Persentase

1. SELAMAT DATANG
PESERTA SOSIALISASI
UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Banyuwangi Nopember 2015
BAGIAN PEMERINTAHAN
SETDA KAB BANYUWANGI
TEMA
LAPORAN KEPALA DESA

2. DASAR HUKUM

3. LAPORAN KEPALA DESA
Historis
Laporan
Kepala
Desa
UU 5 TH 1979
UU 22 TH 1999
PP 71 TH 2001
UU 23 TH 2004
PP 72-2005
UU 6 TH 2014
Pertanggungjawab
an Kepala Desa
kepada Bupati
melalui Camat
Pentanggungjawaban kepada
rakyat melalui BPD
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
kepada Bupati
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
kepada Bupati
Keterangan
Pertanggungjawab
an kepada LMD
Laporan pelaksanaan tugas
kepada Bupati
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban
kepada BPD
Laporan Keterangan
Penyelenggaraan
Pemerintahan desa
kepada BPD
- - Informasi LPPD
Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
-
1. Pertanggungjawaban kepala
desa yang ditolak oleh BPD
termasuk pertanggungjawaban
keuangan harus dilengkapi atau
disempurnakan dan dalam
jangka waktu paling lama 30 hari
disampaikan kembali kepada
BPD.
2. Dalam hal pertanggungjawaban
kepala desa yang telah
dilengkapi atau disempurnakan
ditolak untuk kedua kalinya, BPD
dapat mengusulkan
pemberhentian kepala desa
Hasil evaluasi LKPJ oleh
BPD dilaporkan kepada
Bupati melalui Camat
selambat-lambatnya 15
hari sejak diterimanya
LKPJ.

5. KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMDES
Pasal 27 (uu/6/2014)
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya,
kepala Desa wajib:
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
setiap akhir tahun anggaran kepada bupati;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
pada akhir masa jabatan kepada bupati;
c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan
Desa setiap akhir tahun anggaran.
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap
akhir tahun anggaran.

6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBDesa
Pasal 104
1) Selain penyampaian laporan realisasi
pelaksanaan APB Desa, kepala Desa juga
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati
setiap akhir tahun anggaran.
2) Laporan dimaksud bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPDes) kepada bupati
melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

7. Laporan Pelaksanaan APBDesa
Pasal 103
1) Kepala Desa menyampaikan laporan
realisasi pelaksanaan APB Desa kepada
bupati setiap semester tahun berjalan.
2) Laporan semester pertama disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Juli tahun
berjalan.
3) Laporan semester kedua disampaikan paling
lambat pada akhir bulan Januari tahun
berikutnya.

8. FUNGSI APB-DESA
1. FUNGSI OTORISASI : APB-DESA MENJADI DASAR UNTUK MELAKSANAKAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA TAHUN
BERKENAAN.
2. FUNGSI PERENCANAAN : APB-DESA MENJADI PEDOMAN BAGI MANAJEMEN
DALAM MERENCANAKAN KEGIATAN PADA TAHUN
BERKENAAN.
3. FUNGSI PENGAWASAN : APB-DESA MENJADI PEDOMAN UTK MENILAI APAKAH
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TELAH
DITETAPKAN.
4. FUNGSI ALOKASI : APB-DESA HARUS DIARAHKAN UTK MENCIPTAKAN
LAPANGAN KERJA/MENGURANGI PENGANGGURAN &
PEMBOROSAN SUMBER DAYA, SERTA MENINGKATKAN
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEREKONOMIAN DESA.
5. FUNGSI DISTRIBUSI : KEBIJAKAN APB-DES HARUS MEMPERHATIKAN RASA
KEADILAN DAN KEPATUTAN MSY.
8

9. SANKSI:
1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban
dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan,
dilakukan tindakan pemberhentian sementara
dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

10. Ruang Lingkup
Laporan Kepala Desa
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
(LPPDes)
3. Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa akhir tahun
anggaran; dan
4. Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
1.akhir tahun anggaran;
2.akhir masa jabatan;

11. Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPDes)
LPPDES TAHUNAN
disampaikan kepada
bupati melalui camat
paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah
berakhirnya tahun
anggaran.
LPPDES
TAHUNAN
LPPDES
TAHUNAN
LPPDES
TAHUNAN
LPPDES
TAHUNAN
LPPDes amj
disampaikan
kepada bupati
melalui camat
paling lambat
5 (lima) bulan
sebelum amj.

