara lain.
d) Teritorial dan kemerdekanan politi suatu Negara adalah tidak dapat
diganggu gugat
e) Setap Negara bebas untuk membangun system politik, soaial, ekonomi
dan sejarah
bangsanya.
f) Seiap Negara wajib untuk hidup damai dengan Negara lain.
Asas – asas hukum Internasional
7. Setiap Negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya,
pemenuhan kewajiban itu harus sesuai dengan ketentuan hukum
internasional. B. Subyek Hukum Internasional
Adalah pihak-pihak yang membawa hak dan kewajiban hukum dalam
pergaulan internasional. Menurut Starke, subyek internasional termasuk
Negara, tahta suci, Palang merah Internasional, Organisasi internasional,
Orang perseorangan (individu), Pemberontak dan pihak-pihak yang
bersengketa.
Sumber-Sumber Internasional
Adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional
dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Sumber
hukum internasional dibedakan menjadi sumber hukumdalam arti materil
dan formal. Dalam arti materil, adalah sumber hukum internasional yang
membahas dasar berlakunya hukum suatu Negara. Sedangkan sumber
hukum formal, adalah sumber dari mana untuk mendapatkan atau
menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.
Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal
merupakan sumber yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan
otentik yang dipakai Mahkamah internasional dalam memutuskan suatu
sengketa internasional. Sumber hukum internasional formal terdapat
dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen 1920
Sumber-Sumber Internasional
Berdasarkan Piagam Mahkamah Internasional Permanen
1920
Perjanjian
Internasional (traktat)
Asas-asas hukum
umum yang diakui
Kebiasaan
Internasional
Keputusan-keputusan
hakim
Perjanjian Internasional (traktat)
adalah perjanjian yang diadakan
antaranggota masyarakat bangsa-
bangsa dan mengakibatkan hukum
baru.
Kebiasaan Internasional yang diterima
sebagai hukum
tidak semua kebiasaan internasional
menjadi sumber hukum. Syaratnya
adalah kebiasann itu harus bersifat
umum dan diterima sebagi hukum.
Asas-asas hukum umum yang diakui
oleh bangsa beradab
adalah asas hukum yang mendasari
system hukum modern. Sistem
hukum modern, adalah system
hukum positif yang didasarkan pada
lembagaa hukum barat yang
berdasarkan sebagaian besar pada
asas hukum Romawi
Keputusan-keputusan hakim dan ajaran
para ahli hukum Internasional
adalah sumber hukum tambahan
(subsider), artinya dapat dipakai untuk
membuktikan adanya kaidah hukum
internasional mengenai suatu persoalan
yang didasarkan pada sumber hukum
primer atau utama yaitu Perjanjian
internasional, kebiasaan internasional,
dan asas hukum umum.
Lembaga Peradilan Internasional
Mahkamah Internasional
Mahkamah Pidana Internasional
Panel Khusus dan Spesial Pidana
internasional
Mahkamah Internasional
Mahkamah internasional adalah
lembaga kehakiman PBB
berkedudukan di Den Haag,
Belanda. Didirikan pada tahun 1945
berdasarkan piagam PBB, berfungsi
sejak tahun 1946 sebagai pengganti
dari Mahkamah Internasional
Permanen.
Fungsi Mahkamah Internasional
Adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang
subyeknya adalah Negara. Ada 3 kategori Negara, yaitu :
• Negara anggota PBB, otomatis dapat mengajukan kasusnya ke
Mahkamah Internasional.
• Negara bukan anggota PBB yang menjadi wilayah kerja Mahkamah
intyernasional. Dan yang bukan wilayah kerja Mahkamah