12. 1. Pendahuluan;
2. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
3. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
4. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
5. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang
dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
8. Penutup.
Muatan materi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPDes) akhir tahun anggaran:

13. 1. Tujuan penyusunan laporan;
2. Visi dan misi penyelenggaraan
pemerintahan desa; dan
3. Strategi dan kebijakan.
Pendahuluan, memuat uraian tentang:

14. a. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memuat uraian tentang
Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
b. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan , memuat uraian tentang
Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa
dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan
Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
c. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan, memuat uraian tentang Rencana
dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
d. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat, memuat uraian tentang Rencana dan
Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
Pendahuluan, memuat uraian tentang:

15. 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (terlampir di
Permendagri) terdiri dari:
a. Pendapatan Desa.
b. Belanja Desa, terdiri dari:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang TakTerduga;
6. Jumlah Belanja; dan
7. Surplus/Defisit.
c. Pembiayaan Desa, terdiri dari:
1. Penerimaan Pembiayaan;
2. Pengeluaran Pembiayaan; dan
3. Selisih Pembiayaan.
PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan
Belanja Desa memuat uraian tentang:

16. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
KeberhasilanYang Dicapai memuat rincian
tentang:

17. 1. kesimpulan laporan;
2. penyampaian ucapan terima kasih; dan
3. saran dan permohonan petunjuk serta
arahan lebih lanjut.
Penutup, memuat materi:

18. 1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa
selama masa jabatan; dan
2. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima)
bulan sisa masa jabatan.
3. Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan
dimaksud dijadikan dasar penyusunan memori
serah terima jabatan.
Muatan materi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPDes) akhir jabatan:

19. 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir
masa jabatan digunakan untuk bahan evaluasi.
2. Berdasarkan bahan evaluasi, Bupati menetapkan
kebijakan baik berupa pembinaan maupun
pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan,
3. Kebijakan dimaksud antara lain catatan kinerja dan
prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang
perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu
disempurnakan.
Peruntukan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LPPDes) akhir jabatan:

20. Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (LKPPDes)
 Laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan Desa akhir tahun anggaran
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat
3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
 Laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dimaksud
memuat materi yang merupakan langkah-langkah
kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa
khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

21. Peruntukan LKPPDes
 Laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan Desa akhir tahun anggaran
digunakan untuk bahan evaluasi BPD.
 Berdasarkan bahan evaluasi, BPD dapat:
a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa.
b. Meminta keterangan atau informasi.
c. Menyatakan pendapat.
d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan
musyawarah Desa.

22. HAK BPD DALAM
PENYELENGGARAAN PEMDES
Pasal 61 (uu6/2014)
Badan Permusyawaratan Desa berhak:
a. mengawasi dan “meminta keterangan” tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam
rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

23. HAK BPD DALAM
PENYELENGGARAAN PEMDES
Pasal 62
Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

24. BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar hukum
B. Gambaran umum desa
1. Kondisi geografis
2. Gambaran umum demografis
3. Kondisi ekonomi
BAB II RPJMDes (AMJ)/ RKPD Des (TA)
A. Visi dan Misi
B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
C. Prioitas Desa
BAB lII KEWENANGAN DESA
A. BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
1. Pelaksanaan Kegiatan (Umum)
2. Tingkat Pencapaian
3. Realisasi Program/kegiatan (masing-
masing kegiatan)
4. Alokasi dan realisasi anggaran
5. Pelaksana kegiatan
6. Permasalahan dan penyelesaian
SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPDes:
AKHIRTAHUN ANGGARAN
B. BIDANG PEMBANGUNAN
1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat pencapaian
3. Realisasi Program dan Kegiatan
4. Pelaksana kegiatan
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian
C. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat pencapaian
3. Realisasi Program dan Kegiatan
4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Permasalahan dan penyelesaian
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASY
1. Pelaksanaan Kegiatan (Umum)
2. Tingkat Pencapaian
3. Realisasi Program/kegiatan (masing-
masing kegiatan)
4. Alokasi dan realisasi anggaran
5. Satuan pelaksanaan kegiatan
6. Permasalahan dan penyelesaian

25. BAB IV PENUGASAN
A. PENUGASAN DARI PEM PUSAT KEPADA DESA
1. Dasar Hukum.
2. Instansi yang memberiTugas.
3. Pelaksanaan Kegiatan.
4. Realisasi Kegiatan.
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Pelaksana kegiatan.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian
B. PENUGASAN DARI PEMROV KEPADA DESA
1. Dasar Hukum.
2. Instansi yang memberiTugas.
3. Pelaksanaan Kegiatan.
4. Realisasi Kegiatan.
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Pelaksana kegiatan.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian
C. PENUGASAN DARI PEMKAB KEPADA DESA
1. Dasar Hukum.
2. Instansi yang memberiTugas.
3. Pelaksanaan Kegiatan.
4. Realisasi Kegiatan.
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Pelaksana kegiatan.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian

26. BAB VI A. KERJASAMAANTAR DESA
1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. JangkaWaktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. JangkaWaktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.
C. BATAS DESA
1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
4. Data Perangkat Desa.
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA
1. Bencana yang terjadi dan
penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang
diperkirakan terjadi.
E. PENYELENGGARAAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan
dalam penanggulangan.
5. Sumber dan JumlahAnggaran.

27. Terima Kasih
Saran & Informasi
dapat disampaikan ke:
adagusdur@yahoo.com