Internasional boleh mengajukan kasusnya ke Mahkamah
internasional dengan syarat yang ditentukan dewan keamanan PBB.
• Negara bukan wilayah kerja (statute) Mahkamah internasional,
harus membuat deklarasi untuk tunduk pada ketentuan Mahjkamah
internasional dan Piagam PBB. Yuridikasi Mahkamah Internasional :
Adalah kewenangan yang dimilki oleh Mahkamah Internasional yang
bersumber pada hukum internasional untuk meentukan dan
menegakkan sebuah aturan hukum.
Kewenangan atau Yuridiksi
Memutuskan perkara-perkara pertikaian (Contentious Case).
• Memberikan opini-opini yang bersifat nasehat (Advisory Opinion).
Yuridikasi menjadi dasar Mahkamah internasional dalam
menyelesaikan sengketa Internasional. Beberapa kemungkinan Cara
penerimaan Yuridikasi sbb :
• Perjanjian khusus, dalam hal ini para pihak yang bersengketa
perjanjian khusus yang berisi subyek sengketa dan pihak yang
bersengketa. Contoh kasus Indonesia degan Malaysia mengenai Pulau
Sipadan dan Pulau Ligitan.
• Penundukan diri dalam perjanjian internasional, Para pihak yang
sengketa menundukkan diri pada perjanjian internasional diantara
mereka, bila terjadi sengketa diantara para peserta perjanjian.
• Pernyataan penundukan diri Negara peserta statute Mahkamah
internasional, mereka tunduk pada Mahkamah internasional, tanpa
perlu membuat perjanjiankhusus.
Kewenangan atau Yuridiksi
Keputusan Mahkamah internasional Mengenai yuriduksinya, bila
terjadi sengketa mengenai yuridikasi Mahkamah Internasional maka
sengketa tersebut diselesaikan dengan keputusan Mahkamah
Internasional sendiri.
• Penafsiran Putusan, dilakukan jika dimainta oleh salah satu atau
pihak yang bersengketa. Penapsiran dilakukan dalambentuk
perjanjian pihak bersengketa.
• Perbaikan putusan, adanya permintaan dari pihak yang bersengketa
karena adanya fakta baru (novum) yang belum duiketahui oleh
Mahkamah Internasional.
Mahkamah Pidana Internasional
Bertujuan untuk mewujudkan
supremasi hukum internasional dan
memastikan pelaku kejahatan
internasional
Panel Khusus dan Spesial Pidana internasional
Adalah lembaga peradilan
internasional yang berwenang
mengadili para tersangka kejahatan
berat internasional yang bersifat tidak
permanen atau sementara (ad hoc)
dalam arti setelah selesai mengadili
maka peradilan ini dibubarkan.
Sengketa Internasional
Sengketa internasional (International
despute), adalah perselisihan yang
terjadi antara Negara dengan Negara,
Negara dengan individu-individu, atau
Negara dengan lembaga internasional
yang menjadi subyek hukum
internasional.
Sebab-sebab terjadinya Sengketa Internasional
1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam
mperjanjiann internasional
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian
internasional
3. Perebutan sumber-sumber ekonomi
4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan
regional dan internasional
Cara penyelesaian Sengketa internasional
Penyelesaian secara damai
Penyelesaian secara paksa, kekerasan
atau perang
Penyelesaian secara
damai
Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa internasional
dengan cara menyerahkannya kepada orang tertentu
atau Arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh mereka
yang bersengketa, namun keputusannya harus sesuai
dengan kepatutan dan keadilan ( ex aequo et bono).
Prosedur penyelesaiannya, adalah :
1. Masing-masing Negara yang bersengketa menunjuk
dua arbitrator, satu boleh
berasal dari warga negaranya sendiri.
2. Para arbitrator tersebut memilih seorang wasit sebagai
ketua dari pengadilan
Arbitrase tersebut
3. Putusan melalui suara terbanyak.
Penyelesaian secara paksa, kekerasan atau perang
Perang dan tindakan bersenjata non perang, bertujuan untuk menaklukkan
Negara lawan dan membebankan syarat penyelesaian kepada Negara lawan.
Retorsi, adalah pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap tindakan –
tindakan tidak pantas yang dilakukan Negara lain. Contoh menurunkan
status hubungan diplomatic, atau penarika diri dari kesepakatan-
kresepakatan fiscal dan bea masuk.
Intervensi (campur tangan),adalah campur tanagn terhadap kemerdekaan
politik tertentu secara sah dan tidak melanggar hukum internasional
Contohnya:
1.Intervensi kolektif sesuai dengan piagam PBB
2.Intervesi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya
3.Pertahanan diri
Penyelesaian melalui Mahkamah internasional
Ada dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional
melalui Mahkamah internasional, yaitu mekanisme
normal dan khusus.
• Mekanisme Normal :
1. Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para
pihak dan pokok persoalan sengketa.
2. Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan,
tambahan fakta baru, penilakan atas fakta yang
disebutkan dan berisi dokumen pendukung.
3. Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum
atautertutup tergantung pihak sengketa.
4. Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan.
Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal
Amerika serikat di Filipina : tahun 1906 tentara AS melakukan
pembunuhan warga Filipina, membunuh dan membakar 600 rakyat
desa itu. Para pelakunya telah di sidang di pengadilan militer amun
banyak yang dibebaskan.
• Amerika serikat di Cina : pada tahun 1968 terjadi pristiwa My lai
Massacre. Kompi Amerika menyapu warga desa denga senjata
otomatis dan menewaskan 500 orang. Pra pelakunya telah disidang
dan dihukum.
• Amerika serikat di Jepang : pada tahun 1945 lebih dari 40.000
rakyat Jepang meninggal akibat Bom Atom.
• Pembersihan etnis yahudi oleh Nazi Di jerman atas pimpinan
Adolf Hitler, Mahkamah Internasional telah mengadili dan
menhukum pelaku.
Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal
Jepang banyak membunuh rakyat Indonesia dengan Kerja paksa
dan 10.000 rakyat Indonesia hilang. Pengadilan internasional telah
dijalankan dan menghukum para penjahatnya.
• Serbia di Bosnia dan Kroasia: anatar 1992-1995 pembersihan etnis
kroasia dan Bosnia oleh Kroasia danmembunuh sekitar 700.000
warga Bosnia dan Kroasia. Para penjahat perangnya sampai
sekarang masih menjalani proses persidangan di Den Haag,Belanda.
• Pemerintah Rwanda terhadap etniks Hutu : Selama tiga bulan di
tahu 1994 antara 500 samapai 1 juta orang etnis Hutu dan Tutsi
telah dibunuh ioleh pemerintah Rwanda. PBB menggelar
pengadilan kejahatan perang di Arusha Tanzania dan hanya
menyeret 29 penjahat perangnya.
Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal
Indonesia dengan Malaysia terhadap kasus Pulau sipadan dan
Ligitan, dan Mahkamah internasional memenangkan pihak
Malaysia pada ahun 2003. Malaysia adalah pemilik ke dua pulau
tersebut. Indonesia menghormatikeputusan tersebut.
• Kasaus Timor TImur diselesaikan secara Intrnasional dengan
referendum. Dan sejak tahun 1999 Timor-Timur berdiri sebagai
sebuah Negara bernama Republik Tomor Lorosae /Timor Leste.

More Related Content

What's hot

Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliPengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliSyifa Fauziyah
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalslempack c
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalMeita Purnamasari
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalrradityaaa
 
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum InternasionalPKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum InternasionalYudistira Ydstr
 
PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
PKN - Sistem Hukum dan Peradilan InternasionalPKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
PKN - Sistem Hukum dan Peradilan InternasionalKiki Evi Wahyuliana
 
Sistem Hukum Internasional
Sistem Hukum InternasionalSistem Hukum Internasional
Sistem Hukum InternasionalJesica Grace
 
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasionalBab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasionalAnnisa Khoerunnisya
 
Pp pkn - mahkamah internasional
Pp pkn - mahkamah internasionalPp pkn - mahkamah internasional
Pp pkn - mahkamah internasionalIsna Nina Bobo
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalUniversity of Mataram
 
Hukum Internasional 11ipa4
Hukum Internasional 11ipa4 Hukum Internasional 11ipa4
Hukum Internasional 11ipa4 yesiferamefranda
 
Lembaga peradilan internasional
Lembaga peradilan internasionalLembaga peradilan internasional
Lembaga peradilan internasionalMischaelle
 
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalMariske Myeke Tampi
 
Makalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasionalMakalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasionalAdelia Cahyati
 
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...Risa Tsamara
 
HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL - ARBITRASE
HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL - ARBITRASEHUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL - ARBITRASE
HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL - ARBITRASEAnggie Rakita
 

What's hot (19)

Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahliPengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum InternasionalPKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
PKn Kelas 11 - Sistem Hukum Internasional
 
PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
PKN - Sistem Hukum dan Peradilan InternasionalPKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
 
Sistem Hukum Internasional
Sistem Hukum InternasionalSistem Hukum Internasional
Sistem Hukum Internasional
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasionalBab v sistem hukum & peradilan internasional
Bab v sistem hukum & peradilan internasional
 
Pp pkn - mahkamah internasional
Pp pkn - mahkamah internasionalPp pkn - mahkamah internasional
Pp pkn - mahkamah internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
Hukum Internasional 11ipa4
Hukum Internasional 11ipa4 Hukum Internasional 11ipa4
Hukum Internasional 11ipa4
 
Lembaga peradilan internasional
Lembaga peradilan internasionalLembaga peradilan internasional
Lembaga peradilan internasional
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum InternasionalPengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
Pengantar Hukum Internasional - Sumber dan Subjek Hukum Internasional
 
Makalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasionalMakalah tentang hukum internasional
Makalah tentang hukum internasional
 
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL DAN ARBITR...
 
HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL - ARBITRASE
HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL - ARBITRASEHUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL - ARBITRASE
HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL - ARBITRASE
 

Similar to Sistem hukum dan perdilan internasional

Makalah mahkama internasional
Makalah mahkama internasionalMakalah mahkama internasional
Makalah mahkama internasionalWarnet Raha
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Aziza Zea
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalSeptian Muna Barakati
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalOperator Warnet Vast Raha
 
Pkn sistem hukum internasional
Pkn   sistem hukum internasionalPkn   sistem hukum internasional
Pkn sistem hukum internasionalSharas Charlotha
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxlalalaksana
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Aziza Zea
 
Kelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad intKelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad intdixon8888
 
Hukum_internasional.pptx
Hukum_internasional.pptxHukum_internasional.pptx
Hukum_internasional.pptxssuserd30037
 
Penyebab Sengketa Internasional dan Upaya Penyelesaiannya
Penyebab Sengketa Internasional dan Upaya PenyelesaiannyaPenyebab Sengketa Internasional dan Upaya Penyelesaiannya
Penyebab Sengketa Internasional dan Upaya Penyelesaiannyasallsawulan
 
Hubungan Internasional
Hubungan InternasionalHubungan Internasional
Hubungan InternasionalTria Monica
 
BAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptx
BAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptxBAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptx
BAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptxssuser80b999
 
Asas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasionalAsas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasionalAdam Hecc
 
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas  Hukum Internasional Fenti Anita SariTugas  Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasional
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasionalBab iv hukum internasional dan pengadilan internasional
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasionalArini Nurmala Sari
 

Similar to Sistem hukum dan perdilan internasional (20)

Makalah mahkama internasional
Makalah mahkama internasionalMakalah mahkama internasional
Makalah mahkama internasional
 
Makalah mahkama internasional
Makalah mahkama internasionalMakalah mahkama internasional
Makalah mahkama internasional
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasionalMakalah sistem hukum dan peradilan internasional
Makalah sistem hukum dan peradilan internasional
 
Pkn sistem hukum internasional
Pkn   sistem hukum internasionalPkn   sistem hukum internasional
Pkn sistem hukum internasional
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Internasional.pptx
 
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )Tugas makalah (sistem hukum internasional )
Tugas makalah (sistem hukum internasional )
 
Hukum_internasional.pdf
Hukum_internasional.pdfHukum_internasional.pdf
Hukum_internasional.pdf
 
D1 Pajak: Peradilan International
D1 Pajak: Peradilan InternationalD1 Pajak: Peradilan International
D1 Pajak: Peradilan International
 
Kelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad intKelas xi bab v sistem hk & perad int
Kelas xi bab v sistem hk & perad int
 
Hukum_internasional.pptx
Hukum_internasional.pptxHukum_internasional.pptx
Hukum_internasional.pptx
 
Penyebab Sengketa Internasional dan Upaya Penyelesaiannya
Penyebab Sengketa Internasional dan Upaya PenyelesaiannyaPenyebab Sengketa Internasional dan Upaya Penyelesaiannya
Penyebab Sengketa Internasional dan Upaya Penyelesaiannya
 
Hubungan Internasional
Hubungan InternasionalHubungan Internasional
Hubungan Internasional
 
BAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptx
BAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptxBAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptx
BAB_5_SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_INTERNA.pptx
 
Asas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasionalAsas perjanjian internasional
Asas perjanjian internasional
 
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas  Hukum Internasional Fenti Anita SariTugas  Hukum Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Hukum Internasional Fenti Anita Sari
 
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasional
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasionalBab iv hukum internasional dan pengadilan internasional
Bab iv hukum internasional dan pengadilan internasional
 

Recently uploaded

(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Kanaidi ken
 
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Kanaidi ken
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Apothecary Indonesia Persada
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxafkarzidan98
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxc9fhbm7gzj
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Kanaidi ken
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3SatriaPamungkas18
 
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfEstetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfHendroGunawan8
 
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...Kanaidi ken
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal FaizinKanaidi ken
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWKafe Buku Pak Aw
 
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AgusBuntara1
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxwulandaritirsa
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxGyaCahyaPratiwi
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxvincentptk17
 

Recently uploaded (20)

(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
Ringkasan Isi & Pokok Bahasan_ Buku_ "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN da...
 
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
Perbedaan CARA PANDANG _Training "Effective MARKETING and PERSONAL SELLING".
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
Teknologi Ekstraksi Bahan Alam: Fundamental dan Metode-metode Ekstraksi Bahan...
 
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptxMateri B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
Materi B.indo (Penyusunan Paragraf).pptx
 
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptxMateri Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
Materi Kuliah Ramadhan WARISAN SYAWAL 1444.pptx
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
 
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdfEstetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
Estetika Humanisme Ringkasan Pertemuan 1.pdf
 
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
Info ... Buku _"Effective INVENTORY and WAREHOUSING MANAGEMENT" & Bagaimana M...
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
 
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN  PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
AKSI NYATA IKLIM SEKOLAH AMAN PERUNDUNGAN oleh Agus Buntara, SD NEGERI WANGK...
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
 

Sistem hukum dan perdilan internasional

  • 1. Profile DISUSUN OLEH : FADHLURROHMAN KELAS : XI IPA 3 SMAN 1 PEMALI
  • 2. Standar Kompetensi : Menganalisis Sistem Hukum dan peradilan Internasional Kompetensi Dasar : 1.Mendeskripsikan system hukum dan peradilan Internasional 2.Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh mahkamah internasional 3.Menghargai putusan Mahkamah Internasional
  • 3. Makna Hukum Internasional Makna Hukum Internasional Asas – asas hukum Internasional Asas – asas hukum Internasional Sumber-Sumber Internasional Sumber-Sumber Internasional Lembaga Peradilan Internasional Lembaga Peradilan Internasional Sebab-sebab terjadinya Sengketa Internasional Sebab-sebab terjadinya Sengketa Internasional Cara penyelesaian Sengketa internasional Cara penyelesaian Sengketa internasional Penyelesaian melalui Mahkamah internasional Penyelesaian melalui Mahkamah internasional Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal
  • 4. Menurut Mochtar Kusumaatmaja, Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara, antara Negara dengan Negara, dan Negara dengan subyek hukum internasional bukan Negara, atau antar subyek hukum internasional bukan Negara satu sama lain. Hukum Internasional digolongkan menjadi hukum Internasional Publik dengan hukum perdata internasional. Hukum Internasional Publik atau hukum antar negara, adalah asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang bersifat pidana, sedangkan hukuk perdata internasional atau hukum antar bangsa, yang mengatur masalah perdata lintas Negara (perkawinan antar warga Negara suatu Negara dengan warga Negara lain). Wiryono Prodjodikoro, Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai Negara. J.G.Starke menyatakan, Hukum Internasional adalah sekumpulan hukum (body of low) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dank arena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar Negara. Makna Hukum Internasional
  • 5. Asas – asas hukum Internasional Menurut Resolusi majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuh asas, yaitu : 1.Setiap Negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan Negara lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap Negara tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan piagam PBB 2.setiap Negara harus menyelesaikan masalah internasional dengan cara damai, Dalam asas ini setiap Negara harus mencari solusi damai, menghendalikan diri dari tindakan yang dapat membahayakan perdamaian internasional. 3.Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Negara lain, Dalam asas ini menekankan setip Negara memiliki hak untuk memilih sendiri keputusan politiknya, ekonomi, social dan system budaya tanpa intervensi pihak lain. 4.Negara wajib menjalin kerjasama dengan Negara lain berdasar pada piagam PBB, kerjasama itu dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional di bidang Hak asasi manusia, politik, ekonomi, social budaya, tekhnik, perdagangan.
  • 6. Asas – asas hukum Internasional 5. Asas persaman hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan dan perwujudan kedaulatan suatu Negara ditentukan oleh rakyat. 6. Asas persamaan kedaulatan dari Negara, Setiap Negara memiliki persamaan kedaulatan secara umum sebagai berikut : a) Memilki persamaan Yudisial (perlakuan Hukum). b) Memilikimhak penuh terhadap kedaulatan c) Setiap Negara menghormati kepribadian Negara lain. d) Teritorial dan kemerdekanan politi suatu Negara adalah tidak dapat diganggu gugat e) Setap Negara bebas untuk membangun system politik, soaial, ekonomi dan sejarah bangsanya. f) Seiap Negara wajib untuk hidup damai dengan Negara lain.
  • 7. Asas – asas hukum Internasional 7. Setiap Negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya, pemenuhan kewajiban itu harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional. B. Subyek Hukum Internasional Adalah pihak-pihak yang membawa hak dan kewajiban hukum dalam pergaulan internasional. Menurut Starke, subyek internasional termasuk Negara, tahta suci, Palang merah Internasional, Organisasi internasional, Orang perseorangan (individu), Pemberontak dan pihak-pihak yang bersengketa.
  • 8. Sumber-Sumber Internasional Adalah sumber-sumber yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah hubungan internasional. Sumber hukum internasional dibedakan menjadi sumber hukumdalam arti materil dan formal. Dalam arti materil, adalah sumber hukum internasional yang membahas dasar berlakunya hukum suatu Negara. Sedangkan sumber hukum formal, adalah sumber dari mana untuk mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dipakai Mahkamah internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional. Sumber hukum internasional formal terdapat dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen 1920
  • 9. Sumber-Sumber Internasional Berdasarkan Piagam Mahkamah Internasional Permanen 1920 Perjanjian Internasional (traktat) Asas-asas hukum umum yang diakui Kebiasaan Internasional Keputusan-keputusan hakim
  • 10. Perjanjian Internasional (traktat) adalah perjanjian yang diadakan antaranggota masyarakat bangsa- bangsa dan mengakibatkan hukum baru.
  • 11. Kebiasaan Internasional yang diterima sebagai hukum tidak semua kebiasaan internasional menjadi sumber hukum. Syaratnya adalah kebiasann itu harus bersifat umum dan diterima sebagi hukum.
  • 12. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab adalah asas hukum yang mendasari system hukum modern. Sistem hukum modern, adalah system hukum positif yang didasarkan pada lembagaa hukum barat yang berdasarkan sebagaian besar pada asas hukum Romawi
  • 13. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran para ahli hukum Internasional adalah sumber hukum tambahan (subsider), artinya dapat dipakai untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan pada sumber hukum primer atau utama yaitu Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan asas hukum umum.
  • 14. Lembaga Peradilan Internasional Mahkamah Internasional Mahkamah Pidana Internasional Panel Khusus dan Spesial Pidana internasional
  • 15. Mahkamah Internasional Mahkamah internasional adalah lembaga kehakiman PBB berkedudukan di Den Haag, Belanda. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan piagam PBB, berfungsi sejak tahun 1946 sebagai pengganti dari Mahkamah Internasional Permanen.
  • 16. Fungsi Mahkamah Internasional Adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subyeknya adalah Negara. Ada 3 kategori Negara, yaitu : • Negara anggota PBB, otomatis dapat mengajukan kasusnya ke Mahkamah Internasional. • Negara bukan anggota PBB yang menjadi wilayah kerja Mahkamah intyernasional. Dan yang bukan wilayah kerja Mahkamah Internasional boleh mengajukan kasusnya ke Mahkamah internasional dengan syarat yang ditentukan dewan keamanan PBB. • Negara bukan wilayah kerja (statute) Mahkamah internasional, harus membuat deklarasi untuk tunduk pada ketentuan Mahjkamah internasional dan Piagam PBB. Yuridikasi Mahkamah Internasional : Adalah kewenangan yang dimilki oleh Mahkamah Internasional yang bersumber pada hukum internasional untuk meentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum.
  • 17. Kewenangan atau Yuridiksi Memutuskan perkara-perkara pertikaian (Contentious Case). • Memberikan opini-opini yang bersifat nasehat (Advisory Opinion). Yuridikasi menjadi dasar Mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketa Internasional. Beberapa kemungkinan Cara penerimaan Yuridikasi sbb : • Perjanjian khusus, dalam hal ini para pihak yang bersengketa perjanjian khusus yang berisi subyek sengketa dan pihak yang bersengketa. Contoh kasus Indonesia degan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. • Penundukan diri dalam perjanjian internasional, Para pihak yang sengketa menundukkan diri pada perjanjian internasional diantara mereka, bila terjadi sengketa diantara para peserta perjanjian. • Pernyataan penundukan diri Negara peserta statute Mahkamah internasional, mereka tunduk pada Mahkamah internasional, tanpa perlu membuat perjanjiankhusus.
  • 18. Kewenangan atau Yuridiksi Keputusan Mahkamah internasional Mengenai yuriduksinya, bila terjadi sengketa mengenai yuridikasi Mahkamah Internasional maka sengketa tersebut diselesaikan dengan keputusan Mahkamah Internasional sendiri. • Penafsiran Putusan, dilakukan jika dimainta oleh salah satu atau pihak yang bersengketa. Penapsiran dilakukan dalambentuk perjanjian pihak bersengketa. • Perbaikan putusan, adanya permintaan dari pihak yang bersengketa karena adanya fakta baru (novum) yang belum duiketahui oleh Mahkamah Internasional.
  • 19. Mahkamah Pidana Internasional Bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum internasional dan memastikan pelaku kejahatan internasional
  • 20. Panel Khusus dan Spesial Pidana internasional Adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen atau sementara (ad hoc) dalam arti setelah selesai mengadili maka peradilan ini dibubarkan.
  • 21. Sengketa Internasional Sengketa internasional (International despute), adalah perselisihan yang terjadi antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara dengan lembaga internasional yang menjadi subyek hukum internasional.
  • 22. Sebab-sebab terjadinya Sengketa Internasional 1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam mperjanjiann internasional 2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional 3. Perebutan sumber-sumber ekonomi 4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, atau keamanan regional dan internasional
  • 23. Cara penyelesaian Sengketa internasional Penyelesaian secara damai Penyelesaian secara paksa, kekerasan atau perang
  • 24. Penyelesaian secara damai Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa internasional dengan cara menyerahkannya kepada orang tertentu atau Arbitrator, yang dipilih secara bebas oleh mereka yang bersengketa, namun keputusannya harus sesuai dengan kepatutan dan keadilan ( ex aequo et bono). Prosedur penyelesaiannya, adalah : 1. Masing-masing Negara yang bersengketa menunjuk dua arbitrator, satu boleh berasal dari warga negaranya sendiri. 2. Para arbitrator tersebut memilih seorang wasit sebagai ketua dari pengadilan Arbitrase tersebut 3. Putusan melalui suara terbanyak.
  • 25. Penyelesaian secara paksa, kekerasan atau perang Perang dan tindakan bersenjata non perang, bertujuan untuk menaklukkan Negara lawan dan membebankan syarat penyelesaian kepada Negara lawan. Retorsi, adalah pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap tindakan – tindakan tidak pantas yang dilakukan Negara lain. Contoh menurunkan status hubungan diplomatic, atau penarika diri dari kesepakatan- kresepakatan fiscal dan bea masuk. Intervensi (campur tangan),adalah campur tanagn terhadap kemerdekaan politik tertentu secara sah dan tidak melanggar hukum internasional Contohnya: 1.Intervensi kolektif sesuai dengan piagam PBB 2.Intervesi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya 3.Pertahanan diri
  • 26. Penyelesaian melalui Mahkamah internasional Ada dua mekanisme penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah internasional, yaitu mekanisme normal dan khusus. • Mekanisme Normal : 1. Penyerahan perjanjian khusus yng berisi tdentitas para pihak dan pokok persoalan sengketa. 2. Pembelaan tertulis, berisi fakta, hukum yang relevan, tambahan fakta baru, penilakan atas fakta yang disebutkan dan berisi dokumen pendukung. 3. Presentasi pembelaan bersifat terbuka dan umum atautertutup tergantung pihak sengketa. 4. Keputusan bersifat menyetujui dan penolakan.
  • 27. Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal Amerika serikat di Filipina : tahun 1906 tentara AS melakukan pembunuhan warga Filipina, membunuh dan membakar 600 rakyat desa itu. Para pelakunya telah di sidang di pengadilan militer amun banyak yang dibebaskan. • Amerika serikat di Cina : pada tahun 1968 terjadi pristiwa My lai Massacre. Kompi Amerika menyapu warga desa denga senjata otomatis dan menewaskan 500 orang. Pra pelakunya telah disidang dan dihukum. • Amerika serikat di Jepang : pada tahun 1945 lebih dari 40.000 rakyat Jepang meninggal akibat Bom Atom. • Pembersihan etnis yahudi oleh Nazi Di jerman atas pimpinan Adolf Hitler, Mahkamah Internasional telah mengadili dan menhukum pelaku.
  • 28. Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal Jepang banyak membunuh rakyat Indonesia dengan Kerja paksa dan 10.000 rakyat Indonesia hilang. Pengadilan internasional telah dijalankan dan menghukum para penjahatnya. • Serbia di Bosnia dan Kroasia: anatar 1992-1995 pembersihan etnis kroasia dan Bosnia oleh Kroasia danmembunuh sekitar 700.000 warga Bosnia dan Kroasia. Para penjahat perangnya sampai sekarang masih menjalani proses persidangan di Den Haag,Belanda. • Pemerintah Rwanda terhadap etniks Hutu : Selama tiga bulan di tahu 1994 antara 500 samapai 1 juta orang etnis Hutu dan Tutsi telah dibunuh ioleh pemerintah Rwanda. PBB menggelar pengadilan kejahatan perang di Arusha Tanzania dan hanya menyeret 29 penjahat perangnya.
  • 29. Contoh Keputusan/kasus Mahkamah Internasioanal Indonesia dengan Malaysia terhadap kasus Pulau sipadan dan Ligitan, dan Mahkamah internasional memenangkan pihak Malaysia pada ahun 2003. Malaysia adalah pemilik ke dua pulau tersebut. Indonesia menghormatikeputusan tersebut. • Kasaus Timor TImur diselesaikan secara Intrnasional dengan referendum. Dan sejak tahun 1999 Timor-Timur berdiri sebagai sebuah Negara bernama Republik Tomor Lorosae /Timor Leste.